Penyerahan Bantuan Sosial Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan Provinsi DIY tahun 2010

Yogyakarta (19/07), Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY mengadakan Penyerahan Bantuan Sosial Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan kepada beberapa Keluarga Kelompok Tani (Gapoktan) di masing-masing kabupaten yang ada di Provinsi DIY. Gapoktan merupakan wadah yang diharapkan mampu mengupayakan peningkatan akses pangan masyarakat untuk mendekatkan, memobilisasi, memanfaatkan dan mengelola potensi dan asset setempat (meliputi: sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumberdaya fisik, teknologi, serta sumber daya social) dan efisiensi distribusi pasokan dari luar untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat. Dilaporkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY bahwa berdasarkan data tahun 2008, masih terdapat 137 desa rawan pangan yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo dan Sleman. Lebih lanjut di jelaskan di beberapa wilayah di Provinsi DIY masih mengalami kesenjangan antara ketersediaan pangan dengan akses pangan bagi setiap rumah tangga dengan indikator kemiskinan, kekurangan kalori, energi dan protein, serta terdapatnya status gizi anak yang masih rendah, angka kematian bayi serta gangguan pertumbuhan anak yang ini mengindikasikan belum tercukupinya kebutuhan gizi di tingkat individu jiwa rumah tangga secara merata, sehingga menurut KGPAA Paku Alam IX Wakil Gubernur DIY dalam sambutannya, momentum Penyerahan Bantuan Sosial Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan seperti ini mempunyai makna yang strategis dalam rangka mendorong peran aktif masyarakat khususnya dalam pembangunan ketahanan pangan karena banyak pendapat yang mengatakan masyarakat di pedesaan selalu di jadikan obyek pembangunan, dan SDM masyarakat masih rendah sehingga pola pikirnya belum maju. Berlangsung di Gedung Praimosono, Kepatihan, Yogyakarta, Paku Alam IX mengatakan bahwa fasilitasi kelembagaan akses pangan ini dilakukan karena Gapoktan diharapkan akan mempunyai status hukum yang jelas sehingga memiliki daya tawar yang lebih tinggi dan secara resmi diakui sebagai suatu kelompok usaha dan merupakan tonggak gerakan aksi bersama yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, BUMN, LSM, dan masyarakat dalam membangun kemandirian pangan (TJC/20132)

wacana penggunaan dana tunjada unutk pemilu Bupati Agam putaran kedua

Lubuk basung, IBERNAS

Setelah komisi pemilihan umum (KPU) Agam, menggelar rapat pleno perolehan suara beberapa hari lalu, menghasilkan perolehan suara dari lima pasang calon Bupati dan wakil Bupati agam periode 2010-2015 tak satupun dari pasangan tersebut yang memperoleh suara sah lebih dari 30% seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut, maka ditetapkan dua pasang calon dari lima pasang calon yang maju untuk putaran kedua, kedua pasangan calon tersebut adalah pasangan nomor urut tiga INDRA CATRI-UMAR dan pasangan nomor urut empat GUSPARDI GAUS-MUCHLIS MALIK.

Menurut FIKON (ketua KPU Agam) 16/7 Pemilihan putaran kedua, KPU membutuhkan dana sebesar 5 Milyar yang berasal dari APBD, dana tersebut lebih kecil dari pemilihan putaran pertama yang menghabiskan dana sekitar 9 Milyar. Namun dengan adanya pemilihan putaran kedua dikhawatirkan berdampak pada tunjangan daerah kab Agam.
Ketika wawancara dengan beberapa pegawai dilingkungan pemkab Agam mereka mengaku keberatan jika tunjangan daerah tidak dibayarkan akibat pemilu putaran kedua ini. Mereka berharap supaya dana Tunjada bisa dibayarkan, menurutnya kami butuh biaya untuk keperluan hidup yang semakin hari semakin meningkat, jadi kami meminta dana tunjada tetap dibayarkan. (Irwan/20106)

DREaM 2nd summer camp international

12 juli - 20 juli 2010 diselenggarakan DREaM summer camp international yang ke dua di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. berbeda dengan summer cam terdahulu, kali ini mahasiswa luar (tidak harus berkuliah di Indonesia) boleh menjadi peserta. jumlah pesertanya sekitar 80 mahasiswa yang berasal dari berbagai negara. mahasiswa asing dikenakan $100, sedangkan bagi mahasiswa Indonesia cukup membayar Rp. 500.000,- saja. pembicara dalam kuliah umum ini adalaj Jusuf Kalla mantan wapres dan Nina Akbar Tandjung.
kali ini tema yang diusung adalah "ekonomi kreatif" setiap materi diharapkan dapat membangkitkan kreatifitas mahasiswa untuk membangun perekonomian yang kreatif kelak.
DSE/ 20115

Perkembangan Pemilu Kada Kab. Pandeglang th 2010

Pandeglang (16/7/2010)
Hingga saat ini, dalam periode pendaftaran bakal calon Bupati/Wabup Kab. Pandeglang mulai 12 hingga 18 Juli 2010, pasangan yang mendaftarkan diri dan mengembalikan formulir pendaftaran adalah Rona Sunarto-Agus Wahyu Wardana meskipun pasangan ini dalam verifikasi dukungan massa masih harus melengkapi kekurangan dukungannya, karena dari 38.367 dukungan yang didaftarkan terdapat 28.140 memenuhi syarat dan 8.355 suara dinyatakan tidak sah, sehingga mereka harus memenuhi suara pengganti sebanyak 16.710 suara.
Demikian menurut Budi Prakoso (Ketua KPU Pandeglang) di kantor Sekretariat KPU Kab. Pandeglang kemarin.
Sedangkan tentang kesiapan logistik pemilu, saat ini belum sampai pada proses tender mengingat belum ada penetapan tentang jumlah calon Bupati/Wabup yang akan dicantumkan pada surat suara. Sehingga proses tender paling cepat bisa dilakukan setelah ditetapkannya pasangan calon Bupati/Wabup pada Agustus depan

Pemilihan Bupati Agam putaran kedua yang menelan biaya sekitar 5M

Lubuk basung, IBERNAS,Setelah komisi pemilihan umum (KPU) Agam, menggelar rapat pleno perolehan suara beberapa hari lalu, menghasilkan perolehan suara dari lima pasang calon Bupati dan wakil Bupati agam periode 2010-2015 tak satupun dari pasangan tersebut yang memperoleh suara sah lebih dari 30% seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut, maka ditetapkan dua pasang calon dari lima pasang calon yang maju untuk putaran kedua, kedua pasangan calon tersebut adalah pasangan nomor urut tiga INDRA CATRI-UMAR dan pasangan nomor urut empat GUSPARDI GAUS-MUCHLIS MALIK.
Menurut FIKON (ketua KPU Agam) 16/7 Pemilihan putaran kedua, KPU membutuhkan dana sebesar 5 Milyar yang berasal dari APBD, dana tersebut lebih kecil dari pemilihan putaran pertama yang menghabiskan dana sekitar 9 Milyar. Namun dengan adanya pemilihan putaran kedua dikhawatirkan berdampak pada tunjangan daerah kab Agam.
Ketika wawancara dengan beberapa pegawai dilingkungan pemkab Agam mereka mengaku keberatan jika tunjangan daerah tidak dibayarkan akibat pemilu putaran kedua ini. Mereka berharap supaya dana Tunjada bisa dibayarkan, menurutnya kami butuh biaya untuk keperluan hidup yang semakin hari semakin meningkat, jadi kami meminta dana tunjada tetap dibayarkan. (Irwan/20106)

Tanggapan Pelaku Industri di Surabaya Mengenai Kenaikan TDL

Surabaya - Dari Kawasan Rungkut Industri, Surabaya, Eko, Manager HRD PT Classic Prima Carpet dan Wakil Ketua Forum Komunikasi Management SIER dalam menanggapi kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik) mengatakan bahwa kenaikan TDL itu sangat memberatkan pihak industri karena listrik sangat diperlukan terutama dalam bidang tekstil. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) agar pihak pemerintah mengkaji ulang tentang kenaikan TDL dikarenakan mayoritas industri menggunakan listrik. Kenaikan listrik tersebut dinilai memberatkan sehingga akan berujung pada naiknya harga barang terlebih setelah diberlakukannya AFTA (Asia Free Trade Agreement) dan berdampak terjadinya pengurangan karyawan. (20113)

Tanggapan BEM Kampus di Surabaya Mengenai Kenaikan TDL

Surabaya - Diperoleh tanggapan dari BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) beberapa Universitas di Surabaya mengenai kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Ervan, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya mengatakan bahwa meskipun kenaikan diberlakukan untuk golongan 1200 VA ke atas, namun pengaruhnya pada sistem perekonomian. Pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menggunakan biaya produksinya semakin besar dan karyawannya terancam. Para mahasiswa di kampus tidak terlalu aktif menyikapi kenaikan TDL, yang ada wacana untuk melakukan aksi dari pihak eksternal kampus tapi tidak dalam waktu dekat karena masih melihat seberapa besar dampaknya bagi masyarakat. Sementara itu Hakim, Wakil Ketua BEM Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo Surabaya menyatakan menerima kebijakan kenaikan TDL selama pelayanannya memadai seperti tidak adanya pemutusan listrik. Sedangkan mengenai dampaknya sampai saat ini belum terlalu dirasakan. BEM FE belum ada rencana aksi turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah tentang kenaikan TDL. Di tempat yang sama, Herman, Anggota BEM Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya menyatakan tidak setuju karena pastinya menyusahkan masyarakat kecil tetapi mau bagaimana lagi karena sudah menjadi kebijakan pemerintah, seharusnya pemerintah mendengar aspirasi rakyat dan berpihak pada rakyat, jangan langsung menaikkan harga. Suhatda, Anggota BEM Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya mengatakan bahwa listrik itu merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat karena perekonomian kita sebenarnya sudah buruk tetapi mengapa ditambah lagi dengan kenaikan TDL. Aktivis mahasiswa dalam waktu dekat ini merencanakan melakukan aksi unjuk rasa memprotes kenaikan TDL. Erwin, Anggota BEM Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya menyatakan bahwa TDL yang naik tidak seluruhnya dan hanya yang diatas 1200 VA, otomatis yang terkena imbasnya masyarakat menengah ke atas dan pengusaha serta pengrajin berskala kecil menengah. (20113)

DEBAT KANDIDAT CALON WALIKOTA PALU

Pada 15 Juli 2010, Pukul 20.00 s/d 21.15 WITA di Gedung Al-Mukhsinin Al-Khairaat JL. Sis Al-Jufri, Palu, Sulawesi Tengah, berlangsung Debat Calon Walikota/Wakil Walikota Palu 2010-2015, dipimpin oleh Moderator, Tasrief Siara serta dihadiri oleh para pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota, tim sukses dari masing-masing pasangan calon, dan anggota KPU Kota Palu, selengkapnya dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Hidayat dan Mukhlis mengatakan :

Hampir tidak ada ornamen dan peningkatan budaya tradisional baik untuk itu semua budaya komunitas yang ada di kota Palu harus di pertahankan dan berkembang seiring kemajuan kota sehingga harus ada simbol budaya asli kota palu.

2. Rusdy Mastura dan A.Mulhanan Tombolotutu mengatakan :

Kami akan meningkatkan anggaran pendidikan dari APBD untuk pendidikan masyarakat Kota Palu dan kita akan mendorong sumber pendapatan dari insfaktuktur serta dari sektor swasta sehingga bisa menambah pendapatan daerah.

3. Helmi D Yambas dan Hadiyanto Rasyid mengatakan :

Kami akan menjadikan pemerintah yang parsitipatif dan akomodatif dengan peran serta masyarakat dan akan membuat satu “forum lintas masyarakat” dengan membangun rumah aspirasi sehingga ada komunikasi yang terbuka dan masyarakat mengetahui kegiatan dan aktifitas yang di lakukan pemerintah. Ia menambahkan Sudah saatnya jajaran pemerintah berkorban untuk daerahnya serta adanya dukungan kita semua dalam rangka mendorong kesejahteraan Kota Palu.

4. Kamil Badrun AR dan Yos Sudarso Mardjuni mengatakan :

Apabila masyarakat yang miskin dan terdikriminasi tidak mendapat kehidupan yang layak kami akan mundur dengan ikhlas dari pemerintahan dan kami akan membuat pemerintahan yang bersih sehingga mendorong masyarakat menjadikan Kota Palu yang maju dan sejahtera.

5. Habsa Yanti Ponulele dan Arman Djanggola mengatakan :

Visi kita kedepan adalah Kota Palu akan berubah sejahtera apabila kami terpilih dan pemerintah akan kami jadikan pelayan masyarakat untuk kepentingan Kota Palu misalnya biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya persalinan dan akta kelahiran serta pembuatan KTP gratis tanpa meninggalkan mutu pelayanan dan bertujuan meringankan beban masyarakat.

6. Rusman Lamakasusa dan Irianto Agan mengatakan :

Untuk mencapai kota Palu yang lebih baik adalah bagaimana cara kita menciptakan pendidikan yang luas bagaimana meningkatkan kualitas, melatih skill dan merubah pola pikir dari semua kalangan karena Kota Palu adalah kota pendidikan yang holistik dan perlu keterpaduan bagaimana SDM, Ekonomi, Iman dan Taqwa, Seni Budaya dan Tata Kelola pemerintah untuk mencapai kota yang maju.