Beri bendera pesan ini Ketidak puasan DPD PDIP Jawa Timur terhadap KPU Provinsi Jatim

Pada 18 Juni 2009, Pukul 08:00 WIB di Kantor DPD PDIP Jawa Timur Surabaya H Sirmadji Tj (Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur), menangapi ketidak transparan KPU Provinsi Jatim terhadap permintaan DPD PDIP Jawa Timur dengan tidak memberikan soft copy DPT, mengatakan antara lain :
1. Dalam hal ini, KOMISI Pemilihan Umum (KPU) belum memosisikan diri sebagai lembaga
penyelenggara pemilu yang jujur, adil, demokratis dan tidak memihak. KPU Jawa Timur
masih ngotot tidak memberikan salinan (soft copy) daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu
Presiden (Pilpres) yang diminta Tim Kampanye Provinsi Jawa Timur Pasangan
Mega-Prabowo.

2. Alasan yang diberikan pun sangat klasik dan kelewat naif, yakni belum ada petunjuk dari
pusat. DPD PDIP mengantisipasi terjadinya kecurangan oleh oknum tertentu yang terjadi
pada Pemilu Legislatif 2009, atau mungkin malah lebih buruk.

3. Yang tidak masuk akal lagi KPU akan memberikan salinan DPT ituhanya kepada para saksi
yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) saat pilpres nanti. Kalau itu yang terjadi
tim pemenangan capres-cawapres tidak bisa mencermati permasalahan DPT jika terjadi
kecurangan.

4. Sikap KPU inilah yang menimbulkan dugaan, pelaksanaan pilpres 2009, nantinya tidak lebih
baik ketimbang pileg 2009. Yakni pelaksanaannya sangat amburadul sehingga banyak pihak
baik di dalam maupun negara luar men-cap pemilu 2009, di Indonesia kali ini paling buruk
sepanjang sejarah pesta demokrasi.

5. Dengan tidak transparannya KPU Jatim, DPD PDIP menilai ada udang di balik batu kalau
KPU tidak mau memberikan salinan DPT, amburadulnya DPT Pileg yang mengimbas pada
parpol seperti PDI Perjuangan dan menguntungkan partai pemerintah, partainya
pemerintah yang terlihat hanya adem ayem ternyata dapat suara luar biasa dan menjadi
pemenang.

6. Sementara itu, persoalan IT dalam proses tabulasi nasional di Hotel Borobudur pasca proses
pemilihan, Tabulasi, yang dihentikan sebelum semua suara masuk Tabulasi nasional yang
berbasis tempat pemungutan suara (TPS), dihentikan ketika ada yang mencoba
mengungkap adanya ketidakberesan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu, Tim
Kampanye Mega-Prabowo Jatim akan memperkuat saksi di tingkat TPS sampai PPK.
Tujuannya, untuk mengawal dan mengamankan suara yang diperoleh pasangan Mega
Pabowo.
(ryan)