Zulkifli Hasan : PAN Bulat Dukung SBY Sebagai Capres

(Indo Berita Nusantara) PONTIANAK - PAN telah sejak dahulu mendukung pasangan SBY-Boediono, sejak penandatanganan kontrak koalisi PAN-Demokrat pada 16 mei 2009 lalu oleh ketua DPP PAN Sutrisno Bachir. Demikian dikatakan Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, saat memberikan sambutan dalam acara Deklarasi Pemenangan Pilpres SBY-Boediono Partai Amanat Nasional Kalbar 2009 di Balai Kartini, Pontianak Kamis (02/07). Hadir dalam acara tesebut Anggota DPR-RI terpilih dapil Sumatera III, Nasril Bahar, SE dan Ketua DPW Partai Amanat Nasional Kalbar H. Sukiman ,S.Pd, MM serta perwakilan dari mitra koalisi 24 parpol dukung SBY.

Zulkifli mengatakan hal tersebut secara langsung membuktikan bahwa PAN bulat dalam mendukung pasangan SBY-Boediono dalam pilpres 2009.

“bila ada capres lain yang mengatakan mendapat dukungan dari PAN, maka sudah pasti pasti mereka bukan berasal dari kader-kader PAN.” Ujarnya.

Dirinya menambahkan PAN melakukan koalisi dengan tiga tahap, pertama adalah koalisi pemenangan pilpres, koalisi parlemen dan koalisi pilkada. Untuk koalisi Pilpres, PAN telah melakukan deklarasi di 9 tempat antara lain Banjarmasin, Solo, DKI, Kepri, Makassar yang dihadiri oleh ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Amien Rais, selanjutnya setelah di 9 tempat tersebut deklarasi dilakukan di masing-masing propinsi.

“Kalbar berbeda dari propinsi-propinsi lainnya, karena propinsi ini adalah satu-satunya propinsi dengan tim kamda SBY-Boediono yang diketuai oleh kader PAN” Ujarnya.

Namun menurutnya Kemenangan SBY tidak bisa dicapai hanya dengan melakukan deklarasi saja, dengan usaha yang maksimal dari para kader dan pendukung PAN maka perolehan suara di atas 50% di kalbar dapat diraih, serta tidak menutup kemungkinan pilpres hanya akan berlangsung satu putaran saja.

Terakhir, Zulkifli meminta kepada kader dan pendukung PAN agar melakukan usaha maksimal untuk memenangkan SBY sebagai bentuk tanggung jawab PAN.

“Waktu tinggal menghitung hari, di waktu yang singkat ini PAN akan membuktikan bahwa sebagai partai pendukung, PAN adalah partai yang bertanggung jawab dengan keputusannya.”Alvin

Alumni Sunan Drajat Sosialisasikan Dukungan ke Mega Prabowo

1 Juli 2009, Pukul 19:00 WIB, Puguh Wardono (Ketua Media Center pemenangan Mega-Pro), mengatakan Pada 30 Juni 2009, KH Abdul Ghofur (Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat, Banjaranyar, Paciran, Lamongan), menyeru seluruh alumni memilih pasangan Capares-cawapres Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 8 Juli mendatang. Ajakan memilih pasangan nomer satu itu disampaikan KH Abdul Ghofur di depan sekitar 6.000 keluarga besar dan alumni Ponpes Sunan Drajat.

Himbauan Ponpes tersebut di tujukan untuk seluruh alumni dan keluarganya yang tersebar di pelosok Indonesia untuk memilih pasangan Mega Prabowo. Sosialisasikan kepada masyarakat luas tentang calon presiden yang kita dukung ini.

Acara pertemuan di lapangan Pondok Sunan Drajat ini dihadiri lebih dari 6.000 alumni dan keluarga besar ponpes. Selain dihadiri KH Abdul Ghofur, acara ini juga dihadiri Ketua Tim Kampanye Mega-Prabowo Kabupaten Lamongan, Saim SPd.

Kiai Ghofur mengungkapkan, potensi kemenangan Mega Prabowo di Kabupaten Lamongan cukup besar. Keluarga besar ponpes, akan mampu menyumbang suara signifikan untuk kemenangan tersebut. Pasalnya, melalui alumninya, dukungan ke Mega Prabowo ini akan menyebar di seluruh Kabupaten Lamongan. Apalagi, di antaranya para alumni sudah banyak yang menjadi pengasuh mushola di pedesaan.

Optimisme pasangan Mega Prabowo akan mendapatkan kemenangan di Lamongan juga diungkapkan Saim. Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan ini yakin, gerakan para alumni Ponpes Sunan Drajat bisa mempengaruhi warga sekitarnya untuk memilih pasangan Mega Prabowo. ANDRI

Tim Investigasi DPR RI Temukan Kesalahan DPT

1 Juli 2009, di Surabaya, Gayus Lumbun (Ketua Tim Investigasi Hak Angket DPR RI), terkait tim investigasi Hak Angket DPR RI kasus Daftar Pemilih tetap (DPT), Menemukan kesalahan yang berakibat munculnya sejumlah pemilih ganda, nomor induk kependudukan (NIK) ganda serta nama-nama pemilih yang sudah meninggal dunia. Fakta kesalahan in ditemukan saat tim melakukan investigasi di Surabaya.

Saat melakukan investigasi di Kelurahan Kedung Baruk, dan sejumlah PPK dan PPS di Surabaya, pihaknya menemukan kesalahan dalam proses pemindahan hard copy data kependudukan ke DPT yang dilakukan rekanan KPU. Akibat dari kesalahan tersebut, DPT dalam pileg lalu menjadi amburadul.

Dalam hal ini, pihaknya akan menyelidiki apakah kesalahan ini dilakukan karena sebuah kealpaan yang tanpa disengaja. Atau memang ada rencana terselubung untuk memenangkan partai tertentu.

Dari 10 tim yang di terjunkan, mereka masih menyelidiki masalah ini. Hasilnya memang sudah kami temukan indikasi kesalahan fatal tersebut . Kami ingin membuktikan apakah indikasi adanya kecurangan secara sistematis dalam kasus DPT ini benar adanya.

Tim investigas kasus DPT Pileg ini berada di Jawa Timur selama tiga hari, pada 30 Juni 2009 hingga 2 Juli 2009,selain Jatim, ada empat provinsi lainnya yang akan dikunjungi, yakni, Papua, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan mengatakan, selain Surabaya, sejumlah kota dan kabupaten di Jatim, juga akan menjadi sasaran tim investigasi. Di antaranya, Madiun, Ponorogo, dan Sampang. Alasan pemilihan daerah ini, karena saat pileg lalu, mengalami persoalan DPT yang sangat berat.

Selanjutnya, bila seluruh data berhasil dikumpulkan, tim investigasi akan melakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi itu, nantinya akan dijadikan dasar untuk pemanggilan sejumlah instansi yang terkait dengan penyelenggaraan Pileg. Tidak itu saja, hasil investigasi ini, juga akan dirilis ke masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota dewan ke masyarakat.

Tim investigasi sampai saat ini masih berada di Dinas Kependudukan Propinsi Jawa Timur, untuk pengecekan data kependudukan. Investigas dilanjutkan ke KPU Jawa Timur.
ANDRI

Kampanye Massa Mega Prabowo di Tambaksari Surabaya

Di Surabaya Baktiono (ketua panitia kampanye), tentang rencana dukungan kepada pasangan nomer satu tersebut di Gelora 10 Nopember, Tambaksari Surabaya Pada 2 Juli 2009
Simpatisan pendukung Capres-cawapres Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto akan mengelar Deklarasi pemantapan masa kampanye Pemilu Presiden bagi pasangan Mega Prabowo di wilayah Surabaya dan sekitarnya.
Menurut, massa pendukung pasangan Mega Prabowo yang akan menghadiri acara ini dari berbagai elemen. Di antaranya, dari unsur partai pendukung, relawan, buruh dan mahasiswa.
Elemen-elemen tersebut akan kembali menegaskan dukungan dan siap memenangkan Mega Prabowo saat pilpres 8 Juli. Seperti para mahasiswa atau buruh, mereka akan membacakan kontrak politik yang sudah ditandatangani pasangan Mega Prabowo.
Dari unsur mahasiswa misalnya, mereka akan membacakan kontrak politik yang sudah diteken pasangan Mega Prabowo, di Bandara Juanda beberapa waktu lalu. Kontrak politik itu berisi komitmen pasangan Mega Prabowo di bidang pendidikan, yang salah satunya soal pencabutan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang selama ini dianggap sebagai komersialisasi pendidikan/perguruan tinggi.
Sedang kalangan buruh yang diwakili perwakilan serikat pekerja, akan membacakan kontrak politik dengan Mega Prabowo yang akan mencabut sistem kontrak lepas (outsourcing).
Soal siapa tokoh pusat yang akan hadir di Gelora Tambaksari, Baktiono belum bisa memastikan. Puti, putri Guntur Soekarnoputra ada di Surabaya dan siap hadir di Tambaksari.
Saat ini undangan yang sudah disebar lebih dari 5.000 lembar. Dia berharap yang hadir di Gelora 10 Nopember lebih banyak dari undangan, karena kapasitas gelora tersebut lebih dari itu.
andri

DEMO KOMITE UNTUK DEMOKRASI KEADILAN DAN TRANSPARANSI ANGGARAN SULTRA

INDOBERITANUSANTARA,KENDARI, di kantor Kejaksaan Tinggi Sultra berlangsung aksi demo mahasiswa dengan mendesak Kejati Sultra segera menyelsaikanya kasus tindakan korupsi dana pos bantuan di Kab. Bombana,(01/07).
Penegakkan supremasi hukum di Sultra oleh semua lembaga penegak hukum masih dirasakan kurang produktif dalam menangani kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi Tenggara khusunya di Kab. Bombana yang melibatkan pejabat-pejabat pelayan masyarakat, misalnya Sekda Bombana Bapak Idrus Effendi Kube yang terkait kasus korupsi dana pos bantuan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan kemarin. Namun sampai sekarang penanganan kasus ini belum jelas.”mengatakan Nasruddin”.
Banyaknya kasus-kasus lainnya yang terjadi di Bombana yang merugikan Negara ratusan juta rupiah, namun sampai sekarang belum diselesaikan oleh pihak penegak hukum khususnya pihak Kejaksaan Tinggi Sultra. Hal ini sangat disayangkan dan terkesan sengaja dilarutkan hingga memunculkan kesan yang penug dengan sejuta Tanya.
KuDETA dalam pernyataan sikap “mendesak Kejati Sultra untuk bersikap tegas dan mengkoordinasikan hal ini terhadap Kejari Bau-Bau untuk segera menahan Sekda Kab. Bombana yang sudah ditetapkan sebagai tersangka”.
“ Mendesak Kejati Sultra untuk lebih transparan dalam penanganan indikasi kasus korupsi rumah jabatan Sekda Bombana dan Pengakutan aspal di Kabaena dan kasus-kasus lainnya yang sebelumnya kami laporkan untuk segera dituntaskan”.
Sementara menanggapi para pengunjuk rasa pihak Kejati mengatakan Muh. Amir “Sampai saat ini pimpinan kami tidak ada ditempat dan ada kegiatan-kegiatan lain dan tidak bisa bertemu dengan kalian, ada tiga poin yang saya sampaikan kepada kalian dan sehubungan dengan kasus ini dan saya tidak mau terjebak dengan kasus-kasus yang lain dan saya akan mau memegang kasus ini, “yang pertama adalah kasus penahanan Sekda Bombana, sebetulnya kasus ini sudah terlalu lama dan ini yang menangani adalah Kejari Bau-Bau, dengan demikian ada ketimpangan, ketika Kejati sudah menangani dan memberikan kepada kejati sepenuhnya. Walaupun dalam mengambil keputusan-keputusan dalam surat ini akan segera di expose di Kejati, kemudian bersama-sama nanti mengambil kesimpulan apa ini layak ditahan atau tidak dan masih membutuhkan berapa saksi untuk kasus Kejari Bau-Bau sehingga di Kejari Bau-Bau dalam pemeriksaan”, ”yang kedua tentang kasus Sekda Bombana itu yang menangani oleh penyidik Polda sehingga bukanlah wewenang kami memberikan pernyataan-pernyataan walaupun demikian kalau rumah jabatan Sekda Bombana telah sampai ke P21 itu juga dari hasil dan kita bawa ke pengusutan, jadi Kejati sampai saat ini belum terlibat didalamnya”, “dan yang ketiga dengan kasus pengangkutan aspal di Kabaena ini betul yang menangani adalah Kejati Sultra sehingga demikian saya harapkan saudara ikut kelapangan dalam menindak kasus pengangkutan aspal dan kami akan menyelesaikannya kasus ini”.
“Demikian dilaporkan para pengunjukrasa juga melakukan pembakaran ban bekas di Kantor Kejati dan terjadi dorong-dorongan dengan pihak aparat kepolisian”.(komenk)