Bantul 27 juli 2010 – Pelantikan Hj. Sri Surya Widati sebagai Bupati Bantul yang baru menggantikan Idham samawi diwarnai dengan aksi unjuk rasa dari ARMP(aliansi rakyat menolak penggusuran).
Jogjakarta Government Watch,Sebumi ,Aliansi Rakyat Menggugat dan berbagai LSM lainya , salah satu tuntutan dalam aksai tersebut adalah penolakan penggusuran di kawasan pantai parang kusumo-parang tritis, dalam orasinya Watin yang bertindak sebagai koordinator umum aliansi rakyat menolak penggusuran mengatakan bahwa Pelantikan Bupati Bantul terpilih beserta jajaranya masih menyisakan problem-problem rakyat yang belum teratasi,terutama masalah penggusuran yang sekarang sedang dihadapi masyarakat parang tritis dan parang kusumo sejak tahun 2006,pembenaran tata kota dan pembenaran moralis melalui perda nomor 5 tahun 2007 tentang prostitusi dijadikan alasan untuk dapat menggusur masyarakat pesisir pantai parang tritis dan parang kusumo,penggusuran tersebut akan berdampak pada penghidupan masyarakat parang tritis dan parang kusumo kedepan,disisi lain M.Dadang Iskandar yang bertindak sebagai koordinator Jogjakarta Government Watch lebih menyoroti masalah korupsi yang terjadi di jajaran pemerintah Bantul,M.dadang iskandar berpendapat bahwa pelantikan Bupati Bantul yang baru adalah wujud dari nepotisme karena Hj.Sri Surya Widati yang sekarang menjabat sebagai bupati bantul yang baru adalah istri dari Idam samawi mantan bupati bantul yang menjabat sebelumnya sehingga segala macam kebobrokan yang dilakukan Idam Samawi akan tertutupi dengan dilantiknya istri dari Idam Samawi sebagai bupati bantul yang baru, Jogjakarta Government Watch akan selalu menjadi garda paling depan dalam menuntut penuntasan kasus-kasus korupsi di wilayah Jogjakarta dan sekitarnya , aksi unjuk rasa yang dilakukan ARMP, JGW, dan beberapa LSM lainya adalah ekspresi perlawanan agar pihak-pihak yang terkait mau mendengar aspirasi mereka.(CAN)
