Pernyataan Sikap Solidaritas Rakyat Anti Pengusuran Masyarakat Jogo Kali

Pada 15 Juni 2009, Pukul 11:45 WIB, di Kantor DPRD Kota Surabaya berlangsung aksi unjuk rasa oleh sekitar 35 orang Masyarakat Jogo Kali yang tergabung dalam, Solidaritas Rakyat Anti Pengusuran Masyarakat Jogo Kali (SARAP), dikodinatori oleh Teguh. Dalam rangka aksi damai solidaritas mendukung DPRD Surabaya mengunakan hak interpelasi, selengkapnya di informasikan sebagai berikut :

1. Dalam aksinya pengunjuk rasa membawa dua buah pohon harapan warga dan spanduk yang
bertuliskan antara lain:
a. Terapkan PERDA Jatim No.9 tahun 2007.
b. Dahulukan kepentingan rakyat.
c. Kami kehilangan relasi sosial.
d. Kami kehilangan tempat tinggal.
e. Stop pengusuran.
f. Warga dukung interpelasi.
2. Sementara itu dalam pernyataan sikapnya , Solidaritas Rakyat Anti Pengusuran Masyarakat
Jogo Kali (SARAP), menyatakan antara lain sebagai berikut :
a. Sesuai dengan hasil rapat Panmus pada Senin 8 Jumi 2009, 8 dari 12 anggota panitia
musyawarah DPRD Surabaya setuju atas usulan pengajuan hak interpelasi terkait
pengusuran pemukimman bantaran kali wonokromo kepada Walikota Surabaya.
b. Langkah DPRD Kota Surabaya ini disambut baik oleh seluruh warga. Tindakan
pengusuran sternkali jagir yang dilakukan pada 4 Mei 2009, masih menyisakan dampak
sosial ekonomiyang sangat merugikan warga, sampai sekarang belum ada langkah
kongkret dari pemerintah untuk menyelesaikan dampak pengusuran tersebut. Situasi
ini diperparah tidak ada niatan baik dari Pemkot untuk menghentikan rencana
pengusuran di Kecamatan Gubeng Kel. Barata Jaya yang sudah masuk daftar penertiban
satpol pp.
c. Warga bertekat untuk selalu mengawasi jalannya proses politik di DPRD Kota Surabaya
hingga seluruh tuntutannaya terpenuhi. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak tekait
benar-benar memperjuangkan aspirasi warga Strenkali baik yang sudah tergusur
maupun yang treancam tregusur.

Catatan :
Pada senin 15 Juni 2009, melalui rapat panitia Musyawarah usulan ini
akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Paripurna.
(ryan)

Beri bendera pesan ini Desakan team sukses MegPro KPU Segera Berikan Copy DPT Pilpres

Pada 17 Juni 2009, Pukul 12:39 WIB di Kantor DPD Patriot, Ir Suhandoyo ( KETUA Tim Kampanye Provinsi Jawa Timur pasangan Mega-Prabowo), terkait permasalahan KPU Jatim yang tidak transparan dalam masalah daftar pemilih tetap (DPT). Indikasinya, sampai 17 Juni 2009, KPU belum juga memberikan salinan (soft copy) DPT yang sudah diminta Tim
Kampanye Mega Prabowo secara resmi, mengatakan antara lain :

1. Surat permintaan yang dilayangkan ke KPU Jatim bahkan sudah dua kali. Salinan DPT itu
diperlukan sebagai bahan pertimbangan, dan analisa pembenaran DPT tim Mega-Prabowo
pada Pemilu Presiden (Pilpres) 8 Juli mendatang.

2. Meminta KPU segera mengirimkan salinan DPT kepada tim kampanye dan jangan
menunggu surat kami yang ketiga, dan akan menyomasi KPU jika layangan surat ketiga pun
nantinya tidak diindahkan KPU.

3 Secara terbuka, pemintaan salinan DPT itu pernah dia sampaikan di depan pejabat KPU dan
Muspida Jatim saat Deklarasi Damai di Hotel Equator, Surabaya, meminta KPU bekerja lebih
profesional lagi agar persoalan kisruhnya DPT sebagaimana Pemilu Legislatif (Pileg) 2009
tidak terulang Pasalnya, carut marut DPT pada Pileg 9 April lalu mengimbas parpol seperti
PDI Perjuangan, suaranya berkurang. “Masalah DPT jangan sampai terjadi pada pelaksanaan
Pilpres 2009.

4. DPT adalah dokumen publik. Dengan mengecek bersama, kemungkinan adanya data pemilih
tidak valid bisa diperkecil. Kalau KPU tetap tertutup dalam persoalan DPT akan membuat
kecurigaan adanya kecurangan pelaksanaan Pilpres 2009 akan semakin besar. tidak ada
aturan yang mewajibkan KPU untuk memberikan soft copy DPT kepada tim pemenangan
calon. Namun, pihaknya beralasan, sampai sekarang juga tidak ada aturan yang melarang
KPU memberikan soft copy DPT kepada tim pasangan calon. menyayangkan, KPU tidak
memberi alasan soal kenapa tidak diberi kopian DPT Ini masalah serius, dan harus
diperhatikan KPU.
(ryan)

Beri bendera pesan ini Ketidak puasan DPD PDIP Jawa Timur terhadap KPU Provinsi Jatim

Pada 18 Juni 2009, Pukul 08:00 WIB di Kantor DPD PDIP Jawa Timur Surabaya H Sirmadji Tj (Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur), menangapi ketidak transparan KPU Provinsi Jatim terhadap permintaan DPD PDIP Jawa Timur dengan tidak memberikan soft copy DPT, mengatakan antara lain :
1. Dalam hal ini, KOMISI Pemilihan Umum (KPU) belum memosisikan diri sebagai lembaga
penyelenggara pemilu yang jujur, adil, demokratis dan tidak memihak. KPU Jawa Timur
masih ngotot tidak memberikan salinan (soft copy) daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu
Presiden (Pilpres) yang diminta Tim Kampanye Provinsi Jawa Timur Pasangan
Mega-Prabowo.

2. Alasan yang diberikan pun sangat klasik dan kelewat naif, yakni belum ada petunjuk dari
pusat. DPD PDIP mengantisipasi terjadinya kecurangan oleh oknum tertentu yang terjadi
pada Pemilu Legislatif 2009, atau mungkin malah lebih buruk.

3. Yang tidak masuk akal lagi KPU akan memberikan salinan DPT ituhanya kepada para saksi
yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) saat pilpres nanti. Kalau itu yang terjadi
tim pemenangan capres-cawapres tidak bisa mencermati permasalahan DPT jika terjadi
kecurangan.

4. Sikap KPU inilah yang menimbulkan dugaan, pelaksanaan pilpres 2009, nantinya tidak lebih
baik ketimbang pileg 2009. Yakni pelaksanaannya sangat amburadul sehingga banyak pihak
baik di dalam maupun negara luar men-cap pemilu 2009, di Indonesia kali ini paling buruk
sepanjang sejarah pesta demokrasi.

5. Dengan tidak transparannya KPU Jatim, DPD PDIP menilai ada udang di balik batu kalau
KPU tidak mau memberikan salinan DPT, amburadulnya DPT Pileg yang mengimbas pada
parpol seperti PDI Perjuangan dan menguntungkan partai pemerintah, partainya
pemerintah yang terlihat hanya adem ayem ternyata dapat suara luar biasa dan menjadi
pemenang.

6. Sementara itu, persoalan IT dalam proses tabulasi nasional di Hotel Borobudur pasca proses
pemilihan, Tabulasi, yang dihentikan sebelum semua suara masuk Tabulasi nasional yang
berbasis tempat pemungutan suara (TPS), dihentikan ketika ada yang mencoba
mengungkap adanya ketidakberesan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu, Tim
Kampanye Mega-Prabowo Jatim akan memperkuat saksi di tingkat TPS sampai PPK.
Tujuannya, untuk mengawal dan mengamankan suara yang diperoleh pasangan Mega
Pabowo.
(ryan)

Megawati Minta Warga Kalbar Pertahankan Tradisi Kemenangan

PONTIANAK – Calon Presiden Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader dan simpatisannya di Kalimantan Barat (Kalbar) agar tradisi kemenangan yang diraih pada Pemilu Legislatif tetap dipertahankan pada Pemilu Presiden 8 Juli mendatang. Berorasi di depan 1500 massa pendukungnya, Megawati mengatakan pada Pemilihan Legislatif lalu, PDI-P menduduki peringkat pertama di Kalbar, sehingga memberikan dukungan moril kepadanya yang sejak kongres partai 2005 dicalonkan kembali sebagai presiden untuk mempertahankan tradisi kemenangan yang telah diraih pada pemilihan presiden (pilpres) 2004.

"Jika pada kali ini saya mendapat kemenangan bersama Pak Prabowo, program-program pada saat saya menjadi presiden dapat dilanjutkan kembali," kata Megawati dalam orasi politiknya pada kampanye rapat terbuka di GOR Pangsuma Pontianak, Kalbar, Selasa (16/6). Selain Mega, turut hadir pula Gubernur Kalbar yang juga Ketua DPD PDI-P Kalbar, Drs. Cornelis dan Ketua Umum Partai Gerindra Prof. Dr. Suhardi.

Mega sangat yakin pada Pilpres mendatang dirinya akan mendapat dukungan besar dari para pendukungnya, sebab warga PDIP Kalbar dinilainya sangat solid dan fanatik terhadap partai.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis dalam orasinya mengaku senang karena bisa berorasi ditempat yang dianggapnya mewah, di Gedung Olahraga (GOR) Pangsuma. Cornelis meyakini bila Megawati terpilih menjadi presiden, maka pembangunan Kalimantan Barat akan lebih cepat.

KAMMI Kalbar Tolak Neoliberalisme

PONTIANAK – Sekitar 25 orang mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Kalimantan Barat, Selasa (16/6) melakukan aksi unjuk rasa di depan Bundaran Digulis, Jalan Ahmad Yani, Pontianak menolak rezim Neoliberalisme.
Imam Wahyudi, korlap aksi mengatakan Neoliberalisme lebih mengarah kepada keberpihakan asing yang turut campur mengenai aset negara, yaitu cenderung berbau kapitalis dan belum mampu pro rakyat.
”KAMMI sangat tegas untuk menjadi garda terdepan, sebab kami tidak ingin masyarakat di bodoh-bodohi dan hukum tidak ditegakan,” Ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Wahyudi KAMMI menuntut agar Capres dan Cawapres terpilih segera menuntaskan bentuk pelanggaran HAM, kasus korupsi dan tetap menjaga nilai-nilai demokrasi dengan tidak melakukan diktatorisme, dan Juga Menolak Neoliberalisme.
Selain melakukan orasi, para mahasiswi yang mengenakan jilbab juga mambagi-bagikan selebaran yang berisi sikap politik KAMMI Daerah Kalimantan Barat Momentum Pilpres 2009. (Ryan)

Prosentase Kelulusan UN Sekolah Menengah di NTT Meningkat

Kupang- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Provinsi NTT berhasil memenuhi target raihan persentasi hasil Ujian Nasional (UN) 70 persen pada tahun 2009. Secara umum DPO Provinsi NTT berhasil menaikkan tingkat kelulusan UN sekolah menengah. Persentase kelulusan UN SMA tahun ini mencapai 70,2 persen atau naik 7,5 persen dari tahun 2008. Sedangkan untuk UN SMK, tingkat kelulusan 83,2 persen atau turun 0,4 persen. Meski SMK mengalami penurunan prestasi, namun Kepala Dinas PPO NTT, Thobias Uly mengaku penurunan itu tak terlampau siginifikan. Namun menurut Thobias Uly, dengan hasil kelulusan yang ada, pihaknya sudah mendapat gambaran dan pemetaan yang jelas tentang kualitas dari sekolah-sekolah yang berprestasi maupun yang gagal dalam UN kali ini. Dari hasil pemetaan itu, kata Thobias, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menyiapkan program ke depan agar hasil UN bisa lebih ditingkatkan lagi. Thobias Uly mengatakan, pihaknya akan mengambil sikap yang tegas, terutama bagi sekolah-sekolah yang dalam dua tahun terakhir tidak meluluskan satupun siswanya atau meraih nol persen. Tahun ini terdapat tujuh SMA/SMK di NTT yang seluruh siswanya tak lulus UN alias nol persen. Ketujuh sekolah itu adalah, SMA Beringin Kupang (10 peserta/siswa), SMA El Tari Kupang (12 peserta), SMA Kristen Weekorou (65 peserta), SMA N 1 Loura Sumba Barat (112 peserta), MA Albaraah (3 peserta), MA Ikhwal M (3 peserta), serta SMK Tarbiyah. Selama ini, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PPO Provinsi NTT dalam meningkatkan jumlah kelulusan adalah Keterbatasan Sarana dan Prasarana pendidikan misalnya gedung sekolah, fasilitas mengajar, akses informasi dan lain-lain. Selain itu Kualitas sumber daya manusia baik guru maupun siswa masih perlu ditingkatkan. Manajemen pengelolaan sekolah maupun pengelolaan program di DPO Provinsi NTT juga masih perlu banyak perbaikan. Meskipun kualitas SDM masih kurang, namun masyarakat NTT mempunyai kesadaran, minat dan semangat yang tinggi untuk menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Hal ini apabila dikelola dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka mutu pendidikan NTT diperkirakan akan dapat meningkat dan kualitas siswa semakin baik. (koko)

Pelantikan Jajaran Pengurus “Pandu Prabowo” di Semarang

(Semarang, 14/6/2009) Ballroom Rama Shinta Hotel Patra Jasa Semarang, Haryanto Taslammelantik Jajaran Pengurus “Pandu Prabowo” (Persatuan Pendukung Prabowo), berikut nama – nama pengurus yang dilantik :

1. Drs. HM Supito MM (Ketua)
2. KH Toriq Ibnu Hasan (Wakil Ketua/Korwil Eks.Karesidenan Banyumas)
3. Daryanto, SH (Wakil Ketua/Korwil Eks.Karesidenan Surakarta)
4. Wuwuh Beno Nugroho (Sekretaris/Korwil Eks.Kedu)
5. Djati Eko Wibowo, SE (Wakil Sekretaris/Korwil Eks.Kares.Semarang)
6. Drs.Sawidjan, ST,MT (Bendahara/Kotwil Eks.Kares.Pati)
7. Ir.Cahya Edi Suryanto (Wakil Bendahara/Korwil Eks.Kares Pekalongan)

Pelantikan tersebut berlangsung dalam acara Deklarasi Pandu Prabowo dan Temu Kangen Kaum Nasionalis Jawa Tengah bersama Bp. Haryanto Taslam dan Bp. Permadi, SH. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Permadi SH, Koordinator Pusat “Pandu Prabowo”, Haryanto Taslam, Rustriningsih, Agus Chondro, dan tamu undangan yang terdiri atas kaum nasionalis, mahasiswa, dll yang berjumlah hampir 1000 orang. (Dyah)