Indo Berita Nusantara merupakan situs berita internet yang memberikan informasi berbentuk berita diseluruh nusantara
Alamat Jl. Joe. Gg. Kelapa Hijau
Telp.(021)98265014
Anda punya berita atau informasi silahkan kirim ke e-mal : ibernas.jakarta@yahoo.com
Surabaya-Ibernas, (2/8) Kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Aditya Warman Surabaya. Choirul Anam (Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dalam tanggapannya tentang pemungutan suara ulang di 5 Kecamatan (Bulak, Semampir, Krembangan, Rungkut, Sukolilo) dan 2 Kelurahan (Putat Jaya dan Wiyung) serta penghitungan ulang diseluruh PPK di kota Surabaya.
“KPU kota Surabaya sudah melakukan proses pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan ulang di seluruh TPS sejak 1 hari sebelum pelaksanaan dan pada saat pelaksanaan”, ungkapnya.
Saat pengawasan berlangsung tidak menemukan pelanggaran, secara umum pelaksanaan pemungutan suara dan pengitungan ulang berjalan aman, lancar dan tidak ada kendala.
Rekapituasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dilaksanakan 2-4 Agustus 2010, sedangkan ditingkat KPU dilaksanakan 5-6 Agustus 2010.
Surabaya. Senin(02/08). Wisnu Warhana Ketua DPRD Kota Surabaya mengatakan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Surabaya pada 1 Agustus 2010 dianggap tidak optimal, hal ini disebabkan tidak adanya koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan para stakeholder pemilu. Pelanggaran yang dulu terjadi pada pemilukada 2 Juni 2010 pastinya pun akan terjadi lagi, karena KPU tidak melakukan perombakan terlebih dahulu kepada TPS-TPS yang melakukan pelanggaran. Golongan Putih (Golput) yang diharapkan megalami penurunan pun malah mengalami kenaikan, karena kurangnya sosialisasi dari KPU.
Selain itu, terkait permasalahan anggaran pemungutan suara ulang pun itu bermasalah, karena tidak melalui DPRD. Hal ini mengindikasikan adanya manipulasi anggaran secara besar-besaran. Wisnu pun merasa aneh dengan perubahan sikap Panwaslu yang tiba-tiba setuju. Konspirasi yang dilakukan KPU dan Pemerintah Kota tidak bisa dielak lagi. DPRD tentu saja akan melakukan penyelidikan dan pengaduan akan tetapi menunggu penghitungan suara selesai dulu, kami ini orang yang mengerti hukum tidak seperti KPU dan Ketua KPU lebih cocok menjadi tukang becak, tegas Wisnu.
Palangka Raya (2/7), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Syahrian Daulay mengatakan wacana pemindhan ibu kota belangkangan ini semakin menguat, hal itu sudah dibicarakan dengan 4 Kepala Bappeda se-Kalimantan yang sudah sepakat memilih Palangka Raya sebagai ibu kota RI. Ia juga menyebut kesepakatan tersebut merupakan salah satu rekomendasi dalam pertemuan yang juga dihadiri Gubernur se-Kalimantan itu. Palangka Raya dipilih karena wilayahnya bebas gempa, lahan yang masih sangat luas, mempunyai desain kota yang masih sangat bagus dan lokasi yang strategis dan tepat berada di tengah-tengah Negara Indonesia. Ir Soekarno mantan Presiden RI pertama juga pernah mencanangkan sejak awal bahwa Palangka Raya sangat cocok dijadikan sebagai ibu kota. Wacana ini pun sudah mulai diperdebatkan secara terbuka di kalangan DPR RI. Ada suara yang mendukung dan ada pula yang menolak serta menyebut provinsi lain lebih tepat.
Menanggapi hal tersebut Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang mengatakan sangat siap apabila wacana tersebut direalisasikan, Palangka Raya sejak awal memang didesain untuk menjadi ibu kota negara, dengan luas mencapai 2678,51 Kilometer persegi sehingga menjadikan kota terluas di Indonesia. Sebagai perbandingan luas daratan Provinsi DKI Jakarta hanya 661,52 Km persegi atau hanya seperempatnya, kita sangat siap jika memang apa yang dicita-citakan presiden pertama itu benar-benar direalisasikan,” tegasnya.
Dalam acara Muswil III DPW PAN di Palangka Raya, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa menegaskan wacana pemindahan ibu kota ke Palangka Raya bukan hal yang salah, wacana ini harus dikembangkan, namun menurutnya pemindahan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. “ Barang kali apa yang direncanakan pendiri bangsa ini jangkauannya jauh kedepan, banyak ko negara melakukan pemindahan ibu kota negara. Ada beberapa hal yang harus dipikirkan tekait pemindahan ibu kota , ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi mosalnya dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pengalihan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Rayadi Kalteng. Hatta pun menyampaikan bahwa saat ini negara sedang melakukan kajian Grand Design Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, menurutnya wacana ini relavan dengan hal itu dan wacana ini harus masuk dalam konsepsi desain. (APP.S/20101)
Acara tersebut dipimpin oleh Ir. Acmad Diran ( Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah ) dan diikutu sekitar 80 orang antara lain Drs H Irgan Chairul Mahfis (Ketua Tim Komisi IX DPR RI), Agus Widodo S.sos (Sekertariat Komisi IX DPR RI), Wakil Ketua DPRS Provinsi Kalimantan Tengah, Perwakilan PT. Jamsostek, Para Pejabat Eslon satu dan Dua di Departemen dan Non Departemen se-Kalimantan Tengah dan Para Anggota Tim Komisi IX DPR RI.
Dalam acara tersebut, Drs H Irgan Chairul Mahfis (Ketua Tim Komisi IX DPR RI), mengatakan terkait Evaluasi Kerja Pemarintah Provinsi Kalimantan Tengah Priode 2005-2010 selam 5 tahun ini, maka Tim Komisi IX akan mengoreksi dan meninjau ulang hasil kerja Pemarintah Provinsi Kalimantan Tengah Priode 2005-2010, dimana Komisi IX membidangi masalah kesehatan, tenaga kerja dan pembangunan. Dalam hal tersebut Komisi IX akan menekan berbagai aspek permasalahan antara lain mengenai upaya pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan usia harapan hidup, meningkatkan ketenaga kerjaan baik domestik maupun rapat khusus dengan pihak luar negeri, memperbaiki masalah gizi Ibu,anak dan balita serta masalah kependudukan di Provinsi Kalimantan Tengah.
Ir. Acmad Diran ( Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah ) dalam pemaparannya mengatakan Kalimantan Tengah adalah Provinsi terbesar ke tiga setelah Provinsi Papua dan Kaltim, teletak ditengah-tengah wilayah asia pasifik dengan luas 153.564 Km2 yang diantaranya adalah luas lahan kering mencapai 4.459.269 Ha, luas padang pengembangan ternak mencapai 116.785 Ha, luas perkebunan sawit mencapai 500.000 Ha, luas lahan persawahan mencapai 200.000 Ha, luas lahan eks pembangunan lahan gambut mencapai 1.000.000 Ha dan lahan pemukiman untuk transmigrasi dengan jumlah penduduk mencapai 96.853 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk di Kalteng mencapai 2.184 juta jiwa pada tahun 2009, dengan kepadatan penduduknya sekitar 13 jiwa/km2. Seluruh lokasi usaha pembangunan ternak dapat terjangkau dengan transportasi darat, sungai dan telah terbukanya isolasi daerah dengan pembangunan jalan trans Kalimantan, jalan-jalan di Kalteng pada umumnya masih sub standar, baik kapasitas maupun sruktural. Dalam pencapaiannya, Pemerintah Provinsi Kalteng telah melaksanakan kinerjanya sebagai berikut :
a.Selama 5 tahun masa jabatan Gubernur dan Wakikl Gubernur yang akan berakhir pada 4 Agustus 2010 yang akan datang. Gubernur dan Wakil Gubernur telah meninjau kembali apa yang telah dilaksanakan dalam menjalankan amanah yang dipercayakan Masyarakat Kalimantan Tengah, dengan visi membuka isolasi menuju Kalimantan Tengah yang sejahtera dan bermatabat. Berdasarkan statistik obyektif dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, sudah banyak kemajuan yang di peroleh masyarakat Kalteng dalam 5 tahun terakhir, baik dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, penguatan SDM dan ukuran-ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
b.Keberhasilan yang telah dicapai karena semangat dan kebersamaan dengan masyarakat serta seluruh pelaksana penyelenggara daerah dan dukungan Pemerintah Pusat, berikut sejumlah pencapaian yang didapat selama 5 tahun kepemimpin priode 2005-2010 antara lain :
c.Mengenai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009, Kalteng mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,48 persen di tengah suramnya ekonomi dunia akibat dari GLOBAL ECONOMI CRISIS. Faktor tersebut menunjukan bahwa ekonomi Kalteng relatif konsisten dan stabil.
d.Anggaran belanja dan Infrasrutur dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan, pada tahun 2005 APBD Kalteng hanya 596,07 Milyar Rupiah, tahun 2006 meningkat menjadi 903,78 Milyar Rupiah, tahun 2007 meningkat menjadi 1,102 Triliun Rupiah, dan pada 2009 menjadi 2,028 Triliun Rupiah.
e.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalteng meningkat signifikan dalam 5 tahun dengan peningkatan sampai 1 persen/tahun dan pada tahun 2008 IPM Kalteng mencapai 73,88 persen dengan peningkatan di seluruh Kabupaten/Kota diseluruh Kalteng. Selain itu tingkat kemiskinan dapat dikurangi, pada tahun 2005 mencapai 10,73 persen dan menurun ditahun 2009 menjadi 7,02 persen atau hampuir separuh dari prosentase penduduk miskin ditingkat Nasional.
f.Tingkat partisipasi dibidang pendidikan wajib dilaksanakan pada semua level yang ditunjukan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) terus meningkat selama 5 tahun, antara lain :
1)APK SD/MI/Paket A mencapai 95 persen.
2)APK SMP/MTS/Paket B mencapai 98 persen.
3)APK SMA/MN/SMK/Paket C mencapai 68,20 persen.
4)Buta Aksara antara 15 tahun sampai 45 tahun menurun sampai 5 persen.
g.Indikator dibidang kesehatan mengalami peningkatan, antara lain :
1)Pada tahun 2005 Umur harapan hidup mencapai 70,1 persen/tahun dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 72 persen/tahun.
2)Pada tahun 2005 angka kematian bayi mencapai 36 persen/tahun dan menurun pada tahun 2009 menjadi 30 persen/tahun.
3)Pada tahun 2005 angka kematian ibu melahirkan mencapai 324 orang dan menurun pada tahun 2009 menjadi 226 orang.
h.Dibidang tenaga kerja tingkat pengangguran mengalami penurunan, berbanding jauh dengan pengangguran terbuka secara Nasional pada tahun 2009.
i.Pasal-pasal hukum yang telah ditetapkan dan dikeluarkan selama 5 tahun terakhir mencapai 58 Peraturan Daerah.
j.Dalam pembangunan jalan di Kalteng ada beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalteng yaitu masalah lamanya waktu pembangunan dan biaya yang cukup mahal, antara lain pembangunan :
1)Pelebaran jalan poros selatan dan peningkatan stuktur.
2)Perkerasan jalan poros tengah serta pembangunan baru, melanjutkan arah Rambang- Tb.Samba-Tb.Hiran-Tb.Sanamang-Batas Provinsi Kalimantan Barat.
3)Peningkatan jalan penghubung yang umur rencananya sudah habis.
4)Pemeliharaan jalan yang rutin dan berkala. (APP.S/20101)
Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2010, di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Pandeglang, telah berlangsung Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. DKI Jakarta II dengan ketuanya Dr. Meidyah Indreswari, SE Ak, M.Sc, di Lingkungan DPRD dan Pemda Kab. Pandeglang yang diikuti oleh 50 orang anggota DPRD dan Pegawai Pemda Kab. Pandeglang.
Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa sistem pengendalian intern adalah rangkaian kegiatan, prosedur, proses dan aspek lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan instansi pemerintah. Instansi pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi administrasi termasuk komisi-komisi, dewan dan badan yang mendapatkan dana dari APBN/APBD.
Sesuai dengan pasal 58 ayat (1) dan (2) UU no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP no 60 tahun 2008, yang menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Jadi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah merupakan keinginan Undang-undang, bersifat holistik terintegrasi, bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas 4 tujuan yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, adalah merupakan tanggung jawab bersama baik pimpinan maupun karyawan, proses yang berlangsung terus menerus secara dinamis mengikuti kondisi.
Sedangkan musuh bagi SPIP adalah ketidakpatuhan manusia, pengabaian pimpinan dan Kolusi, Korupsi serta Nepotisme (KKN)
Pada hari Jumat, 30 Juli 2010, di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Pandeglang Jl. Raya Labuan Km.3 Kab. Pandeglang, Asep Mulyadi, Ketua DPC Partai Gerindra Pandeglang, memberikan keterangannya sehubungan dengan dukungan partai Gerindra kepada pasangan Edy Suhaedi-Aprylia Ade Sudirman dalam Pemilukada 2010 Kab. Pandeglang, bahwa dukungan ini telah ditetapkan dalam rapat pimpinan tingkat cabang Partai Gerindra Pandeglang, yang diikuti oleh 35 Pengurus Anak Cabang (setingkat Kecamatan) Kab. Pandeglang. Meskipun pasangan ini bukan merupakan kader partai namun mereka memiliki visi dan misi yang sama dengan visi dan misi Partai Gerindra yaitu “membangun masyarakat ekonomi lemah dengan berbasis ekonomi kerakyatan”, sehingga DPP Partai Gerindra pun memberikan restu.
Partai Gerindra yang berkoalisi dengan Partai Bulan Bintang dan 22 partai non parlemen untuk mengusung pasangan Edy Suhaedi-Aprylia Ade Sudirman menganggap bahwa pasangan ini adalah sebagai pasangan alternatif karena memiliki citra dan rekam jejak yang relatif lebih bersih dibandingkan dengan pasangan Calon Bupati/Wabup yang lain.
Dalam memberikan dukungannya Partai Gerindra tidak mengharapkan imbal balik berupa materi ataupun kekuasaan, namun mengharapkan apabila pasangan ini menang dalam Pemilukada akan memerintah sesuai visi dan misi yang diusung serta akan dikawal supaya tetap berada pada jalurnya.
Dia yakin bahwa pasangan ini dapat memenangkan Pemilu dalam satu putaran saja, karena mereka memiliki jaring pendukung yang terdiri dari Organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi kepada Partai Gerindra, Organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi kepada Partai Bulan Bintang (PBB), Koalisi Pandeglang Bangkit yang merupakan koalisi dari partai-partai non parlemen, Kelompok Ulama Safa Marwa, yaitu kelompok para ulama yang tersebar hingga ke desa-desa serta Tim Jaringan yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Partisan Siliwangi
Sementara itu Tim pemenangan pasangan Edy Suhaedi-Aprylia Ade Sudirman yang disebut sebagai Koalisi Pandeglang Bangkit telah dideklarasikan pada 28 Juli 2010. (AndRe/20121)
Palangka Raya, Sabtu (31/7) – Menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan tanggapan dari empat Fraksi antara lain, PPP, PAN, Gerindra, dan Hanura. salah satunya H. Bambang Supriyadi (Ketua Fraksi PPP Provinsi Kalimantan Tengah) mengatakan " Fraksi PPP masih menunggu hasil rapat yang diadakan tanggal 2 Agustus 2010 oleh Ketua DPRD dengan Ketua Fraksi – Fraksi mengenai pelaksaan pelantikan tersebut berdasarkan dikeluarkanya Surat Keputusan (SK) dan apakah sesuai dengan keputusan MK, sehingga adanya jaminan dan kepastian pelaksaan pelantikan tersebut. Bukan karena ketidaksetujuan maupun penolakan pelaksaan pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur. Setelah adanya SK akan dijadwalkan dengan KPU, dan apabila sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Fraksi – Fraksi tidak akan mempertanyakan pelaksanaan pelantikan tersebut". (Dana/Olin)
Palangka Raya, Jumat(30/7) – Menjelang persiapan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Wakil kepala Kepolisian Resort Palangka Raya Leo Andi Gunawan mengatakan “Polres mengatakan upaya persiapan yang dilakukan dalam menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kepolisian Resort akan menugaskan 150 orang sampai 200 orang dan juga dibantu oleh Kepolisian Daerah, Brimob, Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan TNI. Sebelumnya juga Kepolisian Resort sudah mengadakan perjanjian dengan pihak – pihak yang tidak menginginkan Acara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan, mengenai keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebelumnya”. Bapak Simpee (Kepala Bidang Pelayanan Informasi Humas DPRD Provinsi Kalimantan Tengah) Yusrani juga mengatakan “persiapan yang dilakukan menjelang pelantkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah antara lain persiapan administrasi yang sudah terselesaikan seperti pembuatan undangan, dan pengiriman akan dilakukan pada tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2010. Dalam melakukan pengiriman undangan kepada instansi maupun aparat Pemerintah sudah dilakukan koordinasi dengan Sekertaris Daerah (Sekda). Undangan dikirim selain menggunakan surat pos juga dengan fax”. (Dana&Olin)
