RSOB SIAPKAN RUANG ISOLASI

Pemerintah kota batam telah menyiapkan rumah sakit otorita batam (RSOB) sebagai rumah sakit rujukan, bila ada korban flu babi


Walikota Batam Ahmad Dahlan mengatakan RSOB akan menyiapkan ruangan isolasi untuk penanggulangan jika nantinya ditemukan penderita yang terjangkit virus swine influenza itu, “ usaha kearah sana tetap ada membuat ruang isolasi)” kata Dahlan,
Dahlan juga mengingatkan warga agar tidak terlalu risau atas merebaknya virus hewan H1N1 itu, Namun ia tetap meminta warga selalu waspada, Dahlan menyakinkan jika pemerintah saat ini telah mengambil berbagai upaya antisipasi menangkal penyebaran virus mematikan ini.
Sementara ketua ikatan dokter Indonesia wilayah provinsi kepri T. afrizal Dachlan mengatakan, masyarakat tidak perlu resah menyikapi virus swine flu atau flu babi, sebab virus influenza tipe A versi H1N1 yang menyerang babi itu umumnya tidak tahan di daerah tropis. Tetapi masyarakat harus tetap waspada terutama terhadap orang-orang dari daerah pandemic (terserang) penyakir ini. Virus flu babi ini sama dengan variasi virus dari H5N1 sampai H1N1 memang flu babi bisa menyebabkan kematian dengan gejala-gejala orang yang tertular flu ini : demam dengan suhu badan tinggi secara tiba tiba, batuk, nyeri otot, rasa sakit tenggorokan, kadang-kadang muntahdan diare, jika dibandingkan dengan flu burung jauh lebih berbahaya flu burung, tingkat kematian flu burung 80 % sedangkan flu babi tingkat kematiannya 6%. (Sko)

AKSI UNJUK RASA DI PEMKOT BANDAR LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG : telah berlangsung aksi unjuk rasa di Pemkot Bandar Lampung oleh Gabungan LSM Anti Korupsi (Galak), massa aksi merupakan para aktivis Galak dan para simpatisan LSM. Galak merupakan gabungan dari beberapa LSM anti korupsi antara lain LPD (Lembaga Peduli Daerah), SIMPUL, LACAK (Lembaga Cegah Korupsi) dan LPK (Lembaga Pemberantas Korupsi). Aksi massa ini mendapat kawalan ketat dari sekitar 1 Pleton Polri Samapta. Aksi yang mengusung tema “SUBURNYA KORUPTOR DILEMBAGA PEMERINTAH” dipimpin oleh Indra salah satu aktivis dari LSM LPK.

Saat ditemui disela-sela aksi indra mengetakan bahwa “kepemimpinan Edi Sutrisno (Walikota Bandar Lampung)dan Kherlani (Wakil Walikota Bandar Lampung) menjadi evaluasi kita semua, dari loyalitas, profesionalisme, maupun kuantitas sistem sektoral pemerintah kota dalam menciptakan pemerintah kota yang bersih dari korupsi dan produktif, Namun saat Galak turun kejalan, banyak persoalan yang nantinya akan menimbulkan masalah yang dapat menghambat laju pemerintahan. Masalah-masalah seperti pengadaan kapal cepat dan kapal kayu tahun 2007 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung senilai kurang lebih 1,2 Milyar. Teryata baik kapal cepat maupun kapal kayu yang didatangkan tidak lebik baik dari pada kapal bekas. Masalah kedua adalah masalah ditetapkannya PPP Lempasing kembali menjadi lahan milik Pemkot Bandar Lampung yang menjadi bagian dari lahan PAD Kota Bandar Lampung. Dilihat dari arah kerja sesuai bidangnya maka PPP Lempasing merupakan bagian dari lahan khusus yang digarap olah Dinas Kelautan dan Perikanan. Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan mengajukan anggaran sebesar ratusan juta rupiah untuk pembangunan PPP Lempasing, padahal pada saat Galak turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan PPP Lempasing, Galak menemukan bahwa PPP Lempasing masih bagus (tidak membutuhkan lagi perbaikan) disini Galak menilai program Dinas Kelautan dan Perikanan tidak terarah.

Adapun tuntutan dari aksi tersebut adalah :
a. Meminta Bapak Walikota Bandar Lampung untuk segera mengevaluasi kinerja jajaran pejabat dan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.
b. Meminta Bapak Walikota Bandar Lampung segera mencopot jabatan Bapak Maryono selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan saat ini.
c. Meminta KAJARI Bandar Lampung untuk segera menagkap pelaku yang telah ditetapkan oleh Kejari terkait pengadaan kapal cepat dan kapal kayu tahun 2007 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung senilai kurang lebih 1,2 Milyar yang bermasalah, dan segera mnegusut dan memeriksa perealisasian angaran baik APBD atau APBN di Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2007-2009 yang diduga sarat dengan dugaan korupsi.

Massa aksi membubarkan diri dengan tertib setelah usai menggelar aksinya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Namun peserta aksi berjanji akan melakukan aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutannya tidak dilaksanakan oleh Pemkot dan Kejari Bandar Lampung.

Sumber: aj&why

SIMAKRAMA WATILAN

Di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Jln. Kusuma Atmaja No. 3, Renon, Denpasar, (25/42009), sekitar pkl. 09.00-14.30 Wita berlangsung Acara Simakrama Gubernur Bali Made Mangku Pastika dengan Tokoh Masyarakat Bali, dihadiri sekitar 200 orang serta anggota Muspida, perwakilan tokoh masyarakat, aktivis kampus dan keagamaan. Selanjutnya dapat diberitakan sebagai berikut:
1. Dalam dialognya, Made Mangku Pastika mengatakan bahwa:
a. Banyak berita yang ditulis oleh wartawan seringkali bersifat provokatif, dan menilai kerapkali membuat berita yang membohongi publik, serta masih adanya kebijakan media yang menjual berita sehingga dengan mudah orang yang berduit bisa nampang dikoran.
b. Tanggapan mengenai isu yang saat ini beredar dibacakan oleh Gede Mangku Pastika, antara lain:
1) Isu mengenai pemerintah memberikan toleransi 3 tahun terhadap bangunan yang dianggap melanggar, dan bagaimana sanksinya setelah waktu tersebut terlewati.
Tanggapan:
Isu tersebut tidak benar, karena didalam draft pasal 185 Raperda RTRWP Bali menyebutkan:
a) Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua pemanfataan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus segera disesuaikan dengan rencana tata ruang harus segera disesuaikan dengan tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan daerah ini.
b) Penyesuaian pemanfaatan ruang yang diperoleh secara sah diberi masa trasisi paling lama 3 (tiga) tahun.
2) Isu mengenai adanya peluang kompromi melalui musyawarah dan mufakat yang ditawarkan dalam penyelesaian pelanggaran/ sengketa.


Tanggapan:
Perlu dipahami, bahwa pelanggaran tersebut berbeda dengan sengketa. Pelanggaran merupakan domain hukum publik, sedangkan merupakan ranah dari hukum privat.
Terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi pidana kepada pelanggarnya, sedangkan sengketa penataan ruang diselesaikan oleh para pihak, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dapat diteruskan melalui proses peradilan.
3) Isu mengenai pemerintah diharapkan menyetop alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi.
Tanggapan:
Isu tersebut tidak benar, sesuai dengan Pasal 65 ayat (3) draft Raperda RTRWP Bali berbunyi: ”Perubahan fungsi hutan produksi menjadi hutan lindung dilakukan dengan reskoring dan diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Kehutanan untuk ditetapkan sebagai hutan lindung.
4) Isu mengenai Filosifi Tri Hita karana harus tetap diimplementasikan secara sinergis dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan antara kebutuhan ekonomi dan lingkungan, menjaga kesucian air seperti danau, sungai dan pantai.
Tanggapan:
Raperda RTRWP sebagai impelmentasi untuk menjaga/melindungi kawasan konservasi sekaligus sebagai kawasan suci seperti gunung dan perbukitan, danau, campuhan, pantai, perairan laut dan pesisir serta kawasan disekitar mata air telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) dan sebagai wujud implementasi tidak hanya Tri Hita Karana namun juga termasuk Sad Kertih.
5) Isu mengenai anggota DPRD sekarang tidak boleh mengambil keputusan tergesa-gesa dalam pembahasan Raperda RTRWP, sehingga tidak terkesan hasilnya sebagai ”pesan investor.”
Tanggapan:
RTRWP Bali memiliki sifat konperhensif, multidimensial, multi kepentingan dan multisektor karena merupakan hasil kesepakatan yang didasari pertimbangan teknis planologis dan kebijakan publik, sehingga proses pembahasan Raperda RTRWP memang tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa agar hasilnya mampu melestarikan Bali secara holistik sesuai dengan titah leluhur, dengan memperhatikan masukan dan pendapat seluruh masyarakat yang mempunyai komitmen untuk menjaga Bali. Untuk menghindari kesan tergesa-gesanya dalam pembahasan, DPRD Prov. Bali telah melakukan reschedule pembahasan RTRWP.
6) Isu mengenai Bhisama tidak lagi dijadikan acuan dalam penetapan kawasan tempat suci seperti jarak apengambuhan, apenimpug, dan apaneleng tidak berlaku lagi. Penyempitan makna Bhisama kawasan tempat suci karena harus menyesuaikan dengan Desa Pakraman.

Tanggapan:
Bhisama telah dijadikan groundnorm dan sekaligus diimplementasikan dalam batang tubuh RTRWP. Hal tersebut telah termuat dalam Pasal 48 ayat (3), Pasal 54 dan Pasal 55. Dalam Raperda RTRWP tidak ada mengatur bahwa penerapan Bhisama menyesuaikan dengan Desa Pakraman.
7) Isu mengenai Penentuan besaran masing-masing zona radius kesucian berdasarkan nilai historis dan spiritual, dan bentuk radius tidak mutlak berbentuk lingkaran tetapi berbeda untuk masing-masing tempat suci berdasarkan batas fisik, bentang alam seperti sungai, lembah, bukit atau batas fisik buatan sehingga memberi peluang kepada investor untuk merambah kawasan suci, serta tidak lagi mengadopsi kearifan lokal.
Tanggapan:
Pada kajian akademis dan Raperda yang telah disampaikan ke DPRD Bali tidak lagi memuat substansi tersebut, peluang investor untuk melanggar sudah tidak dimungkinkan asalkan dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara konsisten sesuai peruntukkan yang mengacu pada peraturan zonasi, perizinan, dan pengenaan sanksi (Pasal 104, 129, Pasal 130 Raperda RTRWP Bali). Penyusunan Raperda RTRWP Bali tetap mengacu pada Bhisama sebagai muatan kearifan lokal, dan telah tertuang dalam kajian akademis (Bab IV-30, Pasal 55 Raperda RTRWP).
8) Isu Mengenai revisi Perda RTRWP harus memasukan sanksi hukum yang berat kepada pelanggar dan pejabat yang mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Tanggapan:
Sanksi yang tercantum dalam ketentuan Pasal 180, Pasal 183 dan Pasal 184, sudah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU No. 26 Tahun 2007 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.
9) Isu mengenai Penolakan ODTWK dan TWA di Kawasan Lindung, dan dalam kawasan lindung ada kegiatan ODTWK, TWA dapat ditawar oleh investor untuk melakukan kegiatan/berinvestasi secara leluasa.
Tanggapan:
a) Sesuai dengan ketentuan TWA yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, secara umum berfungsi sebagai kawasan konservasi, yang dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan rekreasi secara terbatas. Sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, serta berdasarkan Keputusan Menteri Nomor: 446/KPTS-II/1996 tentang permohonan pengajuan pengusahaan pariwisata alam dalam blok pemanfaatan. Persyaratan untuk mendapat ijin harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pariwisata dan Telekomunikasi, Gubernur setempat dan Kanwil Departemen Kehutanan setempat sebelum ijin dikeluarkan (Pasal 4 ayat 5 Kepmenhut Nomor: 446/KPTS-II/1996).
b) Upaya Pemerintah Daerah untuk menjaga dan melindungi TWA sesuai dengan fungsinya, Gubernur mengusulkan kepada pemerintah dalam hal:
(1) Pedoman Pengelolaan Taman Hutan Raya
(2) Pedoman pengelolaan Taman Wisata Alam (sesuai dengan Pasal 62 ayat (8) Raperda RTRWP).
c) Karena kawasan hutan lindung dan TWA disepakati menjadi Kawasan Strategis Provinsi sehingga setiap pengajuan ijin harus didahului oleh pengeluaran rekomendasi dari Gubernur.
d) Berkenaan dengan ODTWK di dalam kawasan lindung, pemanfaatan kawasannya mutlak harus mengikuti ketentuan pemanfaatan kasawan lindung.
10) Isu mengenai Disinsetif memberi peluang tehadap pelanggaran.
Tanggapan :
Disinsetif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
11) Isu Menganai Raperda harus mengatur sanksi terhadap pimpinan daerah yang salah merekomendasi perijinan.
Tanggapan :
Telah diadopsi ketentuan tersebut dalam Pasal 183 ayat (3) Raperda RTRWP Bali.
12) Isu mengenai Bali harus berani mengambil sikap, apabila pemimpinnya mengakomodasi dengan melanggar aturan.
Tanggapan :
Telah diadopsi keinginan tersebut dalam Pasal 177 Raperda Bali yang berbunyi sebagai berikut :
a) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penataan ruang
b) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, b. Partisipasi pemanfaatan ruang, c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
c) Tata cara dan bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
13) Isu mengenai Nilai kearifan lokal seperti Sad Kertih, Tri Sukerta sampai Sumpah Hari Cendani belum diakomodasi dalam Raperda.
Tanggapan :
Nilai kearifan lokal seperti Sad Kertih dan Tri Sukerta, istilah tersebut belum diakomodasi dalam Raperda, tetapi implementasinya telah ada dalam raperda seperti pemeliharaan danau, hutan, sungai, pantai yang dikategorikan dalam kawasan suci. Istilah Sad Kertih akan diadopsi dalam konsideran menimbang, dan istilah Tri sukerti perlu dikaji lebih lanjut, sedangkan Sumpah Hari Cendani tidak dapat dimasukkan dalam substansi Raperda RTRWP.
14) Isu mengenai Stop pembahasan Raperda, Melakukan class action apabila pasal-pasal "bisnis" menguntungkan segelintir legislatif dan birokrat, masukan yang telah disampaikan belum diadopsi dalam raperda yang dibahas di DPRD.
Tanggapan :
Masukan yang dilakukan pada saat sosialisasi di Wisma Sabha Kantor Gubernur sampai saat ini sedang dilakukan pembahasan. Masukkan yang dapat diakomodir adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, peraturan daerah lainnya, dan mengadopsi prinsip-prinsip HAM. Bagi masyarakat yang merasa dirugikan kepentingannya dengan berlakunya peraturan daerah tentang RTRWP, dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk class action).
15) Isu mengenai persoalan kawasan suci belum terselesaikan.
Tanggapan :
Penetapan kawasan suci sudah terakomodasi dalam kajian akademis dan Raperda sesuai Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 54 termasuk arahan peraturan Zonasi.
16) Isu mengenai Kajian akademik tidak menyinggung kerusakan Bali dalam 20 tahun mendatang, penyelesaian proses pengkajian secara holistik, integral dengan merefleksikan kearifan lokal Bali dalam keruangan, dan daya dukung yang tidak jelas, dibangun pelabuhan dan bandar udara, harus hati-hati dalam mengelola tata ruang Bali.
Tanggapan :
a) menyikapi kajian akademis yang belum menyinggung kerusakan Bali 20 Tahun mendatang, kemi telah sepakat membentuk tim dengan melibatkan unsur pemerintah Provinsi Bali, pemangku kepentingan dan LSM pemerhati lingkungan.
b) Rencana pembangunan bandar udara di Buleleng adalah salah satu upaya untuk menyeimbangkan pembangunan melalui program pengembangan wilayah antara Bali bagian selatan dan Bali bagian utara melalui peningkatan aksesibilitas, sarana dan prasarana yang didahului dengan feasibility study, khususnya daya dukung lingkungan dan kearifan lokal serta tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan.
17) Isu mengenai Kawasan suci bukan dijadikan sebagai obyek dan daya tarik wisata dengan membangun fasilitas kepariwisataan yang mencemari nilai-nilai kesucian.
Tanggapan :
Pada kawasan suci telah ditetapkan terhadap kegiatan yang boleh dan yang dilarang, atau dibatasi melalui peraturan zonasi pada kawasan suci telah diatur dalam Pasal 129 Raperda RTRWP yaitu :
Arahan peraturan zonasi kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 huruf d, mencakup :
a) pemanfataan kawasan suci sebagai kawasan konservasi.
b) Pelarangan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan keagamaan dan penelitian, dan
c) Pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai-nilai kesucian.
18) Isu mengenai Perda 3 Tahun 2005 tidak dikenal istilah utama mandala, madyama mandala dan kanistha mandala, dan jarak/radius tempat suci, munculnya istilah karang kkeran untuk menlonggarkan kegiatan nonritual ke kawasan tempat suci, dan adanya karang kekeran akan memberi peluang kepada pemerintah daerah dalam mengatur pembangunan pada kawasan tempat suci.
Tanggapan:
Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2005 memang tidak tercantum mengenai pembagian zona-zona kawasan tempat suci, tetapi tertuang dalam kajian akademis RTRWP yang juga merupakan bagian tak terpisahkan. Pengertian Karang kekeran adalah radius kawasan tempat suci yang dibagi menjadi utama mandala, madiama mandala, dan kanista mandala. Oleh karena itu membaca Perda RTRWP tidak cukup hanya melihat perdanya saja namun harus memperhatikan dokumen teknis (terdiri dari kajian akademis dan album peta) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perda tersebut.
19) Isu mengenai adanya karang Kekeran akan memberi peluang kepada pemerintah daerah dalam mengatur pembangunan pada kawasan tempat suci.
Tanggapan:
Karang kekeran adalah radius kawasan tempat suci khususnya pada pura sad kahyangan dan merupakan kawasan strategis provinsi, sehingga semua pelaksanaan kegiatan pada kawasan pura sad kahyangan harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
20) Isu mengenai nilai kontrak pembuatan kajian akademis terkesan dirahasiakan.
Tanggapan:
Prosedur dan mekanisme penetapan pemenang telah mengikuti ketentuan peraturan-peraturan (Keppres No. 80 Tahun 2003), telah dilakukan pengumuman pelelangan di media cetak nasional dan lokal secara terbuka serta tidak ada sanggapan selama masa sanggah terhadap pemenang yang ditetapkan.
21) Isu mengenai RTRWP ada tahun 1989, penegakkan hukumnya sangat lemah, buktinya bangunan disempadan jurang/sungai memiliki IMB, terjadinya aktivitas pada kawasana suci, tidak tersentuh hukum.
Tanggapan:
Kedepan penegakan hukum menjadi prioritas utama terhadap pelanggaran pemanfataan ruang, dengan menyiapkan PPNS yang profesional.
22) Isu mengenai Raperda masih ada kekosongan karena beberapa substansi yang ada dalam RTRWP belum terakomodasi dalam Raperda.
Tanggapan:
Akan dilakukan penyempurnaan dengan menampung masukkan seluruh komponen masyarakat serta melengkapi terhadap substansi yang belum terakomodasi dalam Raperda.
23) Isu mengenai RTRW Bali akan menentukan roh dan taksu Bali kedepan.
Tanggapan:
Raperda RTRWP telah mengacu pada konsep Tri Hita Karana, Sad Kertih, dan Bhisama radius kesucian pura. Namun istilah Sad Kertih belum muncul dalam raperda, dan berdasarkan masukan dari MUDP, kami telah sepakat untuk memasukkannya dalam konsideran menimbang, dan menuangkan dalam naskah akademis.
Dalam rangka mewujudkan keinginan yang luhur tersebut maka dalam proses pembahasan penyempurnaan sustansi raperda, diharapkan peran serta masyarakat bersama-sama memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 177 ayat (2) Raperda.
24) Isu mengenai samapai kapan umur teknis suatu bangunan itu berakhir.
Tanggapan:
Meskipun umur teknis bangunan terdapat dalam naskah akademik, namun dalam Raperda RTRWP yang disampaikan ke DPRD Bali tidak mengatur hal demikian.
25) Isu mengenai ”Bukan pelanggar yang ditindak malah perdanya yang direvisi, saat ini modus operandinya canggih, pelanggaran dimanjakan, dikompromikan, dikompensasikan, diputihkan asalkan upetinya sesuai dengan kebijakan.”
Tanggapan:
Dengan semakin luasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruan di daerah, serta ketatnya ketentuan sanksi administrasi dan ketentuan pidana, maka penegakkan Perda harus dilakukan dengan tegas telah diatur sesuai ketentuan Pasal 180, 183, 184 dan 185. Secara prinsip pasal-pasal dalam Raperda RTRWP tidak ada yang memihak investor.
26) Isu mengenai RTRWP jangan memberikan kewenangan khusus atas jabatan, khususnya penetapan kawasan pariwisata dan ODTWK.
Tanggapan:
Pengaturan dalam pasal 161 ayat (2) adalah untuk menampung kemungkinan berkembangnya ODTWK baru, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun permasalahan tersebut baru akan bisa ditetapkan setelah mendapat persetujuan DPRD.
27) Isu mengenai RTRWP Bali Harus mengakomodasi sanksi hukum secara utuh yang dimuat dalam UU No. 26 Tahun 2007, dan UU Penataan Ruang menjadi rujukan dalam membuat RTRWP Bali.
Tanggapan:
Dalam menyusun Raperda tentang RTRWP, harus mengacu kepada UU No. 26 Tahun 2007, namun pencantuman sanksi pidana dalam Peraturan Daerah wajib hukumnya untuk mengikuti ketentuan Pasal 143 UU No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan sebagai berikut:
a) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
b) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
c) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
28) Isu mengenai Raperda RTRWP memberi kewenangan istimewa kepada Gubernur Bali dalam menetapkan status Pura Kahyangan Jagad, Sad Kahyangan, dan Dang Kahyangan, harus melalui rekomendasi Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), setelah turun rekomendasi PHDI barulah pemerintah (Gubernur) menetapkannya ke dalam Perda.
Tanggapan:
Kewenangan Gubernur dalam menetapkan status Pura Kahyangan Jagat, Sad Kahyangan, dan Dang Kahyangan telah diatur dalam Pasal 61 huruf a dan penjelasannya yang menyebutkan:
”Dalam penetapan status Pura Kahyangan Jagat, Sad Kahyangan, dan Dang Kahyangan, Gubernur berkoordinasi dengan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Utama Desa Pakraman serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

2. Ditempat yang sama, Pengamat Tata Ruang Ir. Nyoman Gelebet mengatakan bahwa:
a. Adanya benang merah yang wajib konsisten berlanjut dari agenda 21 Rio De Janeiro KTT Bumi 1992 dengan UUPR Nasional No. 26 Tahun 2007 untuk acuan RTRWP 2009 yang implementasinya pada RTRW Kab/Kota.
b. Adanya kawasan lindung yang mengalami empat kali penciutan lahan dari 238.505 Ha menjadi 189.862 Ha, lalu menjadi 198.093 Ha dan kini tetap 198.093 Ha, tetapi kenyataan dilapangan jauh mengalami penyusutan.
c. Lahan pertanian dikonversi dari 253.629 Ha menjadi 228.253 Ha dan kini luasnya tidak berubah yaitu 228.253 Ha, kenyataan dilapangan terjadi alih fungsi 1000 (seribu) Ha/tahun.
d. Konsep Pariwisata Budaya dalam RTRWP No. 6 Tahun 1989, yaitu pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk Pariwisata. Dalam RTRWP No. 4 Tahun 1996 dibelokkan menjadi Kawasan Prioritas Obyek Pariwisata.
e. Infrastruktur yang semakin kabur sebagai mana rencana Amed sebagai pelabuhan penyebrangan Bali-Lombok-Padang Bay untuk kapal pesiar pariwisata, hanya sebatas rencana sejak ditandatangani dokumen Caracas 1972, sedangkan Jalan Layang Serangan-Tanjung Benoa yang jelas-jelas tidak memungkinkan untuk dibangun tetap saja dimasukkan dalam pasal RTRWP dan itu mubasir.
f. Setiap Bab dalam RTRWP terdapat kelemahan, penyimpangan dan perlu adanya kajian lebih mendalam. (JL3o)

VIRUS FLU

Di kantor Karantina Kesehatan Bandara Ngurah Rai (27/4/2009), dilakukan pencarian informasi tentang virus flu babi. Berdasarkan informasi dari kepala kantor kesehatan Bandara Ngurah Rai, Nyoman Mutiarsa, dapat dilaporkan sebagai berikut:
1. Flu babi merupakan virus H 1 N 1 yang bersumber dari babi, menular ke manusia dan sekarang menular antar manusia.
2. Bali tidak ada penerbangan langsung dari Meksiko dan AS sehingga relative aman dari penyebaran flu babi. Namun yang perlu diwaspadai adalah penyebaran flu babi lokal. Sebagai daerah dengan banyak ternak babi, Bali perlu mewaspadai jangan sampai ternak babi lokal juga terkena flu babi.
3. Sebagai antisipasi, Pos Kesehatan Bandara Ngurah Rai telah mempunyai prosedur tetap (protap) penanganan penyebaran virus yaitu dengan alat pendeteksi suhu tubuh (thermal scanner) yang dipasang di terminal kedatangan luar negeri terutama kedatangan penerbangan dari Singapura. Saat ini ada 3 alat thermal scanner yang berfungsi di Bandara Ngurah Rai. Thermal scanner digunakan untuk mendeteksi wisatawan yang dating, apabila suhu tubuh diatas 38°C maka akan dibawa ke body cleaner untuk disemprot alcohol 70% yang berfungsi untuk menghilangkan semua jenis virus. Setelah itu akan diperiksa oleh Dokter bandara untuk mengetahui tindak lanjkut penanganan apakah perlu pemeriksaan khusus atau diperbolehkan melanjutkan perjalanan.
4. Berkaitan dengan kemungkinan bahwa flu babi sengaja diciptakan sebagai salah satu bentuk terorisme baru, Nyoman Mutiarsa menjelaskan bahwa kemungkinan tersebut sangat kecil. Virus mempunyai kemampuan untuk berubah bentuk karena perpaduan dengan jenis virus lain sehingga sangat kecil kemungkinan virus tersebut diciptakan secara sengaja. (anung)

KASUS PURA MAJAPAHIT DI GWK BALI

Bali. Di Pura Majapahit GWK dan Pura Gading Jimbaran Kuta Selatan (25/4/2009), Pukul 13.00-17.35 wt dilakukan pencarian informasi tentang kelanjutan kasus keberadaan Pura Majapahit di Areal GWK. Berita selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Brahmaraja XI (Keturunan ke XI Sri Wilaktika Brahmaraja) yang merupakan Raja
Ahiseka Majapahit menjelaskan bahwa :
a. Pura Majapahit didirikan di areal GWK atas permintaan Putu Antara (Direktur
GWK/PT. Garuda Adi Matra(GAM) -sekarang Garuda Adi Matra Indonesia (GAIN)).
b. Pura Majapahit didirikan untuk memberikan restu atas pembangunan GWK dengan
melinggihkan Prabu Airlangga di GWK.

2. I Komang Suka Artha Negara S.E sebagai penanggung jawab Pura Majapahit Pusat GWK
menanggapi pertemuan dengan manajemen PT. GAIN pada 20 April menjelaskan bahwa :
a. Pura Majapahit Pusat GWK yang ada di kawasan GWK Ungasan dari pihak
Penyungsung/Pengempon Pura Majapahit telah lama diberi temapt oleh Bapak
Sudiartha, untuk dibuatkan Pelinggih Prabu Airlangga (manifestasi Wisnu naek
Garuda) yang dipatungkan dikawasan tersebut untuk kelancaran pembangunan
sekaligus menaksu/memberi restu secara niskala, dan tempat pelinggih
ditentukan oleh Sudiartha yang sekarang ternyata bersebelahan dengan Rurung
Agung atau jalan adat (seperti yang ditentukan oleh beliau/Ida Bathara),
beberapa bulan kemudian di bangun Pelinggih Prabu Airlangga Wisnu diterukan
membangun Candi Budha (Wisnu-Budha).
b. Pihak Penyungsung/Pengempon Pura Majapahit tidak pernah meminta melainkan
diberi tempat untuk membangun Pelinggih dan seiringnya waktu berdiri Pura
ditempat tersebut. Kalau ada yang memberi tempat berarti ada yang memberi ijin.
c. Pihak Penyungsung/Pengempon Pura Majapahit sudah lama diberi tempat sejak awal
diundang dan diberi beberapa ruko untuk Gedong Pratima dan Nyejer pusaka-
pusaka Kerajaan Majapahit yang kelak akan masuk atau mengisi museum GWK.
d. Pihak Penyungsung/Pengempon Pura Majapahit diundang oleh Putu Antara
(menyediakan tempat) dan Sudiartha (menyediakan meja-meja Pratima dan lain-
lain serta menyumbang biaya odalan), sedangkan Forum Studi Majapahit (FSM)
menyediakan wayang, upacara adapt dll hingga menjadi Pura Majapahit disusul
Raja Tibet dating menghaturkan bakti bersama dan bersatu dikawitan.
3. Sebagai tindak lanjut pertemuan dengan manejemen yang belum memberikan keputusan,
Brahmaraja XI sedang melakukan pendekatan dengan Direktur PT. GAIN yaitu Edi
Sukamto agar tidak memepermasalahkan keberadaan Pura Majapahit demi kepentingan
bersama karena saat ini ribuan umat dari seluruh nusantara siap mendatangi GWK
jika Pura Majapahit akan digusur. (anung)

APEL GELAR KESIAPAN PENGAMANAN JELANG PERTEMUAN ADB-NUSA DUA

Pada 27 April 2009, Pukul 10.00-10.55, dilapangan Niti Mandala, Renon, Denpasar, berlangsung acara Apel Gelar Kesiapan Satuan Tugas Pengamanan ST. Asian Development Bank Ke 42 Tahun 2009, yang dibuka oleh Kapolda Bali Irjen T. Ashikin H selaku Inspektur Upacara (IRUP), turut hadir Deputi Operasional Irjen SY Wenas, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Hubungan Ekonomi Internasional Permana Agung, para petinggi Kepolisian Bali serta dihadapan sekitar 1.100 orang personil. Dalam amanatnya, Irjen T. Ashikin H mengatakan bahwa:
a. Pihak kepolisian akan menerjunkan 1.100 orang personilkan khusus untuk membantu
dan menyukseskan pengamanan Sidang Tahunan Asian Development Bank ke 42 Tahun
2009 di Nusa Dua, Bali.
b. Diharapkan personil pengamanan dapat membantu untuk menjauhkan sikap-sikap yang
kontra produktif, yang bertujuan untuk mengganggu, menggagalkan jalannya sidang
tahunan tersebut, dengan tidak melakukan tindak kekerasan tetapi dengan
pendekatan persuasif.
c. Hilangkan sikap arogansi, over acting, yang dapat mengurangi nilai-nilai
pengabdian. (JL30)

MENANAMKAN RASA MENGHARGAI JASA PAHLAWAN

Baru-baru ini kita menperingati hari kelahiran R.A. Kartini pada 21 April 2009. Sudah terlalu lama kita tidak pernah mendengar atau melihat dan juga memperingati hari-hari kejuangan dan pahlawan kita, walaupun ada, hanya beberapa organisasi dan unit serta sekolah saja yang ada. Entah mengapa ???
Kita pernah baca semboyan mengenai kecintaan bangsa, seperti "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya", tetapi dalam bentuk apa??, memperingati saja tidak pernah apalagi mengingatnya.

Sehubungan dengan itu rasa menghargai jasa pahlawan ternyata hanya dianamkan pada tingkat anak sekolah tingkat dasar, dan ini juga dilakukan oleh SDN 06 Pagi, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur.

Kegiatan ini melibatkan seluruh siswa, guru. Dalam kegiatan ini siswa dan guru diwajibkan memakai pakaian adat nasional, dan juga diadakan perlombaan-perlombaan seperti lomba busana,dan lomba puisi. Dengan harapan agar para generasi muda ini memang betu-betul dapat menghargai dan mengingat jasa-jasa pahlawan.

PANWASLU SIAP BERSAKSI DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Bandar Lampung (26 April 2009), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) se-Lampung siap menjadi saksi dalam persidangan di MK, mengingat banyaknya kekisruhan dan adanya indikasi penggelembungan suara serta kecurangan dalam proses penghitungan suara di Lampung. Ketua Panwaslu Lampung, Desmy Putra Jayasinga menyatakan, lembaganya telah menyurati Panwaslu Kabupaten/Kota yang isisnya menghimbau seluruh jajaran Panwaslu untuk menyiapkan dokumen terkait kasus kecurangan selama Pemilu Legislatif dari tingkat KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi. Menurutnya dokumen yang harus disiapkan antara lain, kronologis kejadian, berita acara laporan ke Panwaslu dan seluruh dokumen yang sesuai dengan kewenangan sebagai lembaga pengawas pemilu. (bm&ds, LPG, 260409)

BERLARUT-LARUTNYA PENGHITUNGAN SUARA PEMILU LEGISLATIF MENGGANGGU AGENDA PILPRES

Bandar Lampung (26 April 2009), Lambatnya proses penghitungan suara Pemilu Legislatif di Prov. Lampung mengganggu tahapan proses persiapan Pilpres. Ir. Fahrizal (Sekertaris KPU Lampung) mengakui keterlambatan yang dilakukan KPU dengan over lap dari waktu yang ditentukan. Menurutnya, persoalan DPT memang menjadi kendala yang paling berat dalam tahapan Pilpres di Lampung. Tahapan Pilpres, Program dan Jadwal telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2009, yang menyatakan rekapitulasi DPT Pilpres tingkat Provinsi akan dilakukan pada 1-5 Mei 2009 dan tingkat Nasional pada 6-15 Mei 2009. sedangkan sosialisasi dan informasi kepada pemilih dilakukan hingga 8 Juli 2009, Simulasi pencontrengan akan dilaksanakan kepada masyarakat oleh KPU dibantu instansi terkait. (ody, LPG, 260409)

PLENO PENGHITUNGAN SUARA DIWARNAI AKSI WO

Bandar Lampung (26 April 2009), Pleno penghitungan suara Pemilu Legislatif Prov. Lampung diwarnai aksi Walk Out (WO) pada pukul 00.30 WIB. Aksi WO pertama dilakukan oleh saksi dari PDIP Syukri Baihaki kemudian diikuti oleh saksi dari partai lainnya. Adapun aksi WO tesebut dipicu oleh deadlock penghitungan suara dari KPU Tulang Bawang (Tuba). Sebelumnya, anggota Panwaslu Lampung mengeluarkan rekomendasi untuk tetap melanjutkan proses penghitungan, namun rekomendasi tersebut ditolak oleh sejumlah saksi dengan alasan KPU Tuba telah dinon aktifkan. Sementara itu, Ketua KPU Prov. Lampung, Edwin Hanibal SH, menyatakan, Ketua KPU Tuba, Novi Marzami B.M.Y sedang sakit dan empat anggota lainnya (M. Rozi, Diki Roni Nur, Embun Putranto dan Hari Yanto) tidak hadir dan tidak dapat dihubungi. Koordinasi Saksi PKS Aep Syarifudin menyesalkan sikap KPU Tuba yang tidak merinci perolehan suara masing-masing Caleg, hal tersebut juga disepakati oleh saksi dari PDIP, PNBK dan PPIB.

Saksi PPIB, MA Saidi S.E, menyatakan, terdapat 6 Parpol yang digelembungkan suaranya yakni Partai Golkar, PKPB, PAN, PPP, Hanura, dan Gerindra. Para saksi yang melakukan WO sepakat untuk dilakukan penghitungan ulang. Namun demikian meski proses penghitungan di KPU Prov. Lampung diwarnai aksi WO, proses penghitungan tetap berjalan dan baru selesai pada pukul 02.00 WIB. (Plontos, LPG, 260409)

Kinerja KPUD Lubuk Linggau, Sumsel Dinilai Buruk

Palembang, Saat pembacaan hasil rekapitulasi di KPU Provinsi Sumsel, terjadi protes yang dilancarkan oleh para saksi dari Parpol yang hadir, diantara saksi yang memprotes tersebut adalah R.A Anita Noeringhati, SH, MH, yang merupakan saksi dari partai Golkar. Anita memprotes kinerja KPUD Lubuk Linggau yang dinilai tidak teliti, lalai dan tidak serius. Hal tersebut terjadi setelah terjadinya lima kali kesalahan dan ketidaksesuaian jumlah suara yang didapat partainya dan partai lain di wilayah Kabupaten Lubuk Linggau dan disinyalir adanya penggelembungan suara. Meskipun hal tersebut telah diulangi sampai lima kali, tapi jumlah yang dikeluarkan oleh KPUD Lubuk Linggau tidak pernah sama dengan rekapitulasi yang dimiliki Parpol dan hasil pengumpulan data dari PPK. "Ada ketidaktelitian KPU Lubuk Linggau dalam melakukan rekap, karena jika hal tersebut hanya terjadi sekali, itu manusiawi tetapi ini terjadi sampai lima kali kesalahan". Buntut dari hal tersebut adalah para saksi mengumpulkan form keberatan dan mengajukan hal tersebut ke Panwas setempat...(sujana)

PENANDATANGANAN HASIL REKAPITULASI SUARA di KPU JAWA TENGAH DIWARNAI INTERUPSI

Penandatanganan hasil rekapitulasi penghitungan suara DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Jawa Tengah di kantor KPU Jawa Tengah (24/4) diwarnai interupsi. Pada saat ketua KPU Jateng Ida Budhiarti memimpin sidang penandatanganan, Suwardhani.W, Ketua DPW Partai Merdeka Jawa Tengah, tiba-tiba maju dan melakukan interupsi. Ia membacakan surat pernyataan bersama dari koalisi 8 partai politik Jawa Tengah yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Parpol Mengutamakan Rakyat. 8 partai yang ikut dalam koalisi ini diantaranya Partai Partai Merdeka Jateng, PNI Marhaenisme Jateng, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Jateng, Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI) Jateng, Partai Persatuan Daerah (PPD) Jateng, Partai Sarikat Indonesia (PSI) Jateng, Partai Indonesia Baru (PIB) Jateng, Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Jateng.

Dalam surat pernyataannya, koalisi ini menyatakan keberatan dan tidak setuju dengan hasil Pemilu. Mereka menuntut agar dikembalikannya kedaulatan rakyat dengan cara:
Menggelar ulang Pemilihan Legislatif yang pelaksanaannya bisa disatukan dengan Pemilihan Presiden. Mengingat persoalan mendasar ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan proses hukum semata. Karena pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar.
Jika tuntutan tidak dipenuhi, maka Koalisi Parpol Mengutamakan Rakyat akan:
Menolak pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu selanjutnya, termasuk Pemilihan Presiden yang akan datang.

Cabut Bendera
Sebagai bentuk protes atas hasil Pemilu Jawa Tengah dan bentuk pernyataan sikap serta pendapat, secara simbolik Suwardhani melakukan aksi menurunkan bendera Partai Merdeka yang dipasang di teras atas gedung KPU Jawa Tengah. Namun aksinya gagal karena Suwardhani tidak bisa menemukan pintu keluar menuju ke teras atas tempat bendera-bendera parpol peserta Pemilu tersebut terpasang.

Tak Pengaruhi Legitimasi
Saat dikonfirmasi wartawan, tentang masalah saksi yang tidak bersedia menandatangani rekapitulasi, Ketua KPU Jawa Tengah, Ida Budhiatri mengatakan bahwa sesuai dengan Peraturan KPU No.46/2008, tentang rekap hasil penghitungan suara, bahwa saksi yang tidak menandatangani hasil rekap tidak akan mengurangi legitimasi dari penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Jawa Tengah.(BAL)

Kontrak Politik jangka Panjang

Palembang, Pipres 2009 terdiri dari 2 blok yaitu blok SBY dan blok Megawati, masalahnya adalah bagaimana membentuk sebuah koalisi yang kuat agar pemerintahan menjadi kuat oleh karena itu koalisi tersebut harus barbasis pada kontrak fungsi kontrak politik, yang dimaksud adalah aturan bagi anggota koalisi sehingga mereka terikat visi misi dalam kontrak tersebut. sehingga jelas dimana hak dan kewajibannya dalam membangun pemerintahan yang kuat
Dalam jumpa pers dengan tema “Pilpres 2009: Kontrak Politik Pragmatisme SBY-JL” di Wisma Inaya Palembang (19/4) pengamat politik Arbi Sanit Mengatakan “Pemilu 9 April 2009 sudah memberi gambaran dan peta dasar kekuatan politik maupun kekuatan partai tapi hanya satu partai yang memenuhi syarat yaitu partai Demokrat yang memperoleh suara sekitar 20% sehingga dapat langsung melanjutkan pencalonan SBY menjadi presiden sedangkan partai lain harus melakukan koalisi
Dosen UI tersebut juga menerangkan sistem yang ada dinegara ini “Jika sistem Presidensial yang dianut Negara Indonesia maka SBY telah menjadi presiden dan secara langsung didukung partai-partai yang duduk di DPR tapi masalahnya sistem yang ada adalah sistem parlementer bukan presidensil”
Katanya menambahkan “Warga Indonesia menilai pasangan SBY JK secara kualitatif terbaik dari pasangan presiden dan wapres sebelumnya dengan alasan karena dapat meningkatkan stabilitas ekonomi maupun kepercayaan luar negeri. Sehingga kontrak yang harus dibuat SBY adalah menyepakati bahwa tidak ada perlawanan dari pihak koalisi baik itu dari partainya, menterinya maupun fraksinya dan jika ada perbedan diselesikan secara internal.. Kontrak politik jangka panjang juga dapat dilakukan oleh partai Demokrat dengan beberapa partai lain sehingga untuk beberapa tahun kedepan partai-partai tersebut terjamin kekuatannya. (Nunu)

AUR oleh Himpunan Mahasiswa Kehutanan Fakultas Pertanian Unila (Himasylva)

Bandar Lampung, Sekitar 100 orang mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kehutanan Fakultas Pertanian Unila (Himasylva) melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati hari bumi. Pada 22 April 2009 pukul 10.00-11.30 di tugu Adi Pura (Bunderan Gajah), , ,. Adapun kronologi kegiatan AUR tersebut adalah :
1. Dalam aksinya para pengunjuk rasa melakukan long march dari depan Palza Pos
menuju Bunderan Gajah, melalui Jl. Radin Intan. Dalam aksinya, mereka membawa
replika bola dunia, spanduk bertuliskan “Satukan Tekad, Selamatkan Bumi Untuk
Masa Depan”, dan beberapa poster diantaranya bertuliskan Stop global warming,
selamatkan bumi, cegah banjir dan longsor. Para pengunjuk rasa juga melakukan
aksi teatrikal untuk menyelamatkan bumi.
2. Yudha (Koordinator Aksi) dalam orasinya menyatakan, bumi tempat kita hidup sudah
mengalami banyak kerusakan yang ditandai dengan adanya :
a. Mencairnya gunung es di kutub utara dan selatan.
b. Efek rumah kaca.
c. Perubahan iklim yang ekstrim
d. Gelombang panas yang semakin ganas
e. Meningkatnya permukaan air laut
3. Syahri Agustian (Ketua Umum Himasylva Lampung), mengajak masyarakat untuk:
a. Peduli terhadap lingkungan sekitar.
b. Hemat energi, air dan sumber daya alam.
c. Penghijauan lahan sekitar kita
4. Farid (Sekjen Himasylva Indonesia) menyatakan :
a. Aksi damai ini merupakan agenda nasional yang juga dilakukan Himasylva
diseluruh Indonesia.
b. Issu yang diangkat adalah 6H yaitu :
1) Hemat Air
2) Hemat listrik
3) Hemat kertas
4) Hemat Minyak bumi dan energi
5) Hijaukan lahan di sekitar kita
6) Harus beri contoh yang baik.

Catatan :
1. AUR yang sudah menjadi agenda tetap Himasylva setiap tahunnya merupakan salah
satu wujud implementasi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya kepada
pemerintah dalam memecahkan masalah yang muncul untuk mencari penyelesaiannya.
2. AUR berjalan aman, tertib dan kondusif. (Doddi)

Kemungkinan besar Demokrat usung cawapres dari Golkar

Jakarta, (20/04/09) dalam wawancara dengan Ruhut Sitompul (Ketua DPP Partai Demokrat) di Hotel Borobudur ,Jl. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Bahwa Demokrat sudah membentuk Tim 9 bentukan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Dewan Pimpinan Partai Demokrat sudah mulai melobby pimpinan-pimpinan partai untuk bergabung dengan partai Demokrat baik yang masuk Parliementary tereshold maupun yang tidak.
“Beberapa partai sudah menandatangani MoU untuk berkoalisi dengan Demokrat, rata-rata ketua umum partai meminta jadi wapres. Wapres dipilih yang senafas dengan SBY untuk melancarkan jalannya pemerintahan 5 tahun kedepan . Kemungkinan wapres dan menteri kabinet bukan ketua umum dari partai, karena melihat yang terjadi pada pemerintahan 5 tahun belakangan ada menteri yang malah menetang kebijakan pemerintah. “ Padahal seyogyanya menteri adalah pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dlam wawancara tersebut tersirat Demokrat akan mengambil capres dari Golkar, namun beberapa nama dari luar Golkar masih menjadi wacana Demokrat. Nama-nama yang sudah diajukan ke Demokrat antara lain dari golkar 5 nama yaitu Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Agung Laksono, Surya Palo dan Abu Rrizal Bakri. Dari Pan menginginkan Sutrisno Bachir atau Amien Rais jadi wapres. PPP mengajukan Surya Darma Ali dan nama dari muncul Muhaimin Iskandar. Ruhut menyayangkan statement dari Anis Matta (Sekjen PKS) yang menurutnya ‘seperti mengajarkan ikan berenang’. Kemungkinan tanggal 25-26 April 2009 Demokrat akan merapatkan siapa yang akan menjadi cawapres.(Tia)

WALHI LAMPUNG MENGHADAPI HARI BUMI SEDUNIA

BANDAR LAMPUNG, dalam menghadapi hari bumi sedunia WALHI Lampung akan mengangkat issu Nasional “STOP KONVERSI”. Dalam wawancara dengan Hendrawan (Direktur Eksekutif WALHI Prov. Lampung) menyatakan, saat ini Bandar Lampung memiliki sekitar 32 buah

Bukit yang mayoristas rusak. Sembilan diantaranya (Bukit Canang, Bukit Randu_) sudah beralih fungsi menjadi perumahan, villa, tempat hiburan dan restoran, sementara itu hanya terdapat 2 buah bukit (bukit Sula dan bukit Banten) yang masih terawat. Sementara itu dari sekitar 1.200 hektar lahan hutan yang ada di Prov. Lampung sebanyak 70% mengalami kerusakan (data dari Dinas Kehutanan). Menurutnya, sampai saat ini indikasi perusakan hutan masih terus berlanjut, dan tanggapan dari pihak terkait masih kurang serius. Untuk menanamkan jiwa cinta lingkungan WALHI Lampung mengadakan program antara lain, pendidikan gerakan pelajar hijau untuk SLTA dan Mahasiswa, penyelesaian kasus (investigasi illegal logging di Kab. Lampung Barat), kampanye peduli lingkungan dan seminar mencari calon pemimpin bangsa yang pro terhadap lingkungan. Hendrawan menambahkan, sangat sulit untuk memberantas praktik illegal logging karena banyak pihak yang terlibat termasuk didalamnya oknum petugas. Jenis kayu yang menjadi incaran para pembalak kayu adalah kayu meranti dan kayu kruing yang biasanya dikirim ke Pulau Jawa. Sementara untuk kasus illegal logging di Prov. Lampung masih sedikit sekali yang selesai proses hukumnya. (BM dan DS, LPG 210409). (Kontributor Bayu & Doddi)

Tabulasi Nasional di Hotel Borobudur rencana ditutup hari ini

Hasil Tabulasi Nasional yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jl. Lap. Banteng, Jakarta Pusat hingga saat ini (20/04/09) baru mencapai angka 12.921.123 suara dari total 171 juta suara yang diperebutkan pada Pemilu kali ini. Penghitungan suara bergerak lambat karena telatnya rekapitulasi suara di tingkat daerah. Rencananya hari ini penghitungan tabulasi Nasional di Hotel Borobudur akan di tutup malam ini. Tabulasi di tingkat Nasional ditargetkan dapat terpenuhi minimal 70-80 % dari total suara. Namun yang terjadi saat ini hasil yang masuk di Tabulasi baru mencapai 10% dari total suara.

Dalam jadwal direncanakan tanggal 19 April 2009 KPU Kabupaten/ Kota menetapkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota kemungkinan besar akan terlambat.

Meski begitu tabulasi suara masih terus dilanjutkan secara manual hingga penetapan hasil pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi , DPRD Kabupaten/Kota tanggal 9 Mei 2009.(Tia)

BANYAKNYA MASYARAKAT YANG GOLPUT

PALEMBANG – Memasuki hari ke 5 penghitungan rekapitulasi surat suara, Partai Bintang Reformasi (PBR) menilai kinerja KPU kurang dalam hal sosialisasi Pemilu 2009, “Perolehan suara untuk partai dalam Pemilu Legislatif cenderung menurun, hal ini bisa dikarenakan masalah DPT, atau kurangnya sosialisasi dari KPU Sumsel yang berdampak terjadinya golput”. Ujar Kamil Habib, SE, Sekretaris DPW PBR Sumsel. (ir n)

KOLEKSI FOTO SAAT PEMILU CALEG DI TPS 091 RT.09/05 CIRACAS JAKARTA-TIMUR

Dengan antusias warga Rt. 09/05 Ciracas Jakarta Timur menunggu giliran untuk memenuhi haknya dalam memilih wakil rakyat demi kemajuan bangsa, dan kesejahteraan rakyat

PANDANGAN KETUA BEM UNIVERSITAS IBA TERHADAP PEMILU 2009

PALEMBANG – Lambatnya proses rekapitulasi Pemilu Legislatif 2009 dikarenakan kesalahan dari penyelenggara pemilu, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel. “Kesalahan penyelenggara berawal dari sebelum pemilihan legislatif 2009, dan yang diperdebatkan adalah masalah DPT. Banyak yang terdaftar di DPT tetapi tidak mendapatkan undangan untuk pencontrengan, pendataan kelompok pemilih yang tidak akurat,” ujar Andi, Ketua BEM Universitas IBA, saat di temui Indo Berita di Universitas IBA Palembang kemarin. Ditambahkannya lagi “2 minggu sebelum Pemilu 9 April 2009 dilaksanakan, BEM Universitas IBA sudah mendiskusikan dengan kawan-kawan dari seluruh BEM universitas di Palembang menyikapi dan mengkritisi kondisi Pemilu 9 April 2009 dengan tertukarnya surat suara antar provinsi, rusaknya surat suara, DPT yang tidak selesai hingga 9 April 2009. BEM IBA sendiri melakukan gerakan pemilu cerdas dengan sasaran pemilih pemula, melakukan kampanye kesekolah-sekolah SMU yang siswanya sudah mempunyai hak suara untuk menggunakannya. Dengan tujuan agar mereka tidak salah memilih”

BEM Universitas IBA sendiri tergabung dalam Garda Pemilu 2009 yang terdiri dari BEM UNSRI, BEM PGRI, BEM IAIN, BEM Muhammadiyah, yang menghasilkan beberapa point yang bisa dilakukan untuk mengawal Pemilu 2009. “kita sudah mempunyai sepakat dan mendapat beberapa point penting dalam mengawal pemilu 2009 di Sumatera Selatan yaitu upaya Advokasi, Edukasi,” tandas Andi. (ir n)

WAWANCARA DENGAN KPU

Jakarta (18/04) di KPU Jakarta Pusat merencana rapat umum yang akan membahas penjadwalan kampanye untuk memberi kesempatan kepada calon Presiden untuk berbicara kepada rakyat secara langsung.

Menurut I Gusti Putu Arta (Anggota KPU Pusat).Kampanye diatur rapat umum, kegiatan yang dilakukan dapat berupa dialog terbatas, tatap muka dan kampanye terbuka.

Mekanisme yang dibuat adalah dalam satu hari pasangan Capres-Cawapres diberikan kesempatan disatu provinsi, maka pasangan calon lain tidak boleh berkampanye di provinsi tersebut. Kampanye akan dilaksanakan selama 22 hari, pembukaan 1 hari sisanya 21 hari untuk kampanye secara bergiliran. warga yang belum terdaftar dapat didaftarkan secara kolektif oleh Parpol.

Diharapkan peran serta masyarakat untuk mensukseskan Pilpres 2009.(Tia)

Tanggapan terhadap penyelenggaraan pemilu legislatif di Sumsel

Palembang. Penyelenggaraan pemilu legislatif 2009, oleh banyak pihak dirasa banyak kekurangan dan minim persiapan. Ditemui di di Kantor DPR-D Provinsi Jl. Pom No. IX Palembang. Sekretaris DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan, Drs Badrullah Daud Kohar mengganggap telah terjadi penurunan kualitas terhadap penyelenggaraan pemilu legislatif 2009. Terutama sosialisasi yang kurang sehingga banyak terjadi kesalahan dalam proses pemilihan. Walaupun kualitas demokrasi pada pemilu ini diakui meningkat. Hal tersebut karena masyarakat bisa memilih Caleg yang memang mereka inginkan. Drs Badrullah menambahkan, KPU seharusnya bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain, seperti Biro Pusat Statistik dan Kelurahan dalam menentukan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Karena kita bisa melihat beberapa masalah DPT yang terdapat di Sumsel seperti; banyaknya pemilih ganda dan banyaknya perbedaan jumlah DPT di tingkat PPK. Dan dalam melakukan rekapitulasi perhitungan hasil suara di tingkat PPK, seharusnya dapat dilakukan dengan cara berkelompok, sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Pada dasarnya PAN akan menerima apapun hasil pemilu asalkan tidak terjadi kecurangan dalam penghitungan hasil pemilihan. Disinggung mengenai rencana koalisi yang mungkin akan dilakukan oleh partai. Drs Badrullah mengatakan, PAN berencana berkoalisi dengan Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sedangkan ditemui di tempat terpisah, Liyus Biha, Presiden Mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang mengatakan bahwa, pada Pemilu Legislatif 2009 masih banyak yang belum dipersiapkan dan dikerjakan secara maksimal sehingga pada pelaksanaannya berjalan kurang baik dan banyak terjadi permasalahan seperti; masalah DPT dan terjadinya kecurangan-kecurangan. Masyarakat juga dirasa belum cerdas dalam memilih dan mudah tergiur dengan hal-hal seperti politik uang dan sebagainya sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Tapi menurut LIyus Biha mengulang Pemilu bukan merupakan solusi karena akan menambah permasalahan, yang terpenting adalah menjaga pemilu ini dengan tidak menambah permasalahan-permasalahan baru secara sengaja sehingga permasalahan ini akan semakin berat dan tidak terselesaikan. Mengenai angka Golput di lingkungan mahasiswa, Liyus Biha memprediksi angka Golput mencapai 40%, karena mahasiswa yang tinggal di daerah tidak memiliki biaya untuk kembali ke tempat tinggal asal dan sulitnya mengurus persyaratan untuk bisa memilih di wilayah setempat ditambah lagi kesadaran yang rendah untuk menyalurkan hak suaranya. Diharapkan pada pemilihan Presiden mendatang mahasiswa bisa dipermudah dalam memberikan hak suaranya dan pemerintah sebagai penyelenggara, tidak melakukan intervensi dan menjaga jalannya proses pemilu dengan baik, masyarakat juga harus lebih cerdas dalam memilih pemimpin. Panwas pemilu juga diharapkan bisa lebih bekerja keras dalam menjaga pemilu sehingga berjalan dengan bersih dan adil. Para pemimpin-pun diharap lebih realistis dalam membangun bangsa ini. Tetapi apapun kekurangan yang terjadi pada Pemilu Legislatif 2009 kita harus menerima dan menyelamatkan pemilu, menjadikan ini sebagai pelajaran untuk Pemilihan Presiden mendatang…(sujana)

Pemilu Legislatif belum sesuai Harapan

Palembang, Masalah-masalah dalam pemilu hampir semua mulai terlihat, dari ketidak siapannya KPU, masalah DPT hingga masalah kecurangan yang dilakukan partai politik yang semua itu menjadikan demokrasi tidak berjalan dengan baik.

Hal tersebut di tegaskan oleh Kordinator Sekolah Demokrasi Banyuasin Tarech Rasyid di kantornya (17/4) mengatakan “ Demokrasi saat ini berjalan hanya secara prosedural bukan substantif Sekarang ini seharusnya pemilu dijadikan sarana partai politik untuk melakukan pergantian pimpinan secara demokratis tapi hal itu tidak terlihat pada pemilu 2009 ini. Partai politik yang seharusnya melakukan pendidikan politik sebelum pemilu tapi itu tidak dilakukan tetapi malah banyak partai politik yang melakukan pendidikan politik yang salah seperti melakukan money politik”.

Dikatakannya juga peran KPU sebagai instansi pemerintah yang menjalankan sistem mekanisme pemilu tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan kualitas SDM yang dimiliki kurang berkompeten sehingga banyak masalah yang terjadi baik itu masalah manajemen maupu administratif sehingga saat pipres mendatang KPU harus lebih mempersiapkan yang lebih baik lagi. (Nunu)

Kinerja KPU belum maksimal

Palembang, Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 di Sumsel dinilai tidak berjalan dengan optimal karena banyak ditemukan masalah-masalah. Disana-sini banyak ditemukan mata pilih ganda maupun tidak terdaftar sebagi DPT, dan masalah pendistribusian lainnya.

Kamis 16/04 dikediamannya, Wakil Ketua DPD PDIP Fahlevi Maezano, mengatakan “Banyak masalah yang terjadi dikarenakan tidak optimalnya persiapan KPU pusat yang berimbas kepada KPU daerah, sehingga masalah masalah baik itu DPT seperti DPT ganda sampai tidak terdaftar sebagai DPT ,juga masalah pendistibusian logistic antara lain tertukarnya surat pemilih dari beberapa dapil di Sumsel dan beberapa masalah lain mengenai kelangkapan form C1 dan juga harus diparhatikan adalah kurangnya ruang yang diberikan kepada parpol dan masyarakat untuk melihat masalah yang terjadi”.

Pihaknya juga berharap pada pipres mendatang masalah-masalah yang terjadi pada saat pileg tidak terjadi pada saat pipres mendatang dan PDIP Sumsel siap melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk proaktif mendaftar sebagai pemilih. (Nunu)

KONFRENSI PERS DI HOTEL BOROBUDUR

Pada 16 April 2009 sekitar pukul 16.15 s/d 16.35 WIB, bertempat di Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Jakarta Pusat , berlangsung konferensi pers oleh ketua KPU pusat Abdul Hafiz Anshari

1. KPU pusat telah mengadakan rapat kerja dengan KPU Provinsi dan menyetujui
beberapa hasil antara lain :
KPU membuat 3 komisi yaitu :
a. Komisi A akan membahas DPT dan sosialisasi
b. Komisi B Logistik IT keuangan penghitungan suara
c. Komisi C Peraturan KPU

Dalam mempersiapkan Pilpres
a. KPU akan melakukan perbaikan DPT untuk pilpres hingga terakhir 10 Mei 2009,
pengumuman DPS tanggal 11-17 Mei dan selanjutnya penetapan DPT.
b. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di daerah yang belum
terbentuk dipilih dari pihak yang independen diutamakan ketua/anggota KPPS
yang mendapatkan laporan dari warga yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu
Legislatif.
c. PPDP akan mendata ke rumah-rumah dan dibantu oleh ketua RT/RW, dan diberikan
label untuk rumah yang sudah didata.
d. Menyisir dan memangkas daftar nama-nama yang tidak memenuhi syarat mengikuti
Pilpres
e. Akan dibuat posko pengaduan DPT Pemilu Legislatif ditangani mulai dari
Provinsi hingga ke TPS melalui email, membuka kotak suara, dan SMS center.
f. Perlu dilakukan pelacakan terhadap dugaan adanya manipulasi/kecurangan aparat/
oknum yang mendukung caleg/parpol tertentu. jika terbukti maka harus ditindak
tegas.
g. Basis pemutahiran data PPDP berbasis domisili yang artinya warga akan didata
berdasarkan domisili bukan alamat KTP, jadi masyarakat yang menempuh studi
maka akan didaftarkan di tempat studinya. Dengan syarat tidak akan memilih di
alamat KTP. Demikian pula untuk penghuni tahanan dan Rumah Sakit.
h. Pengawasan dan kontrol akan diperketat dalam setiap pergerakan/pergeseran
diberbagai tingkatan terutama soal data pemilih.
i. DPS akan ditempelkan di RT-RT sehingga masyarakat dapat melihat apakah namanya
sudah terdaftar, kepada masyarakat akan diberikan Bukti tanda terdaftar.
j. Menurut jadwal pendaftaran capres dimulai tanggal 10 s/d 17 Mei 2009.
(Koresponden Tia)

UNJUK RASA OLEH PK PKB

Jakarta, 15 April 2009 sekitar pukul 11.00 s.d 11.15 WIB, di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jl. Imam Bonjol Jakarta Pusat , berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Pos Komunikasi Penyelamat Kehidupan Bangsa (PK PKB) sekitar 20 orang.
Dalam aksinya digelar spanduk dan poster bertuliskan antara lain :

"Kami rakyat pinggiran dan pedalaman dalam telanjang berjuang merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Setelah merdeka tanah, kebun dan lading kami ditelanjangi oleh penguasa untuk kepentingan pengusaha. Ekonomi kami telanjang, kami masih telanjang, Kami masih telanjang".

Mereka mengajukan syarat-syarat untuk calon Presiden RI : dalam 5 tahun dapat melaksanakan 5 tuntutan mereka yaitu :

a. Tahun pertama Presiden berkuasa telah terbentuk Undang-Undang Perlindungan
Hak-Hak Rakyat (Buruh, Petani dan Nelayan) agar rakyat tidak mudah digusur dan
Undang-Undang Pengawasan Penyimpangan Penyelenggaraan Negara, agar pelaku
penyimpangan penyelenggara Negara, dapat dijerat hukum.

b. Tahun ke-dua; segera selesaikan sengketa rakyat dengan Pemerintah hingga tuntas
tanpa pandang bulkdan berlaku surut, agar merdeka dari ketakutan.

c. Tahun Ke-tiga; tidak ada lagi pengangguran di Republik Indonesia dengan didtem
Buruh tanpa kontrak, tanpa Out Sourcing dan memiliki jaminan masa depan yang
cerah.

d. Tahun ke-empat; Hentikan atau Stop Eksport TKI keluar negeri, karea telah
menghina bangsa Indonesia dimata dunia Internasional.

e. Tahun Ke-lima; Bangsa Indonesia terbebas dari belenggu kemiskinan tanpa Gizi
Buruk dan tanpa Busa Piagam bahwa; “Indonesia Medeka dari ketergantungan Asing”

Mereka menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung capres yang mampu melaksanakan Program Penyelamatan Kehidupan Bangsa. Bila tidak ada yang mampu maka himbauan untuk Golput.(Tia)

PENGHITUNGAN SUARA DI PPK JAKARTA BARAT LAMBAN

Jakarta,Penghitungan suara oleh PPK Jakarta Barat berlangsung lamban. di beberapa kecamatan tanggal 11 April 2009 baru mulai melakukan rekapitulasi penghitungan suara. hasil pemungutan suara dari TPS langsung dikumpulkan ke kecamatan tanpa direkapitulasi di tingkat kelurahan. di kecamatan penghitungan dibacakan per TPS, untuk 3 TPS memakan waktu sekitar 2 jam. dapat dibayangkan dalam 1 kecamatan ada sekitar 200-700an TPS. maka penghitungan yang dilakukan dapat memakan waktu hingga 1 bulan. di beberapa Kecamatan contohnya Tambora, Jakarta Barat akhirnya merubah cara Rekapitulasi menjadi per kelurahan secara serentak yang dilakukan di kecamatan, diharapkan hasil rekapitulasi akan selesai tanggal 16 April 2009.(Tia)

Pantauan di beberapa TPS di Jakarta Barat banyak sisa kertas suara.

Banyaknya hak pilih yang tidak digunkan hampir mencapai 50 %. contohnya TPS 20, RT 005 RW 006 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat. Jumlah DPT 270 orang, jumlah warga yang ikut memilih 247 orang, dengan suara tidak sah 23 surat suara. TPS 051, Kelurahan Angke. Jumlah DPT 412 orang, Jumlah warga yang ikut memilih 246 orang, dengan suara yang tidak sah 9 surat suara. TPS 046, Kelurahan Angke, jumlah DPT 300 orang, jumlah warga yang ikut memilih 191 orang, dengan suara yang tidak sah 16 surat suara. dTPS 073, Kelurahan Kalideres, jumlah DPT 419 orang, jumlah warga yang ikut memilih 271 orang dengan suara tidak sah 20 surat suara. Dengan perolehan suara untuk DPD 34 surat suara tidak sah.

Hal senada tejadi di beberapa TPS di Depok. TPS 01 jumlah DPT 249 orang namun yang sampai Pemilu terselenggara 20 orang tidak mengambil formulir C4, masih ditambah dengan jumlah yang tidak hadir pada saat pemilu sebanyak 50 orang.

Kita berharap pemilu kali ini berjalan sukses.(Tia)

Semoga pemilu dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Setidaknya itulah harapan warga masyarakat Sumatera Selatan. Mengingat ini adalah hajatan terbesar bangsa ini dalam kurun waktu lima tahun. Hal senada juga disampaikan oleh beberapa Anggota KPU yang penulis di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan beberapa hari yang lalu.
Seperti diungkapkan Drs. Ong Berlian, Anggota KPU Div Sosialisasi yang mengatakan bahwa, pada H-1 seluruh logistik pemilu sudah di sampaikan kepada TPS-TPS tujuan. Mulai dari kotak suara, surat suara hingga segel semua sudah 99% siap. Dengan jumlah DPT sebanyak 5.192.693 yang terdapat di seluruh Sumsel diharapkan para pemilih tersebut dapat melaksanakan dan memilih sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan pilihan masing-masing tanpa adanya intervensi dari siapapun. Beliau menambahkan rencananya pada hari pemilihan para anggota KPU akan di terjunkan langsung ke setiap Korwil untuk memantau jalannya pemilihan, "dan untuk memberikan dukungan motir pada petugas lapangan".
Dikesempatan lain Ir. Ruslan Ismail, MM, Ketua Panwas Provinsi Sumatera Selatan di kantornya menjelaskan mekanisme dan komposisi dari Panwas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Beliau mengatakan "sesuai Undang-undang no 22 tahn 2007 anggota panwas adalah terdiri dari Pers, Masyarakat, Akademisi (Pendidik) dan tenaga Ahli (Bidang Profesi)". Sehingga dengan begitu diharapkan pemilu dapat diawasi dengan pengawasan yang proporsional yang independensi panwas dapat terjaga.
Yang pasti harapan seluruh masyarakat Indonesia adalah hajat lima tahunan yang di gelar bangsa ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin-peminpin yang bisa "diandalkan" oleh masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai amat Pancasila dan Undand-Undang Dasar 1945...AMIN... (sujana)

MUSYAWARAH DALAM MEMPERSIAPKAN PEMILU 9 APRIL 2009 DI JAKARTA BARAT

Jakarta, dalam rapat kerja Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) se-Kota Administrasi Jakarta Barat (6/4/2009) di Twin Plaza Hotel Jl. S. Parman No. 93-94, Jakarta Barat yang dihadiri oleh sekitar 60 orang dari 56 kelurahan wilayah Jakarta Barat, H. Burhanudin sebagai Wakil Wali Kota Jakarta barat mengingatkan kepada petugas PPL mengenai tugas pokoknya yaitu tentang sosialisasi pemilu, pengawasan terhadap jalannya distribusi logistik pemilu.
Pada waktu yang sama Sukardi (Kasat Intel Jakarta Barat) mengatakan pihak kepolisian beserta jajaran lain akan turut serta dalam mengawasi jalannya pemilu secara terbuka dan tertutup dengan jumlah sekitar 1.400 personil dan menghimbau agar PPL mengenali lapangan atau wilayahnya serta harus adanya persepsi antar Panwaslu.
Kendala yang dihadapi oleh PPL adalah kurangnya anggaran untuk mendukung dana operasi demi meningkatkan kinerja Panwaslu, sulitnya berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan dalam mensosialisasikan tata cara Pemilu kepada masyarakat, serta masih adanya warga yang namanya terdaftar di DPS tetapi tidak ada di DPT.