Mengenai Saya

Foto saya
jakarta, selatan, Indonesia
Indo Berita Nusantara merupakan situs berita internet yang memberikan informasi berbentuk berita diseluruh nusantara Alamat Jl. Joe. Gg. Kelapa Hijau Telp.(021)98265014 Anda punya berita atau informasi silahkan kirim ke e-mal : ibernas.jakarta@yahoo.com

Kamis, 16 Juli 2009

KAMMI, BKMI, FSLDK, AL-MIZAN FH UNTAN : MENGUTUK KEKERASAN DI XIN JIANG (China) – MENUNTUT KEADILAN HAM


(Indo Berita Nusantara), Pontianak Berlangsung aksi unjuk rasa KAMMI di bunderan tugu digulis untan yang tergabung diantaranya Badan Kerohanian Mahasiswa Islam (BKMI), AL-Mizan Fakultas Hukum Untan dan Forum Silahturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) terkait menuntut keadilan HAM. (13/7/09)

Unjuk rasa tersebut diikuti puluhan mahasiswa dengan Korlap Fadli (BKMI) dengan tuntutan menyerukan kepada para pemimpin dunia termasuk Indonesia untuk menekan otoritas China agar segera memperbaiki kondisi HAM dan mendesak agar otoritas China untuk segera mengatasi konflik dengan menegakan keadilan serta menghentikan monopili politik, ekonomi dan social demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Meminta otoritas China untuk mengurangi kekerasan serta mendahulukan introspeksi dalam setiap insiden perlawanan etnis minoritas sebelum menyalahkan pihak lain, sehingga Insiden-insiden sparatis sangat besar kemungkinannya bahwa etnis-etnis minoritas merasakan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan etnis Han dan menghimbaw media untuk mencerna dan tidak menelan bulat-bulat sebelum menyebarkan berita yang dirilis dan medisa China melihat konflik dari sudut pandang objektif, karena media memiliki tanggung jawab moral dan social dalam kaitannya dengan hal ini.

Aksi unjuk rasa tersebut membawa delapan poster yang bertuliskan antara lain “Hak azasi manusia sudah terkoyak, Hentikan kekerasan di China, Kembalikan Hak Kebangsaan Kami, Hapus pelanggaran Ham di China, Janggan ada diskriminasi social di China, Tegakan Ham di China, Stop pembantaian di Xin jiang, Diskriminasi kaum minoritas di China”.

Dalam orasinya mengatakan bahwa tegakan HAM hancurkan komunis selama ini di kalanggan dunia tidak ada perhatian khusus, sehingga bangsa ini menjadi terdiam. Hal ini seharusnya hak azasi manusia harus ditegakan bukan dibiarkan dan diharapkan agar seluruh dunia harus melihat dan memperhatikan meskipun pada hari ini HAM telah banyak melanggar. (Tegas) Fadli Ketua (BKMI)

Minimnya Suara Mega-Pro di Kendari


Indonesia Bicara-Kendari. Saat ditemui dikantornya Rabu siang,
Sekretaris DPC Gerindra Kota Kendari La Ode Nanang Lesmono mengakui bahwa kecilnya suara
pasangan Mega-Pro di Kota Kendari disebabkan oleh masih kuatnya kultur budaya masyarakat Sulawesi
yang memegang ikatan emosional dengan lebih mengutamakan putera daerah sebagai pemimpin, dan inilah yang menyebabkan
suara JK-Win di Sulawesi umumnya menempati urutan pertama.
Selain itu adalah lemahnya koordinasi antara Tim Pemenangan Mega-Pro pusat dan daerah yang berdampak pada kurang kompaknya Tim dari PDIP maupun dari Gerindra sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri. Dan faktor yang tidak kalah pentingnya adalah minimnya dana sehingga tim tidak dapat bekerja secara maksimal, bahkan untuk menggalang saksi pun tidak dapat dilakukan. Hal tersebut berbeda dengan kabar yang menyatakan bahwa dana Kampanye Tim Mega-Pro paling besar, menurutnya isu tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga berbondong-bondong orang ingin melamar menjadi saksi Mega-Pro di TPS-TPS.
Mengenai hasil sementara yang memenangkan pasangan SBY-Boediono, pihaknya hanya akan mengakui hasil akhir yang resmi diumumkan oleh KPU. Dan apabila memang SBY-Boediono yang menang, secara kelembagaan akan menunggu sikap DPP, namun secara pribadi akan menerima hasil tersebut dengan legowo.
Kekalahan Mega-Pro juga disebabkan oleh hilangnya suara pendukung akibat dari KPU yang tidak profesional dalam menyelesaikan masalah DPT, ditambah lagi masalah sosialisasi penggunaan KTP sehari menjelang pencontrengan pun tidak maksimal, sehingga beberapa daerah seperti di Muna banyak yang tidak mengetahuinya. Apalagi peran Panwaslu sebagai pengawas juga dinilai tidak tegas karena banyak kasus-kasus pelanggaran yang terjadi kurang ditanggapi dengan serius, tambahnya. (FandiK)