PERSENTASE KELULUSAN SMP/MTs di NTT MENINGKAT

Kupang-22 Juni 2009

Persentase kelulusan UN SMP/MTs di Provinsi NTT mengalami kenaikan sebesar 23,89 persen. Pada tahun 2008, persentase kelulusan 46,36 %, sedangkan tahun 2009 naki menjadi 70,25 %. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pendidikan di NTT semakin membaik, walaupun standar nilai kelulusan meningkat dari 5,25 menjadi 5,50 namun persentase kelulusan juga mengalami kenaikan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Thobias Uly, M.Si saat ditemui di kantornya. Lebih lanjut Uly mengatakan jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 31.485 orang atau 53,36 persen dari total peserta UN sebanyak 58.606 orang. Sementara peserta yang dinyatakan lulus tahun sebelumnya, katanya, hanya mencapai 46,36 persen atau 27.209 orang peserta. Jumlah penyelenggara UN SMP/MTs pada tahun 2009 sebanyak 691 sekolah. Dari jumlah tersebut, terdapat 99 sekolah yang tingkat kelulusannya 100 % dan 10 sekolah yang tingkat kelulusannya 0% yaitu SMP Terbuka Amfoang Utara, SMP Trisakti, SMP Terbuka Fatuleu, SMP Swasta Ki Hadjar Dewantara Kupang, SMP Satu Atap Henga, SMP Terbuka Solor Barat, SMP Satu Atap Negeri 1 Bajawa Utara, SMP Satu Atap Oelamasi, SMP Demulaka (Ende) dan SMP Satu Atap Ketewel (Alor). Lima besar peringkat kelulusan SMP/MTs di NTT adalah : SMP Kristen Mercusuar Kupang (nilai rata-rata 34,11), SMP N 1 Rote Barat Daya (nilai rata-rata 33,18), Seminari Pius 12 Bisol (nilai rata-rata 32,53), SMP Santo Yohanes Mataloka (nilai rata-rata 32,09) dan SMP Sinar Pancasila Betum (nilai rata-rata 31,79). Meskipun data kelulusan sudah dipegang oleh Dinas Pendidikan di masing-masing kabupaten namun pengumuman kelulusan baru dilaksanakan esok (23 Juni 2009)../koko

Terkait rencana kedatangan Prabowo di Lamongan

Masyarakat setempat sudah mulai berbenah. Salah satu lokasi yang disiapkan untuk acara Prabowo, yakni gedung milik Korpri yang berkapasitas lebih dari 3.000 orang.

Menurut Saim, Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan, pihaknya menyiapkan kedatangan cawapres Prabowo seadanya. Karena, kata dia, tanpa kemewahan saja ribuan warga siap hadir dan ingin bertatap muka dengan Prabowo.

“Hari ini saja melalui SMS dan nelpon saya langsung, yang menyatakan siap hadir sudah ada 20 komunitas. Di antaranya dari kelompok AKD(asosiasi kepala desa), dua kelompok tani HSNI dan beberapa komunitas yang lain,” ungkap Saim.

Yang menarik, ada tukang becak bernama Kamdari, secara sukarela keliling Kota Lamongan sambil mengusung gambar Mega Prabowo. Sambil mengayuh becaknya, dia juga berteriak menginformasikan rencana kedatangan Prabowo ke Lamongan ke warga yang ada di sekitar jalan yang dilaluinya. (*)Andrian Rahayu

Prabowo Sapa Nelayan Pantura Jatim

SELAMA sehari penuh, Cawapres Prabowo Subianto bakal berkeliling dikabupaten yang mulai menjadi basis nasionalis, Lamongan dan Gresik pada Rabu (24/6) depan. Cawapres pendamping Capres Megawati Soekarnoputri itu akan menyapa semua elemen rakyat kecil di wilayah yang masuk kawasan pantura (pantai utara) tersebut.

Menurut Ketua Tim Kampanye Mega Prabowo Provinsi Jawa Timur, Ir Suhandoyo SP, acara Prabowo di Lamongan dan Gresik tersebut terkait rangkaian acara kampanye pasangan Mega Prabowo di Jawa Timur. “Selama sehari penuh, Pak Prabowo akan menyapa masyarakat sebagai wujud komitmen pasangan Mega Prabowo yang peduli wong cilik,” jelas Suhandoyo, Minggu (21/6).

Elemen masyarakat yang ditemui Prabowo di Gresik, di antaranya petani,buruh, nelayan dan elemen lain. Sebelum menyapa, melihat dari dekat dan mendengar aspirasi elemen masyarakat itu, Prabowo akan menyempatkan diri ziarah ke makam Sunan Giri.

Acara serupa juga digelar di Kabupaten Lamongan. Sambil makan siang bersama, Prabowo akan bertemu dengan kelompok tani, nelayan, perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat. Sore harinya, Prabowo direncanakan ziarah ke makam Dewi Andangsari (Ibu Mahapatih Gajah Mada) di Ngimbang, Lamongan.Andrian

Pemberdayaan Ekonomi Nasional, Program Utama Pasangan JK-Win

(Indo Berita Nusantara) PONTIANAK – Pemberdayaan ekonomi nasional menjadi program utama yang diusung pasangan JK-Win dalam menghadapi persaingan Pilpres 2009. Ketua Umum Tim Relawan Pelangi Nusantara Alwi Hamu, memaparkan hal tersebut dalam acara konsolidasi dan pembekalan pemenangan pasangan nusantara JK-Win, Capres-Cawapres, Periode 2009-2014, di Rumah Melayu Pontianak, Jumat (19/6). Hadir juga dalam acara tersebut Ketua DPD Partai Golkar Kalbar Zulfadhli, Ketua Harian DPD Partai Hanura Kalbar Eka Kawirayu, serta Ketua Tim Pemenangan Daerah JK-Win Kalbar Awang Sofyan Razali.

Staf ahli Wapres itu mengatakan selama ini ekonomi Indonesia dikuasai oleh asing, sumberdaya alam seperti pertambangan dan kelapa sawit juga dikuasain oleh asing. Seharusnya sumber daya tersebut harus betul-betul menjadi milik rakyat Indonesia.

Indonesia juga menganut ekonomi liberalisme yang mementingkan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan ekonomi, akibatnya sekitar 80% kredit usaha yang diberikan oleh hanya dinikmati oleh seratusan pengusaha-pengusaha besar dan ratusan ribu pengusaha kecil dan mengengah hanya mendapatkan 20% saja.

Program ekonomi JK-Win kedepan, pemerataan ekonomi lebih dipentingkan daripada pertumbuhan ekonomi karena disaat krisis pengusaha-pengusaha kecil inilah yang akan menolong perekonomian Indonesia. (Ryan)

KPUD KONAWE SELATAN MEMBUTUHKAN DANA 1,5 MILIAR UNTUK PILPRES

Berita-aktual, Kendari. Dalam keterangannya Saruddin Kurais (Sekretaris KPUD Konawe Selatan), mengatakan KPUD Konawe Selatan (Konsel) sejak pelaksanaan pemilu legislatif 2009 hingga mulai tahapan pelaksanaan pilpres 2009 belum mendapat sentuhan bantuan pemerintah kabupaten, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Konsel, dan pada saat penyerahan APBD perubahan di DPRD Konsel oleh Pemkab Konsel, KPUD Konsel mengajukan kebutuhan anggaran melalui APBD-Perubahan Konsel sekitar 1.5 milyar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan pilpres, termasuk jika pilpres dilaksanakan dua putaran, sekretariat mengajukan anggaran sekitar 1.5 milyar untuk kebutuhan sesuai estimasi KPU. Anggaran tersebut dipersiapkan untuk sharing dana KPUD Konsel yang ada dalam rangka antisipasi pilpres tahap ke dua. Besaran anggaran yang ada di KPUD Konsel saat ini hanya cukup, hingga pilpres putaran pertama, termasuk bantuan lain Pemkab dalam penyelenggaran, seperti pendistribusian, sosialisasi dan lainya, namun apabila terjadi putaran kedua, maka KPUD Konsel akan membutuhkan anggaran lagi. Sehingga kami mengajukan anggaran pada APBD-Perubahan. Saat ini pengelola keuangan KPUD Konsel sementara berada di Jakarta, dalam rangaka revisi anggaran KPU. Sedangkan Abdul Malik Silondae (anggota DPRD Konsel) mengatakan, bahwa pengajuan anggaran oleh KPUD Konsel merupakan hal yang wajar-wajar saja dalam rangka membantu penyelenggaraan pemilu atau pilpres, hingga untuk kebutuhan pemilihan Kepala Daerah tahun 2010 di Konawe Selatan. DPRD Konsel baru saja menerima APBD-Perubahan Pemkab, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPRD jika disitu sudah ada usulan KPU, DPRD akan melakukan pembahasan dan peninjauan.(komenk/di)

PULUHAN MAHASISWA ANTI KORUPSI-SULTRA MENDESAK PENYELESAIAN KASUS PELABUHAN EREKE

Berita-aktual, Kendari. Puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya Mahasiswa Anti Korupsi-Sultra (MAK-SULTRA) berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sultra, mendesak agar Kejati Sultra segera menyelesaikan kasus pekerjaan Pelabuhan Ereke Kab. Buton Utara yang melibatkan Darwin Kunu (Kepala Dinas Perhubungan Buton Utara) dan La Samba (Pimpinan Proyek), MAK-SULTRA menyatakan bahwa proses pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Indonesia, dimana proyek tersebut menghabiskan dana sekitar Rp 800.000.000,- dan dilakukan dengan proses swakelola dengan alasan bencana alam. Namun menurut pendapat masyarakat Buton Utara di Ereke tidak pernah terjadi bencana alam. Apalagi proyek tersebut tidak menginformasikan kapan dimulai, sampai akhir pekerjaan, berapa anggaran pekerjaan dan siapa yang mengerjakan sehingga merujuk pada KEPRES No.80 Tahun 2003 Tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintahan dalam ketentuan Swakelola, hal itu tidak dibenarkan, maka MAK-SULTRA menanyakan kepada pemerintah daerah kab. Buton Utara khususnya pengguna barang dan jasa dinas perhubungan, dasar hukum apa yang diambil pada pekerjaan pelabuhan Ereke tersebut.
MAK-SULTRA juga menyatakan dengan tegas agar Kejati Sultra mengevaluasi kinerja Kejari Raha yang dinilai tidak serius dalam menangani kasus ini. Juga diminta kepada Kejari Raha agar melakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan kepada saudara Darwin Kunu selaku pengguna barang dan jasa, dan saudara La Samba selaku pimpinan proyek pekerjaan pelabuhan Ereke.
Sementara itu Asisten Pengawasan Kejati Sultra S.Widodo dalam menanggapi para pengunjuk rasa mengatakan untuk sabar dan tidak anarkis dalam menyikapi kasus ini. Perkara ini sudah ditindak lanjuti dan kasus ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, dirinya meminta waktu untuk dapat mempelajari laporan dari Kejari Raha karena semua ini harus dijalankan sesuai dengan prosedur.(komenk/d)

UNJUK RASA MAHASISWA MENUNTUT PENYELESAIAN KASUS JAMBU METE

Berita-aktual, Kendari, Rabu (17/6). Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Sultra (AMPERA-HUKUM-SULTRA ) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sultra, menuntut diselesaikannya kasus yang terjadi di BULOG Sultra. Kasus ini berawal pada 3 tahun silam dimana telah ditemukannya penyelewengan dana komersial pembelian jambu mete yang melibatkan BULOG Divre Sultra dan PT. Mitra Tani Pusat Jakarta. Dan menurut hasil analis AMPERA-HUKUM-SULTRA, setidaknya sekitar Rp 3 Milyar kerugian yang dialami negara ini. Meskipun kasus ini sudah ditangani oleh pihak-pihak penegak hukum terkait 3 tahun yang silam, akan tetapi kasus ini tiba-tiba tenggelam dan hilang begitu saja seperti ditelan bumi. (komenk)

TIM MEGA-PRO AKAN DEKLARASIKAN ABG

Bengkulu , dukungan terhadap pasangan Capres dan Cawapres saat ini semakin intens dilakukan para simpatisan partai. Hal ini ditunjukkan dengan akan dideklarasikannya Aliansi Banteng Garuda (ABG) yang menyatakan akan mendukung pasangan Mega-Pro. M. Sis Rahman (Penggagas ABG) menyatakan, ABG akan diisi kaum muda yang menargetkan menjaring massa pemilih pemula dengan fokus kepda generasi muda. Menurutnya, ABG lahir karena dilatarbelakangi prediksi dari beberapa pengamat politik yang meyakini suara kaum muda akan masuk ke Prabowo. Figur prabowo yang menentang Neolib dan menjanjikan ekonomi kerakyatan sesuai dengan keinginan mayoritas generasi muda sehingga Mega-Pro akan meraih perolehan suara yang signifikan dalam Pilpres 2009. Sementara itu, Hariyanto (Aktivis Barisan Muda Oposisi/BMO) menyatakan, trend politik yang berkembang memungkinkan tim kampanye membentuk jaringan organ taktis bukan merupakan tolak ukur berhasilnya pasangan Capres dan Cawapres yang mereka dukung. Organ tersebut dibentuk hanya untuk membuat opini masyarakat agar Capres dan Cawapres yang mereka jagokan mendapat dukungan dari masyarakat. (bn, oddy)

PERTEMUAN SEGITIGA ANTARA PEMPROV BENGKULU, KEDUBES AUSTRALIA DAN PERWAKILAN IMIGRAN GELAP

Bengkulu (16/6), keinginan 46 imigran gelap Afganistan bertemu dengan Kedubes Australia akhirnya terpenuhi, namun demikian hasilnya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain 2 orang perwakilan dari Kedubes Australia, H. Agusrin M Najamudin (Gubernur Bengkulu) dan 4 orang perwakilan imigran serta sejumlah pihak terkait. Selesai rapat koordinasi Agusrin menyatakan, sampai saat ini Kedubes Australia hanya bisa menampung dan mendengarkan keinginan para imigran untuk memperoleh suaka dari Australia. Menurutnya, sangat sulit bagi para imigran mengungsi ke Australi, namun demikian Pemprov Bengkulu bersedian menampung sementara ke-46 imigran gelap tersebut. Pemprov Bengkulu akan berusaha untuk melayani mereka sesuai dengan kemampuan dan dengan alasan kemanusiaan. Sementara itu, salah seorang perwakilan imigran mengatakan, mereka memiliki 2 pilihan dalam menentukan nasibnya yaitu, bertahan di Afganistan dengan kemungkinan mati ditangan tentara Taliban dan keluar dari Afganistan. Menurutnya tujuan mereka adalah Pulau Chrismas yang dekat dengan pulau Enggano. (bn,oddy)

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI NTT RENDAH

Kupang-19 Juni 2009

“Permasalahan mendasar dari pemberdayaan perempuan adalah rendahnya partisipasi perempuan dan adanya diskriminasi terhadap perempuan “ Demikian diungkapkan Mesakh Lapuimakuni, S.Sos, Plt Kepala Biro Hukum Pemprov NTT, dalam acara pembekalan bagi anggota legislatif periode 2009-2014 dan lembaga masyarakat pemerhati politik pasca Pemilu Legislatif 2009 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT di Hotel Sasando Kupang. Lebih lanjut Mesakh mengatakan bahwa rendahnya partisipasi perempuan dan diskriminasi terhadap perempuan mengakibatkan akses perempuan terhadap pendidikan, ekonomi, politik dan kesehatan menjadi terbatas. Tidak heran jika kemudian perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal. Perlu diketahu bahwa jumlah perempuan dalam jabatan struktural pemerintahan dan legislatif di Provinsi NTT sangat minim. Dari sekitar 2400 kepala desa, jumlah kepala desa perempuan hanya 49 orang. Di legislatif, jumlah anggota legislatif yang terpilih untuk periode 2009-2014 di tingkat kabupaten (DPRD Kab) berjumlah 49, ditingkat provinsi (DPRD Provinsi) berjumlah 6 orang dan di DPR RI hanya 1 orang.

Dalam bagian akhir, mesakh mengatakan bahwa rendahnya partisipasi perempuan terutama dalam dunia politik merupakan gambaran dari dominasi patriarkhi yang kental. Untuk itu perlu perubahan pola pikir, nilai budaya dan menjunjung kehormatan perempuan agar partisipasi perempuan meningkat.anung