SITUASI PELAKSANAAN PILPRES 2009 DI TPS 061 RT.09/05 KEL CIRACAS JAKARTA TIMUR

SITUASI PELAKSANAAN PILPRES 2009 DI TPS 061 RT.09/05 KEL CIRACAS JAKARTA TIMUR

PERMENKES RI No. 128 TAHUN 2004 HARGA MATI DI SULTRA

IndoBeritaNusantara-Kendari. Pernyataan tersebut merupakan tuntutan puluhan demonstran Aliansi Mahasiswa Kesehatan Penegak Supremasi Hukum Sultra saat berunjuk rasa di DPRD dan Kantor Dinas Kesehatan Sultra Kamis siang (09/07). La Ode Muhammad Miswar (KorLap) mengatakan aksinya ini adalah murni penegakkan supremasi hukum bidang kesehatan, dan tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur lainnya. Kami mengajak kepada mahasiswa dan masyarakat untuk ikut bergabung menyuarakan aspirasi kita, yang mana saat ini masih berlaku pola pikir lama bahwa kepala Puskesmas haruslah seorang dokter, padahal jelas-jelas Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan Peraturan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas yang mensyaratkan Kepala Puskesmas haruslah seorang Sarjana di Bidang Kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup Kesehatan Masyarakat. Namun sampai detik ini peraturan Menkes tersebut belum juga diterapkan di Provinsi Sultra. Kami ingin adanya transparansi dalam penyelenggaraan kesehatan di Sultra, mengapa banyak puskesmas di Sultra yang dipimpin oleh seorang dokter dan bukan Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM), seorang pemimpin puskesmas haruslah memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola pelayanan dan administrasi kesehatan. Oleh karena itu kami minta Kepala Dinas Kesehatan, DPRD serta Gubernur untuk segera menerapkan PERMENKES tersebut agar pengelolaan Puskesmas menjadi lebih profesional dan berjalan teratur sesuai dengan tujuan. dr. Razak (Kabag Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Sultra) saat ditemui mengatakan yang terpenting dalam pengangkatan seseorang menjadi Kepala Puskesmas tidaklah sembarangan, ada beberapa faktor yang menentukan diantaranya adalah faktor kemampuan, profesionalitas kerja serta disesuaikan dengan kondisi/situasi perkembangan zaman. Apakah dia seorang Sarjana Kedokteran atau Sarjana Kesehatan Masyarakat. (FandiK)

AKSI UNJUKRASA FP2L SULTRA

INDOBERITANUSANTARA, KENDARI di Kantor Dinas Perkebunan dan Holtikultura berlangsung aksi unjuk rasa oleh sekitar 20 orang mahasiswa yang mengatasnamakan diri Forum Peduli Perusahaan Lokal Sulawesi Tenggara (FP2L SUL-TRA), terkait kasus produksi dan mutu Kakao dalam perusahaan lokal di Sulawesi Tenggara,(09/07) Saban Rahim (Korlap) mengatakan :
“Pemerintah dalam rangka mencanangkan program peningkatan kesejahteraan rakyat dapat ditempuh di beberapa bidang berdasarkan sumber daya alam (SDA) atau potensi dalam dari sector agraris, maupun sector-sektor yang lain. Pemerintah telah bekerja dengan fulgar dalam memikirkan nasib rakyat namun terkadang terlupakan, entah kemudian karena apa, kenapa, siapa, ataupun dimana sehingga muncul suatu hal-hal dan sebagainya dapat menjadikan kaum yang tergolong masyarakat untuk berfikir, bertindak enggan untuk beraktifitas sesuai potensinya”. “Saban Rahim mengatakan’’.

Dari sector Perkebunan dan Holtikultura Pemerintah telah bekerja dengan multifungsi menjawab kesejahteraan rakyat, dengan program pemerintah Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao yang diperuntukan kepada kaum ploretarian petani lewat bantuan pengadaan bibit kakao Sometic embryogenesis (SE) dibeberapa Kabupaten seperti Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara dan Muna di Sultra. Disisi lain, ini juga dapat memberikan fungsi dalam upaya pemberdayaan bagi masyarakat (kaum perusahaan lokal sultra) namun tidak dapat di beri ruang sesuai dengan potensi di bidang program yang dimaksud karena pemerintah belum pro aktif dalam mengidentifikasi yang terjadi di lapangan.

Hal inilah yang mengundang Forum Peduli Perusahaan Lokal untuk dapat memberikan kondisi obyektif yang terjadi dilapisan masyarakat sesuai program pemerintah dalam hal Gerakan Nasional peningkatan Produksi dan Mutu Kakao sebesar Rp. 31.980.792.000,- dan dilihat dari panggu anggaran ini, maka percaya dalam penberdayaan perusahaan lokal di Sulawesi Tenggara tidak satupun perusahaan akan dapat terkafer untuk dapat berpartisipasi dalam program tersebut.

Oleh karena itu, kami dari FP2L menghimbau keadaan pemerintah Sultra dalam hal ini Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura untuk pro aktif dalam memikirkan pemberdayaan perusahaan lokal untuk dapat berpartisipasi dalam program tersebut.
(FP2L SUL-TRA) menyatakan sikap sbb :
Mendesak kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Sulawesi Tenggara untuk mengambil langkah dengan mengklasifikasi (mengelompokan) anggaran sesuai kebutuhan dalam pemberdayaan perusahaan lokal pada program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dalam bentuk pengadaan bibit kakao Somatic embryogenesis (SE) sebesar Rp. 31.980.792.000,-.

Mendesak kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Sulawesi Tenggara untuk mengefisienkan pelaksanaan program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dalam bentuk pengadaan bibit kakao Somatic Embriogenesis (SE) dengan anggaran sebesar Rp. 31.980.792.000,- sesuai dengan kebutuhan Kabupaten yang mendapatkan bantuan tersebut dengan lebih memfokuskan pembagian sub anggaran sesuai dengan kebutuhannya.

Mendesak kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Sulawesi Tenggara untuk memprioritaskan pemberdayaan perusahaan lokal di Sultra pada Program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dalam bentuk pengadaan bibit kakao Sometic Embriogenesis (SE) sebesar Rp. 31.980.792.000,-.

Mendesak kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Sulawesi Tenggara untuk secepatnya mengambil tindakan sesuai dengan tuntutan tersebut diatas, dalam batas waktu sampai tanggal 12 juli 2009, langkah dalam pemberdayaan perusahaan lokal pada program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dalam bentuk pengadaan bibit kakao Somatic Embriogenesis (SE) sebesar Rp. 31.980.792.000,-.

Ir. Haidir Nurdin, (Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura), yang menerima pengunjukrasa, mengatakan, “kasus ini terus terang saja fungsi ini akibat daripada pertahanan perkebunan rakyat, jadi ditekankan terhadap masalah ini dan ini bukan perkebunan nasional ini untuk kepentingan Negara, jadi kegiatan saudara-saudara hanya terhadap kegiatan perkara pidana kelembagaan, rehabilitasi dan desentifikasi yang mutu dari saudara-saudara adalah kenapa tidak diberdayakan kepada masyarakat dan kami dari daerah sudah berupayakan untuk bagaimana berdayakan, tetapi ini sudah tentu akurat yang keluar jadi ini akan tetap di berdayakan sesuai Kepres. Dan insyaallah 2009 saya akan berjuang dan ini anggaran bukan dari dinas pertanian semua adalah Departemen Keuangan dan dikuasai oleh departemen keuangan dan kita akan mendistribusikan bersama-sama dari rakyat dan untuk rakyat”.(comenk)

Beri bendera pesan ini Kesiapan KPU dan Panwasli Bangka Tengah

(berita tunda) Pangkalpinang, 9 Juli 2009, Koba. Ikram, Anggota KPU Kab. Bateng (Bangka Tengah; red) Div. Logistik, KPU Kab. Bangka Tengah mengatakan bahwa, pada hari Senin lalu logistik keperluan Pilpres telah di distribusikan kepada seluruh desa di wilayah Bateng dan akan akan segera di distribusikan kepada seluruh TPS. Penistribusian tersebut berjalan dengan lancar dan aman. Pada setiap pengiriman logistik, KPU juga dibantu oleh kepolisian dengan dua personil kepolisian Polres Bateng yang ikut mengawal proses distribusi logistik Pilpres 2009, termasuk juga dalam hal pengamanan Pilres 2009. Wilayah terjauh yang di miliki Kabupaten Bateng adalah Kecamatan Sungai Selan, yaitu pulau Nangka dan Pangkal Raya. Untuk kedua tempat tersebut KPU Bateng harus menyewa perahu milik warga agar pada subuh tanggal 8 Juli 2009 seluruh logistik keperluan Pilpres 2009 telah tiba di dua tempat tersebut. KPU Bateng juga tidak mengalami masalah dalam hal rekapitulsi jumlah DPT. Rencananya hari ini KPU Bateng akan melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan TPS di seluruh wilayah Bateng dan akan dilaksanakan oleh Tim Monitor yang setiap Timnya terdiri dari tiga orang Anggota KPU Bateng. Walaupun belum seluruh wilayah Bateng mendapat aliran listrik dari PLN tetapi hal tersebut tidak menjadi kendala dalam melaksanakan Pilpres 2009 karena diperkirakan proses pemungutan dan perhitungan suara Pilpres 2009 berlangsung hingga sore hari. Sehingga tidak terlalu memerlukan penerangan lampu listrik. Sampai dengan saat ini KPU Bateng tidak memiliki kendala dalam persiapan pelaksanaan Pilpres 2009. Sementara ditempat terpisah, M. Yusuf Ketua Panwaslu Bateng mengatakan bahwa, dalam rangka persiapan menghadapi Pilres 2009, Panwaslu Bateng hari ini mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Pilpres 2009 terhadap seluruh PPL dan Pengawas Kecamatan di wilayah Bateng. Bimtek yang dimaksud salah satunya berupa sosialisasi mengenai ketentuan baru yang memperbolehkan setiap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk dapat memberikan suaranya pada Pilpres 2009, dengan syarat menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) serta memilih di wilayah yang sesuai dengan tempat tinggal yang tertera pada KTP. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pelaksanaan Pilpres 2009 antara Panwas dengan KPU, maka seluruh PPL di wilayah Bateng juga diberikan sosialisasi mengenai peraturan KPU. Mengenai pelanggaran pemasangan atribut kampanye di Bandara Depati Amir, pada awalnya Panwaslu Bateng mendapat kusulitan untuk menentukan Tim Kampanye yang melakukan pemasangan atribut kampanye tersebut, apakah Tim Kampanye Bateng atau Tim Kampanye Kota Pangkalpinang karena lokasi bandara juga dekat dengan Kota Pangkalpinang. Ternyata diketahui bahwa yang melakukan pemasangan atribut kampanye adalah Tim Kampanye tingkat Provinsi dan Panwaslu Bateng telah memberikan teguran kepada Tim Kampanye Provinsi masing-masing pasangan Capres dan Cawapres peserta Pilpres 2009. Panwaslu Bateng juga telah siap menghadapi Pilpres 2009. Selain itu Panwaslu Bateng berserta PPL di setiap desa akan melakukan pengawasan 24 jam penuh terhadap kemungkinan terjadinya serangan fajar pada saat akan dilakukannya pemungutan suara Pilpres 2009. PPL yang jumlahnya hanya satu orang di setiap desa sangat memerlukan bantuan dari masyarakat sekitar, sehingga diharapkan jika masyarakat menemukan pelanggaran pada Pilpres 2009 dapat segera melaporkan hal tersebut kepada PPL di wilayahnya. Panwaslu Bateng sampai dengan saat ini belum menemukan kendala dalam pengawasan Pilres 2009. Hal tersebut dikarenakan peserta Pilres 2009 hanya tiga calon, berbeda dengan Pileg 2009 dan sampai dengan saat ini Panwaslu Bateng hanya menemukan pelanggaran administratif mengenai pemasangan atribut kampanye yang dilakukan peserta Pilpres 2009. Hal tersebut terjadi karena pemasangan atribut kampanye bukan dilakukan oleh Tim kampanye masing-masing pasangan calon, peserta Pilpres 2009 melainkan oleh orang-orang yang sengaja dibayar Tim Kampanye peserta Pilpres 2009 untuk memasang atribut kampanye dan mereka tidak mengerti mengenai aturan pemasangan atribut kampanye yang benar. (sujana)