Indo Berita Nusantara - Bengkulu. Pada 3 Juli 2009, berlangsung acara Tabligh Akbar di Yayasan Nurani Najamudin, dihadiri Erwan Sarwani, S. Ag (Ketua Gerakan Pemuda Anshor Prov. Bengkulu), “Saya sangat berterima kasih atas bantuan dari Gubernur Prov. Bengkulu mau merayakan ulang tahun Gerakan Pemuda Anshor yang ke 75 tahun 3 bulan 9 hari di Yayasan Nurani Najamudin, dan mau menjadi Ketua Dewan Pembina dari Gerakan Pemuda Anshor Prov. Bengkulu). Diharapkan dengan dimulainya kegiatan ini, kedepannya Gerakan Pemuda Anshor di Prov. Bengkulu menjadi lebih kuat, karena dengan usia 75 tahun ini, berarti Gerakan Pemuda Anshor juga ikut memperjuangkan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 ungkap Erwan Sarwani. S. Ag Ketua Gerakan Pemuda Anshor Prov. Bengkulu.
Kata sambutan juga diberikan oleh Gubernur Prov. Bengkulu Agusrin M. Najamudin. ST, mengatakan “Kegiatan ini sebenarnya merupakan kegiatan pengajian rutin di Yayasan ini, dan saya mempersilahkan kepada siapa saja untuk membuat kegiatan pengajian di sini. Saya menjadi Ketua Dewan Pembina Gerakan Pemuda Anshor Prov. Bengkulu, bukan karena saya Gubernur, namun karena saya dari keluarga NU. Sudah saatnya Gerakan Pemuda Anshor di Prov. Bengkulu menjadi lebih baik dan dapat menempatkan orang-orangnya di bagian strategis pemerintahan.”
ceramah diberikan oleh Drs. KH. Noor Muhammad Iskandar. SE (Anggota NU Prov. Surabaya), dengan isi ceraman “Ulang tahun Gerakan Pemuda Anshor di Prov. Bengkulu hendaknya dijadikan awal perjuangan warga NU dimana kemerdekaan RI tidak lepas dari dunia islam. Warga NU tidak boleh ada yang golput pada 8 Juli 2009, dan wajib menggunakan hak suaranya, dan tentang siapa yang dipilih merupakan hak setiap warga NU, namun, alangkah lebih baik jika memilih orang yang sedang menjalankan pemerintahan pada saat ini, karena itu adalah pilihan yang terbaik, dan sesuai dengan sunah rasul. Walaupun saya bukan dari Bengkulu, namun saya akan tetap mendukung, membela, dan memperjuangkan Agusrin M. Najamuddin.ST dari belakang. Siapa tahu 10 tahun kedepan bisa menjadi Presiden RI.
Mengenai Saya
- Indo Berita nusantara
- jakarta, selatan, Indonesia
- Indo Berita Nusantara merupakan situs berita internet yang memberikan informasi berbentuk berita diseluruh nusantara Alamat Jl. Joe. Gg. Kelapa Hijau Telp.(021)98265014 Anda punya berita atau informasi silahkan kirim ke e-mal : ibernas.jakarta@yahoo.com
Senin, 06 Juli 2009
KPU SULTRA KEMBALI DIDATANGI PULUHAN DEMONSTRAN
IndoBeritaNusantara-Kendari. Puluhan orang mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Pemerhati Hukum Buton Utara (MPH-BUTUR) melakukan aksi unjuk rasa mendesak Badan Kehormatan (BK) KPU Sultra segera menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPUD Buton Utara sebelum dilaksanakannya Pilpres 2009. Saat berorasi, Isamuddin (KoorLap) meneriakkan “Jangan ada main mata antara BK dengan KPUD Buton Utara” karena kami bisa tahu. Kami datang ke sini hanya ingin menagih janji Ketua BK KPU Sultra Bpk. Drs. Kaimuddin Haris yang telah mengeluarkan pernyataan melalui Harian Kendari Ekspres tanggal 16 Juni 2009, bahwa dugaan pelanggaran kode etik anggota KPUD Kab/Kota secepatnya akan diselesaikan sebelum dilaksanakannya pilpres 2009. Padahal pilpres tinggal 2 hari lagi. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa kasus tersebut akan diselesaikan. MPH BUTUR juga mengancam apabila dalam waktu 2 kali 24 jam, tuntutannya tidak dipenuhi maka akan menduduki KPU Sultra dengan mendatangkan massa lebih banyak.
Sementara itu Bosman (Ketua KPU Sultra) saat menemui perwakilan pengunjuk rasa mengatakan masalah ini merupakan kewenangan dari BK KPU. Pihaknya hanya menindaklanjuti hasil investigasi BK tersebut apakah para anggota KPU tersebut melanggar kode etik atau tidak. (FandiK)
Sementara itu Bosman (Ketua KPU Sultra) saat menemui perwakilan pengunjuk rasa mengatakan masalah ini merupakan kewenangan dari BK KPU. Pihaknya hanya menindaklanjuti hasil investigasi BK tersebut apakah para anggota KPU tersebut melanggar kode etik atau tidak. (FandiK)
Talk Show Pilpres KAMMI : Capres Diharap Bangun Daerah perbatasan Kalbar
(Indo Berita Nusantara), PONTIANAK – Kalbar harus mengejar ketertinggalannya dari propinsi lainnya di Kalimantan, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan indeks pembangunan Manusia jika ingin mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal tersebut terungkap dalam acara Talk Show Pilpres KPW KAMMI Daerah Kalbar dengan tema “Menuju Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2009-2014, Menelaah Visi, Misi dan Program Capres dalam Perspektif Kalimantan Barat” di Taman Budaya Kalimantan Barat, Sabtu (04/07). Tim sukses yang hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua Tim Sukses Sby-Boediono Pontianak, Drs. Hartono Azas, Mba, Ketua Tim Pemenangan JK-Win Kalbar, Drs. Awang Sofyan Razali. namun demikian tidak terlihat perwakilan dari dari tim sukses Mega-Pro.
Dalam pemaparan visi dan misi SBY-Boediono, Hartono Azas mengatakan SBY ingin membangun Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Hal tersebut dilakukan dalam berbagai hal, salah satunya adalah memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan melakukan amandemen terhadap undang-undang yang mengatur tentang kehidupan bernegara agar lebih baik.
Mengenai Pembangunan Infrastruktur di Kalbar, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak ini mengatakan SBY akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di bidang listrik, air dan pelabuhan serta wilayah perbatasan. Menurutnya Kalbar merupakan daerah yang strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, namun daerah perbatasan belum berkembang secara optimal karena Infrastruktur perbatasan seperti jalan dan moda transportasi belum terkoneksi dengan baik, sehingga arus barang keluar masuk dari dan menuju Kalbar tehambat.
“Pembangunan di bidang perbatasan juga tidak cukup dengan dikeluarkannya Perpres, namun perlu dibuat Undang-undangnya, saat ini Badan Pengelola Perbatasan sudah dibentuk” ujarnya.
Awang Sofyan yang mewakili pasangan JK-Win mengatakan JK-Win memiliki visi membangun indonesia yang adil, mandiri dan bermartabat. Kita tidak ingin negara kita terus bergantung kepada pihak luar dan kita juga tidak ingin negara kita dihina dan direndahkan oleh pihak luar.
Sementara menyoroti daerah perbatasan, Anggota DPRD Propinsi Kalbar ini menegaskan komitmen JK untuk membuat payung hukum bagi daerah perbatasan.
“Kalbar yang juga daerah perbatasan, perlunya payung hukum menjadi komitmen JK, namun karena beliau berada dalam sistem presidensil, maka tidak ada namanya keputusan Wapres, jika ada, maka JK akan langsung menandatanganinya” Ujarnya.
Lebih jauh, JK juga mempunyai gagasan untuk menyeragamkan Pilkada, karena saat ini pilkada bisa digelar satu bulan sekali, bahkan seminggu sekali di daerah yang berbeda. Dengan menyeragamkan pilkada, maka negara dapat menghemat biaya.
Acara diakhiri dengan penyerahan piagam dari KAMMI kepada para tim sukses. Mengenai ketidak hadiran perwakilan tim sukses Mega-Pro, salah seorang pengurus KAMMI mengatakan tim sukses Mega-Pro sedang melakukan kampanye di Kab. Landak, meski begitu sebelumnya KAMMI telah melayangkan surat undangan bagi tim Mega-Pro, namun hingga acara selesai tidak ada yang perwakilan Mega-Pro yang hadir. (Ryan)
Dalam pemaparan visi dan misi SBY-Boediono, Hartono Azas mengatakan SBY ingin membangun Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Hal tersebut dilakukan dalam berbagai hal, salah satunya adalah memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan melakukan amandemen terhadap undang-undang yang mengatur tentang kehidupan bernegara agar lebih baik.
Mengenai Pembangunan Infrastruktur di Kalbar, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak ini mengatakan SBY akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di bidang listrik, air dan pelabuhan serta wilayah perbatasan. Menurutnya Kalbar merupakan daerah yang strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, namun daerah perbatasan belum berkembang secara optimal karena Infrastruktur perbatasan seperti jalan dan moda transportasi belum terkoneksi dengan baik, sehingga arus barang keluar masuk dari dan menuju Kalbar tehambat.
“Pembangunan di bidang perbatasan juga tidak cukup dengan dikeluarkannya Perpres, namun perlu dibuat Undang-undangnya, saat ini Badan Pengelola Perbatasan sudah dibentuk” ujarnya.
Awang Sofyan yang mewakili pasangan JK-Win mengatakan JK-Win memiliki visi membangun indonesia yang adil, mandiri dan bermartabat. Kita tidak ingin negara kita terus bergantung kepada pihak luar dan kita juga tidak ingin negara kita dihina dan direndahkan oleh pihak luar.
Sementara menyoroti daerah perbatasan, Anggota DPRD Propinsi Kalbar ini menegaskan komitmen JK untuk membuat payung hukum bagi daerah perbatasan.
“Kalbar yang juga daerah perbatasan, perlunya payung hukum menjadi komitmen JK, namun karena beliau berada dalam sistem presidensil, maka tidak ada namanya keputusan Wapres, jika ada, maka JK akan langsung menandatanganinya” Ujarnya.
Lebih jauh, JK juga mempunyai gagasan untuk menyeragamkan Pilkada, karena saat ini pilkada bisa digelar satu bulan sekali, bahkan seminggu sekali di daerah yang berbeda. Dengan menyeragamkan pilkada, maka negara dapat menghemat biaya.
Acara diakhiri dengan penyerahan piagam dari KAMMI kepada para tim sukses. Mengenai ketidak hadiran perwakilan tim sukses Mega-Pro, salah seorang pengurus KAMMI mengatakan tim sukses Mega-Pro sedang melakukan kampanye di Kab. Landak, meski begitu sebelumnya KAMMI telah melayangkan surat undangan bagi tim Mega-Pro, namun hingga acara selesai tidak ada yang perwakilan Mega-Pro yang hadir. (Ryan)
berita Bandar Lampung
(Indo Berita Nusantara) bandar Lampung - 02 Juli 2009 terkait dengan masalah Vierzain (Staf Bag. Teknis Panwaslu Prov. Lampung) saat dikonfirmasi di Kantor Panwaslu Prov. Lampung Jl Dr. Susilo No. 58 Bandar Lampung mengenai himbauan Panwaslu Prov. Lampung tentang masa tenang Pemilu Presiden 2009, berkomentar bahwa Panwaslu Prov. Lampung telah mengeluarkan surat himbauan tentang masa tenang Pilpres 2009 pada tanggal 01 Juli 2009. Pada hari ini himbauan tersebut telah dikirimkan ke KPUD Prov. Lampung, partai-partai politik, Pemerintah Daerah, Tim Pemenangan pasangan Capres dan cawapres, media massa dan pelaku usaha Advertaising.
Berdasarkan pengalaman dari Pemilu-pemilu sebelumnya, biasanya KPUD Prov. Lampung akan mengadakan rapat koordinasi antara Panwaslu, Tim Pemenangan pasangan Capres dan Cawapres dan Pemda.
Masalah penertiban atribut kampanye yang belum dicopot oleh Tim Pemenang Pasangan Cpres dan Cawapres nantinya akan menjadi tanggung jawab pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut. Biasanya pihak yang ditunjuk adalah Pemda dalam hal ini Dinas Tata Kota, peran Panwaslu hanya sebagai pengawas jika ada yang melanggar himbauan yang telah diterbitkan.
Jika terdapat pihak media massa, advertaising ataupun parpol yang kedapatan melanggar himbauan ini, maka akan dikenakan sanksi baik administratif maupun pidana.
AJI
Berdasarkan pengalaman dari Pemilu-pemilu sebelumnya, biasanya KPUD Prov. Lampung akan mengadakan rapat koordinasi antara Panwaslu, Tim Pemenangan pasangan Capres dan Cawapres dan Pemda.
Masalah penertiban atribut kampanye yang belum dicopot oleh Tim Pemenang Pasangan Cpres dan Cawapres nantinya akan menjadi tanggung jawab pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut. Biasanya pihak yang ditunjuk adalah Pemda dalam hal ini Dinas Tata Kota, peran Panwaslu hanya sebagai pengawas jika ada yang melanggar himbauan yang telah diterbitkan.
Jika terdapat pihak media massa, advertaising ataupun parpol yang kedapatan melanggar himbauan ini, maka akan dikenakan sanksi baik administratif maupun pidana.
AJI
Boediono Pertanyakan Istilah “Ekonomi Kerakyatan”
(Indo Berita Nusantara) PONTIANAK – Cawapres Boediono mempertanyakan pentingnya adanya istilah “Ekonomi Kerakyatan”, menurutnya jika ekonomi yang dijalankan pemerintah bermuara kepada kesejahteraan rakyat, maka ekonomi yang dijalankan pemerintah sama dengan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut dikatakannya di depan ratusan tamu undangan dalam acara “Ramah Tamah Bapak Boediono dengan Ibu Herawati Bersama Masyarakat Propinsi Kalbar” di Hotel Kapuas Palace, Jum’at (03/07). Turut hadir dalam acara tesebut Istri Boediono, Herawati dan Rizal Malarangeng.
“Tidak perlu membuat istilah-istilah baru, tidak perlu membuat slogan besar “Ekonomi Kerakyatan” yang penting masyarakat sejahtera muaranya kepentingan masyarakat dan manfaat kepada masyarakat paling banyak, hal tersebut juga bisa dibilang ekonomi yang berpihak kepada rakyat” Ujarnya.
Mantan Gubernur BI ini mengatakanjika menyangkut ekonomi rakyat, maka kebijakan dari pemerintahharus bermuara kepada kesejahteraan rakyat, jika tidak bermuara kesana maka ada yang salah dalam pelaksanaannya.
Menurutnya dalam membangun perekonomian rakyat, hal yang menjadi prioritas adalah mengelola ekonomi dengan baik, mengendalikan harga bahan pokok dengan menekan inflasi. serta dengan mendorong Ekonomi yang lebih besar lagi, karena hanya dengan ekonomi yang besar, maka akan tercipta lapangan kerja dan kenaikan penghasilan. Juga kepada masyarakat yang tidak mampu, harus ada intervensi yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban secara langsung dengan memberikan BLT, lalu juga pupuk dan subsidi bagi pertanian.
Terakhir dirinya menegaskan, jika ingin mempunyai satu tim yang kompak untuk menjalankan pemerintahan, maka pilihlah pasangan SBY-Boediono, karena pasangan tersebut sudah sejak lama kenal dan bekerjasama. SBY-Boediono berkomitmen untuk memajukan Indonesia dengan jangka waktu lima tahun, kita tidak mengumbar janji-janji yang akhirnya akan mengecewakan masyarakat.(Ryan)
“Tidak perlu membuat istilah-istilah baru, tidak perlu membuat slogan besar “Ekonomi Kerakyatan” yang penting masyarakat sejahtera muaranya kepentingan masyarakat dan manfaat kepada masyarakat paling banyak, hal tersebut juga bisa dibilang ekonomi yang berpihak kepada rakyat” Ujarnya.
Mantan Gubernur BI ini mengatakanjika menyangkut ekonomi rakyat, maka kebijakan dari pemerintahharus bermuara kepada kesejahteraan rakyat, jika tidak bermuara kesana maka ada yang salah dalam pelaksanaannya.
Menurutnya dalam membangun perekonomian rakyat, hal yang menjadi prioritas adalah mengelola ekonomi dengan baik, mengendalikan harga bahan pokok dengan menekan inflasi. serta dengan mendorong Ekonomi yang lebih besar lagi, karena hanya dengan ekonomi yang besar, maka akan tercipta lapangan kerja dan kenaikan penghasilan. Juga kepada masyarakat yang tidak mampu, harus ada intervensi yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban secara langsung dengan memberikan BLT, lalu juga pupuk dan subsidi bagi pertanian.
Terakhir dirinya menegaskan, jika ingin mempunyai satu tim yang kompak untuk menjalankan pemerintahan, maka pilihlah pasangan SBY-Boediono, karena pasangan tersebut sudah sejak lama kenal dan bekerjasama. SBY-Boediono berkomitmen untuk memajukan Indonesia dengan jangka waktu lima tahun, kita tidak mengumbar janji-janji yang akhirnya akan mengecewakan masyarakat.(Ryan)
KAMMI Kalbar : Para Capres Harus Komitmen Menepati Janji
(Indo Berita Nusantara), PONTIANAK – Belasan massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Kalimantan Barat, melakukan aksi unjuk rasa di depan Tugu Digulist, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Jum’at (03/07). Koordinator Aksi Imam Wahyudi mengatakan aksi yang dilakukan KAMMI bukan ditujukan kepada salah satu kandidat capres saja, namun kepada seluruh kandidat dengan harapan para peserta pilpres 2009 memiliki komitmen yang bisa ditagih janjinya kelak.
Imam mengatakan Aksi ini sebagai kontrol politis agar KAMMI dapat proaktif terhadap kondisi politik yang berkembang dan sebagai tangan-tangan rakyat untuk mengontrol pemerintahan agar tetap berjalan pada rambu-rambunya, dan mengingatkan para elit-elit politik agar tidak melenceng dari jalurnya.
Menurut Ketua KAMMI Kalbar, Sahri Amarta, kontribusi KAMMI dalam mengawal Pilpres dilakukan dengan intervensi berupa kajian-kajian dan aksi-aksi yang intinya menanyakan kepada publik apakah kepentingan Kalbar telah diakomodir oleh pemerintah. Karena selama ini Kalbar diasingkan dari propinsi Kalimantan yang lain pembangunan di Kalbar berjalan dengan lambat.
Selain melakukan orasi, para pengunjuk rasa juga membacakan statement yang isinya antara lain menuntut agar anggaran pendidikan sebesar 20% di realisasikan, Penegakkan hukum dan HAM yang adil dan tegas serta kemandirian kebijakan politik dalam dan luar negeri yang terbebas dari dominasi intervensi asing.
KAMMI juga menuntut agar pemberantasan korupsi tidak tebang pilih dengan mempertahankan dan mengoptimalkan keberadaan KPK.
Masih dalam statemennya, KAMMI menuntut perlunya langkah strategis untuk menciptakan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia dengan sasaran peningkatan taraf hidup masyarakat perbatasan, terjaminnya ketertiban dan keamanan, dan terjaganya keseimbangan kepentingan ekonomi dan ekologis.
Percepatan pembangunan Trans Kalimantan dan pembangunan infrastruktur serta peningkatan taraf kependudukan, pendidikan dan kesehatan juga menjadi isi dalam statemen tersebut. (Ryan)
Imam mengatakan Aksi ini sebagai kontrol politis agar KAMMI dapat proaktif terhadap kondisi politik yang berkembang dan sebagai tangan-tangan rakyat untuk mengontrol pemerintahan agar tetap berjalan pada rambu-rambunya, dan mengingatkan para elit-elit politik agar tidak melenceng dari jalurnya.
Menurut Ketua KAMMI Kalbar, Sahri Amarta, kontribusi KAMMI dalam mengawal Pilpres dilakukan dengan intervensi berupa kajian-kajian dan aksi-aksi yang intinya menanyakan kepada publik apakah kepentingan Kalbar telah diakomodir oleh pemerintah. Karena selama ini Kalbar diasingkan dari propinsi Kalimantan yang lain pembangunan di Kalbar berjalan dengan lambat.
Selain melakukan orasi, para pengunjuk rasa juga membacakan statement yang isinya antara lain menuntut agar anggaran pendidikan sebesar 20% di realisasikan, Penegakkan hukum dan HAM yang adil dan tegas serta kemandirian kebijakan politik dalam dan luar negeri yang terbebas dari dominasi intervensi asing.
KAMMI juga menuntut agar pemberantasan korupsi tidak tebang pilih dengan mempertahankan dan mengoptimalkan keberadaan KPK.
Masih dalam statemennya, KAMMI menuntut perlunya langkah strategis untuk menciptakan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia dengan sasaran peningkatan taraf hidup masyarakat perbatasan, terjaminnya ketertiban dan keamanan, dan terjaganya keseimbangan kepentingan ekonomi dan ekologis.
Percepatan pembangunan Trans Kalimantan dan pembangunan infrastruktur serta peningkatan taraf kependudukan, pendidikan dan kesehatan juga menjadi isi dalam statemen tersebut. (Ryan)
Langganan:
Postingan (Atom)
