Tidak lama setelah diperiksa Reskrim Poltabes Pontianak, diduga tiga Truk Pengangkut Ulin Dilepas’’Tiga truk yang mengangkut 500 batang kayu Ulin akhirnya dibebaskan Poltabes Pontianak setelah enam jam diperiksa intensif oleh petugas Reskrim Poltabes Pontianak. “Tiga truk beserta 500 batang kayu ulin milik Arf kita lepas karena setelah diperiksa ternyata memiliki dokumen yang lengkap,” kata Kasat Reskrim Poltabes Pontianak, Sunaryo, Sabtu (26/12).
Sunaryo menjelaskan, sekitar pukul 07.00, Reskrim Poltabes Pontianak mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada tiga truk yang membawa kayu Ulin diduga illegal dari Ketapang. Setelah mendapat laporan ini, Reskrim Poltabes Pontianak langsung bergerak menahan tiga truk bersama 500 batang kayu Ulin di Sungai Raya, pukul 08.00. Namun setelah diperiksa selama enam jam, ternyata kayu Ulin yang dibeli dari Ketapang ini legal karena dilengkapi dokumen surat pembelian kayu dari KUD di Ketapang. “Pemilik Kayu memiliki dokumen-dokumen resmi tentang jual beli kayu Ulin dari sebuah Koperasi Unit Desa (KUD) di Ketapang. Tapi saya lupa dari KUD mana tadi,” kata Sunaryo di hubungi via telepon seluler. Ujarnya
Sementara itu, pemilik Arf saat diwawancarai juga tidak bersedia menyebutkan nama KUD asal kayu yang dibelinya. “Kita miliki surat-surat pembelian dari KUD tersebut,” kata Arf.
’’Saat ditanya siapa pemilik KUD yang memperdagangkan kayu, Arf juga tidak mau memberikan keterangan. “Tanya saja langsung ke penyidik ya, kita sudah memberikan keterangan pada penyidik,” ujarnya.
Dikatakannya kayu yang dibelinya dari Ketapang tersebut akan dijual di Pontianak. Ketiga truk beserta 500 batang kayu Ulin dilepaskan Poltabes Pontianak pukul 13.00. (Ry)
Mengenai Saya
- Indo Berita nusantara
- jakarta, selatan, Indonesia
- Indo Berita Nusantara merupakan situs berita internet yang memberikan informasi berbentuk berita diseluruh nusantara Alamat Jl. Joe. Gg. Kelapa Hijau Telp.(021)98265014 Anda punya berita atau informasi silahkan kirim ke e-mal : ibernas.jakarta@yahoo.com
Kamis, 07 Januari 2010
Misa Natal : Drama yang menggambarkan kelahiran Yesus Kristus, pada malam Natal di Gereja Gembala Baik
Pontianak (Indowarta), Misa Natal di Gereja Keluarga Kudus Kotabaru Pontianak, Kamis (24/12) malam diisi dengan drama singkat kisah kelahiran Yesus Kristus. Anak-anak memainkan drama ini dengan apik. Pagelaran drama itu menambah kemeriahan perayaan malam Natal. Pada drama itu, kisah kelahiran Yesus benar-benar mengingatkan umat Katolik akan kejadian dua ribu tahun lalu. Drama berlangsung sekitar tigapuluh menit. Usai drama lilin natal dinyalakan. Setiap umat memegang satu lilin yang disediakan gereja. Lampu gereja dimatikan. Ruangan hanya diterangi nyala lilin. Kekusyukan misa malam natal sangat menyentuh. Apalagi diiringi syahdunya lagu Malam Kudus. Usai lagu dinyanyikan, lampu kembali menyala. Lilin di tangan umat dipadamkan. Misa malam Natal pun dimulai. Misa dipimpin Pastor Yusup Gusti Ketut Prihatmono CM. Misa malam Natal ini dijaga sejumlah anggota kepolisian. Ada yang berjaga-jaga di halaman gereja, sebagian lagi di dalam. Beberapa anggota polisi juga terlihat mengatur arus lalulintas di depan gereja. Bacaan pertama diambil dari Kitab Yesaya yang mengisahkan tentang seorang anak yang telah lahir untuk manusia. Bacaan kedua dari Surat Rasul Paulus kepada Titus. Dalam surat itu, Paulus menyatakan anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kedua bacaan ini dibacakan seorang umat.
Pastor yang memimpin misa kemudian menyampaikan Injil, yang diambil dari Injil Lukas. Lukas adalah satu dari empat penulis Injil. Tiga lainnya adalah Matius, Markus, dan Yohanes. Dalam Injilnya, Lukas mewartakan, ''Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan.''Dalam homilinya, Pastor Prihatmono mengingatkan kembali umatnya akan peristiwa kelahiran Yesus. Saat Yesus lahir, manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak memperdulikan orang lain. Ini bisa dilihat kalau Maria dan Yosef tidak mendapat penginapan. Harus melibatkan banyak orang untuk menciptakan karya yang besar. Jangan melakukan sendiri. Semua orang harus ikut terlibat dalam semua sisi kehidupan. ''Bekerjasama dalam membangun karya-karya yang baik,'' kata Pastor Prihatmono.
Gereja Keluarga Kudus Kota Baru menggelar tiga kali misa hari Natal pada 25 Desember. Misa ini untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Ribuan umat memadati gereja untuk 'bertemu' Yesus. Misa pertama digelar pukul enam pagi. Pastor Paulus Aryono Sugiarto CM yang memimpin perayaan ekaristi itu. Kekhusyukan misa sangat terasa. Umat benar-benar menumpahkan kegembiraannya karena Sang Penebus sudah datang. Sama dengan malam Natal, misa kali ini juga dijaga sejumlah anggota kepolisian yang tergabung dalam operasi Lilin Kapuas 2009. Untuk melancarkan perayaan, Dewan Paroki Keluarga Kudus menempatkan petugas yang telah ditunjuk. Petugas ini untuk membantu umat, terutama saat pelaksanaan komuni.
Dalam homili singkatnya, Pastor Aryono mengingatkan umat terkait peristiwa perayaan Natal yang ditandai dengan kelahiran Yesus. Sepanjang masa Yesus itu hidup dalam kesederhanaan yang identik dengan kemiskinan. ''Banyak orang yang tersentuh oleh hidup kesederhanaan itu. Tapi kita harus lebih baik, lebih bagus. Kalau mau lebih baik, haruslah kita mengubah kehidupan kita,'' katanya. Kesederhanaan Yesus menunjukkan keagungan dan kemuliaan-Nya sebagai Tuhan. Kesederhanaan itu memberi nuansa yang indah. ''Kita mau mengakui kesederhanaan hidup Tuhan, tapi kita sulit untuk sederhana. Ujar Aryono (Ry)
BPK : 3 mantan Pejabat Kota Diduga Terlibat Korupsi Dana Bansos
BPK-RI Perwakilan KalBar menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) belanja bantuan dana sosial (Bansos) Tahun 2006-2008, saat ditemui di Kantor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Lt II Jl. Achmad Yani pada Jumpa Pers Selasa (22/12/09) siang.
’’sekurangnya sekitar 25 orang hadir untuk menyuarakan hasil penemuan audit tersebut yaitu, terkait Penemuan Indikasi Kerugian Daerah. Hadir juga diantaranya Sutarmidji (Walikota KalBar), Gunarwanto, SF, MM, AK (Kepala Sub Auditorat Kalbar I), Drs. Juadi Wahid (Kepala Sub Auditorat KalBar II), Tukino, SE (Kepala Seksi KalBar II A), Drs. Mudjijono (Kepala Perwakilan BPK-RI Prov. KalBar).
Dari LPBH BPK RI ditemukan adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp 21, 46 Millyar pada pengelolaan Kota Pontianak selam tiga Tahun berturut-turut. Selain itu BPK juga menemukan permasalahan lain yaitu tidak adanya Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana Bansos sebesar Rp 3 millyar untuk pembangunan sirkuit balap motor yaitu pada pengurus cabang IMI Kota Pontianak. Dalam LHP banyak sekali temuan indikasi kerugian daerah yang disebabkan karena adanya kesengajaan dari pejabat yang berwenang seperti Walikota, sekda dan Pimpinan DPRD, serta beberapa anggota DPRD saat itu.
’’Kepala Perwakilan BPK-RI Prov. KalBar Drs. Juadi Wahid (Kepala Sub Auditorat KalBar II), dalam sambutannya menjelaskan bahwa pada hari ini kita dapat menghadiri penyerahan hasil pemeriksaan BPK-RI atas pertanggung jawaban pengguna belanja bantuan sosial tahun anggaran 2006, 2007, 2008 pemerintah kota pontianak kepada DPRD kota pontianak dan BPK-RI untuk melaksanakan pemeriksaan atas belanja bansos tersebut. Yaitu dalam rangka turut mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, jujur, transparan dan akuntabel serta BPK-RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan pada standart pemeriksaan keuangan negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK-RI, sehingga pemeriksaan tersebut diarahkan pada pelaksanaan sistem pengadilan intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pertanggung jawaban penggunaan belanja Bansos Tahun 2006, 2007, 2008 pada kota pontianak dan pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus sampai 9 Oktober 2009.
Pemerintah kota pada Tahun 2006, 2007, 2008 telah menganggarkan dana BANSOS sebesar Rp 115, 86 Millyar dan merealisasikan sebesar Rp 114, 44 Millyar. Pada Tahun 2006 anggaran belanja BANSOS sebesar Rp 47, 12 Millyar dengan realisasi sebesar Rp 45, 71 Millyar atau 97 % dari anggaran dan Tahun 2007 anggaran sebesar Rp 36, 87 Millyar dan realisasi sebesar Rp 36, 87 % Millyar atau 100 % dari anggaran, Tahun 2008 pemerintah kota telah merealisasikan BANSOS sebesar Rp 31, 856 Millyar atau 99, 99 % dari anggaran BANSOS sebesar Rp 31, 857 Millyar. Urainya
Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI menemukan adanya kelemahan yang sangat mendasar pada sistim pengendalian intern pemberian dan pertanggung jawaban belanja bantuan BANSOS pemerintah kota pontianak pada Tahun 2006 hingga tahun 2008, Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo, permendagri No. 59 Tahun 2007, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa belanja BANSOS digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang, barang kepada kelompok, anggota masyarakat dan partai politik. Namun kenyataa sebenarnya terdapat penggunaan BANSOS pemerintah kota pontianak untuk keperluan walikota, sekertaris daerah dan beberapa pimpinan anggota DPRD kota pontianak, sehingga penggunaan dana BANSOS tidak sesuai dengan peruntukannya.
Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo, permendagri No. 59 Tahun 2007 secara tegas mewajibkan kepada penerima BANSOS untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaanya kepada pemerintah daerah. Namun sebenarnya pemerintah kota pontianak belum sepenuhnya menerapkan kewajiban tersebut dan pengelolaan dana BANSOS Tahun 2006 sampai tahun 2008 tidak didukung dengan peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pemberian dana yaitu syarat-syarat permohonan pengajuan dan dan pertanggung jawaban penggunaan dana serta penggunaan danan BANSOS pada Tahun 2006 hanya didasarka kepada kebijakan disposisi dari sekertaris daerah kota pontianak, sedangkan Tahun 2007 dan 2008 disposisi sekertaris daerah juga didasarkan disposisi Walikota pontianak.
Pasal 40 Undang-Undang No. 3 tahun 2005, tentang sistim keolahragaan Nasional menyatakan bahwa pengurus komite olahraga Nasional, komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural serta jabatan publik. Namun sebenarnya kepengurusan KONI Kota Pontianak periode 2006, 2008 sebagian besar merangkap jabatan sebagai pejabat struktursl maupun pejabat publik serta adanya rangkap jabatan ini sering kali menimbulkan konflikkepentingan ditubuh organisasi KONI sendiri. Hal ini tentunya membawa dampak tidak optimalnya pengendalian dan pengawasan dimana selaku pejabat pemberi bantuan dan pengawas atas kebenaran tersebut.
Adanya unsur kesengngajaan atau kelalaian para penyalur BANSOS dan penerima BANSOS dalam melaksanakan ketentuan pengelolaan serta pertanggung jawaban BANSOS antara lain, pemberian BANSOS tidak sampai kepada penerima bantuan, realisasi belanja BANSOS dengan proposal permohonan dana bantuan fiktif dan penggunanaan dana BANSOS secara tidak jelas. Namun kelemahan implementasi sistim pengendalian intern tersebut menyebabkan tidak terciptanya mekanisme saling uji antara kebenaran formal dan kebenaran materil, karena kelemahan ini memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk memanfaatkannaya antara lain, berupa penggunaan dana daerah oleh pejabat baik dari eksekutif maupun legislatif di
’’sekurangnya sekitar 25 orang hadir untuk menyuarakan hasil penemuan audit tersebut yaitu, terkait Penemuan Indikasi Kerugian Daerah. Hadir juga diantaranya Sutarmidji (Walikota KalBar), Gunarwanto, SF, MM, AK (Kepala Sub Auditorat Kalbar I), Drs. Juadi Wahid (Kepala Sub Auditorat KalBar II), Tukino, SE (Kepala Seksi KalBar II A), Drs. Mudjijono (Kepala Perwakilan BPK-RI Prov. KalBar).
Dari LPBH BPK RI ditemukan adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp 21, 46 Millyar pada pengelolaan Kota Pontianak selam tiga Tahun berturut-turut. Selain itu BPK juga menemukan permasalahan lain yaitu tidak adanya Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana Bansos sebesar Rp 3 millyar untuk pembangunan sirkuit balap motor yaitu pada pengurus cabang IMI Kota Pontianak. Dalam LHP banyak sekali temuan indikasi kerugian daerah yang disebabkan karena adanya kesengajaan dari pejabat yang berwenang seperti Walikota, sekda dan Pimpinan DPRD, serta beberapa anggota DPRD saat itu.’’Kepala Perwakilan BPK-RI Prov. KalBar Drs. Juadi Wahid (Kepala Sub Auditorat KalBar II), dalam sambutannya menjelaskan bahwa pada hari ini kita dapat menghadiri penyerahan hasil pemeriksaan BPK-RI atas pertanggung jawaban pengguna belanja bantuan sosial tahun anggaran 2006, 2007, 2008 pemerintah kota pontianak kepada DPRD kota pontianak dan BPK-RI untuk melaksanakan pemeriksaan atas belanja bansos tersebut. Yaitu dalam rangka turut mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, jujur, transparan dan akuntabel serta BPK-RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan pada standart pemeriksaan keuangan negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK-RI, sehingga pemeriksaan tersebut diarahkan pada pelaksanaan sistem pengadilan intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pertanggung jawaban penggunaan belanja Bansos Tahun 2006, 2007, 2008 pada kota pontianak dan pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus sampai 9 Oktober 2009.
Pemerintah kota pada Tahun 2006, 2007, 2008 telah menganggarkan dana BANSOS sebesar Rp 115, 86 Millyar dan merealisasikan sebesar Rp 114, 44 Millyar. Pada Tahun 2006 anggaran belanja BANSOS sebesar Rp 47, 12 Millyar dengan realisasi sebesar Rp 45, 71 Millyar atau 97 % dari anggaran dan Tahun 2007 anggaran sebesar Rp 36, 87 Millyar dan realisasi sebesar Rp 36, 87 % Millyar atau 100 % dari anggaran, Tahun 2008 pemerintah kota telah merealisasikan BANSOS sebesar Rp 31, 856 Millyar atau 99, 99 % dari anggaran BANSOS sebesar Rp 31, 857 Millyar. Urainya
Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI menemukan adanya kelemahan yang sangat mendasar pada sistim pengendalian intern pemberian dan pertanggung jawaban belanja bantuan BANSOS pemerintah kota pontianak pada Tahun 2006 hingga tahun 2008, Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo, permendagri No. 59 Tahun 2007, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa belanja BANSOS digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang, barang kepada kelompok, anggota masyarakat dan partai politik. Namun kenyataa sebenarnya terdapat penggunaan BANSOS pemerintah kota pontianak untuk keperluan walikota, sekertaris daerah dan beberapa pimpinan anggota DPRD kota pontianak, sehingga penggunaan dana BANSOS tidak sesuai dengan peruntukannya.
Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo, permendagri No. 59 Tahun 2007 secara tegas mewajibkan kepada penerima BANSOS untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaanya kepada pemerintah daerah. Namun sebenarnya pemerintah kota pontianak belum sepenuhnya menerapkan kewajiban tersebut dan pengelolaan dana BANSOS Tahun 2006 sampai tahun 2008 tidak didukung dengan peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pemberian dana yaitu syarat-syarat permohonan pengajuan dan dan pertanggung jawaban penggunaan dana serta penggunaan danan BANSOS pada Tahun 2006 hanya didasarka kepada kebijakan disposisi dari sekertaris daerah kota pontianak, sedangkan Tahun 2007 dan 2008 disposisi sekertaris daerah juga didasarkan disposisi Walikota pontianak.
Pasal 40 Undang-Undang No. 3 tahun 2005, tentang sistim keolahragaan Nasional menyatakan bahwa pengurus komite olahraga Nasional, komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural serta jabatan publik. Namun sebenarnya kepengurusan KONI Kota Pontianak periode 2006, 2008 sebagian besar merangkap jabatan sebagai pejabat struktursl maupun pejabat publik serta adanya rangkap jabatan ini sering kali menimbulkan konflikkepentingan ditubuh organisasi KONI sendiri. Hal ini tentunya membawa dampak tidak optimalnya pengendalian dan pengawasan dimana selaku pejabat pemberi bantuan dan pengawas atas kebenaran tersebut.
Adanya unsur kesengngajaan atau kelalaian para penyalur BANSOS dan penerima BANSOS dalam melaksanakan ketentuan pengelolaan serta pertanggung jawaban BANSOS antara lain, pemberian BANSOS tidak sampai kepada penerima bantuan, realisasi belanja BANSOS dengan proposal permohonan dana bantuan fiktif dan penggunanaan dana BANSOS secara tidak jelas. Namun kelemahan implementasi sistim pengendalian intern tersebut menyebabkan tidak terciptanya mekanisme saling uji antara kebenaran formal dan kebenaran materil, karena kelemahan ini memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk memanfaatkannaya antara lain, berupa penggunaan dana daerah oleh pejabat baik dari eksekutif maupun legislatif di
Polda : Amankan Natal dan Tahun Baru, menjelang Akhir Tahun
Sekitar 1.000 personil dari berbagai kesatuan TNI dan Polri serta instansi lainnya saat mengikuti gelar pasukan Operasi Lilin Kapuas Sambut Natal dan Tahun Baru Dengan Damai. Pastor Keuskupan Agung Pontianak, William Chang menyerukan seluruh umat nasrani untuk menyambut natal dan tahun baru dengan damai. Seruan ini disampaikannya saat mengikuti gelar pasukan Operasi Lilin Kapuas 2009 di depan Makorem Pontianak, (23/12).Ia menghimbau agar umat nasrani menghayati makna perayaan natal sebagai awal untuk hidup damai. “Marilah rayakan natal dan sambut tahun baru dengan hidup damai,” katanya.
Disampaikannya sebagai seorang nasrani haruslah dapat menghindari diri dari tindakan kejahatan. “Hidup damai itu indah, dengan damai kita dapat membangun, mari bersama saling menjaga kerukunan antar sesama,” ajaknya.
Ia menilai, di tahun 2009 ini, tindak kejahatan sangat meningkat sekali. Sekarang orang tidak segan-segan membunuh hanya karena untuk mengambil cincin korban. Orang juga tidak segan-segan membunuh hanya karena rasa cemburu. “Ketika logika dikuasai emosi maka damai tidak akan pernah ada,” tegasnya. Selama tahun 2009, lanjut William, tingkat kerukunan hidup antar sesama di masyarakat sangat menurut sekali. Kondisi ini harus menjadi refleksi bersama agar di tahun 2010, kerukunan hidup dapat lebih dieratkan.
Sementara itu, Kapolda Kalbar, Erwin TPL Tobing usai mengatakan untuk mengamankan perayaan natal dan tahun baru, jajaran Polda Kalbar mengerahkan 7.000 personil atau 2/3 kekuatan Polda Kalbar. Di katakannya, untuk Kota Pontianak sendiri Polda Kalbar mendirikan 10 pos pengamanan dan pelayanan masyarakat selama perayaan natal dan tahun baru.
Selain menyiapkan pos-pos pengamanan, Polda Kalbar juga menyiapkan puluhan personil bersenjata laras panjang untuk menekan tindak kriminalitas jalanan.
Dalam kesempatan itu, Kapolda menghimbau masyarakat untuk tidak kebut-kebutan di jalan saat menyambut tahun baru. “Silahkan masyarakat mengadakan acara penyambutan tahun baru semeriah mungkin tapi jangan kebut-kebutan di jalan,” katanya. Dihimbaunya juga, bagi masyarakat yang ingin menggelar acara penyambutan tahun baru dapat melapor ke polisi agar mendapat pengamanan saat pelaksanaannya. (Ry)
Geger : Tak Terima Istri Selingkuh ‘’Suami Main Tikam’’
Tersangka Rsp saat menjalankan adegan rekontruksi pembunuhan terhadap Rekontruksi Pembunuhan Nahuri Tersangka Rsp Jalani 23 Adegan Pembunuhan 
Tersangka kasus pembunuhan terhadap Nahuri (37), warga Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Rsp, warga Jalan Danau Sentarum menjalankan rekontruksi pembunuhan, Rabu (23/12). Di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Jalan Prof Dr. Hamka, Gang Nilam 1.
Rekontruksi yang dimulai pukul 14.30 itu menghadirkan tersangka dan tiga orang saksi, yaitu, Yatim, teman korban, Jumiati pemilik kamar kost, Hesti anak Jumiati. Polisi juga menghadirkan istri tersangka Ita. Namun saat Ita akan menjalani rekontruksi, ia tiba-tiba tidak sadarkan diri sehingga peran Ita digantikan.
Dalam rekontruksi tersebut, Nahuri (korban) bersama temannya Yatim datang ke kamar kost Jumiati sekitar pukul 18.00. Melihat Nahuri datang, Jumiati yang saat itu ditemani anaknya Hesti menyuruhnya masuk ke kamar kost.
Sementara sesampainya di kamar kost, karena merasa panas, Nahuri membuka baju. Beberapa saat kemudian, Ita datang ke kamar kost tersebut. Melihat Ita datang, Jumiati dan Hesti serta Yatim keluar kamar. Sebelum keluar kamar, Nahuri menyuruh Hesti membeli sebungkus rokok. Hestipun pergi membeli rokok. Selang beberapa menit, Hesti kembali dan menyerahkan rokok ke Nahuri di kamar. Setelah itu, Hesti bergabung dengan Jumiati dan Yatim yang duduk di teras rumah.
Tidak lama kemudian, karena merasa lapar, Yatim meminta uang kepada Nahuri untuk membeli nasi bungkus. Nahuri yang berada di kamar bersama Ita memberikan uang ke Yatim melalui ventilasi jendela. Kemudian Hesti, Yatim dan Jumiati membeli nasi goreng. Saat membeli nasi goreng inilah, datang tersangka Rsp ke kost tersebut. Setelah bertanya kepada seseorang yang juga penghuni kost di mana kamar Jumiati, Rsp langsung masuk ke kamar. Saat masuk ke kamar, ia melihat istrinya Ita sedang berpelukan dengan Nahuri. Melihat hal tersebut, ia naik pitam dan menghujamkan pisau yang dibawanya ke perut korban.
Sempat terjadi perkelahian sesaat dengan korban. Saat perkelahian terjadi, Ita pergi ke luar rumah. Tidak lama perkelahian terjadi, Nahuri tumbang bersimbah darah dan Rsp langsung pergi dari kamar kost. Setelah membeli nasi goreng Yatim menemukan Nahuri tewas di kamar kost. Sementara itu, Kasat Reskrim Poltabes Pontianak, Sunaryo mengatakan ada 23 adegan yang dilakukan oleh saksi dan tersangka dalam kasus pembunuhan ini. “Semua rekontruksi berjalan lancar, dan pelaku akan dijerat pasal 338,” Ujarnya. (Ry)
Tersangka kasus pembunuhan terhadap Nahuri (37), warga Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Rsp, warga Jalan Danau Sentarum menjalankan rekontruksi pembunuhan, Rabu (23/12). Di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Jalan Prof Dr. Hamka, Gang Nilam 1.Rekontruksi yang dimulai pukul 14.30 itu menghadirkan tersangka dan tiga orang saksi, yaitu, Yatim, teman korban, Jumiati pemilik kamar kost, Hesti anak Jumiati. Polisi juga menghadirkan istri tersangka Ita. Namun saat Ita akan menjalani rekontruksi, ia tiba-tiba tidak sadarkan diri sehingga peran Ita digantikan.
Dalam rekontruksi tersebut, Nahuri (korban) bersama temannya Yatim datang ke kamar kost Jumiati sekitar pukul 18.00. Melihat Nahuri datang, Jumiati yang saat itu ditemani anaknya Hesti menyuruhnya masuk ke kamar kost.
Sementara sesampainya di kamar kost, karena merasa panas, Nahuri membuka baju. Beberapa saat kemudian, Ita datang ke kamar kost tersebut. Melihat Ita datang, Jumiati dan Hesti serta Yatim keluar kamar. Sebelum keluar kamar, Nahuri menyuruh Hesti membeli sebungkus rokok. Hestipun pergi membeli rokok. Selang beberapa menit, Hesti kembali dan menyerahkan rokok ke Nahuri di kamar. Setelah itu, Hesti bergabung dengan Jumiati dan Yatim yang duduk di teras rumah.
Tidak lama kemudian, karena merasa lapar, Yatim meminta uang kepada Nahuri untuk membeli nasi bungkus. Nahuri yang berada di kamar bersama Ita memberikan uang ke Yatim melalui ventilasi jendela. Kemudian Hesti, Yatim dan Jumiati membeli nasi goreng. Saat membeli nasi goreng inilah, datang tersangka Rsp ke kost tersebut. Setelah bertanya kepada seseorang yang juga penghuni kost di mana kamar Jumiati, Rsp langsung masuk ke kamar. Saat masuk ke kamar, ia melihat istrinya Ita sedang berpelukan dengan Nahuri. Melihat hal tersebut, ia naik pitam dan menghujamkan pisau yang dibawanya ke perut korban.
Sempat terjadi perkelahian sesaat dengan korban. Saat perkelahian terjadi, Ita pergi ke luar rumah. Tidak lama perkelahian terjadi, Nahuri tumbang bersimbah darah dan Rsp langsung pergi dari kamar kost. Setelah membeli nasi goreng Yatim menemukan Nahuri tewas di kamar kost. Sementara itu, Kasat Reskrim Poltabes Pontianak, Sunaryo mengatakan ada 23 adegan yang dilakukan oleh saksi dan tersangka dalam kasus pembunuhan ini. “Semua rekontruksi berjalan lancar, dan pelaku akan dijerat pasal 338,” Ujarnya. (Ry)
Polda : 5. 930 Butir Ekstasi di Jadikan Bubur
Kapolda Kalbar saat menyaksikan pemusnahan 5.930 butir ekstasi milik Sl (40)
Sebanyak 5.930 butir ekstasi milik Samlion alias Saliman (40) yang ditangkap Poltabes Pontianak pada Selasa (24/11) lalu dimusnahkan. Pemusnahan ribuan butir ekstasi ini dilakukan usai gelar pasukan Operasi Lilin Kapuas 2009 di depan Makorem Pontianak, Rabu (23/12) Pagi.
Pemusnahan yang dipimpin langsung Kapolda Kalbar, Erwin TPL Tobing ini disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Kajari Pontianak, Ketua PN Pontianak, Walikota Pontianak dan beberapa pejabat lainnya. Dalam pemusnahan tersebut dihadirkan juga tersangka pengedar 5.930 butir ekstasi, Saliman.
Usai memusnahkan ekstasi, Kapolda Kalbar, Erwin TPL Tobing mengatakan pemberantasan narkoba akan terus digencarkan. Erwin menyakini, peredaran narkoba masih marak di Kalbar terutama Pontianak. Dikatakannya bahaya narkoba sangat besar sekali. Akibat mengkonsumsi narkoba seseorang akan dengan mudahnya melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.
“Seperti pembunuhan yang terjadi di Beting, pelakunya juga positif mengkonsumsi narkoba. Karena kecanduan narkoba itulah, pelaku sering menodong atau mencuri dan berakhir membunuh,” katanya. Sementara itu, Kapoltabes Pontianak, M. Asep Syahruddin mengatakan penyidikan terhadap Sl masih terus dilakukan. “Tidak lama lagi kasus peredaran ekstasi dengan tersangka Sl ini akan dilimpahkan ke Kejaksaaan,” ujarnya. (Ry)
Poltabes Kantongi Sejumlah Nama Perampok Bank Kalbar
Poltabes Pontianak sudah mengantongi tiga nama pelaku perampokan Bank Kalbar Cabang Sungai Jawi Jalan H. Rais A. Rahman. Demikian disampaikan Kapoltabes Pontianak, M. Asep Syahruddin, Rabu (23/12).
Ia mengatakan tiga pelaku perampok Bank Kalbar tersebut orang yang berdomisili di Pontianak. “Sekarang kita sedang menunggu surat rekomendasi dari Bank Kalbar untuk memperkuat bukti agar bisa menangkap perampok tersebut,” katanya.
Dikatakannya ia telah melayangkan surat permohonan surat rekomendasi dari Bank Kalbar untuk memperkuat bukti perampokan tersebut kepada Bank Kalbar. Tapi sampai saat ini, Bank Kalbar belum memberikan respon balasan. Kalau nantinya, Bank Kalbar tidak memberikan surat rekomendasi tersebut, polisi akan mencari cara lain untuk memperkuat bukti agar bisa menangkap pelaku. Meski tidak bersedia menjelaskan secara rinci, Asep mengatakan dirinya melihat ada kejanggalan dalam aksi perampokan tersebut. Sampai saat ini belum ada sejarah di Pontianak sebuah bank dirampok apalagi perampok menggunakan senjata api. Pastinya, para perampok mengetahui seluk-beluk Bank Kalbar tersebut. “Perampokan tersebut benar terjadi, tapi benarnya itu masih dapat dipertanyakan,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs Erwin TPL Tobing mengatakan akan meningkatkan profesionalisme para sekurity atau satpam yang menjaga instansi pemerintah seperti Kantor Dinas, Bank, Kantor BUMN dan BUMD. “Polisi akan memberikan pelatihan kembali pada para sekurty tersebut,” katanya.
Kapolda menghimbau agar para instansi pemerintah seperti Bank, BUMN, BUMD dan kantor dinas untuk menggunakan sekurity yang memiliki surat tugas dan sudah mendapatkan pelatihan dari kepolisian. “Jangan sembarang menggunakan orang untuk menjadi sekurity, tapi carilah sekurity yang sudah memiliki surat tugas dan pernah mendapat pelatihan dari kepolisian. Kalau yang belum memiliki surat tugas dan belum mendapat pelatihan sebaiknya jangan berpakaian sekurity,” Tegasnya. (Ry)
Langganan:
Postingan (Atom)
