Wakil Rakyat atau Wakil Keluarga

Palembang - Dari hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara sementara tingkat nasional, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014, akan didominasi oleh wakil rakyat yang memiliki hubungan keluarga dengan elit partai politik dan pejabat daerah.
Penghitungan hasil rekapitulasi di Sumatera Selatan menunjukkan sejumlah calon anggota DPR maupun DPD yang mungkin terpilih memiliki hubungan keluarga dengan pejabat di Sumatera Selatan. Mereka antara lain H. Dodi Reza Alex Noerdin dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel I, yang adalah putra Gubernur Sumatera Selatan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan Ir. H. Alex Noerdin, SH, dan Hj. Percha Leanpuri, B.Bus (Caleg DPD RI dari Sumsel), yang adalah putri sulung Bupati OKU Timur H. Herman Deru, SH.
Ada pula kerabat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dipastikan menjadi wakil rakyat. Caleg yang diprediksi terpilih itu adalah Hartanto Edhie Wibowo (Demokrat, Banten III) yang adalah adik ipar SBY dan putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat, Jawa Timur VII). Dari keluarga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, caleg yang diprediksi terpilih adalah putrinya, Puan Maharani (Jawa Tengah V), dan adik ipar, Nazaruddin Kiemas (Sumatera Selatan I).
Pengamat Politik dari Universitas Sriwijaya, DR. Ardiyan Saptawan, MSi, mengatakan pada dasarnya setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, juga memberikan peluang bagi partai politik peserta pemilu untuk mengajukan bakal calon anggota legislatifnya. Dengan banyaknya calon anggota legislatif yang dipilih karena publikasi (bukan karena prestasi) pada pemilu legislatif yang lalu, memperlihatkan telah terjadinya dekadensi moral bangsa Indonesia. Untuk kedepan, dalam rangka meningkatkan bobot demokrasi, proses seleksi dan verifikasi bakal calon anggota legislatif oleh masing-masing parpol peserta pemilu, harus dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas bakal calon anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi legislatifnya. (adji)

PERAN AKTIF MAHASISWA SEMARANG SUKSESKAN PILPRES 2009

Semarang, 7 Mei 2009. Peran aktif mahasiswa dalam menyukseskan Pilpres 2009 ditunjukkan dengan mendirikan Posko Mutasi Pemilih. Posko ini didirikan di kampus Universitas Diponegoro dan dibuka sampai tanggal 8 Mei 2009. Ari Adi Sasmita, Ketua Senat, saat ditemui mengatakan diadakannya posko ini sebagai fasilitasi mahasiswa sehingga mereka tidak kehilangan hak pilihnya. Di kampus Undip Tembalang sampai hari ini terdaftar sekitar 200 orang belum termasuk Kampus Undip Peleburan dan kemungkinan masih akan bertambah lagi. Sementara itu di Kampus Universitas Negeri Semarang juga mendirikan posko serupa yang diberi nama Benteng Gerakan Suksesi Pemilu (TUGU 2009). Hanityo Kusumo, Menlu BEM UNNES mengatakan bahwa posko ini sebagai wujud advokasi kepada para mahasiswa untuk pemindahan tempat hak pilih. Berpengalaman dari Pileg kemarin banyak mahasiswa yang golput administrasi karena bertepatan dengan jadwal ujian sehingga mahasiswa tidak sempat pulang untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, BEM mengadakan audiensi dengan KPU untuk mengatasi masalah jadwal Pilpres yang bersamaan dengan jadwal ujian akhir semester. Hasilnya adalah mahasiswa cukup mengcopy KTP saja dan mengisi surat pernyataan bahwa bersedia menghapus daftar pemilih ditempat asal dengan bagaimanapun caranya. Dengan mudahnya syarat mutasi maka antusiasme mahasiswa juga meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pendaftar yang cukup tinggi, sampai hari ini 300 orang dan masih bisa bertambah lagi. Posko ini juga menerima mutasi dari para perantau yang tinggal di sekitar kampus. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 9 Mei 2009. (Dayat-SMG)

PARTISIPASI MASYARAKAT DIBUTUHKAN DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DPS PILPRES

Usaha yang dilakukan KPU Jawa Tengah dalam mensukseskan Pemilu 2009 ini terus dilakukan. Permasalahan DPT yang pada Pilegs 2009 banyak dikeluhkan oleh masyarakat, tidak luput dari perhatian dari KPU dalam melakukan perbaikan.
Anggota KPU Jawa Tengah Andreas Pandiangan saat ditemui wartawan di Kantornya (6/5), mengatakan bahwa saat ini KPU Jateng sudah menerjunkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan pendataan ulang DPS Pilpres.
Pemutakhiran DPS Pilpres yang akan dilakukan sampai tanggal 10 Mei akan dimumkan di kantor Kecamatan / Kelurahan pada tanggal 11 Mei. Dan apabila ada masyarakat yang namanya tidak terdafat dalam DPS, KPU memberikan waktu kepada masyarakat hingga tanggal 17 Mei untuk memperbaiki.
Oleh karena itu demi kelancaran pemutakhiran DPS Pilpres tersebut, Ia mengaharapkan partisipasi dan peran aktif dari masyarakat untuk mendatangi kantor Kecamatan / Kelurahan untuk melakukan pengecekan apakah nama nya tercantum dalam DPS atau tidak. Dengan partisipasi dan peran aktif dari masyarakat diharapkan pemutakhiran DPS Pilpres ini dapat berjalan lancar, dan Pilpres yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 mendatang dapat terlaksana dengan baik.(BAL)

PPP Sumsel mendukung sepenuhnya hasil keputusan DPP PPP

Palembang, DPW PPP Sumatra Selatan akan memberikan dukungan sepenuhnya hasil keputusan kemana arah koalisi yang akan dilakukan PPP hal ini dijelaskan oleh Kepala Sekertariat DPW PPP Sumsel Kgs An Ganevo di kantor DPW PPP Sumsel (05/05) kemarin, mengatakan: "DPW PPP Sumatra Selatan belum mengetahui pasti kemana PPP akan melakukan koalisi walaupun dari hasil Rakernas kemarin sudah ada gambaran ke mana arah koalisi tetapi sampai sekarang kepastian berkoalisi dengan partai mana belum diputuskan". Menurutnya keputusan berkoalisi dengan partai mana tidak menjadi masalah tapi harapannya membawa kebaqikan bagi bangsa negara, khususnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Ditegaskan juga olehnya" DPW PPP Sumsel akan mendukung sepenuhnya hasil dari Keputusan DPP PPP". (Nunu)