MALAPETAKA DEMOKRASI OLEH SPARTAN (SPRATATIS PEMBEBASAN RAKYAT UNTUK TANAH AIR)

(Indo Berita Nusantara), Pada 11 Juli 2009, di Surabaya, buku (MALAPETAKA DEMOKRASI), SPARTAN Jawa Timur, perihal Temuan Investigasi Kecurangan Sistematis Memenangkan Partai Demokrat dan SBY, Pelaksanaan Pileg April 2009, Negara bukan saja gagal menyelenggarakan Pileg secara tertib sesuai jadwal yang digariskan dalam undang-undang tetapi juga lalai mengupayakan pemenuhan hak konstitusional sejumlah besar warga negara.

Terlanggarnya hak Negara ini bukan saja mereduksi legitimasi hasil Pemilu, namun jelas merupakan bentuk pelangaran HAM. Dengan perolehan suara diatas 20% tersebut, maka Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai politik yang mendapat kenaikan suara hingga sekitar 300%.

Ini merupakan lompatan terbesar yang pernah diraih parpol. Tidak ada dalam sejarah dunia dan dinegara manapun, sebuah parpol demikin besar mendapatkan suara hanya dalam satu periode kekuasaan kecuali terjadi pada Partai Demokrat di Indonesia. Belum ada upaya nyata KPU ataupun Pemerintah untuk memperjuangkan nasib warga yang memiliki hak pilih, tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih.

Jutaan warga dipastikan kembali kehilangan hak kontitusionalnya seperti pada Pileg lalu, yang seharusnya dijamin Negara. Buruknya kinerja KPU semakin kasat mata, karena pada saat pelaksanaan Pileg 2009, Ketua KPU Abdul Hafiz hadir di TPS Cikeas, tempat Susilo Bambang Yhudoyono mencontren, dalam Pilpres ini juga KPU tidak netral.

Contoh spanduk perncontrengan yang dibuat KPU telah dengan sengaja menunjuk kepada kolom gambar dan nomor urut pasangan Presidan dan Wakil Presiden SBY-Boediyono. (Andrian)

Kota Kendari, Tiada Hari Tanpa Unjuk Rasa

IndoBeritaNusantara-Kendari. Itulah kata yang pantas bagi Kota Kendari, ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara ini hampir setiap harinya diwarnai oleh aksi unjuk rasa. Hari ini saja sudah tiga elemen mahasiswa/masyarakat yang melakukan aksinya, ketiganya beraksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Mereka adalah Komite untuk Demokrasi Keadilan dan Transparansi Anggaran (KuDETA) Bombana Sultra, Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Wawonii (AMPRW) dan Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (MAK-Sultra). Meskipun hari ini Kota Kendari diguyur hujan akan tetapi puluhan orang yang tergabung dalam elemennya tersebut tetap saja bersemangat menyuarakan aspirasinya yaitu mendesak penyelesaian kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerahnya. MAK-Sultra yang datang pertama seperti dilontarkan Musfan La Kansai (Korlap) menuntut penyelesaian kasus korupsi Pelabuhan Ereke yang melibatkan Kepala Dinas Perhubungan Buton Utara Drs. Darwin Kunu agar tidak berlarut-larut. Kemudian KuDETA yang dikoordinir oleh Rusli Abadi menyuarakan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Kabupaten Bombana agar segera diselesaikan. Selanjutnya AMPRW dipimpin oleh Amran mengaku aksinya tersebut adalah akibat dari adanya keresahan masyarakat Pulau Mawonii yang merasa dirugikan oleh kelakuan oknum-oknum penyelenggara negara yang mangkir dari tujuannya yaitu menyejahterakan rakyat, tetapi justru malah melakukan KKN. Dalam kesempatan ini akhirnya ketiga elemen tersebut diterima oleh pimpinan tertinggi Kejati Sultra Fachmi SH, MH. Meskipun baru menjabat kurang lebih dua minggu, namun dirinya bertekad akan membersihkan Sultra dari tindak KKN tanpa pandang bulu. Dirinya juga berjanji akan bekerja maksimal untuk segera menyelesaikan kasus-kasus tersebut, dan juga menghimbau agar para pengunjuk rasa tidak bertindak anarki dalam melakukan aksinya. (FandiK/Komeng)