TUNTUT PARTISIPASI AKTIF MAHASISWA PADA PILPRES 2009

Denpasar,( 28/05/09) Telah berlangsung Sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Pokja Sosialisasi KPUD Denpasar dihadapan Mahasiswa Se-kota Denpasar di Gedung Wanita Shanti Graha. Sosialisasi tersebut dipimpin oleh Ketua Pokja KPUD Kota Denpasar I Made Ariawan Payuse dengan didampingi Dra. I.G.A Diah Yuniti, Msi dan Ni Made Bakti, SH. Acara sosialisasi ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar karena melibatkan beberapa Universitas sebagai pesertanya, antara lain: Dwijendra, Udayana, STIMI Handayani, STIBA Saraswati Denpasar, Mahendradata, STMIK Bandung. Menurut I Made Ariawan Payuse, acara ini bertujuan “untuk mengajarkan pendidikan politik kepada mahasiswa dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara.” Sambungnya, “hal ini guna menggugah para mahasiswa untuk berpartisipasi aktif untuk mendaftarkan dirinya sebagai pemilih serta tidak apatis untuk mengajak keluarga, saudara atau teman-temannya dalam menggunakan hak pilihnya.”
Ditempat yang sama Dra. I.G.A Diah Yuniti, Msi menghimbau agar mahasiswa sebagai calon pemilih yang jujur dengan tidak memilih lebih dari satu kali, karena jumlah suaranya dapat menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan.

Kasus AIDS Denpasar Mencapai 48,16 % ?

Denpasar, Bali sebagai kawasan pariwisata terkenal tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi juga dikenal dimanca negara. Sebagai pulau pariwisata yang menawarkan sejuta macam hiburan, mulai dari hiburan tradisional sampai dengan karoke, diskotik dan masih banyak lagi. di tahun 2007, sekitar 4.041 orang telah mengidap AIDS di Bali, sebanyak 1.348 atau 33,4 % tertular melalui jarum suntik, 2.693 atau 66,6 % lainnya tertular melaui hubungan seks. Berdasarkan data yang adadi KPAD Kota Denpasar, sampai dengan bulan februari 2009 jumlah yang terinveksi sebanyak 2.666 orang, 48,16 % terjangkit di Kota Denpasar dengan penderita 1.284 Kasus, yang terdiri dari 843 kasus HIV dan 441 kasus AIDS, 109 atau 95 % diantaranya sudah meninggal dunia yang menimpa usia produktif. Demikian terungkap dalam malam renungan AIDS Nusantara yang diselenggarakan oleh Komisi penangulangan Aids Kota Denpasar, yang berlangsung di lapangan Puputan Badung (23/5/09).
Renungan AIDS yang bertemakan TOGETHER WE ARA SOLUTIAN merupakan kampanye International yang merupakan suatu program yang pada awalnya di prakarsai oleh Global Health Counsil, suatu lembaga International yang programnya untuk mengkoordinasikan dan menyerukan Pemerintah dan non Pemerintah, komonitas atau perorangan, untuk ikut terlibat dalam kampanya tersebut.
Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantera yang sekaligus Ketua KPA Kota Denpasar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Plt. Setda Kota Denpasar Drs Nick Nata Wibawa menyatakan,. Apa yang disampaikan, itu merupakan sebagian kecil dari data yang sesungguhnya, mengingat HIV sangat sulit dideteksi, dan hanya bisa diketahui melalui tes darah saja, sehinngga sering digambarkan sebagai fanomena gunng es, hal ini sudah tentu sangat mengkawatirkan, sehingga menuntut perhatian ataupun kepedulian yang sungguh dan tindakan nyata dari semua lapisan masyarakat.
Selaku Ketua KPAD Kota Denpasar Rai Mantera, merasa prihatin dengan keadaan ini, mengingat begitu banyak yang meninggal sia-sia, karena AIDS yang seharusnya tidak perlu terjadi, diharapkan setiap orang tetap memiliki komitmen, keyakinan dan keteguhan iman, serta pengendalian diri dan tidak henti-hentinya memohon kepada Ida Hyang Widi Wasa dengan penuh kesadaran diri dan mengajak lingkungan agar terbebas dari Bahaya HIV dan AIDS.
Hal yang sama dikatakan oleh Prof Tuti Parwati dari Fakultas Kedokteran Unud, orang yang kena Aids dan HIV adalah orang sering melakukan hubungan Sek bebas dengan gonta ganti passangan, dan diakuinya lebih banyak menyerang generasi muda produktif.(L3)

Human Smuggling

Tanjungpinang Debrief

Berada di tapal perbatasan negara-negara tetangga ASEAN serta dilintasi jalur pelayaran dunia, menempatkan Propinsi Kepulauan Riau sebagai kawasan ideal bagi kegiatan bisnis dan perdagangan. Namun di sisi lain membuatnya rawan dari aksi kejahatan internasional, termasuk penyelundupan dan perdagangan manusia.

Secara prinsip tindak penyelundupan dan perdagangan manusia antar negara merupakan ekses ketidakstabilan politik dan ekonomi global. Masih teringat dalam ingatan gelombang pengungsi Vietnam dan Kamboja ke Pulau Galang akibat konflik Indochina 1970 – 1980. Serta eksodus warga China daratan karena himpitan ekonomi pada dekade 1980-an.

Di dalam negeri, banyaknya PHK pasca badai krisis moneter mendorong sebagian masyarakat menengah bawah di beberapa propinsi seperti Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau, Lampung, Jawa Timur serta NTB mencari peruntungan ke negeri jiran. Tanpa ketrampilan kerja memadai, para TKI ilegal itu umumnya mengisi sektor non formal seperti pekerja perkebunan sawit hingga pelayan bar remang-remang. Sebagian besar memilih masuk menggunakan paspor kunjungan wisata berjangka waktu terbatas. Sedang sisanya memilih menyusup ke daratan Malaysia melalui pelabuhan rakyat alias pelabuhan tikus.

Berdasarkan pengakuan seorang TKI ilegal asal Tanjung Balai Asahan, Sumatra Utara bernama Nurdin, TKI ilegal yang tidak memiliki paspor biasanya hanya melengkapi diri dengan surat keterangan pelaut seharga 450.000 rupiah. Berawal dari bujukan manis tekong setempat bernama Hamid, dirinya dibawa ke Malaysia menggunakan perahu pompong bersama 11 calon TKI lain. Dalam perjalanan yang menempuh waktu semalam, seluruh penumpang dipaksa tiarap dalam perahu yang sempit ketika berpapasan dengan kapal lain.

Sempat bekerja sebagai pelayan kedai di Kelantan selama 3 bulan, pada Maret 2009 Nurdin ditangkap milisi RELA. Karena tidak memiliki paspor, lelaki 27 Tahun yang putus SMA ini harus menjalani hukuman sebat (cambuk) rotan sebanyak 2 kali di bagian panggul. Belum kering luka sebat, 4 hari kemudian langsung dideportasi ke Tanah Air melalui Tanjungpinang dengan ferry Batamline. Dapat dibayangkan betapa tersiksanya Nurdin karena tidak bisa duduk nyaman di kursi penumpang padahal pelayaran memakan waktu 4 jam.

Sejatinya ada puluhan Nurdin lain yang setiap pekan mendarat di Tanjungpinang dengan ferry yang sama. Berdasarkan pantauan di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Batamline saban minggu mengangkut TKI deportasi dalam 2-3 perjalanan. Dimana setiap trip membawa 130 – 150 orang termasuk wanita dan anak-anak. Bahkan pada trip tertentu jumlah TKI wanita mencapai ¾ dari total yang dipulangkan. Biasanya kedatangan para TKI deportasi berlangsung pada Selasa, Rabu atau Minggu malam sekitar pukul 19.30 – 20.00 WIB.

Begitu mendarat di Sri Bintan Pura, para TKI deportasi segera diangkut ke rumah penampungan di Batu Delapan sebelum dipulangkan ke kampung halaman masing-masing dengan kapal Pelni. Kondisi penampungan sendiri sangat memprihatinkan mengingat ketersediaan fasilitas akomodasi –termasuk sanitasi- tidak sebanding dengan banyaknya TKI. Bahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Pemerintah Kota Tanjungpinang sekaligus Ketua Satgas Pemulangan TKI, Said Parman, sendiri mengaku kewalahan menangani masalah kesehatan TKI di penampungan. Pasalnya selama ini pihak Pemko sudah disibukan dengan urusan transportasi dan konsumsi makanan. Untuk itu Pemko meminta perhatian pemerintah pusat terkait masalah kesehatan TKI.

Selain didera buruknya sanitasi, TKI di penampungan ternyata masih rawan terjebak praktek human trafficking. Kerap dalam area penampungan ditemukan calo tekong berupaya menebus TKI sebesar 150 – 300 ribu rupiah per kepala berkedok kerabat sang TKI yang hendak menjemput. Bahkan awal Mei silam berhasil terkuak praktek trafficking TKI dengan didalangi seorang oknum polisi. Lebih jauh Said menuturkan semenjak Kuala Lumpur memberlakukan kebijakan deportasi, telah dipulangkan 118.000 TKI ilegal melalui Tanjungpinang. Dan pada tahun 2009 diperkirakan bakal dipulangkan lagi 105.000 orang, termasuk di dalamnya 80.000 bekas pengungsi Tsunami asal Aceh.

Meski terkesan tidak berperikemanusiaan, Kuala Lumpur berdalih langkah deportasi dilakukan untuk mengurangi aksi kriminalitas yang banyak dilakukan oleh Indon – julukan warga Malaysia buat TKI. Apalagi di tengah kondisi krisis global yang memaksa pengusaha setempat menurunkan aktivitas industri. Oleh karena itu sangat diharapkan pengembangan FTZ Batam-Bintan Karimun dapat menstrimulus pembukaan lapangan kerja secara massif di Kepri, yang tentunya akan mengurangi eksodus TKI ilegal.

Illegal Entry
Selain polemik TKI ilegal, Kepri khususnya Tanjungpinang dan Bintan kini juga dipusingkan oleh masuknya pengungsi gelap dari Asia Selatan, seperti Afganistan, Irak dan Sri Lanka. Seperti diketahui ketiga negara tersebut tengah mengalami konflik bersenjata yang panjang. Di Afganistan dan Irak, operasi militer AS justru menciptakan instabilitas berlarut-larut. Sedang di Sri Lanka, tekanan militer Colombo atas posisi gerilyawan Gerakan Macan Tamil Eelam (LTTE) di utara Sri Lanka telah menimbulkan gelombang pengungsian etnis Tamil.

Diperkirakan kawasan Kepri –khususnya Bintan dan Tanjungpinang- menjadi salah satu lokasi pelarian para pengungsi asing tersebut. Ini terkait dengan kondisi geografis Pulau Bintan yang memiliki perimeter berupa pantai landai berombak tenang sepanjang 170 kilometer. Belum lagi kehadiran pelabuhan tikus yang tersebar di seantero pesisir pulau. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa dari sinilah kerap terjadi penyelundupan barang maupun manusia.

Dugaan penetrasi pengungsi asing di Bintan terbukti pada tanggal 4 Mei 2009 ketika jajaran kepolisian dan imigrasi setempat menangkap 18 imigran gelap asal Afganistan ketika hendak berlayar ke Jakarta menggunakan KM Dobonsolo. Para imigran sempat mencoba menyuap petugas sebesar 1.000 dollar AS, namun tidak diindahkan petugas. Saat diperiksa, diketahui bahwa dua hari sebelumnya mereka telah mendarat di Tanjung Berakit dari Malaysia. Kasus ini seakan menggenapi kasus illegal entry pengungsi Afganistan yang juga terjadi di Batam dan Karimun.

Uniknya hampir semua pengungsi Afganistan sebanyak 118 orang yang ditampung di Rumah Detensi Imigrasi Tanjungpinang, mengaku berasal dari suku minoritas Hazara yang mendiami kawasan Afganistan Tengah. Etnis ini masih memiliki ikatan kuat dengan etnis Persia di Iran yang tercermin dari aliran Islam Syiah yang mereka anut. Selama konflik AS – Taliban, etnis Hazara kerap diteror milisi Taliban yang memaksa ikut berperang melawan AS. Oleh karena itu mereka mencoba hengkang dari Afganistan menuju negara ketiga seperti Australia. Bahkan beberapa orang mengaku telah melarikan diri sejak 2 tahun silam lewat jaringan penyelundupan manusia internasional.

Kuatnya dugaan keterlibatan mafia penyelundupan orang tersebut terlihat dari pengakuan seorang imigran Afganistan bernama Ghazni Jumakar. Dituturkan pelariannya diatur oleh beberapa agen berkebangsaan Afganistan, Iran dan Indonesia. Adapun ongkos pelarian berkisar antara 6.000 - 7.500 dollar AS. Semula rombongan Ghazni akan singgah ke Kantor Perwakilan PBB di Jakarta sebelum menuju Australia. Namun keburu tertangkap petugas di Batam. Selain itu beberapa imigran diketahui memegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) Jakarta yang diduga palsu.

Modus penyelundupan imigran asal Afganistan dimulai ketika para pengungsi melalui perbatasan Afganistan – Pakistan maupun Iran untuk selanjutnya menuju Malaysia via udara. Atau langsung dari Bandara Kabul dan Kandahar menuju Malaysia. Sebagian diantaranya bahkan diduga terbang dari Dubai dan Kuwait menuju Malaysia berdasarkan visa yang dikeluarkan Suruhan Jaya Tinggi (setingkat perwakilan diplomatik) Malaysia di kedua negara tersebut.

Alasan mafia penyelundup manusia memilih Malaysia dan Indonesia sebagai batu loncatan adalah adanya perwakilan UNHCR di kedua negara tersebut. Khususnya Malaysia mengingat negara jiran ini masih memberlakukan bebas visa bagi warga negara Asia Selatan. Di sana para imigran asing ditampung oleh jaringan mafia pada beberapa apartemen. Setelah sebulan berlalu barulah para imigran dibawa ke Johor Baru untuk kemudian menyeberang ke Indonesia. Salah satu jaringan penyelundup tersebut adalah para tekong TKI ilegal asal Indonesia.

Berbeda ketika datang di Malaysia, imigran gelap Afganistan masuk ke Indonesia secara diam-diam lewat pelabuhan tikus. Saat mendarat itulah oknum mafia sengaja menghilangkan dokumen perjalanan dan identitas imigran pengungsi. Seperti Ghazni yang mengaku kehilangan paspor karena diambil orang tak dikenal di Batam. Ini adalah jebakan agar para imigran gagal mencapai Australia karena ‘mudah’ tertangkap aparat keamanan.

Dapat dikatakan jaringan mafia penyelundup manusia yang paling diuntungkan dari upaya pelarian pengungsi tadi. Sementara para imigran hanya bisa gigit jari di penampungan detensi imigrasi. Beban psikologis juga dirasakan oleh pemerintahan negara penampung imigran. Sebab meski dana dukungan hidup imigran sepenuhnya dipasok oleh lembaga internasional IOM (International Organization of Migration) dan UNHCR, kehadiran imigran asing dalam jumlah signifikan dapat menciptakan masalah sosial baru. Belum lagi ancaman infiltrasi jaringan teroris asing diantara para pengungsi. Kondisi tersebut sebetulnya pernah dialami pemerintah Indonesia saat menerima para pengungsi asing asal Irak yang kemudian ditampung pada beberapa wisma di kawasan Puncak, Jawa Barat pada awal tahun 2000-an.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, sudah perlu dipikirkan membawa wacana penyelundupan pengungsi asing dalam pertemuan General Border Committee (GBC) antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu perlu diperkuat pengamanan perbatasan Indonesia – Malaysia. Seperti yang dilakukan TNI-AL yang kini memprioritaskan pengamanan perbatasan dengan Malaysia.

Namun begitu ada baiknya meningkatkan kualitas dan kuantitas alutsista pengamanan perbatasan semisal dengan menambah jumlah kapal perang dan pesawat patrol maritim. Untuk diketahui pengamanan perairan Kepri oleh Lantamal IV mengandalkan 3 kapal perang kelas FPB-37/KAL-35 berikut belasan speedboat, pesawat intai maritim Nomad/CASA 212 plus helikopter Bolkow NBO-105. Bandingkan dengan negeri jiran sudah melengkapi diri dengan Fast Attack Craft (FAC) berpeluru kendali Sea Skua, pesawat patrol maritim Beechcraft dan CN 235 MPA serta helikopter anti kapal selam (ASW) Super Lynx.

Battleground for Local Representative

Election’s Brief : Kota Tanjungpinang

Secara umum Pemilu Legislatif (pileg) di Kota Tanjungpinang yang diikuti 38 parpol berjalan kondusif. Untuk mengamankan pesta demokrasi tersebut, Polresta Tanjungpinang mengerahkan ¾ kekuatan dari total 438 personil. Belum termasuk BKO Brimob Kepri dan perbantuan 30 personil TNI.

Walau begitu Panwaslu Tanjungpinang mencatat lusinan pelanggaran terjadi sepanjang Januari – awal Maret 2009. Kebanyakan berupa kampanye terselubung. Seperti yang dilakukan caleg DPRD Kepri dari Partai Demokrat, Yulius Baka, yang sudah menjalani peradilan akhir Maret lalu. Memasuki masa kampanye terjadi 16 pelanggaran, kebanyakan perlibatan anak di bawah umur. Sedang saat pencontrengan terjadi lagi 6 kasus pelanggaran meliputi 3 kasus administrasi dan 3 kasus pidana. Untuk pelanggaran administrasi diantaranya bilik suara terlalu berdekatan, kertas suara yang telah ditandai serta tidak terdaftarnya penduduk asli dalam DPT. Sedang untuk kasus pidana antara lain pelarangan pemilih yang telah masuk DPT masuk TPS, kampanye terselubung caleg waktu pencontrengan serta penyalahgunaan undangan pemilih.

Namun menurut Ketua Pokja Pelanggaran Panwaslu Tanjungpinang, Muslim, tidak semua pelanggaran dapat dilaporkan kepada Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) karena kurangnya barang bukti. Apalagi jarang saksi anggota masyarakat mau melaporkan kepada Panwaslu. Salah satu yang mencolok adalah penyalahgunaan undangan pemilih oleh seorang ketua RT di Kelurahan Sei Jang yang merangkap caleg DPRD Kota dari Partai Pelopor. Sebelumnya Ketua KPU Kepri, Den Yealta, pernah menuding aparat RT/RW tak lain kepanjangan tangan politisi lokal yang kini menduduki jabatan pemerintahan daerah. Oleh karena itu untuk pileg 2009 KPU tidak mengikutsertakan RT/RW dalam validasi DPT.

Hal ini kemudian berimbas pada ketidakakuratan daftar pemilih tetap (DPT). Buktinya sehari menjelang pemilu, Panwaslu Tanjungpinang menemukan sekitar 243 DPT ganda di Kecamatan Bukit Bestari. Diketahui pula banyak anggota masyarakat yang tidak masuk DPT pileg padahal sebelumnya terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Walikota. Belum lagi kasus sebagian kepala keluarga DPT terpaksa mencontreng di TPS berbeda. Dikarenakan perubahan sistem pencatatan DPT dari referensi Kartu Keluarga (KK) menjadi berdasarkan abjad nama pemilih.

Carut-marut registrasi pemilih turut mempengaruhi jumlah golput di Tanjungpinang. Dari sekitar 133.250 DPT hanya 81.573 orang saja atau 61,28 persen yang menggunakan hak pilihnya. Di sisi lain aroma golput sudah tercium lama dalam polling yang dilakukan LSM Kepri Research Centre (KRC) sepanjanng Januari – Maret silam. Dari 35.000 responden, sekitar 77 persen tidak tahu waktu penyelenggaraan Pemilu. Sementara 68 persen responden malah mengaku ragu-ragu untuk mencontreng. Alasan para responden mulai dari kebingungan memilih sekian banyak parpol dan caleg sampai kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun KPU tentang cara mencontreng.

Sebaliknya Ketua Pokja DPT KPUD Tanjungpinang, Zulkifli Riawan, menuding pihak parpol dan caleg turut bertanggung jawab atas kisruh DPT dan golput. Pasalnya parpol terlihat lamban melakukan penentuan Daftar Calon Tetap (DCT) di tengah KPU giat melakukan sosialisasi pemilu sekaligus memproses DPT. Keterlambatan waktu pengusungan figur caleg oleh parpol menyebabkan masyarakat enggan mendaftarkan diri dalam DPT. Bak bom waktu, rush registrasi DPT pun merebak saat penetapan DCT. Padahal pendataan DPT telah lama ditutup.

Minimnya sosialisasi mekanisme Pemilu juga dirasakan jajaran panitia perhitungan suara di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Akibatnya ada sebagian petugas KPPS salah memasukan suara caleg hingga lupa memasukan lembar formulir teli C2 ataupun lembar berita acara perhitungan suara ke dalam kotak suara. Inilah yang memancing kisruh rekapitulasi di tingkat kecamatan antara PPK dengan saksi parpol. Situasi diperparah oleh ketidakmengertian petugas PPK dalam melakukan prosedur rekapitulasi. Apalagi rekap masih menghitung kembali suara tiap TPS di tiap kelurahan. Ujung-ujungnya perhitungan suara molor dari jadwal semula.

Sejumlah kasus sengketa suara di PPK Tanjungpinang terjadi di Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Bukit Bestari. Polemik di Tanjungpinang Timur mencuat ketika memasuki rekap DPRD Kota untuk Kelurahan Melayu Kota Piring, dengan tidak ditemukannya formulir C2 maupun surat suara dari kotak TPS 156. Hal serupa juga terjadi di Bukit Bestari dimana saat rekap Kelurahan Sei Jang diketahui berita acara rekapitulasi DPRD Kota dari TPS 245 mendadak raib. Disusul kasus tertukarnya isi kotak suara DPRD Kota antara TPS 287 dan 301. Tak kurang Ketua KPU Tanjungpinang, Hamid Ali, menuding adanya upaya penyabotan rekap dengan modus menyembunyikan berita acara rekap TPS 245.

Hamid Ali sendiri tidak mengelak isu sengketa rekap suara tingkat DPRD terkait peningkatan eskalasi politik daerah menjelang pilkada tahun depan. Hal serupa juga diutarakan oleh anggota Panwaslu Kepri, Fajri Nasution, yang mencermati sengketa rekap justru kerap terjadi di tingkat DPRD Propinsi maupun Kota/Kabupaten. Tapi Hamid maupun Fajri sepakat kesalahan perhitungan tak lepas dari faktor human error petugas PPS dan PPK.

Lebih lanjut Fajri mensinyalir adanya upaya teroganisir untuk menggelembungkan suara caleg tertentu hingga selisih 100 suara lebih di sejumlah PPK di Kepri. Termasuk melalui ‘serangan malam.’ Dimana saat para saksi parpol jenuh menunggu rekap menjelang larut malam, beberapa oknum sengaja mengedarkan kopian rekap tanpa stempel PPK dan tandatangan saksi parpol. Diibaratkannya aksi kecurangan tadi semacam kentut : mudah tercium tapi sulit dibuktikan.

Tingginya vested interest individu caleg –bukan parpol- terlihat kental saat rekapitulasi tingkat KPU kota Tanjungpinang. Sepanjang tiga hari rekap kerap dihujani interupsi caleg soal validitas suara yang bersumber dari PPK. Adalah mantan anggota DPRD Kota Tanjungpinang periode 1999 – 2004 dari PDIP bernama Andi Cori F. yang menjadi provokator para caleg mempertanyakan nasib suara mereka kepada KPUD. Selain marak interupsi, rapat rekapitulasi tingkat kota Tanjungpinang juga ‘diawasi’ ketat oleh pihak Polresta Tanjungpinang. Kerap personil Brimob/Samapta bersenjata SS-1 bersiaga di dalam ruangan saat rapat berlangsung. Termasuk Kapolresta Tanjungpinang AKBP Yusri Yunus yang rajin menunggui proses rapat hingga larut malam.

Klimaks protes para caleg Tanjungpinang pecah saat KPUD penyelesaian rekap Tanjungpinang Timur. Dimana caleg dari PPRN dan Gerindra mempertanyakan nasib suara mereka yang hilang masing-masing di TPS 10 Kelurahan Tanjungpinang Timur, TPS 17 Melayu Kota Piring, TPS 22 Kampung Bulang dan TPS 9 Kelurahan Pinang Kencana. Tak puas langkah pembuktian KPU lewat teli, beberapa caleg diantaranya Gatot Indraguna dari Gerindra, Ashadi Selayar (Golkar), Devi Yanti Nur (Partai Merdeka) dan John Kennedy (PPRN) mendeklarasikan kaukus politik tolak hasil pemilu. Mereka pun mencoba menggalang simpati sejumlah caleg DPRD Propinsi dari 20 parpol antara lain Partai Barnas, Hanura, PDIP, PNBK Indonesia, PPIB, PKB, PPD, PPI, PMB, PNI, PKPI, PAN, Partai Sertikat Indonesia, PPRN, PDK, Partai Patriot serta Partai Demokrat.

Pada tanggal 22 – 23 April 2009, perwakilan kaukus secara resmi menyerahkan keberatan atas hasil perhitungan pemilu kepada KPUD Tanjungpinang dan KPUD Kepri. Dilanjutkan tanggal 29 April 2009 dengan menggelar unjuk rasa yang melibatkan 200 simpatisan ke kantor Panwaslu dan KPU Tanjungpinang. Disini tidak lagi mengusung nama kaukus melainkan Koalisi Politik Pembela Kebenaran dan Keadilan (KP2KK). Seorang pendemo yang juga caleg PPRN bernama Surip mengaku KP2KK memiliki kaitan dengan Koalisi Kebenaran dan Keadilan di Batam. Walau begitu terakhir KP2KK hanya didukung 17 partai. Sedang partai lainnya seperti PDK dan Demokrat yang sebelumnya mendukung koalisi kemudian beralih mendukung hasil perhitungan pemilu serta menyatakan institusi parpol tidak terlibat dalam KP2KK.

Cukup dipahami keresahan para caleg tersebut. Pasalnya untuk kampanye saja mereka harus merogoh kocek pribadi lumayan besar. Semisal Surip yang mengaku harus merogoh dana pribadi minimal Rp50 juta buat kampanye sebagai caleg nomor 2 dari PPRN untuk DPRD Kota. Bandingkan dengan caleg DPRD Kepri asal Batam, Titin Nurbaini alias Jeng Ayu yang mengaku mengeluarkan dana Rp1,4 miliar di luar jatah tim sukses sebesar Rp200 juta. Lain lagi kasus yang terjadi di Bintan, dimana banyak caleg berhutang kepada sejumlah percetakan atribut pemilu sebesar Rp5 – 20 juta.

Itu baru cost perkenalan. Selanjutnya saat pemilu para caleg harus bersaing ketat meraih satu suara pemilih. Persaingan pun berlangsung antar sesama caleg dalam satu parpol yang kerap berujung perebutan konstituen. Seorang tim sukses caleg di Bintan membeberkan walau sudah mengeluarkan dana kampanye ratusan juta rupiah, sang caleg hanya mendapat suara tak lebih dari puluhan batang teli. Jika memilih jalan pintas, seorang caleg dapat ‘membeli’ suara seharga sebesar Rp50 – 100 ribu per suara. Namun bila memilih bermain bersih –seperti pengakuan Andi Cori- satu suara konstituen harus digalang minimal 6 bulan.

Di luar kontroversi rekapitulasi suara pemilu Tanjungpinang, PDIP kembali mendominasi dengan memperoleh suara terbanyak untuk DPRD Kepri yakni 13.616 suara. Sedang untuk DPRD Kota, PDIP sanggup menangguk 4 kursi dari total 24 kursi. Kemenangan itu seakan menunjukan Tanjungpinang sebagai kantung basis Sang Moncong Putih di tengah dominasi Golkar seantero Kepri. Apalagi dengan adanya dukungan kuat dari etnis Tionghoa setempat yang menganggap PDIP cukup mengakomodir aspirasi politik mereka.

Kemapanan politik etnis Tionghoa di Tanjungpinang terlihat dari keberhasilan PPIB mengantarkan caleg Rudi Chua kembali duduk di Gurindam Jiwa bersama 2 caleg PPIB lain dari Dapil Bintan/Lingga. Sedang untuk DPRD Kota, PPIB setidaknya menempatkan 2 calegnya yaitu Beni, SH. (Dapil I) dan Reni (Dapil III).

Sementara untuk tingkat DPR, suara terbesar diraih Partai Demokrat dengan 13.529 suara. Ini merupakan sinyal positif buat kubu SBY menjelang pilpres mendatang. Disebut-sebut keberhasilan SBY menciptakan situasi politik keamanan nasional yang kondusif menjadi poin pertimbangan publik Tanjungpinang. Khusus DPD, dapat ditebak suara terbanyak diraih first lady-nya Kepri, Aida Nasution Ismeth dengan 14.736 suara.

Meski begitu Aida “Zulaika” Ismeth sempat diterpa isu kecurangan oleh aktivis KAMPAK (Koalisi Mahasiswa Pemuda Pemudi Anti Korupsi) yang menuduhnya bersama caleg DPD lain bernama Atrice Ellen “Syaron” Manambe melakukan pergantian inisial nama abjad dalam DCT pileg.

Kiprah partai nasionalis di ranah Gurindam sejatinya telah berlangsung pada Pemilu tahun 1955. Ketika itu partai Masyumi yang beraliran kanan harus bersaing ketat dengan PNI yang nasionalis dan PKI yang komunis. Memasuki dekade 1970 - 1990 , dominasi partai Islam digantikan oleh Golkar yang notabene kendaraan politik rezim Orde Baru. Memasuki masa Reformasi, giliran PDIP yang merajai percaturan politik Tanjungpinang hingga kini.

Yang jelas, kemenangan partai aliran nasionalis di Tanjunngpinang sangat dipengaruhi karakter sosial masyarakat yang multikultural. Kondisi tersebut kemudian turut menstimulus dinamika politik lokal di tengah kuatnya primordialisme ideologis masyarakat Tanjungpinang . Ini dicerminkan atas masuknya 16 muka baru di jajaran DPRD Kota Tanjungpinang yang berjumlah total 24 kursi. Adapun anggota dewan kota periode 2004 – 2009 yang mampu bertahan diantaranya Asep Nana Suryana dan Sukandar dari PDIP serta M. Arif (PKS). Demikian pula dengan anggota DPRD Kepri yang separuhnya bakal diisi wajah-wajah baru. Beberapa anggota dewan propinsi periode 2004 -2009 dari Dapil I/Tanjunngpinang yang mampu bertahan seperti Lis Darmansyah (PDIP), Surya Makmur Nasution (Demokrat) dan Syahniar Usman (Golkar).

Diskusi Bersama Gus Dur

Jakarta- 27/05/09 dalam diskusi yang rutin dilaksanakan di kedai tempo, Gus Dur mengatakan Perlu ada keseimbangan antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi Neoliberal dalam menjalankan negara. Hal ini diperlukan karena belum ada bukti bahwa ekonomi kerakyatan yang selama ini digembar-gemborkan para Capres-Cawapres terbukti berhasil. “Pemerintah harusnya melaksanakan keduanya (Ekonomi kerakyatan dan Neoliberal) agar terjadi keseimbangan dalam menjalankan negara."

Mantan orang nomer satu ini juga menyayangkan dan ikut berbelasungkawa atas jatuhnya pesawat Herkules, “Jatuhnya pesawat Herkules karena pemerintah kurang serius menangani masalah pertahanan dan banyaknya korupsi dana perawatan pesawat.”

Terkait pemilu legislatif yang baru diadakan belum lama ini ia menganggap kebanyakan caleg tidak membicarakan program kerja dalam kampanyenya, sehingga kinerjanya nanti kemungkinan besar tidak akan baik. “Baru kampanye saja sudah ngga’ jelas gimana kalau jadi anggota Dewan?” kata Gus Dur sambil berseloroh.

Aksi unjuk rasa oleh elemen yang tergabung dalam Gerakan Mega Pro Rakyat

Palembang-Indoberitanusantara

Tanggal 20 Mei 2009 pukul 09:45 wib s.d 10:10 wib di Bundaran Air Mancur, berlangsung aksi unjuk rasa oleh elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Megawati-Prabowo (Mega Pro) Rakyat, terdiri dari LSM Miskin Kota, Eksponen 98, LSM Perempuan, Mahasiswa Universitas Terbuka, Ormas Seberang Ulu I Kota Palembang, diikuti oleh sekitar 60 orang, dipimpin oleh Arya Laksana (Mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Fak. Sospol Jur. Komunikasi Semester 6), Deka Aries (Aktivis 96-97 tergabung dalam Ormas), Arifin Kalender (LSM Miskin Kota), Tommy, R (Eksponen 98), Wulan (LSM Perempuan), terkait deklarasi mendukung Capres dan Cawapres Megawati- Prabowo pada Pilpres 8 Juli 2009

Para pengunjuk rasa tiba di Bundaran Air Mancur dan langsung menggelar Spanduk, gambar Megawati Soekarnoputri-Prabowo, dan Pamplet yang bertuliskan ”Gerakan Mega Pro Rakyat.”, ”Gerakan Megawati Soekarno Putri-Prabowo Subiakto bersama rakyat.”

Arifin Kalender (LSM Miskin Kota), dalam orasinya mengatakan “Kami yang tergabung dalam Gerakan Mega Pro Rakyat bertekad dan berniat mendukung Capres dan Cawapres Megawati-Prabowo.”, ”Kami melihat bahwa konsepnya dalam memimpin Negara Indonesia kedepan sudah sangat terarah.”

Wulan (LSM Perempuan), dalam orasinya mengatakan “Perubahan suatu bangsa terletak pada proses dialektika pada aras massa rakyat, dari, oleh dan untuk rakyat menjadi suatu tujuan utama perjuangan gerakan sosial kita. Seluruh rakyat Indonesia.”, “Pemimpin suatu negara adalah representasi dari keterwakilan kepentingan rakyat untuk dilindungi, diakomodir dan dikonkritkan dalam kerja nyata program Pemerintah, kini saatnya rezim baru dengan paradigm baru menyatu bersama rakyat, menjadi sebuah orde transisi yang dapat menuju kearah perubahan social yang massif berbasiskan kedaulatan rakyat.”, “Pemilihan Presiden Republik Indonesia periode 2009 s.d 2014 harus rakyat yang menang melalui kemenangan pasangan Megawati dan Prabowo melalui Gerakan Mega Pro Rakyat, dan kami menganggap perlu untuk menyampaikan hal-hal mengenai fakta bangsa Indonesia, yaitu :

a) Dalam beberapa dekade, mulai orde lama, orde baru, orde reformasi. Tidak mampu membawa rakyat Indonesia memasuki gerbang kesejahteraan. Fakta yang ada malah perekonomian semakin terpuruk.

b) Elit politik dan elit Pemerintah hanya mengutamakan kepentingan kelompok dan golongan yang memposisikan kepentingan rakyat hanya sebagai objek kampanye untuk popularitas. Faktanya elit politik dan birokrasi pemerintah ikut menyumbang perputaran siklus uang yang hanya mengalir kepada kelompok tertentu sehingga tidak terjadi siklus distribusi ekonomi yang merata. Orientasi kekuasaan hanya mengejar posisi strategis dalam jabatan Pemerintah yang menjadikan suatu scenario KKN, Pungli, dan Gratifikasi.

c) Maraknya kasus korupsi hampir diseluruh aspek pemerintahan yang menajadikan isu korupsi sebuah trend untuk mendapatkan logistic dengan cara melawan hukum. Adanya indikasi pelemahan system penegakan kasus korupsi dapat kita lihat dengan jelas bagaimana peran satuan tipikor, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penyelidikan dan penegakan kasus secara tebang pilih.

d) Ketergantungan secara ekonomi pada pihak asing menjadi dominan. Ini menyebabkan ekonomi Indonesia tidak mempunyai kemandirian dan kekuatan ekonomi. Pemerintah hingga hari ini menimbulkan hutang negara yang kian melambung.

e) Menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk bergabung bersama kami menyuarakan dan memenangkan Gerakan Mega Pro Rakyat.

f) Kami Gerakan Mega Pro Rakyat yang terdiri dari seluruh elemen rakyat (mahasiswa, pemuda, pelajar, kelompok profesi, pengusaha, kaum tani, buruh, nelayan, sector informal, pedangang kecil, masyarakat miskin kota, kelompok usaha kecil, dll) harus segera kembali mengkonsolidasikan diri. Dengan demikian Indonesia Raya dapat kembali bangkit, hari ini momentum tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional kita wujudkan dengan kembali mulai dari titik nol, kembalikan kekuasaan ke tangan rakyat. Kita wujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

g) Kami menganggap dengan pemenangan pasangan Mega Pro dapat membawa kea rah perubahan yang kita inginkan dan kita cita-citakan bersama. Saatnya rakyat merebut kekuasaan melalui representasi ketokohan yang terbukti dapat berjuang bersama seluruh rakyat Indonesia raya dengan pemenangan pasangan Mega Pro untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Priode 2009 s.d 2014.

Arya Laksana (Mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Fakultas Sosial Politik Jurusan Komunikasi Semester 6), dalam wawancara mengatakan “Deklarasi ini bertujuan untuk mendukung pasangan Capres dan Cawapres Mega Pro, karena mereka kami nilai layak dan mampu untuk membawa bangsa Indonesia dimasa mendatang menjadi lebih baik lagi.”, ”Program dari pasangan Capres dan Cawapres Mega Pro sudah sangat jelas yaitu terkonsentrasi pada sembako murah, pembukaan lapangan pekerjaan, dan komitmen Prabowo dengan inisiatif-nya membeli sejumlah Kebun Kelapa Sawit agar perekonomian negara Indonesia tetap setabil.

Diakhir orasi, masa melakukan penandatanganan sebagai bukti mendukung pasangan Capres dan Cawapres Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subiakto di atas kain berwarna putih yang panjangan sekitar 5 meter.(nunu)

Panggung Rakyat dan Mimbar Bebas Aliansi Rakyat

Denpasar, (25/5/2009). ara aktivis gabungan (Frontier, PMKRI Denpasar, GMS,FMN, LMND, GMNI, Waroeng Kiri, BEM Univ. Udayana, BEM Undiknas, HMPE Univ. Udayana, Revol’ISI, Mapala Giri Sakti UNHI, BEM Fisip Unwar, PBHI Denpasar, Walhi, Sawa, Manikaya, FKPB, Sorkit ) (21/5/2009) berkumpul di depan Kampus Udayana untuk menggelar panggung rakyat dan mimbar bebas yang bertujuan mengkritik kinerja pemerintah selama 11 tahun reformasi pasca turunnya Presiden Soeharto. Roby selaku Koordinator ARDHAM memberi pernyataan saat jumpa pers antara lain: 1.Reformasi saat ini dinilai gagal, 2. beberapa kasus HAM masa lalu (penghilangan paksa, pembantaian aktivis, dan kerusuhan berdarah 1998) hingga saat ini tidak tuntas dan hilang ditengah gemuruh nafsu politik kekuasaan, 3. Korupsi yang mewabah dari pusat hingga desa-desa, perampasan upah buruh, pengerusakan lingkungan hidup, 4.munculnya undang-undang yang ekploitatif dan jauh dari keadilan (UU Pornografi, UU Badan Hukum Pendidikan, 3 Paket UU Ketenagakerjaan), 5.terjebaknya Indonesia dalam jeratan hutang luar negeri yang berdampak krisis keuangan dimana-mana. Acara ini dihadiri tidak kurang dari 30 orang aktivis dan berlangsung dengan tertib. Untuk acara Panggung Rakyat dan Mimbar Bebas dikemas dalam 2 pertunjukan yaitu orasi dan pentas seni (pembacaan puisi, menyanyikan lagu-lagu reformasi). (Jl3o)

Palembang-indoberitanusantara

Jam 11:00 wib s.d 12:15 wib di Kampus IAIN Raden Fatah, berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen mahasiswa tergabung dalam Gempar Indonesia (Gerakan Mahasiswa Peduli Republik Indonesia), dengan jumlah sekitar 50 orang, dipimpin oleh : Abu Bakar Sidik (Korak/Fak.Tarbiah jurusan hukum perdata IAIN RF Palembang), Ibrahim (Korlap/Fak. Tarbiah jurusan perbandingan mazhab dan hukum syariah IAIN RF Palembang.

masalah yang diangkat adalah mengenai kejelasan DPS dan mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih aktif dalam Pilpres 2009.

Aksi dimulai Pukul 10:00 wib, dengan pengunjuk rasa berkumpul dilapangan Kampus IAIN, dan langsung menggelar spanduk dan pamplet yang bertuliskan ”Selamatkan Pilpres kita semoga KPU lekas sembuh.”, ”Pastikan nama anda terdaftar di DPS 11-17 Mei 2009.”, ”Golput No Way.”, ”KPU gagal bubarkan KPU.”, ”Hari gini golput...apa kata dunia.”, ”Pilpres pesta kita semua.”, ”Mahasiswa juga punya hak pilih pada Pilpres 8 Juli 2009.”, ”Suara kita menentukan nasib bangsa kita kedepan.”. Serta melakukan orasi yang intinya : meminta pemuktahiran data dan kejelasan masalah DPS dari KPU, mahasiswa harus pro aktif dalam melihat DPS, karena mahasiswa juga punya hak pilih pada Pilpres 8 Juli 2009.

Selanjutnya pada pukul 10:30 wib, pengunjuk rasa bergerak menuju Bundaran Pasar Cinde dengan menggunakan transportasi bus kota. Setelah tiba, massa langsung menggelar spanduk dan pamplet yang isinya sama seperti aksi di Kampus IAIN.

Abu bakar Sidik (Korak) dalam orasinya mengatakan : ”Tujuan kami adalah meminta kejelasan tentang DPS 8 Juli 2009 dan pemuktahiran data dari KPU. Jika KPU tidak memperdulikan maka kami akan memboikot Pemilu 2009 dengan cara kami akan golput.”, ”Pemilu ini merupakan kepentingan kami, bukan hanya kepentingan segelintir elit politik, karena Pesta Pemilu 2009 ini adalah milik kita semua.”, ”KPU ternyata tidak bisa menjalankan tugasnya, lebih baik dibubarkan saja.”, ”Kami tidak akan pernah lelah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, karena mereka harus sejahtera.

Ibrahim (Korlap) dalam orasinya mengatakan : ”Pemilu ini ternyata bukan dimenangkan oleh rakyat, tapi milik segelintir elit politik.”, ”Jangan hanya masyarakat yang pro aktif, namun Pemerintah dan KPU juga harus pro aktif mensosialisasikan DPS ini ke masyarakat.”, ”Sampai saat ini tidak ada anggota KPU yang kelapangan untuk mengecek DPS di masyarakat.”

Kemudian pada pukul 11:00 wib, pengunjuk rasa long march menuju Bundaran Air Mancur, sambil membagi-bagikan selebaran kepada para pengguna jalan di sepanjang jl. Jendral Sudirman yang berisi, Pemilu legislatif 9 April 2009 memang sudah lewat, tapi sayang pemenang sejatinya adalah golput, puluhan juta rakyat tidak bisa mendapatkan hak-haknya, hanya dikarenakan tidak profesionalnya KPU dalam menjalankan tugasnya. Untuk Pemilu 9 Juli 2009, belum ada kata terlambat, jika KPU dan Pemerintah memang mempunyai itikad baik untuk merubah nasib bangsa, maka KPU dan Pemerintah kami sarankan untuk lebih aktif lagi memberikan informasi tentang DPT ini. Karena suara rakyat adalah menentukan arah bangsa lima tahun kedepan.(08)

Bionic Commando Rearmed

by: Sandra Prior
Remember the 80s? Well, they're back and everyone should be wearing big stupid sunglasses, Back to the Future sneakers and listening to Duran Duran going on about how great they really were. And they also should be playing Bionic Commando Rearmed, a faithful remake of 1988 NES classic Bionic Commando.

The game sees you taking control of Nathan ‘Radd’ Spencer, who looks like a ginger-coiffured version of Michael Biehn. For some reason Spencer has a bionic grappling hook instead of a right arm, which has also rendered him incapable of jumping. So rather than leaping from platform to platform, you have to use the bionic arm to latch onto the landscape and then hurl yourself off. At first it feels clunky, but after a few levels you'll be flinging yourself around the platforms gracefully.

As with the original, the game isn't limited to side-scrolling platforming. You're transported from level to level by a helicopter pilot, but as you do so your path can be interrupted by enemy trucks. You're forced to land, and Spencer has to fight off enemies in a top-down landscape. Although all these levels follow roughly the same format, they're still great fun.

In terms of tone, the game is pitch perfect. It feels like the game the original devs had in mind when they were making it 20 years ago: airbrushed artwork, brightly colored, brash and cheesy as a cheddary hell. Like the motocross game, Trials 2, this is nostalgic gaming given a post-millennial makeover, with nicely rendered characters, decent lighting, 3D backdrops and ragdoll physics. And it's got an awesome 8-bit soundtrack, which faithfully updates the original score but also makes it sound like Daft Punk.

It's quite astonishing just how solid the game's central mechanic still is. It feels like the 80s equivalent of Portal, in that it took a genre and fundamentally changed a single element, which resulted in surprisingly varied gameplay. As with Valve's weird shooter, the key to Rearmed is timing. Portal's influence is also evident in the newly-added test chambers, completed using your grappling hand and sheer dexterity.

Old School Multiplay

In addition to the single player missions. Rearmed also includes a non-networked multiplayer mode. Pleasingly (to me, at least), this involves sharing a keyboard with your opponents, chucking up memories of jostling around a mate's monitor to play Bomberman. Of course, playing online would be preferable, but plugging in a few extra pads is an option.

Co-op has also been added to the game. It works best on a widescreen monitor, as if one player ventures too far off-screen, it's split vertically. It's a little disorientating at first, but the mode itself is good fun. Developers Grin have put a lot in to making the game appealing to social gamers, and I can imagine Rearmed becoming as essential as Steers after a night out. But it's not without a few setbacks. It's limited by its very nature, and in being a direct remake it reminds you just how bloody punishing and unforgiving gaming was in its early days: no save points, just three lives gone and it's all over. This is the first game I've played this millennium that includes extra lives; a concept so long lost in my memory that it filled me with fuzzy warmth.

It's not going to be to everyone's tastes, but it is a bit of throwaway rose-tinted fun, and probably the most perfectly-realized slice of retro indulgence since Defcon. That is, until someone remakes Flashback, when 90s nostalgia kicks in.

PPP merapat ke Demokrat

Palembang, 14/5 tanda-tanda PPP kemana akan berkoalisi sudah mulai jelas terlihat akan merapat kepada partai Demokrat, hal ini dikatakan oleh Kepala Sekertariat DPW PPP Sumsel Kgs An Ganevo di Kantor DPW PPP Sumsel “Dalam rapat intern beberapa waktu lalu untuk koalisi sudah mengarah kepada partai yang mengusung SBY sebagai wapres yaitu Partai Demokrat walaupun keputusan final belum dideklarasikan secara resmi tapi dalam waktu dekat ini segera akan diumumkan”

Juga ditambahkan olehnya “Belum ditentukan siapa yang akan diusung PPP sebagai wapres. Tapi sampai saat ini PPP tidak pernah meminta jatah kursi baik yang duduk di Parlemen maupun Wapres karena itu semua adalah hak SBY untuk memilih”

Terkait dengan berita pencalonan Budiono sebagai cawapres oleh SBY juga tidak di permasalahkan PPP, walaupun ada baiknya untuk cawapres yang terpilih harus dari persetujuan partai yang ikut berkolisi tambahnya (nunu)

PERKEMBANGAN DUGAAN FLU BABI TERHADAP WNA BELANDA DI BALI

Denpasar, Baru-baru ini dihebohkan dengan (13/5) tersiarnya kabar WNA Belanda yang diduga mengidap Influenza H1N1 ketika WNA tersebut mendarat diBandara Ngurahrai Bali. Demikian wawancara kami dengan salah satu tim dokter Rs. Sanglah yang menangani pasien tersebut.
dr. Ken Wirasandhi di ruangan Humas memberikan keterangan bahwa “Michelle Van Dorsen memang betul warga negara Belanda yang baru tiba di Bali pada 10 Mei 2009 dengan menggunakan nomor penerbangan pesawat MH 715 dan mendarat di Bandara Ngurah Rai, yang sebelumnya sempat transit di Kuala Lumpur, Malaysia, selama berada di Pesawat, yang bersangkutan mengalami demam dengan suhu badan mencapai 36,4 derajad celcius, serta sakit pada tenggorokan.” tambahnya, “Pasien tersebut selama ini dirawat diruang isolasi Nusa Indah dengan kecurigaan mengidap influensa H1N1, ternyata tidak terbukti secara klinis dinyatakan sehat dari tim medis dan berdasarkan diagnose dari hasil laboratorium dinyatakan negatif dari influensa H1N1, dan secara klinis pasien yang bersangkutan hanya mengidap radang tenggorokan oleh karenanya pasien tersebut sudah boleh dipulangkan.” (JL3o)

JELANG PEMBUKAAN PESTA KESENIAN BALI (PKB)

DENPASAR, Tak terasa Pesta Kesenian Bali (PKB) telah berlalu satu tahun yang lalu, kini tepatnya tanggal 15 Mei 2009 Kota Denpasar akan kembali menggelar pesta tahunan tersebut dalam rangka untuk menggali, melestarikan, dan mengembangkan Kesenian tradisional khususnya Bali.

Denpasar yang merupakan Ibu Kota Provinsi Bali, ternyata masih menyimpan kesenian langka antara lain: gambang, dan gambuh khas kesenian dari kota Denpasar. Kota Denpasar seperti tahun-tahun sebelumnya akan mengemas pagelaran PKB ke-31 ini sesuai tema yang diusung oleh panitia provinsi yaitu “Mulat Sarira”.
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Drs. I Ketut Mardika MM, ketika di temui di ruang kerjanya Rabu (13/5) berpendapat bahwa PKB Kota Denpasar rencananya akan di buka Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra SE,Msi di Lapangan Puputan Badung pada Jumat sore tersebut ditandai dengan penancapan kayonan, untuk memeriahkan suasana akan ditampilakan berbagai apresiasi seni pada pembukaan PKB nanti, antara lain: Tabuh Lelambatan, tari Kidang Kencana, tari Banda Yuana, dan tabuh kreasi. Rencananya PKB berlangsung selama 3 hari itu akan melibatkan ratusan seniman. Namun khusus untuk pembukaan pawai pada 14 Juni mendatang akan dilibatkankan sekitar 1500 orang peserta. pagelaran seni PKB Kota Denpasar juga akan menyelenggarakan lomba merangkai bunga, janur, makanan tradisional, dan lomba busana yang pesertanya diikuti dari 4 kecamatan, anggota Dharma Wanita di lingkungan Instansi, Badan, dan Dinas Kota Denpasar. selain itu, Mardika juga mengatakan "PKB Kota Denpasar seperti tahun-tahun sebelumnya selalu di gelar di lapangan Puputan Badung untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat/Warga Kota untuk bisa menikmati hiburan rakyat ini dengan santai dan menjauhkan dari kesan formal." Seusai hajatan PKB Provinsi Bali selanjutnya akan diserahkan berupa 4 perangkat gambelan gambal yang telah ditampilkan di Taman Budaya Denpasar, ke tiap Kecamatan untuk tetap dilestarikan dan dikembangkan kesenian Gambang yang mulai langka. (JL30/ Dps)

Menanggapi diskusi 12 Mei lalu tentang Koalisi PDIP - PD : Orba Jilid II

Jakarta 14 Mei 2009, Diskusi yang dilakukan di Restorant Ayam Goreng Suharti, Jl. Kapten Tendean No. 13, Jakarta Selatan, menanggapi kedekatan antara PDIP dan Partai Demokrat (PD) yang diprediksi akan memunculkan kembali Orde Baru jilid II nampaknya tidak akan terjadi. Dalam acara tersebut hadir beberapa pengamat politik selaku panelis. Rocky Gerung (Pengajar Filsafat FIB UI/ Pndiri Stara Institute) mengatakan jika terjadi koalisi antara keduanya berarti PD telah melakukan kooptasi terhadap PDIP “kemungkinan ada kecemasan dalam PDIP sehingga mau di kooptasi oleh SBY”. faktanya sekarang belum ada komunikasi lanjutan mengenai koalisi besar PDIP-PD.

Dalam kesempatan yang sama M. Qodari (Direktur Eksekutif Indo Barometer) membantah jika kedua partai ini bergabung dalam koalisi besar dapat memunculkan Orba II, pasalnya ada 5 hal yang sangat berbeda antara jaman Orba dengan jaman Reformasi sekarang ini “Partai sekarang tidak tunggal, militer tidak otomatis memegang jabatan kepemerintahan, organisasi sipil tidak lagi dibatasi, sudah ada otonomi yang membatasi interfensi pusat terhadap daerah, dan media tidak dikekang dalam bersuara. Artinya tidak saa dengan jaman Orde baru”.

Menurut Boni Hargens (Pengamat Politik UI) jika PDIP bergabung dengan PD artinya PDIP menggali ‘kubur sendiri’. “Suara PDIP tidak lagi bulat, pendukungnya akan kecewa karena partai yang nampak tidak konsisten. Ini ditandai dengan kedatangan Hatta Rajasa yang seperti melakukan perang persepsi, dan Hatta telah memenangkan persepsi publik bahpwa PDIP tidak lagi solid”. Katanya lagi efeknya adalah hancurnya koalisi Teuku Umar yang sudah dibangun bersama Golkar, Hanura dan Gerindra.

Prediksi DR. Yudi Latif (Direktus Eksekutif Reform Institute/ Pengamat Politik) jika PDIP bergabung ke PD maka 75 % partai bergabung dengan PD sehingga seperti kembali ke masa lalu oposisi dibuat tidak berdaya. “jika hal ini terjadi SBY membuat orang lain tidak bisa mencalonkan diri menjadi Capres”.

Politik mendekati Pilpres sangat dinamis, banyak yang bisa berspekulasi untuk hasil akhir Juli nanti. (Tia)

Pembongkaran Kios Buah 7 Ulu Berlangsung Aman

Selasa (13/14/2009), PALEMBANG - Setelah pertemuan antara pemilik bangunan kios buah di samping Jembatan Ampera dengan pihak Pemerintah Kota Palembang diakhiri tanpa kesepakatan, dengan berdasarkan kepada Surat Keputusan Walikota Palembang No. 699 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pembentukan Tim Pembongkaran Bangunan, Penertiban dan Pemindahan Pedagang Buah di Bawah/Samping Jembatan Ampera, Pasar 7 Ulu, 8 Ulu, 9-10 Ulu dan Sekitarnya, akhirnya Pemerintah Kota Palembang melaksanakan pembongkaran dan penertiban bangunan kios pedagang buah di samping Jembatan Ampera dengan dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Herman HS.

Dengan menggunakan satu unit excavator milik Dinas PU Bina Marga dan empat unit truk pengangkut sampah milik Dinas Kebersihan, proses pembongkaran dan penertiban berlangsung tanpa adanya perlawanan dari para pemilik bangunan kios. Beberapa pemilik bangunan kios ada yang secara sukarela membongkar sendiri bangunan kios miliknya.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, H. Marwan Hasmen mengatakan bahwa pembongkaran dan penertiban bangunan kios pedagang buah dilakukan untuk menjadikan kawasan di sekitar Jembatan Ampera sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemerintah Kota Palembang juga telah memfasilitasi para pedagang buah di Pasar 7 Ulu dengan menyediakan 60 kios di Pasar Induk Jakabaring sebagai tempat relokasi Pasar Buah 7 Ulu.

Pelaksanaan pembongkaran dihentikan sekitar pukul 14:00 WIB. Pemerintah Kota Palembang memberikan batas waktu kepada para pemilik bangunan kios untuk melakukan pembongkaran secara mandiri paling lambat pada hari Minggu 17 Mei 2009. Apabila setelah batas waktu yang diberikan masih ada bangunan kios yang belum dibongkar, Pemerintah Kota Palembang akan melakukan pembongkaran secara paksa pada hari Senin 18 Mei 2009. (oetjok)

WARGA DAN PTPN VII SEPAKAT

Rabu (13/5/2009)OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN - Aksi ratusan warga dari tiga desa di Kecamatan Payaraman, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang memblokir jalan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis dengan cara memasang tenda dan menutup jalan menggunakan kayu untuk memperjuangkan lahan seluas 3.400 hektare yang diklaim warga belum diganti rugi oleh pihak PTPN VII, akhirnya membuahkan hasil.

Difasilitasi oleh Muspida Kabupaten Ogan Ilir, perwakilan warga dari tiga desa tersebut bertemu dengan pihak PTPN VII untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak secara musyawarah.

Pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut menghasilkan kesepakatan untuk dilakukannya pendalaman dan penelitian lebih lanjut oleh BPN Ogan Ilir mengenai luas lahan yang disengketakan dalam waktu dua minggu kedepan. Atas kesepakatan dan himbauan dari Muspida Kabupaten Ogan Ilir, warga sepakat untuk segera membuka jalan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis yang telah diblokir sejak Senin 11/05. (oetjok)

Upacara Peringatan Tragedi 12 Mei 1998

Jakarta, 13 Mei 2009. Memperingati Tragedi 12 Mei 1998, pada pukul 08.00 s/d 09.00 WIB di depan Gedung Sjarif Thajib Kampus A Universitas Trisakti dilakukan Upacara Peringatan Tragedi 12 Mei 1998.
Upacara Peringatan Tragedi 12 Mei 1998 ini dihadiri sekitar 300 orang antara lain Prof. Dr. Thoby Mutis (Rektor Universitas Trisakti), pimpinan universitas, pimpinan fakultas, perwakilan keluarga korban, dosen dan karyawan Universitas Trisakti, Atma Winata Nawawi (Presiden Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti), jajaran Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti serta perwakilan organisasi kemahasiswaan Universitas Trisakti.
Bertindak sebagai pemimpin upacara adalah Verus Ahmed Huath (Deputi Menteri Koordinator TPK 12 Mei). Sedangkan pembina upacara adalah Prof. Dr. Thoby Mutis (Rektor Universitas Trisakti).
Dalam amanatnya, Prof. Dr. Thoby Mutis mengatakan antara lain :
a. Perjuangan dari 4 mahasiswa Trisakti yang menjadi korban Tragedi 12 Mei 1998, tidak akan sia-sia. Mereka adalah para pahlawan reformasi yang mati syahid.
b. Sebagai penghargaan terhadap pahlawan reformasi tersebut, di Universitas Trisakti saat ini mengadakan mata kuliah Kebangsaan, Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia (KDHAM) yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Trisakti.
c. Kemanusiaan manusia adalah hal yang paling utama. Karena itu, dirinya berharap agar segera dibentuk peradilan HAM dimana akan menyelesaikan dan mengadili kasus-kasus HAM yang ada.
Upacara diakhiri dengan acara napak tilas dengan menebar bunga di lokasi tewasnya 4 Mahasiswa Universitas Trisakti. Dimulai dengan lokasi tewasnya Hafidhin Royan. Kemudian dilanjutkan berturut-turut ke lokasi tewasnya Hendriawan Sie, Elang Mulia Lesmana, dan Hery Hartanto.
Disela-sela acara napak tilas, Heratety Hidayat (Ibunda Alm.Elang) menyatakan “Saya masih belum puas dengan hasil penuntasan kasus 12 Mei 1998, karena belum diketahui siapa aktor intelektual dibalik kasus tersebut. Meskipun begitu, saya merasa senang karena dari presiden yang pernah memimpin Indonesia dari tahun 1998, baru SBY yang memberikan anugerah keempat korban 12 Mei 1998 sebagai pahlawan reformasi”. (alam).

Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Universitas Trisakti di Istana Negara

Jakarta, 13 Mei 2009. Melanjutkan peringatan Tragedi 12 Mei 1998, pada pukul 12.20 WIB, sekitar 1500 mahasiswa Trisakti yang terdiri dari 2 elemen yaitu perwakilan 9 Fakultas Universitas Trisakti dan perwakilan Sekolah Tinggi Trisakti, melakukan aksi unjuk rasa ke Istana Negara RI, Jakarta Pusat.Keberangkatan mereka menggunakan 23 metromini, puluhan kendaraan roda dua dan roda empat.

Di sela-sela persiapan keberangkatan, Denis (mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen angkatan 2006/Humas Media Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti) menyatakan “Sebagai Koordinator aksi ini adalah Atma Winata Nawawi (Presiden Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti)”.

Aksi tersebut diawali dengan longmarch dari depan patung kuda Menteng, Jakarta Pusat menuju Istana Negara RI. Aksi berlangsung selama kurang lebih 3 jam.

Dalam orasinya. Atma Winata Nawawi mengajak rekan-rekan Mahasiswa Universitas Trisakti untuk tidak putus asa menuntut penuntasan kasus 12 Mei 1998. Selain itu, dirinya meminta Presiden SBY untuk mengganti Jaksa Agung Hendarman Supanji karena dianggap tidak serius dalam melakukan penuntasan kasus 12 Mei 1998.

Aksi berakhir pada pukul 16.20 WIB, yang dilanjutkan dengan kepulangan menuju Kampus A Universitas Trisakti Jakarta Barat. Dalam kepulangan tersebut, di depan kampus Universitas Kristen Dwipayana (Ukrida), mahasiswa Universitas Trisakti melakukan longmarch menuju Kampus A Universitas Trisakti.

Tepat pukul 17.30 WIB, di depan Kampus A Universitas Trisakti dilakukan aksi petasan sebagai rekonstruksi peristiwa penembakan 12 Mei 1998. (alam).

PELATIHAN ADVOKASI BURUH OLEH FSBI SEMARANG

Pada 9 Mei 2009 berlangsung sekolah buruh angkatan VI di FSBI Semarang dengan tema “Diskusi Fenomena Gugatan Buruh Putusan Tidak Dapat diterima Oleh Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Semarang” yang dihadiri sekitar 50 peserta dari serikat buruh yang berada dibawah naungan FSBI disekitar Semarang dan Yogjakarta. Endang Subekti Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang dalam pernyataannya “Hakim sudah berusaha untuk profesional dalam menyelesaikan sengketa antara buruh dan pengusaha, namun banyak gugatan serikat pekerja yang bersifat prematur karena materinya tidak lengkap sehingga pengetahuan advokasi seperti ini mutlak diketahui oleh buruh”. Hal senada diungkapkan advokat publik dari H&P Semarang Hendro Agung Wibowo “Banyak gugatan dari buruh yang kabur atau prematur disebabkan oleh berbagai hal antara lain kurangnya pemahaman mekanisme gugatan”. (Jefri-Smg)

PENGETAHUAN RISET SEBAGAI PENINGKATAN KAPASITAS BURUH

“Buruh pun jika dilatih dia akan mempunyai kualitas pemikiran yang baik dan tidak kalah dengan akademisi, layaknya mutiara semakin diusap dia akan semakin mengkilat dan indah” kata Yovita Indrayati selaku fasilitator dalam Pelatihan Advokasi Buruh dengan tema Memanfaatkan Data sebagai Alat Advokasi Bagi Aktifis Buruh yang digelar dari 9-10 Mei 2009. Bertempat di kantor Lembaga Perlindungan Buruh, Tani dan Nelayan (LPUBTN) Jln. Taman Srigunting no.10 Semarang peserta yang berasal dari beberapa organisasi buruh di Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta nampak antusias dalam mengikuti pelatihan tersebut. Antusiasme peserta terlihat pada saat peserta diminta oleh fasilitator untuk merencanakan suatu riset dan simulasi Focus Group Discussion (FGD). Ada yang jadi Fasilitator, perwakilan buruh, pengusaha, petugas Disnaker dan pakar hukum dari universitas. “Ternyata mereka bisa dan menunjukkan hasil yang membanggakan” tutur Yovianti yang juga dosen pada UNIKA Semarang seusai pelatihan. Saat ini terdapat 3 Undang-undang (UU) yang mengatur tentang ketenaga kerjaan di Indonesia yaitu UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 21 Tahun 2000 dan UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Hubungan Industrial. Buruh setidaknya harus mengerti tentang regulasi tersebut agar hak-haknya sebagai pekerja mendapat perlindungan hukum. Salah seorang peserta, Waluyo dari Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) Semarang mengaku mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan tersebut. Sementara itu, Domin dari Forum Pendamping Buruh Indonesia (FPBN) Semarang selaku penyelenggara mengharapkan hasil dari pelatihan dapat diterapkan pada lingkungan organisasi masing-masing demi kemajuan dan kesejahteraan buruh.(EDS)

Malam Gelora Semangat Mengenang 11 tahun Tragedi 12 Mei 1998

Jakarta, 11 Mei 2009. Sebagai puncak dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti dalam rangka mengenang 11 tahun Tragedi 12 Mei 1998, diselenggarakan Malam Gelora Semangat dengan tema Mengenang 11 Tahun Tragedi 12 Mei 1998 Tanpa Jawaban. Bertindak sebagai ketua pelaksana acara ini adalah Diki Bagus Anugrah (mahasiswa Fakultas Teknologi Mesin angkatan 2004).

Acara yang dibawakan oleh Andhika dan Zizi, menghadirkan Jamaican Cafe dan beberapa band indie. Selain itu, acara ini diisi pula oleh penampilan teatrikal dari Komunitas Hitam Putih Fakultas Seni Rupa dan Design (FSRD) Universitas Trisakti yang menggambarkan Tragedi 12 Mei 1998.

Pihak rektorat yang diwakili oleh Affendi (Asisten 1 Wakil Rektor 3 Universitas Trisakti/Ketua Crisis Center Trisakti) dalam sambutannya menyatakan antara lain bahwa ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam mengenang 11 tahun Tragedi 12 Mei 1998 tanpa jawaban yaitu belum adanya kejelasan aktor intelektual dalam kasus tersebut dan perlunya pengawalan terhadap reformasi/perubahan yang terjadi setelah Tragedi 12 Mei 1998 agar reformasi itu berjalan pada jalurnya.

Sementara itu, Atma Winata Nawawi (Ketua Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti) di sela acara Malam Gelora Semangat menyatakan bahwa meskipun 11 tahun Tragedi 12 Mei 1998 telah berlalu, aktor intelektual dibalik kasus tersebut belum juga terungkap. Karena itu, dirinya dan segenap Mahasiswa Universitas Trisakti tidak akan menyerah untuk terus berusaha menuntut kejelasan dan mendapatkan jawaban atas Tragedi 12 Mei 1998.

Dalam acara ini, diberikan pula Trisakti Awards kepada 10 tokoh dan lembaga yang dipandang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memperjuangkan HAM. Ke-10 tokoh dan lembaga tersebut yaitu Nur Kholis Madjid (tokoh pluralisme dan demokrasi di Indonesia), Yap Tiam Him (tokoh HAM), Munir Said Thalib (mantan koordinator Kontras), Karni Ilyas (jurnalis senior), Alex Noerdin (Gubernur Sumatera Selatan), Marti Arti Zaari, Green Peace Indonesia, Seto Mulyadi (tokoh perlindungan hak anak-anak), Mahmud (tokoh pendidikan), dan Usman Hamid (tokoh perlindungan HAM).

Pada acara ini, diumumkan hasil Debat Hukum Nasional yang telah diselenggarakan pada 7 Mei 2009. Juara 1, 2 dan 3 berturut-turut adalah tim Universitas Indonesia, tim Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Nasional.

Acara ditutup dengan pemutaran film dokumenter tentang Tragedi 12 Mei 1998 dan pembacaan doa. (alam).

Debat Hukum Nasional Mengenang 11 tahun Tragedi 12 Mei 1998

Jakarta, 11 Mei 2009. Sebagai rangkaian kegiatan mengenang 11 tahun Tragedi 12 Mei 1998, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti menyelenggarakan Debat Hukum Nasional yang diselenggarakan di Gelanggang Mahasiswa Kampus A Universitas Trisakti. Ketua pelaksana acara ini adalah Samuel David dan yang bertindak sebagai juri adalah Indira (Sekjen Kontras), Andre Sujatmiko (dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan pakar hukum Humanita) dan Arlina (dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan pakar hukum Humanita).
Peserta berasal dari 5 universitas yang ada di Jakarta yaitu Universitas Nasional (Hendrikus Markus Dhema, Fajar, Deni Kristiyawan), Universitas Al-Azhar (Riski Andika Hafidz Abdurahman, Humam Ramdani, Muhammad Iqbal), Universitas Indonesia (Joshua L.A. Panggabean, Feliks Suranta Tarigan, Answer C. Setyannes), Universitas Tarumanegara ( Bela Wilda Sayuti, Maryo Leony, Tiffany Tourina Kentjana) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta ( Septa Candra, Nining Ratnaningsih, Setia Darma).
Setiap peserta mendapatkan tema berbeda dimana mereka harus mempresentasikan argumennya dalam waktu 25 menit yang terbagi menjadi 3 sesi yaitu opening statement (5 menit), perdebatan dan argumen pendukung (15 menit), closing statement (5 menit).
Universitas Nasional mempresentasikan tema Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Kasus Tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Sedangkan Universitas Al-Azhar mendapatkan tema Rancangan Undang-undang tentang Komnas HAM. Sementara itu, Universitas Indonesia memperoleh tema Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional yang bersifat Ad Hoc. Untuk 2 peserta terakhir yaitu Universitas Tarumanegara dan Universitas Muhammadiyah Jakarta masing-masing mempresentasikan tema Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi untuk Korban dan Keluarga Korban dan Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 sebagai Pelanggaran Berat HAM.
Ada 4 dasar penilaian yang akan digunakan oleh juri dalam menilai argumen masing-masing peserta, yaitu kesesuaian argumen dengan peraturan undang-undang, kesesuaian opening statement dangan argumen pendukung, kekompakan dan kreativitas tim serta tutur bahasa yang digunakan oleh masing-masing peserta.
Penghargaan yang akan diberikan oleh panitia kepada tim pemenang adalah piala (trophy) dan uang yang besarnya 3 juta rupiah untuk juara 1, 2 juta rupiah untuk juara 2 dan 1 juta rupiah untuk juara 3.
Acara ini dihadiri antara lain oleh Ibu Karsiyah (ibunda Alm.Hendriawan Sie) dan suporter dari masing-masing peserta. Pemenang Debat Hukum Nasional akan diumumkan pada acara Malam Gelora Semangat yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 2009 di Kampus A Universitas Trisakti. (alam).

Beri bendera pesan ini aksi unjuk rasa rutin HMI di KPU-HI

Jakarta 7 mei 2009 mahasiswa HMI Jabotabeka Banten yang diketuai Muhammad Chairul Basyar melakukan unjuk rasa di depan KPU yang dilanjutkan ke Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, sekitar 30 orang mahasiswa membawa bendera HMI dan 3 tuntutan mereka yang menuntut para elit politik memikirkan nasib bangsa. Mereka juga menolak capres dan cawapres asing yang didanai oleh asing dalam kampanyenya. Dalam aksinya HMI mengajak elemen gerakan masahasiswa untuk independen. Muhammad Upandi selaku korlap mengatakan akan kembali berunjuk rasa, "Unjuk rasa ini akan kami lakukan lagi kamis depan (14/05/09, red) agar peserta pemilu lebih peduli dengan nasib bangsa." (Tia)

Wakil Rakyat atau Wakil Keluarga

Palembang - Dari hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara sementara tingkat nasional, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014, akan didominasi oleh wakil rakyat yang memiliki hubungan keluarga dengan elit partai politik dan pejabat daerah.
Penghitungan hasil rekapitulasi di Sumatera Selatan menunjukkan sejumlah calon anggota DPR maupun DPD yang mungkin terpilih memiliki hubungan keluarga dengan pejabat di Sumatera Selatan. Mereka antara lain H. Dodi Reza Alex Noerdin dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel I, yang adalah putra Gubernur Sumatera Selatan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan Ir. H. Alex Noerdin, SH, dan Hj. Percha Leanpuri, B.Bus (Caleg DPD RI dari Sumsel), yang adalah putri sulung Bupati OKU Timur H. Herman Deru, SH.
Ada pula kerabat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dipastikan menjadi wakil rakyat. Caleg yang diprediksi terpilih itu adalah Hartanto Edhie Wibowo (Demokrat, Banten III) yang adalah adik ipar SBY dan putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat, Jawa Timur VII). Dari keluarga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, caleg yang diprediksi terpilih adalah putrinya, Puan Maharani (Jawa Tengah V), dan adik ipar, Nazaruddin Kiemas (Sumatera Selatan I).
Pengamat Politik dari Universitas Sriwijaya, DR. Ardiyan Saptawan, MSi, mengatakan pada dasarnya setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, juga memberikan peluang bagi partai politik peserta pemilu untuk mengajukan bakal calon anggota legislatifnya. Dengan banyaknya calon anggota legislatif yang dipilih karena publikasi (bukan karena prestasi) pada pemilu legislatif yang lalu, memperlihatkan telah terjadinya dekadensi moral bangsa Indonesia. Untuk kedepan, dalam rangka meningkatkan bobot demokrasi, proses seleksi dan verifikasi bakal calon anggota legislatif oleh masing-masing parpol peserta pemilu, harus dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas bakal calon anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi legislatifnya. (adji)

PERAN AKTIF MAHASISWA SEMARANG SUKSESKAN PILPRES 2009

Semarang, 7 Mei 2009. Peran aktif mahasiswa dalam menyukseskan Pilpres 2009 ditunjukkan dengan mendirikan Posko Mutasi Pemilih. Posko ini didirikan di kampus Universitas Diponegoro dan dibuka sampai tanggal 8 Mei 2009. Ari Adi Sasmita, Ketua Senat, saat ditemui mengatakan diadakannya posko ini sebagai fasilitasi mahasiswa sehingga mereka tidak kehilangan hak pilihnya. Di kampus Undip Tembalang sampai hari ini terdaftar sekitar 200 orang belum termasuk Kampus Undip Peleburan dan kemungkinan masih akan bertambah lagi. Sementara itu di Kampus Universitas Negeri Semarang juga mendirikan posko serupa yang diberi nama Benteng Gerakan Suksesi Pemilu (TUGU 2009). Hanityo Kusumo, Menlu BEM UNNES mengatakan bahwa posko ini sebagai wujud advokasi kepada para mahasiswa untuk pemindahan tempat hak pilih. Berpengalaman dari Pileg kemarin banyak mahasiswa yang golput administrasi karena bertepatan dengan jadwal ujian sehingga mahasiswa tidak sempat pulang untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, BEM mengadakan audiensi dengan KPU untuk mengatasi masalah jadwal Pilpres yang bersamaan dengan jadwal ujian akhir semester. Hasilnya adalah mahasiswa cukup mengcopy KTP saja dan mengisi surat pernyataan bahwa bersedia menghapus daftar pemilih ditempat asal dengan bagaimanapun caranya. Dengan mudahnya syarat mutasi maka antusiasme mahasiswa juga meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pendaftar yang cukup tinggi, sampai hari ini 300 orang dan masih bisa bertambah lagi. Posko ini juga menerima mutasi dari para perantau yang tinggal di sekitar kampus. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 9 Mei 2009. (Dayat-SMG)

PARTISIPASI MASYARAKAT DIBUTUHKAN DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DPS PILPRES

Usaha yang dilakukan KPU Jawa Tengah dalam mensukseskan Pemilu 2009 ini terus dilakukan. Permasalahan DPT yang pada Pilegs 2009 banyak dikeluhkan oleh masyarakat, tidak luput dari perhatian dari KPU dalam melakukan perbaikan.
Anggota KPU Jawa Tengah Andreas Pandiangan saat ditemui wartawan di Kantornya (6/5), mengatakan bahwa saat ini KPU Jateng sudah menerjunkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan pendataan ulang DPS Pilpres.
Pemutakhiran DPS Pilpres yang akan dilakukan sampai tanggal 10 Mei akan dimumkan di kantor Kecamatan / Kelurahan pada tanggal 11 Mei. Dan apabila ada masyarakat yang namanya tidak terdafat dalam DPS, KPU memberikan waktu kepada masyarakat hingga tanggal 17 Mei untuk memperbaiki.
Oleh karena itu demi kelancaran pemutakhiran DPS Pilpres tersebut, Ia mengaharapkan partisipasi dan peran aktif dari masyarakat untuk mendatangi kantor Kecamatan / Kelurahan untuk melakukan pengecekan apakah nama nya tercantum dalam DPS atau tidak. Dengan partisipasi dan peran aktif dari masyarakat diharapkan pemutakhiran DPS Pilpres ini dapat berjalan lancar, dan Pilpres yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 mendatang dapat terlaksana dengan baik.(BAL)

PPP Sumsel mendukung sepenuhnya hasil keputusan DPP PPP

Palembang, DPW PPP Sumatra Selatan akan memberikan dukungan sepenuhnya hasil keputusan kemana arah koalisi yang akan dilakukan PPP hal ini dijelaskan oleh Kepala Sekertariat DPW PPP Sumsel Kgs An Ganevo di kantor DPW PPP Sumsel (05/05) kemarin, mengatakan: "DPW PPP Sumatra Selatan belum mengetahui pasti kemana PPP akan melakukan koalisi walaupun dari hasil Rakernas kemarin sudah ada gambaran ke mana arah koalisi tetapi sampai sekarang kepastian berkoalisi dengan partai mana belum diputuskan". Menurutnya keputusan berkoalisi dengan partai mana tidak menjadi masalah tapi harapannya membawa kebaqikan bagi bangsa negara, khususnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Ditegaskan juga olehnya" DPW PPP Sumsel akan mendukung sepenuhnya hasil dari Keputusan DPP PPP". (Nunu)

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

PALEMBANG - Sejak tahun 2001-2002 yang awalnya bernama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) berubah menjadi Universitas PGRI yang memiliki 5 Fakultas, antara lain :

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, memiliki 10 Program Studi, antara lain :
a. Program studi S1 Bahasa Inggris.
b. Program Studi S1 Bahasa Indonesia.
c. Program Studi S1 Matematika.
d. Program Studi S1 Fisika.
e. Program Studi S1 Olah Raga.
f. Program Studi S1 Bimbingan Konseling.
g. Program Studi S1 Geografi.
h. Program Studi S1 Sejarah.
i. Program Studi S1 Akuntansi.
j. Program Studi S1 Seni, drama, dan tari.

2. Fakultas Ekonomi, memiliki 2 Program Studi, antara lain :
a. Program Studi S1 Manajemen.
b. Program Studi S1 Akuntansi..

3. Fakultas Perikanan, memiliki 2 Program Studi, antara lain :
a. Program Studi S1 Perikanan.
b. Program Studi DIII Budidaya.

4. Fakultas Teknik, memiliki 3 Program Studi, antara lain :
a. Program Studi S1 Sipil.
b. Program Studi S1 Kimia.
. Program Studi S1 Elektro.

5. Fakultas MIPA, memiliki 2 Program Studi, antara lain :
a. Program Studi S1 Fisika.
b. Program Studi S1 Biologi.

Adapun pejabat tinggi dilingkungan Universitas PGRI Palembang antara lain :
Rektor terpilih hingga sekarang adalah Drs. H. USMAN MADJID. M.M.
Pembantu Rektor : I H. Eddy Salam, SH, M.M.
Pembantu Rektor : II Drs. H. Dwi Priyono, M.Ed. M.M.
Pembantu Rektor : III Drs. H. Nawawi Dahlan. MM.

Presiden Mahasiswa terpilih untuk tahun 2009 :
Nama : SYAHRIL RHOMADON ALAMSYAH
Tempat tanggal lahir : Pagar Alam 30 April 1987
Fakultas FKIP : Program Studi Bahasa Inggris angkatan 2005
Agama : Islam
Hobi : Membaca dan berorganisasi.
Status keluarga : Anak ke 2 dari 4 saudara.
Nama Bapak : Ahmad Rifa’I Lani.
Nama Ibu : Rusda.

Organisasi mahasiswa yang ada antara lain :
1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
2. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
4. Lembaga Dakwah Kampus (LDK)
5. Pramuka
6. Unit Bela Negara (UBN)

Kegiatan yang sedang direncanakan saat ini adalah :
Pada 30 April 2009 rencananya akan diadakan PALEMBANG EDUCATION EXPO 2009 di Gedung Graha Serbaguna Jakabaring Palembang yang telah direncanakan sejak bulan Januari 2009. Dengan Rincian acaranya sebagai berikut :

1) 30 April 2009 seminar pendidikan nasional.
2) 1 Mei 2009 lomba cerdas cermat tingkat SMA dan MA se Kota Palembang. Bazar book Fair.
3) 2 Mei 2009 final lomba cerdas cermat tingkat SMA dan MA se kota Palembang, pembagian hadiah lomba cerdas cermat, bazar book fair.
4) 3 Mei 2009 panggung keakraban intern Universitas PGRI, bazar book fair. (Ir n)

Seminar Nasional mengenai Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.18/PUU-V/2007

Jakarta, 6 Mei 2009. Memperingati Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Kepresidenan Masyarakat Mahasiswa Universtias Trisakti (MM Usakti) mengadakan kegiatan Seminar Nasioanal bertajuk “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.18/PUU-V/2007” di lt.8 Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi (FKTE) Universitas Trisakti Jakarta Barat.

Koordinator pelaksana kegiatan ini adalah Ahmed Febriana (mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti angkatan 2007). Sedangkan untuk Ketua Panita Studi HAM dan Advokasi Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti adalah Alse Hawana (mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti angkatan 2007).
Acara ini menghadirkan 2 orang pembicara yaitu Nurcholis (perwakilan dari Komnas HAM) dan Krisbiantoro (Divisi Impunity Watch dan Pemenuhan Hak Korban, perwakilan dari Kontras). Acara ini juga dihadiri oleh sekitar 200 mahasiswa Trisakti, Kepresidenan Mahasiswa Trisakti, perwakilan dari Universitas Indonesia, Universitas Tarumanegara, Universitas Al-Azhar, Universitas Nasional dan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Nurcholis menyatakan bahwa untuk masalah Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, menurutnya pihak Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan dan penyidikannya, dan berkasnyapun telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Namun, hingga saat ini Kejaksaan Agung belum juga memproses kasus Tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Alasan yang diberikan oleh Kejaksaan Agung adalah belum dibentuknya Panitia Ad Hoc dan materi penyelidikan kasus Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 yang diberikan dari Komnas HAM belumlah lengkap. Untuk alasan yang kedua tersebut, pihak Komnas HAM selalu melakukan revisi dan mengikuti apa yang diminta Kejaksaan Agung.
Sedangkan Krisbiantoro berpendapat bahwa kebuntuan yang terjadi dalam kasus Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 terjadi bukan karena masih ada masalah baik dalam hukum materiilnya maupun formalnya, tetapi karena tidak adanya political will dari penyelenggara negara, dalam hal ini Presiden, untuk melakukan tekanan kepada Kejaksaan Agung terhadap penyelesaian kasus tersebut.
Acara ditutup pada dengan pemutaran film dokumenter tentang peristiwa Tragedi Trisakti 12 Mei 1998. (alam).

Dzikir & Doa dalam Rangka Mengenang Tragedi Trisakti 12 Mei 1998

Jakarta, 5 Mei 2009. Dalam rangka memperingati Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Kepresidenan Masyarakat Mahasiswa Universtias Trisakti (MM Usakti) mengadakan kegiatan Dzikir dan Doa mengenang Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 yang diselenggarakan di hall kampus B (Fakultas Kedokteran Gigi) Universitas Trisakti Jakarta Barat.

Ketua pelaksana acara, Bayu Saputro (mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti angkatan 2005), menyatakan : “Tema dzikir dan doa adalah Mengenang 11 Tahun Tragedi 12 Mei Tanpa Jawaban”. Selanjutnya dirinya menyatakan bahwa : “Acara dzikir dan doa ini baru pertama kali diadakan di tahun 2009 dimana tahun-tahun sebelumnya belum pernah diadakan, dalam rangka peringatan rutin tahunan Tragedi 12 Mei 1998”.

Acara yang dimulai pukul 15.45 WIB dan berakhir pukul 18.00 WIB ini dihadiri Prof.Dr.Toby Mutis (rektorat Universitas Trisakti), drg.Bambang (Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti), Ust.Ahmad Al-Habsy, perwakilan keluarga korban Trisakti 12 Mei 1998, Atma Winata Nawawi (Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti) beserta anggotanya, perwakilan mahasiswa dari 9 fakultas di Universitas Trisakti, dan media elektronik. (Alam).

Aksi Unjuk Rasa Peringati Hardiknas

Palembang, 2 May 2009 di Kampus Universitas Muhammadiyah Palembang , Jl. Jend. A. Yani 13 Ulu, Terjadi Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh BEM Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah dengan massa sekitar 50 orang dan di pimpin oleh Igun Bagus Saputra dan Sapta. Mereka menuntut perbaikan fasilitas kampus, banyaknya dosen yang melakukan praktek jual beli diktat dan jual beli nilai, rendahnya gaji pengajar dan karyawan serta menuntut peningkatan akreditasi, khususnya Fakultas Hukum yang saat ini mendapat akreditasi C. Dalam aksi tersebut juga terdapat poster yang bertuliskan antara lain ; “Pemuda Mahasiswa Menuntut Hak Atas Pendidikan dan Pekerjaan”, “Tuntaskan Persoalan Banjir Di Kampus”, “Perbaiki Fasilitas Kampus”, “Cabut UU BHP” dan “Tingkatkan Kembali Akreditasi Kampus”. Dalam aksinya mereka juga menolak komersialisasi kampus dan mahalnya biaya kuliah. Sapta dalam orasinya mngatakan antara lain ; turunnya akreditasi kampus bukanlah hal yang sepele, hal itu akan berpengaruh ketika mahasiswa lulus dan melamar pekerjaan karena tidak ada instansi yang mau menerima pegawai yang berasal dari Universitas yang akreditasinya C. Diharapkan permasalahan mengenai akreditasi akan dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Ir. Khaidir Sobri, Mp (Purek III) dalam tanggapannya mengatakan ; semoga permasalahan yang dikeluhkan mengenai perbaikan fasilitas kampus bisa segera diatasi dan akan segera diajukan dalam Rapim (Rapat Pimpinan) walaupun sebenarnya ada bantuan dari Pemda Provinsi tahun anggaran 2009/2010 sebesar Rp. 700 Juta yang akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas kampus. Mengenai akreditasi fakultas Hukum sebaiknya ditanyakan langsung kepada pihak Dekan Fakultas Hukum dan pihak Universitas sedang menunggu proses pengulangan akreditasi yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pihak rektorat juga menyesalkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Departeman Kehakiman yang menyatakan tidak akan menerima calon pegawai dari Universitas yang memiliki akreditasi C. Menangapi pertanyaan mahasiswa mengenai banyaknya dosen yang masih berstatus sarjana S1, Ia berjanji pada tahun 2010 tidak ada lagi dosen yang berstatus Sarjana S1 dan siapapun yang melakukan praktek jual beli diktat dan jual beli nilai akan diusut dan ditindak tegas. Rektorat sangat mendukung aksi yang dilakukan mahasiswa selama aksi dilakukan dengan tertib dan tidak anarkis. (asep)

Aksi Unjuk Rasa Peringati Hari Buruh

Palembang, 1 May 2009, tepatnya di Bundaran Air Mancur, Masjid Agung Palembang. Berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Solidaritas Wartawan Untuk May Day dan Aliansi Peringatan May Day serta aksi teaterikal yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen. Dalam aksinya tersebut Solidaritas Wartawan Untuk May Day mengajukan pernyataan sikap, meminta pemenuhan hak-hak pekerja/wartawan, sebagai berikut :
1) Upah layak dan tingkatkan kesejahteraan pekerja/wartawan.
2) Perlindungan hukum bagi wartawan.
3) Pemenuhan jaminan sosial, kesehatan dan hari tua.
4) Independensi media
5) Tolak sistem kerja kontrak dan outsourcing.
6) Tolak kekerasan dan kriminalisasi pers.
7) Tolak pemenjaraan wartawan.

Aksi dengan massa sekitar 45 orang tersebut dipimpin oleh Retno Palupi (Kordinator Aksi), Prawira Maulana, Tazmalinda (Kordinator Lapangan) dalam aksi tersebut juga terdapat poster bertuliskan antara lain ; “Tolak Kekerasan dan Kriminalisasi Pers”, “Tolak Pemenjaraan Wartawan” dan “Independensi Media, Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis”. Dalam kesempatan tersebut, Buyung (wartawan Kompas) dalam orasinya mengatakan antara lain ; Menuntut pihak keamanan agar bekerja sama dengan pers dan pers harus bersatu melawan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap pers. Sementara Arif (wartawan Tempo) dalam orasinya juga mengatakan antara lain ; wartawan adalah buruh dan setiap orang yang diberi gaji oleh instansi yang berdasarkan profit adalah buruh maka kesejahtaraan buruh haruslah diutamakan. Pers haruslah dilindungi oleh Undang-Undang sehingga jika ada sesuatu dengan pers maka pers dapat membela diri. Kemudian di tempat yang sama aksi dilanjutkan oleh Aliansi Peringatan May Day, dengan massa sekitar 25 orang dan dipimpin oleh Sapta (kordinator Aksi) dan Igun Bagus Saputra (Kordinator Lapangan), menyatakan sikap antara lain sebagai berikut ;
1) Naikan upah buruh
2) Cabut SKB 4 Menteri
3) Tolak sistem kerja kontrak (outsourcing)
4) Hentikan PHK
5) Kebebasan berorganisasi & berpendapat bagi buruh

Pada kesempatan yang sama juga berlangsung aksi teaterikal yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen, dengan massa sekitar 15 orang yang juga menyatakan sikap secara tertulis dan ditandatangani oleh Taufik Wijaya sebagai Ketua dan Muhammad Uzair sebagai Sekretaris, antara lain ;

1) Menghimbau kepada pemerintah Sumatera Selatan dan perusahaan media massa di Sumatera Selatan agar menetapkan standar gaji para jurnalis di Sumatera Selatan minimal sebesar Rp. 2 Juta.
2) Menghimbau kepada seluruh perusahaan media massa di Sumatera Selatan agar mendorong terbentuknya serikat pekerja pers, sehingga profesionalitas para jurnalis menjadi lebih baik yang sangat menguntungkan pihak perusahaan.(asep)

Deklarasi berdirinya SBY Fans Club Jabodetabek

Jakarta, Deklarasi berdirinya SBY Fans Club Jabodetabek (4/5/2009) yang dipimpin oleh Sirajuddin Jacub (Koordinator Pusat) serta dihadiri 300 orang, sekitar pukul 14.00 s.d 14.45 WIB bertempat di Gedung Djoang 45 Menteng, Jakarta Pusat berlangsung.

Dalam deklarasi tersebut Firman Yursak (Kordinator wilayah Jabodetabek) mengatakan antara lain :
a. Menyerukan secara santun sopan dan tegas hasil-hasil dari Kepemimpinan SBY selama lima tahun terakhir. Contohnya program BLT (Bantuan Langsung tunai) dan BOS (Bantuan Operasional sekolah)
b. Berkewajiban mensukseskan SBY sebagai Capres Pemilu Presiden 2009

Disamping itu Ali Sodikin (yang merupakan Korwil Jakarta Pusat) mengatakan antara lain :
a. Pendeklarasian SBY Fans club tidak berorientasi politik pada partai manapun.
b. Tidak ada kultus individu melainkan kritis konstruktif terhadap SBY.

Menurut Sirajuddin Jacub mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan terkait berdirinya SBY Fans Club antara lain :
a. Menjelaskan dengan santun atas keberhasilan pemerintah selama dipimpin oleh susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada masyarakat, seperti penegakan hokum yang tidak pandang bulu, program pengentasan kemiskinan dll.
b. Melakukan kontribusi nyata untuk mengajak / menghimbau masyarakat agar berperan aktif mengecek apakah namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih sehingga tidak terjadi lagi kekacauan dalam Pilpres 2009 seperti yang terjadi dalam pilleg kemarin.
c. Turut serta dalam usaha memenangkan SBY dalam Pemilu Presiden 2009.

SBY Fans Club merupakan wadah dalam rangka mempererat hubungan antar penggemar yang mengagumi sosok SBY, SBY Fans Club sebagai Organisasi terbuka, lintas tokoh, lintas profesi dengan kesamaan aspirasi, cita-cita, visi dan misi telah memberikan nuansa baru pada masyarakat Jabodetabek.

Unsur-unsur yang tergabung dalam anggota SBY Fans club antara lain :
Cendekiawan, Nelayan, Petani, Karyawan, Pemuda, Mahasiswa, Seniman dan Artis, dan Perwakilan Organisasi Masyarakat

Keberadaan SBY Fans Club dan nama koordinatornya
a. Wilayah Jabodetabek : Firman Yursak
b. Wilayah Jakut dan Kep. Seribu : Saharuddin Arsyad
c. Wilayah Jakbar & Tangerang : Fikri Yursak
d. Wilayah Jakarta Selatan : Andi Faisal
e. Wilayah Jakarta Timur : Dwi Julian
f. Wilayah Jakarta Pusat : Ali Sodikin
g. Wilayah Bekasi ; Supari
h. Wilayah Depok : Dendy Setiawan L
i. Wilayah Bogor : Fajar Cahyana
j. Koordinator Artis dan Seniman : Jane Shalimar

Menurut Sirajuddin Jacub Pendeklarasian ini tidak ada unsur politis dan bukan merupakan kampanye awal untuk mendukung SBY, kegiatan ini murni dari para penggemar SBY. (Suwedi/ Dwi Apriyani /Dani)

Konferensi Pres Imparsial Tentang Politik yang Tuna Sejarah

Jakarta, Konferensi Pers tentang Politik Yang Tuna Sejarah (4/5/2009) diselenggarakan oleh Imparsial dan dipimpin oleh Rusdi Marpaung (Managing Direktur Imparsial) bertempat di Sekretariat Imparsial Jl. Diponegoro No. 9 Menteng, Jakarta Pusat, diikuti 15 orang. Adapun tokoh-tokoh yang hadir :
a. Poengky Indarti (Direktur Eksternal Imparsial)
b. Al Araf (Research Coordinator Imparsial)
c. Rusdi Marpaung (Managing Direktur Imparsial).

Dalam Konferensi tersebut Rusdi Marpaung mengatakan :
a. Politik Indonesia adalah Politik yang “Tuna Sejarah” karena tidak mengoreksi kesalahan masa lalu bahkan sebaliknya melupakannya. Bukan keadilan korban yang terpenuhi tetapi kemenangan pelaku pelanggaran HAM yang terlihat.
b. Majunya Prabowo dan Wiranto sebagai kandidat politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 adalah hal yang patut diwaspadai. Sebab kedua orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kasus kejahatan HAM, kasus penculikan aktivis pro Demokrasi 1998, Pelanggaran HAM di Timor Timur dan Kasus Semanggi.
c. Imparsial menilai adalah tidak pantas dan tidak layak bagi mereka untuk maju menjadi calon pemimpin bangsa di tengah belum tuntasnya penyelesaian kasus – kasus tersebut.

Selain itu Al Araf juga mengatakan :
a. Mereka (Wiranto dan Prabowo Subianto) harus membuktikan terlebih dahulu tidak bersalah di pengadilan, ketimbang terus berkelit dan bahkan maju menjadi Capres/Cawapres.
b. Mengecam kepada seluruh partai politik dan elite politik yang menjadikan kedua orang itu sebagai pasangan Capres maupun Cawapres, hal ini membuktikan koalisi politik yang dibangun sekarang ini bukan untuk kepentingan kemajuan Demokrasi dan penegakan HAM tetapi semata-mata hanya untuk tujuan Kekuasaan
c. Meminta disisa akhir pemerintahan SBY-JK untuk berani mengungkap semua kejahatan yang terjadi termasuk kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.
d. Beberapa hal yang akan dilakukan oleh imparsial terkait masalah tersbut antara lain, menyampaikan laporan-laporan resmi dari KomnasHAM kepada Parlemen atau DPR, meminta KPU untuk melakukan Fit and Propertest bagi calon-calon Capres dan Cawapres atas kasus pelanggaran HAM berat.

Dalam hal ini Imparsial tidak menghalangi pencalonan Wiranto dan Prabowo sebagai Capres dan Cawapres tetapi hanya mengungkapkan fakta pada publik. Imparsial juga akan terus mengkampanyekan untuk tidak memilih Capres/Cawapres yang tersangkut dengan kasus-kasus pelanggaran HAM. (Suwedi/ Dwi Apriyani)

Status Antasari menjadi tersangka

Jakarta-Senin, 4 Mei 2009 Polda Metro Jaya menetapkan Antasari Azhar sebagai tersangka. Didampingi sekitar 20 orang pengacara yang menemani secara bergantian, Antasari datang ke Polda sebagai saksi. Namun belakangan statusnya berubah menjadi tersangka.
Dalam jumpa perss yang dipimpin Kapolda Irjen Wahyono disebutkan ada 9 saksi yang juga tersangka kasus pembunuhan berencana Nasrudin pada 14 Maret 2009. Penembakan Nasrudin yang saat itu menggunakan mobil BMW silver bernomer plat B191 E, dilakukan tak jauh dari Modern Land dengan menggunakan senjata jenis Revolver yang sempat dikubur.
Tersangka Heri dan Dan adalah seorang satpam yang terlebih dahulu didoktrin bahwa Nasrudin adalah penghianat negara, mereka diberi imbalan masing-masing Rp 70 juta dan diberi senjata. Her bertugas sebagai joki sedang Dan sebagai eksekutor.
Tersangka selanjutnya adalah H dan Am mereka yang menawarkan 'pekerjaan' ini dan bertugas mendoktrin dan mengawasi jalannya eksekusi.
Senjata didapat dari C yang sempat kabur keluar Jakarta namun berhasil dibekuk. Dia juga yang mengubur senjata yang digunakan untuk membunuh.
Disebut pula tersangka E sebagai penghubung Dan dengan WW yang
ternyata adalah perwira polisi. Dan dan Her diberi uang oleh WW yang saat itu menggunakan seragam dan mobil dinas. Sehingga keduanya makin percaya bahwa ini tugas negara. WW mengaku mendapat tugas dari SHA selaku penyandang dana.
Dalam pemeriksaan SHA menyebut Antasari Azhar sebagai otak dari pembunuhan ini. Jika dalam pemeriksaan lanjutan Antasari terbukti bersalah maka ia akan dijerat pasal 340 KUHP. (tia)

Kasus antasari

Salah satu pengacara Antasari Azhar (Petrus Balaptiona) di Polda Metro Jaya, saat wawancara (4/5/2009),pukul 13.00 wib, mengatakan :
1. Ditemukan beberapa nama seperti Her,Dan,F,Ed,WW, yang menjadi tersangka.
2. Her dan Dan adalah satpam dari perusahaan swasta.
3. Hen dan Ed bekerja sebagai satpam dan dept collector,mereka yang
bertugas mendoktrin Her dan Dan bahwa Nasrudin adalah musuh negara yg
telah membawa dokumen negara. Selanjutnya mereka yang mengawasi
eksekusi Nasrudin.
4. WW menyerahkan uang kepada Her dan Dan dengan memakai seragam dan
mobil dinas.
5. Her dan Dan diberikan uang masing-masing Rp 70 juta sebagai imbalan
dan untuk pembelian senjata.
6. Her dan Dan tidak mengenal Antasari.
7. Sebelumnya pernah dilakukan percobaan pembunuhan,namun gagal.
(JB MUTIA,AGUS,DENY)

PANEN RAYA PADI PICU DEFLASI

Bandar Lampung (3/5/09), Musim panen padi pada beberapa sentra padi di Provinsi Lampung mengakibatkan penurunan harga beras. Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS), Dody Gunawan Yusuf menyatakan, hal tersebut akan mempengaruhi harga komoditas lainnya. Meningkatnya produksi dan pasokan beras menyebabkan harga beras di pasaran mengalami penurunan. Penurunanharga yang cukup signifikan juga terjadi pada beberapa komuditas subsektor tempat tinggal seperti, batu bata, pasir dan besi sehingga Bandar lampung mengalami deflasi 1,26% pada April. Dody menambahkan, komuditas lain yang memberikan andil deflasi di Bandar Lampung adalah beras, emas perhiasan (14,25%), cabai merah (22,69%), BBM rumah tangga, ikan, papaya (25,,86%) dan pasir. Terjadinya deflasi pada bulan April, menyebabkan laju inflasi Bandar Lampung tahun kalender/kamulatif Januari-April mencapai (-0,35%). Sedangkan inflasi year on year April 2009 terhadap April 2008 mencapai 10,75%. (bm&ds)

BANDAR LAMPUNG OPTIMIS RAIH ADIPURA

Bandar Lampung (3/5/09), Pemkot Bandar Lampung optimis meraih tiga besar dalam penilaian Adipura. Edi Sutrisno (Walikota Bandar Lampung) menyatakan optomis meraih adipura, karena sampai saat ini Bandar Lampung masuk dalam verifikasi. Pemkot Bandar Lampung terus menggalakkan program ayo bersih-bersih setiap hari jum’at untuk mewjudkan Kota Bandar Lampung yang bersih, indah dan rapih. Pemkot telah melakukan perbaikan di pasar-pasar serta menambahkan kawasan hijau di jalan protokol dan sungai. Fasilitas umum tersebut dinilai masih kumuh, tempat pembuangan sementara (TPS) di beberapa pasar masih terbuka. (aj)