Mengenai Saya

Foto saya
jakarta, selatan, Indonesia
Indo Berita Nusantara merupakan situs berita internet yang memberikan informasi berbentuk berita diseluruh nusantara Alamat Jl. Joe. Gg. Kelapa Hijau Telp.(021)98265014 Anda punya berita atau informasi silahkan kirim ke e-mal : ibernas.jakarta@yahoo.com

Minggu, 19 April 2009

Pemilu Legislatif belum sesuai Harapan

Palembang, Masalah-masalah dalam pemilu hampir semua mulai terlihat, dari ketidak siapannya KPU, masalah DPT hingga masalah kecurangan yang dilakukan partai politik yang semua itu menjadikan demokrasi tidak berjalan dengan baik.

Hal tersebut di tegaskan oleh Kordinator Sekolah Demokrasi Banyuasin Tarech Rasyid di kantornya (17/4) mengatakan “ Demokrasi saat ini berjalan hanya secara prosedural bukan substantif Sekarang ini seharusnya pemilu dijadikan sarana partai politik untuk melakukan pergantian pimpinan secara demokratis tapi hal itu tidak terlihat pada pemilu 2009 ini. Partai politik yang seharusnya melakukan pendidikan politik sebelum pemilu tapi itu tidak dilakukan tetapi malah banyak partai politik yang melakukan pendidikan politik yang salah seperti melakukan money politik”.

Dikatakannya juga peran KPU sebagai instansi pemerintah yang menjalankan sistem mekanisme pemilu tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan kualitas SDM yang dimiliki kurang berkompeten sehingga banyak masalah yang terjadi baik itu masalah manajemen maupu administratif sehingga saat pipres mendatang KPU harus lebih mempersiapkan yang lebih baik lagi. (Nunu)

Kinerja KPU belum maksimal

Palembang, Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 di Sumsel dinilai tidak berjalan dengan optimal karena banyak ditemukan masalah-masalah. Disana-sini banyak ditemukan mata pilih ganda maupun tidak terdaftar sebagi DPT, dan masalah pendistribusian lainnya.

Kamis 16/04 dikediamannya, Wakil Ketua DPD PDIP Fahlevi Maezano, mengatakan “Banyak masalah yang terjadi dikarenakan tidak optimalnya persiapan KPU pusat yang berimbas kepada KPU daerah, sehingga masalah masalah baik itu DPT seperti DPT ganda sampai tidak terdaftar sebagai DPT ,juga masalah pendistibusian logistic antara lain tertukarnya surat pemilih dari beberapa dapil di Sumsel dan beberapa masalah lain mengenai kelangkapan form C1 dan juga harus diparhatikan adalah kurangnya ruang yang diberikan kepada parpol dan masyarakat untuk melihat masalah yang terjadi”.

Pihaknya juga berharap pada pipres mendatang masalah-masalah yang terjadi pada saat pileg tidak terjadi pada saat pipres mendatang dan PDIP Sumsel siap melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk proaktif mendaftar sebagai pemilih. (Nunu)

KONFRENSI PERS DI HOTEL BOROBUDUR

Pada 16 April 2009 sekitar pukul 16.15 s/d 16.35 WIB, bertempat di Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Jakarta Pusat , berlangsung konferensi pers oleh ketua KPU pusat Abdul Hafiz Anshari

1. KPU pusat telah mengadakan rapat kerja dengan KPU Provinsi dan menyetujui
beberapa hasil antara lain :
KPU membuat 3 komisi yaitu :
a. Komisi A akan membahas DPT dan sosialisasi
b. Komisi B Logistik IT keuangan penghitungan suara
c. Komisi C Peraturan KPU

Dalam mempersiapkan Pilpres
a. KPU akan melakukan perbaikan DPT untuk pilpres hingga terakhir 10 Mei 2009,
pengumuman DPS tanggal 11-17 Mei dan selanjutnya penetapan DPT.
b. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di daerah yang belum
terbentuk dipilih dari pihak yang independen diutamakan ketua/anggota KPPS
yang mendapatkan laporan dari warga yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu
Legislatif.
c. PPDP akan mendata ke rumah-rumah dan dibantu oleh ketua RT/RW, dan diberikan
label untuk rumah yang sudah didata.
d. Menyisir dan memangkas daftar nama-nama yang tidak memenuhi syarat mengikuti
Pilpres
e. Akan dibuat posko pengaduan DPT Pemilu Legislatif ditangani mulai dari
Provinsi hingga ke TPS melalui email, membuka kotak suara, dan SMS center.
f. Perlu dilakukan pelacakan terhadap dugaan adanya manipulasi/kecurangan aparat/
oknum yang mendukung caleg/parpol tertentu. jika terbukti maka harus ditindak
tegas.
g. Basis pemutahiran data PPDP berbasis domisili yang artinya warga akan didata
berdasarkan domisili bukan alamat KTP, jadi masyarakat yang menempuh studi
maka akan didaftarkan di tempat studinya. Dengan syarat tidak akan memilih di
alamat KTP. Demikian pula untuk penghuni tahanan dan Rumah Sakit.
h. Pengawasan dan kontrol akan diperketat dalam setiap pergerakan/pergeseran
diberbagai tingkatan terutama soal data pemilih.
i. DPS akan ditempelkan di RT-RT sehingga masyarakat dapat melihat apakah namanya
sudah terdaftar, kepada masyarakat akan diberikan Bukti tanda terdaftar.
j. Menurut jadwal pendaftaran capres dimulai tanggal 10 s/d 17 Mei 2009.
(Koresponden Tia)