Beri bendera pesan ini Kesiapan KPU dan Panwasli Bangka Tengah

(berita tunda) Pangkalpinang, 9 Juli 2009, Koba. Ikram, Anggota KPU Kab. Bateng (Bangka Tengah; red) Div. Logistik, KPU Kab. Bangka Tengah mengatakan bahwa, pada hari Senin lalu logistik keperluan Pilpres telah di distribusikan kepada seluruh desa di wilayah Bateng dan akan akan segera di distribusikan kepada seluruh TPS. Penistribusian tersebut berjalan dengan lancar dan aman. Pada setiap pengiriman logistik, KPU juga dibantu oleh kepolisian dengan dua personil kepolisian Polres Bateng yang ikut mengawal proses distribusi logistik Pilpres 2009, termasuk juga dalam hal pengamanan Pilres 2009. Wilayah terjauh yang di miliki Kabupaten Bateng adalah Kecamatan Sungai Selan, yaitu pulau Nangka dan Pangkal Raya. Untuk kedua tempat tersebut KPU Bateng harus menyewa perahu milik warga agar pada subuh tanggal 8 Juli 2009 seluruh logistik keperluan Pilpres 2009 telah tiba di dua tempat tersebut. KPU Bateng juga tidak mengalami masalah dalam hal rekapitulsi jumlah DPT. Rencananya hari ini KPU Bateng akan melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan TPS di seluruh wilayah Bateng dan akan dilaksanakan oleh Tim Monitor yang setiap Timnya terdiri dari tiga orang Anggota KPU Bateng. Walaupun belum seluruh wilayah Bateng mendapat aliran listrik dari PLN tetapi hal tersebut tidak menjadi kendala dalam melaksanakan Pilpres 2009 karena diperkirakan proses pemungutan dan perhitungan suara Pilpres 2009 berlangsung hingga sore hari. Sehingga tidak terlalu memerlukan penerangan lampu listrik. Sampai dengan saat ini KPU Bateng tidak memiliki kendala dalam persiapan pelaksanaan Pilpres 2009. Sementara ditempat terpisah, M. Yusuf Ketua Panwaslu Bateng mengatakan bahwa, dalam rangka persiapan menghadapi Pilres 2009, Panwaslu Bateng hari ini mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Pilpres 2009 terhadap seluruh PPL dan Pengawas Kecamatan di wilayah Bateng. Bimtek yang dimaksud salah satunya berupa sosialisasi mengenai ketentuan baru yang memperbolehkan setiap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk dapat memberikan suaranya pada Pilpres 2009, dengan syarat menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) serta memilih di wilayah yang sesuai dengan tempat tinggal yang tertera pada KTP. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pelaksanaan Pilpres 2009 antara Panwas dengan KPU, maka seluruh PPL di wilayah Bateng juga diberikan sosialisasi mengenai peraturan KPU. Mengenai pelanggaran pemasangan atribut kampanye di Bandara Depati Amir, pada awalnya Panwaslu Bateng mendapat kusulitan untuk menentukan Tim Kampanye yang melakukan pemasangan atribut kampanye tersebut, apakah Tim Kampanye Bateng atau Tim Kampanye Kota Pangkalpinang karena lokasi bandara juga dekat dengan Kota Pangkalpinang. Ternyata diketahui bahwa yang melakukan pemasangan atribut kampanye adalah Tim Kampanye tingkat Provinsi dan Panwaslu Bateng telah memberikan teguran kepada Tim Kampanye Provinsi masing-masing pasangan Capres dan Cawapres peserta Pilpres 2009. Panwaslu Bateng juga telah siap menghadapi Pilpres 2009. Selain itu Panwaslu Bateng berserta PPL di setiap desa akan melakukan pengawasan 24 jam penuh terhadap kemungkinan terjadinya serangan fajar pada saat akan dilakukannya pemungutan suara Pilpres 2009. PPL yang jumlahnya hanya satu orang di setiap desa sangat memerlukan bantuan dari masyarakat sekitar, sehingga diharapkan jika masyarakat menemukan pelanggaran pada Pilpres 2009 dapat segera melaporkan hal tersebut kepada PPL di wilayahnya. Panwaslu Bateng sampai dengan saat ini belum menemukan kendala dalam pengawasan Pilres 2009. Hal tersebut dikarenakan peserta Pilres 2009 hanya tiga calon, berbeda dengan Pileg 2009 dan sampai dengan saat ini Panwaslu Bateng hanya menemukan pelanggaran administratif mengenai pemasangan atribut kampanye yang dilakukan peserta Pilpres 2009. Hal tersebut terjadi karena pemasangan atribut kampanye bukan dilakukan oleh Tim kampanye masing-masing pasangan calon, peserta Pilpres 2009 melainkan oleh orang-orang yang sengaja dibayar Tim Kampanye peserta Pilpres 2009 untuk memasang atribut kampanye dan mereka tidak mengerti mengenai aturan pemasangan atribut kampanye yang benar. (sujana)