Yogyakarta (19/07), Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY mengadakan Penyerahan Bantuan Sosial Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan kepada beberapa Keluarga Kelompok Tani (Gapoktan) di masing-masing kabupaten yang ada di Provinsi DIY. Gapoktan merupakan wadah yang diharapkan mampu mengupayakan peningkatan akses pangan masyarakat untuk mendekatkan, memobilisasi, memanfaatkan dan mengelola potensi dan asset setempat (meliputi: sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumberdaya fisik, teknologi, serta sumber daya social) dan efisiensi distribusi pasokan dari luar untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat. Dilaporkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY bahwa berdasarkan data tahun 2008, masih terdapat 137 desa rawan pangan yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo dan Sleman. Lebih lanjut di jelaskan di beberapa wilayah di Provinsi DIY masih mengalami kesenjangan antara ketersediaan pangan dengan akses pangan bagi setiap rumah tangga dengan indikator kemiskinan, kekurangan kalori, energi dan protein, serta terdapatnya status gizi anak yang masih rendah, angka kematian bayi serta gangguan pertumbuhan anak yang ini mengindikasikan belum tercukupinya kebutuhan gizi di tingkat individu jiwa rumah tangga secara merata, sehingga menurut KGPAA Paku Alam IX Wakil Gubernur DIY dalam sambutannya, momentum Penyerahan Bantuan Sosial Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan seperti ini mempunyai makna yang strategis dalam rangka mendorong peran aktif masyarakat khususnya dalam pembangunan ketahanan pangan karena banyak pendapat yang mengatakan masyarakat di pedesaan selalu di jadikan obyek pembangunan, dan SDM masyarakat masih rendah sehingga pola pikirnya belum maju. Berlangsung di Gedung Praimosono, Kepatihan, Yogyakarta, Paku Alam IX mengatakan bahwa fasilitasi kelembagaan akses pangan ini dilakukan karena Gapoktan diharapkan akan mempunyai status hukum yang jelas sehingga memiliki daya tawar yang lebih tinggi dan secara resmi diakui sebagai suatu kelompok usaha dan merupakan tonggak gerakan aksi bersama yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, BUMN, LSM, dan masyarakat dalam membangun kemandirian pangan (TJC/20132)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar