GEMPA KEMBALI MENGGOYANG KOTA BENGKULU

Bengkulu 29 Juli 2009-INDOBERITANUSANTARA. Pada pukul 15.43 wib di Kota Bengkulu untuk kesekian kalinya terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5.8 SR, dengan kedalaman gempa 27 KM, pusatnya berada pada 212 KM barat daya Bengkulu terang Masjuwita (Staf Observasi BMG Pulai Baii Bengkulu).

Posisi gempa berada pada 5.5 LS dan 101.59 BT. Gempa ini termasuk jenis gempa tektonik yang terjadi akibat benturan antara lempengan Indoaustralia. Benturan ini masih akan terus terjadi dan belum berakhir, karenanya BMG memperingatkan bahwa gempa dalam skala kecil akan sering terjadi.

Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada, dan jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak jelas, untuk itu pihak Pemprov Bengkulu akan membuka kepada publik supaya masyarkat Bengkulu tidak tabu lagi dalam menghadapi bencana alam. “kita perlu menggalakkan sosialisasi soal bencana alam kepada masyarakat. Di Bengkulu ini banyak sekali beredar isu-isu gempa, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dan pemahaman supaya tetap waspada “ ujar Gubernur Bengkulu H. Agusrin M. Najamudin. ST di ruang kerjanya. (Ocin/Irn)

DEMONSTRASI WARGA TEBENG TERHADAP TRUK ANGKUTAN BATUBARA

Bengkulu 28 Juli 2009- INDOBERITANUSANTARA. Pada Pukul 20.30 wib di Jalan Kebun Tebeng Kota Bengkulu, berlangsung aksi pemblokiran jalan oleh warga yang tergabung dalam warga Kebun Tebeng Kota Bengkulu, dengan masa sekitar 30 orang, turut hadir dalam pemblokiran jalan tersebut Jihad (Kepala Lurah Kebun Tebeng), Hariadi (Kepala Rukun Warga Kebun Tebeng), AKP. Andy. S (Anggota POLDA Bengkulu), karena penolakan warga terhadap truk angkutan batubara yang lewat di jalan Kebun Tebeng Kota Bengkulu.

Kronologisnya pada pukul 20.30 wib, warga berkumpul dan memblokir jalan Kebun Tebeng Kota Bengkulu, dan melakukan aksi bakar ban mobil di tengah jalan. Namun Polisi langsung menghentikan aksi bakar ban tersebut. Pukul 21.00 wib, warga meletakkan gembong pisang di tengah-tengah jalan Kebun Tebeng Kota Bengkulu. Aksi ini di hentikan oleh Polisi pada pukul 21.45 wib, dengan memberitahukan kepada warga bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan kecelakaan.

Masa sempat melempari truk angkutan yang lewat, suasana sudah tidak kondusif karena diprovokasi oleh SAMSUL (Warga Kebun Tebeng), namun pihak polisi menambah jumlah personil sehingga masa dapat dikuasai dan keadaan tetap kondusif dan terjadi pertemuan antara warga yang diwakili oleh Jihad (Kepala Lurah Kebun Tebeng), Sikin (Warga Kebun Tebeng), Hariadi (Kepala Rukun Warga Kebun Tebeng) dengan AKP. Andy. S (Anggota POLDA Bengkulu). Hariadi (Kepala Rukun Warga Kebun Tebeng), mengatakan antara lain “Warga tetap menuntut agar kepolisian dapat mencegah truk angkutan batubara tidak melintasi jalan Kebun Tebeng dan meminta Pemerintah Kota Bengkulu untuk memperhatikan jalan yang ada di Kebun Tebeng.”. “AKP. Andy. S (Anggota POLDA Bengkulu), mengatakan “Kepolisian mengerti maksud saudara-saudara, namun tindakan ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan, karena meletakkan benda di tengah jalan. Hal ini dapat memicu konflik yang bisa merugikan warga sendiri, untuk itu warga diminta membubarkan diri, dan biarkan pihak kepolisian yang menangani truk angkutan batubara agar tidak melintas di Kebun Tebeng.”

Pukul 21.30 Polisi mulai meninggalkan tempat aksi, namun aksi lempar terhadap truk angkutan yang lewat terus terjadi, termasuk truk angkutan non batubara. Pukul 22.22 wib, aksi meletakkan gembong pisang di tengah jalan kembali dilakukan oleh warga, dan sempat merencanakan akan membakar ban ditengah jalan, namun belum sempat terlaksana. Pukul 22.45 wib, warga secara perlahan-lahan mulai meniggalkan lokasi aksi blokir jalan. (Ocin/Irn)

DUGAAN KORUPSI TELPON UMUM DI BUTON UTARA

berita aktual-Kendari. Puluhan mahasiswa mendatangi Markas Polda Sulawesi Tenggara Senin siang (27/07) mendesak Timtastipikor Polda Sultra untuk mengusut tuntas pengadaan Telpon Umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara sebesar Rp. 350 juta Tahun Anggaran 2008 di instansi-instansi pemerintah yang diduga fiktif. Para mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (MAK-SULTRA) menyatakan Dinas Perhubungan Buton Utara harus bertanggung jawab secara hukum dalam pengadaan telpon umum tersebut, karena anggarannya sudah cair 100 %, namun barangnya tidak ada. Seperti yang diteriakkan oleh Tamin Suparman selaku koordinator, “kami memiliki data-data tentang kasus tersebut, ternyata semuanya fiktif. Masyarakat telah ditipu oleh Dinas Perhubungan Buton Utara”. Kami meminta Polda Sultra segera membentuk tim untuk melakukan Investigasi di tiap-tiap instansi yang ada di Buton Utara terkait pengadaan Telpon Umum tersebut. Sementara itu Kabid Humas Polda Sultra AKBP Fahrurrozi mengatakan, bahwa pihaknya berjanji akan memenuhi tuntutan mahasiswa dengan membentuk tim investigasi, “Pastinya kami akan serius untuk menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi dimana saja di wilayah Sultra”, tambahnya. (Komeng)

cLMND : KEMENANGAN NEOLIB DALAM PILPRES 2009

Indonesia Bicara-Kendari, KPU dinilai terlalu dini dalam mengumumkan Pemenang Pilpres 2009, karena masih banyak masalah yang belum selesai seperti DPT yang bermasalah. Serta tidak independennya KPU juga membuat legitimasi capres-cawapres terpilih patut dipertanyakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Liga Mahasiswa Nasional demokrat (LMND) Sulawesi Tenggara Agus Pranata saat ditemui sabtu siang (25/07). Kemenangan SBY-Boediono merupakan kemenangan neolib. Kami tidak akan mendukung neolib yang sudah terbukti hanya melanjutkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Kami hanya mendukung pemimpin yang pro-rakyat dan memiliki visi untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat bukan neolib, tambahnya. (VandiK)

Aksi Solidaritas Bersama Untuk Korban Kekerasan

IndoBeritaNusantara, Kendari, (24/7), Puluhan pemuda dan mahasiswa yang mengatasnamakan Solidaritas Bersama Untuk Korban Kekerasan melakukan aksi di kantor DPRD Provinsi Sultra. Aksi ini dimaksudkan untuk kasus kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh pihak Aparat Kepolisian dari Satuan Brimob Polda Sultra, dalam aksinya mereka ditemui Anggota DPRD Provinsi Sultra Yaudu Salam Ajo.
La Ode Muh. Mushawir. SH (Jendral Aksi), mengatakan “Aksi tersebut bertujuan Keberadaan investor di lokasi penambangan emas di Kab. Bombana kembali berbuah konflik, investor yang dipaksakan Pemda Bombana untuk melakukan aktifitas eksploitasi ini telah menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum. Namun PT. Panca Logam justru menimbulkan keresahan yang berkepanjangan dengan dalih mengantongi ijin kuasa penambangan.
Kekerasan oleh siapapun dan atas nama apapun adalah melanggar hukum, pelaku kekerasan oleh siapapun juga harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Undang-undang ini mutlak mengingat Konferensi Internasional di Jenewa Tahun 1989 tentang Hak Asasi Manusia telah ditetapkan oleh PBB sebagai hukum internasional dimana Indonesia adalah satu Negara pesertanya. Sebelumnya telah terjadi insiden pengrusakan atau pembongkaran tempat ibadah, pembakaran tenda-tenda darurat milik warga, penyiksaan batin dan fisik, pelecehan seksual, pemalakkan serta banyak hal lainnya.
Solidaritas Bersama Untuk Korban kekerasan menyampaikan sikap tegas kepada pihak DPRD Provinsi Sultra “Mengutuk keras penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari satuan Brimobda Sultra dilokasi penambangan emas di Kab. Bombana, Mendesak Kapolda Sultra untuk melakukan proses hukum terhadap anggotanya secara sengaja melawan hukum dan merusak nama baik citra kepolisian Negara Republik Indonesia, Mendesak pemerintah Provinsi Sultra untuk segera mengambil sikap tegas dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Kab. Bombana.
Sejalan dengan aksi tersebut, Yaudu Salam Ajo menyatakan “hendaknya kalian pahami bahwa di DPRD ini adalah Perwakilan social dan saya tidak bisa katakan mewakili institusi DPRD dan saya kesini hanyalah anggota DPRD yang menerima apa yang menjadi aspirasi teman-teman, tapi kalau saya disuruh untuk menyatakan suatu sikap kepada teman-teman itu tidak bisa dan pada prinsipnya apa yang menjadi aspirasi teman-teman akan saya sampaikan kepada pimpinan dewan, selanjutnya masalah di Bombana akan dibahas atau kemungkinan akan dilakukan hearing terhadap pihak-pihak terkait”. (komenk)

Endemi yang Masih Menjangkiti Bangka Tengah

(IBN) Koba, Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung masih berjuang menghadapi berbagai jenis penyakit endemi serta menular. Ketika ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Bangka Tengah, Jl. Raya Bay Pass Koba, Supriyadi yang juga merupakan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) mengatakan bahwa sebenarnya penyakit yang harus diwaspadai dan sering timbul pada saat musim kemarau diantaranya adalah, diare yang ditimbulkan karena banyak sumber air yang biasa digunakan warga menjadi kering dan kotor dan penyakit kulit yang disebabkan karena banyak warga yang tidak lagi memiliki sumber air bersih. Selain itu penyakit yang kemungkinan timbul adalah Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA) karena banyaknya debu saat musim kemarau. Sedangkan penyakit yang ditimbulkan dan disebarkan oleh nyamuk seperti, malaria dan Kaki Gajah kemungkinan akan berkurang karena nyamuk tidak akan dapat berkembang pada saat musim kemarau. Beliau juga menambahkan, pada periode Maret hingga Mei 2009 tercatat sebanyak 518 orang terkena malaria dengan 0% angka kematian. Dinas Kesehatan Bangka Tengah secara rutin melakukan pemeriksaan dengan mengambil sampel darah seluruh warga untuk mengetahui dan mencari adanya kemungkinan warga yang terkena malaria. Karena jika ditemukan ada warga yang positif menderita malaria maka Dinas Kesehatan Bangka Tengah akan memberikan pengobatan secara langsung ditempat secara gratis. Tanggal 21 Juli lalu Dinas Kesehatan Bangka Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, Perwakilan Pihak Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan seluruh Kab/Kota di wilayah Bangka Belitung melakukan rapat koordinasi membahas kesiapan menghadapi penyebaran virus H1N1. Dinas Kesehatan Bangka Tengah telah mempersiapkan langkah antisipasi penyebaran virus H1N1 dengan melakukan persiapan antara lain; mengirimkan Alat Perlindungan Diri (APD) seperti Masker dan Sarung Tangan serta Tamiflu kepada seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah selain itu Dinas Kesehatan Bangka Tengah juga menganjurkan agar setiap Puskesmas melakukan pendataan riwayat perjalanan dan kontak kepada setiap penderita demam. Dinas Kesehatan Bangka Tengah selain itu juga telah membentuk Posko Tim Reaksi Cepat yang terdiri dari tujuh (7) orang dan diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan tingkat Kabupaten. Tim tersebut berfungsi menerima laporan serta melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran virus H1N1 di wilayah Kab. Bateng. Penyebaran H1N1 sebenarnya dapat dicegah dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat, selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta menghindari kerumunan orang, jika tidak memiliki kepentingan.”Di wilayah ini juga masih terdapat penderita penyakit Kaki Gajah (Filariasis) walaupun jumlahnya sangat sedikit” imbuhnya. Tanggal 31 Juli-15 Agustus 2009 Dinas Kesehatan Bangka Tengah akan memberikan pengobatan kepada seluruh warga. Pengobatan ini merupakan pengobatan terakhir yang diberikan Dinas Kesehatan Bangka Tengah karena diharapkan tahun 2010 wilayah ini telah terbebas dari penyakit Kaki Gajah.(sujana)

BEM Universitas Bangka Belitung Menilai Pilpres Berjalan Baik

BEM Universitas Bangka Belitung (UBB) memandang pelaksanaan Pilpres 2009 berjalan dengan baik dan transparan. Hal tersebut diungkapkan oleh Hangga Wicaksana yang juga merupakan Wakil Presiden BEM UBB, ketika ditemui di Gedung Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung yang terletak di Jl. Rasa Kunda No.1 Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Ia mengatakan bahwa, BEM UBB menganggap pelaksanaan Pilpres 2009 berjalan telah dengan baik walaupun banyak isu-isu yang berkembang tentang kecurangan yang terjadi. Hal tersebut menurutnya dianggap wajar karena dalam proses demokrasi pasti selalu ada pro dan kontra. BEM UBB, seperti sikap mahasiswa pada umumnya, juga memposisikan diri sebagai pihak yang independen dan tidak memihak pada pihak manapun yang terlibat sebagai peserta Pilres 2009. Mahasiswa UBB dirasa telah cukup cerdas dengan ikut berpartisipasi secara positif pada pelaksanaan Pilpres 2009. Mahasiswa UBB memang sebagian besar bertempat tinggal di sekitar Kota Pangkalpinang sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam memberikan hak suaranya. Penggunaan KTP dan Kartu Keluarga dalam Pilpres 2009 juga sangat membantu mahasiswa dalam pelaksanaan Pilpres, sehingga mahasiswa yang berasal dari luar Kota Pangkalpinang dapat memberikan hak suaranya di tempat mereka tinggal saat ini. Hangga yang juga merupakan mahasiswa semester VI Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial tersebut juga mengatakan, ”BEM UBB membebaskan setiap mahasiswa untuk memilih siapapun calon yang mereka anggap pantas untuk memimpin negeri ini meskipun mahasiswa sangat menginginkan adanya pemimpin muda yang tampil untuk dapat memimpin bangsa”. BEM UBB selalu menganjurkan para mahasiswa untuk mengetahui visi dan misi Capres yang mungkin mereka pilih pada Pilpres 2009. Menanggapi peristiwa ledakan bom yang terjadi di Jakarta, Hangga mengatakan, peristiwa tersebut merupakan sebuah bentuk penghancuran terhadap tatanan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menghancurkan keamanan Indonesia yang telah kondusif. Banyaknya pihak yang menuduh bahwa teroris islam berada di balik peristiwa pemboman di Jakartadianggap sebagai sebuah ekses yang timbul karena islam merupakan agama mayoritas di negeri ini sehingga dengan mudah dituduh sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap berbagai peristiwa teror yang terjadi. BEM UBB justru beranggapan adanya kemungkinan campur tangan pihak asing yang ingin menghancurkan keamanan negeri ini. BEM UBB sangat tidak setuju dan tidak membenarkan segala bentuk pengerusakan dengan menghilangkan nyawa seseorang walau apapun alasannya.(sujana)

KPU Provinsi Bangka Belitung memulai rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009

(IBN) Pangkalpinang, Pada 18 Juli 2009, Pukul 09:30 WIB di Hotel Bumi Asih, Pangkalpinang, KPU Provinsi Bangka Belitung memulai rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Pleno yang dipimpin oleh Zulfriandi Affan, SE (Ketua KPU Prov. Kep. Babel), dihadiri oleh Ir. H. Eko Maulana Ali M.Sc (Gubernur Provinsi Bangka Belitung), Brigjen. Iskandar Hasan (Kapolda Provinsi Bangka Belitung), Letkol Arm Hardjito (Dandim 04013 Bangka), Anggota KPU Provinsi Bangka Belitung, H. Ismiryadi (Saksi Capres Mega-Prabowo), Kurniawan (Saksi Capres SBY-Boediono), Zaky Mubarak (Saksi Capres JK-Wiranto) serta para Ketua dan Anggota KPU Kab/Kota di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Rapat pleno dimulai dengan membuka kotak suara tersegel beserta amplop yang berisi berita acara sertifikat perhitungan suara Kabupaten Bangka Barat dihadapan para saksi Capres dan Capres serta para undangan yang hadir dilanjutkan dengan pembacaan rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kabupaten yang sama. Hasil Rekapitulasi jumlah DPT yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih yang menggunakan KTP di wilayah Provinsi Bangka Belitung tercatat sebagai berikut:



Sedangkan hasil perolehan suara sah dan tidak sah adalah sebagai berikut:

RAPAT PLENO KPU TINGKAT PROVINSI DI PROV. BENGKULU

Bengkulu-Indo berita, tanggal 19 Juli 2009 pukul 09.00 wib s.d 16.30 wib, di Restoran Kemuning Pantai Panjang Bengkulu, berlangsung rapat Pleno KPU tingkat Provinsi se-Prov. Bengkulu, dihadiri Dunan Herawan. S. Sos (Ketua KPU Prov. Bengkulu), Okti Fitriani (Anggota KPU Prov. Bengkulu), Sumarno (Anggota KPU Prov. Bengkulu), Khairul Anwar (saksi pasangan Mega-Prabowo), Ahmad Zarkasih (Saksi pasangan SBY-Boediono), Lovi Irawan (Saksi pasangan JK-Win), Anggota KPU Kab/Kota, Unsur Muspida Prov. Bengkulu. Dunan Herawan. S. Sos (Ketua KPU Prov. Bengkulu), dalam sambutannya mengatakan “Rapat dimulai dan silahkan kepada setiap KPU Kab/Kota membacakan hasil rapat Pleno tingkat Kab/Kota. Semua permasalahan kita selesaikan ditingkat Provinsi ini, dan dipersilahkan sama-sama mengkoreksi agar segala kesalahan dan kekeliruan bisa kita atasi bersama.

Adanya jumlah pemilih se-Prov. Bengkulu yang menggunakan KTP dan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan adalah sebayak 3.178 pemilih. Jumlah suara se-Prov. Bengkulu untuk pasangan Capres Cawapres Megawati-Prabowo 197.566 suara, Pasangan Capres Cawapres SBY-Boediono 545.327 suara, Pasangan Capres Cawapres JK-Win 107.338 suara.

Adanya perbedaan hasil akhir jumlah DPT di tingkat Prov. Bengkulu dikarenakan hasil pemutakhiran DPT awal pada 4 Juli 2009 di KPU Prov. Bengkulu 1.273.544, setelah rapat Pleno 19 Juli 2009, jumlah akhir DPT se-Prov. Bengkulu menurun sebanyak 1.273.212. Penurunan jumlah DPT disebabkan oleh adanya surat suara yang tidak terpakai di Kab. Seluma sebanyak 331 surat suara, Kab. Mukomuko sebanyak 111 surat suara, Kab. Kepahiang sebanyak 210 surat suara.

Penurunan jumlah DPT yang terjadi di Kab. Kepahiang dikarenakan adanya temuan DPT ganda di Kecamatan Muara Kemumu, di Kab. Seluma juga karena ditemukanna DPT ganda dan sesuai dengan instruksi KPU Pusat mengadakan pemutakhiran DPT, di Kab. Mukomuko memang tidak terpakai, dan hal tersebut sudah dilaporkan ke pihak Panwaslu Kab. dan Panwaslu Prov. Bengkulu.

Sanggahan dan keberatan yang diajukan oleh ketiga saksi pasangan Capres Cawapres Pemilu 2009 adalah Saksi pasangan JK-Win mempertanyakan lampiran model DA1 PPWP yang diterima saksi dalam keadaan kosong, namun telah disetempel dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Lebong.

AKSI UNJUKRASA BARISAN MAHASISWA DAN PEMUDA WAKATOBI

IndoBeritaNusantara, Kendari, (16/7), Puluhan pemuda dan mahasiswa yang mengatasnamakan Barisan Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Wakatobi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejati (Kejaksaan Tinggi). Aksi ini dimaksudkan untuk menyikapi indikasi korupsi penyalahgunaan SILPA, dalam aksinya mereka menemui Suleman Hadjarati, SH. M.Hum (Asintel Kejati Sultra).
Aludiman (Korlap), mengatakan “Aksi tersebut bertujuan semakin berkembangnya indikasi penyalahgunaan keuangan daerah di Kabupaten Wakatobi seperti halnya jamur dimusim hujan sehingga masyarakat Wakatobi semakin menjerit bagaikan lumut yang tumbuh diatas batu, oleh karena itu, kami dari Barisan Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Wakatobi mempertanyakan integritas dan professional kerja Kejati Sultra terkait dengan indikasi penyalahgunaan SILPA T.A 2006 sebesar Rp. 93.535.905.495,- yang bertentangan dengan peraturan Mendagri No.13 Tahun 2006 dan Mark-Up dalam pengadaan kapal Gae sebesar Rp. 4.109.000.000,- yang tidak sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 1999 dan undang-undang No.20 Tahun 2001.
BMPKW menyatakan sikap ke Kejati mengatakan “Kejati Sultra segera melakukan penyidikan terhadap Pemda Wakatobi dan apabila poin pertama tidak dipenuhi dalam tempo 3 x 24 jam, maka kami anggap Kejati Sultra tidak professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instrument”.
Sejalan dengan aksi tersebut, Sulemen Hadjarati, SH. MHum menyatakan “bahwa tolong beri kami waktu untuk memproses kasus ini dan kami akan mempercepat penyidikan terhadap Pemda Wakatobi”. (komenk/FandiK)

Dinas Kesehatan Bangka Belitung Telah Siap Mengantisipasi Penyebaran H1N1

(IBN) Pangkalpinang, hari Rabu tanggal 15 Juli 2009, ketika ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, Rahmawati Kasi Penanggulangan Penyakit Menular (PPM) dalam menanggapi pertanyaan mengenai antisipisai yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah dalam mengantisipasi penyebaran virus H1N1 (Flu Babi), mengatakan bahwa Sampai dengan saat ini belum ditemukan indikasi adanya warga yang terinfeksi virus H1N1 di kabupaten Bangka Tengah. Dinas Kesehatan sejak awal menyebarnya virus H1N1, telah mengingatkan agar seluruh Dinas Kesehatan baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota agar meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap kemungkinan penyebaran virus H1N1. Selain itu Dinas Kesehatan Kab. Bateng juga telah mengirimkan Tamiflu kepada seluruh Puskesmas di wilayah Kab. Bateng. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah telah berkoordinasi dengan Dinas Peternakan di tingkat Kabupaten untuk melakukan pendataan lokasi peternakan Babi serta sosialisasi mengenai bahaya dan cara penyebaran virus H1N1. Selain itu Dinas Kesehatan Kab. Bateng juga telah menempatkan petugas surveilance di setiap Puskesmas yang terdapat di setiap desa. Petugas tersebut bertugas melakukan pengawasan dan memberikan laporan mingguan yang dilaporkan secara berjenjang dan tertulis, mengenai kemungkinan penyebaran virus H1N1 di Kab. Bateng serta kemungkinan munculnya penyakit lain yang berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) atau berpotensi menjadi wabah. Sedangkan ketika ditemui di Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah, Sigit Winarno seorang Staff Bidang Peternakan mengatakan bahwa sejak April 2009 Dinas Peternakan Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan pengawasan terhadap peternakan Babi yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan daerah peternakan Babi yang tercatat di wilayah Kabupaten Bangka Tengah adalah;

1) Kel. Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, terdapat 601 ekor Babi.

2) Kel. Benteng, Kec. Pangkalan Baru, terdapat 450 ekor Babi.

3) Kel. Air Mesu Kec. Pangkalan Baru, terdapat 22 ekor Babi.

4) Kel. Trubus Kec. Lubuk Besar, terdapat 61 ekor Babi.

5) Kel. Pedindang Kec. Pangkalan Baru, terdapat 1000 ekor Babi.

Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah pada bulan Mei 2009 juga telah melakukan sosialisasi kepada para peternak di wilayah Kel. Padang Baru, mengenai pola pemeliharaan ternak yang baik, penanganan limbah ternak, pentingnya membersihkan kandang ternak serta pentingnya menyemprotkan desinfektan secara teratur minimal dua kali seminggu. Sigit Winarno juga menambahkan bahwa Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) selain bertugas memberikan sosialisasi mengenai penyebaran virus H1N1, juga bertugas memberikan desinfektan kepada para peternak yang membutuhkan dan masyarakat diharapkan dapat segera melapor kepada PPL jika menemukan kejadian yang berindikasi terhadap penyebaran virus H1N1 sesegera mungkin.

Hal senada juga diungkapkan Muhamad Henry, Kasi Surveilance, Epidemologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra (Sepimkesma) Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung ketika ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung. Selepas acara Rapat koordinasi yang membahas tentang kesiapan Provinsi Bangka Belitung (16/7) dalam mengantisipasi penyebaran virus H1N1. Rapat yang dipimpin oleh Dr. Hendra Kusumajaya (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi) dan dihadiri oleh Dr. Magdalena Tarigan (Kabid. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan/P2PL) dan Sukawati (Kasi Penanggulangan Penyakit Menular/PPM) (mewakili Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang). Irianto Sodiana, Skm (mewakili Dinas Kesehatan Kab. Bangka), Supriadi, Skm,Mkes dan Rahmawati (Kasi PPM) (mewakili Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah), Jhonson Simarmata, Skm (mewakili Kantor Kesehatan Pelabuhan) dan Dr. Adi Rosadi, Sp.P serta Dr. Sugiarti (mewakili pihak Rumah Sakit Umum Depati Hamzah). Pada rapat tersebut dihasilkan kesepakatan bersama yang isinya antara lain: Mengarahkan masing-masing Dinas Kesehatan dan Rumah sakit agar melakukan pemeriksaan terhadap persedian logistik obat-obatan ataupun Alat Perlindungan Diri (SPD), seperti masker dan sarung tangan. Mengarahkan agar klinik yang ditempatkan di Bandara dapat melakukan pemeriksaan awal terhadap penumpang yang terindikasi serta melakukan identifikasi riwayat perjalanan penumpang tersebut. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga dianggap perlu melakukan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyebaran virus H1N1, kepada petugas kesehatan dan dokter. Sosialisasi juga perlu dilakukan terhadap Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota serta masyarakat umum melalui media massa, tempat ibadah dan sekolah-sekolah. Kesepakatan yang akan dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli 2009 tersebut juga mengatur jalur koordinasi antara KKP dengan Dinas Kesehatan Prov. Kep. Babel. Dinas Kesehatan Provinsi telah membentuk Posko Tim Gerak Cepat (TGC) yang terdiri dari 5 orang petugas Dinas Kesehatan dan bertugas menerima laporan serta melakukan tindak lanjut jika ditemukan dugaan penyebaran virus H1N1. Tim yang sama juga di bentuk pada setiap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Virus H1N1 atau biasa sebut influenza A, pada dasarnya sama dengan virus flu pada umumnya. Virus ini dapat menular dari manusia ke manusia sehingga memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat jika dibandingkan dengan penyebaran virus H5N1 tetapi virus H1N1 memiliki tingkat kematian yang rendah, yaitu sekitar 0,2-3,1%. Penyebaran virus ini dapat dicegah dengan prilaku hidup sehat, seperti mencuci tangan sebelum makan, menutup hitung ketika bersin dan menggunakan masker saat terserang flu. Sampai dengan saat ini belum ditemukan adanya indikasi penyebaran virus H1N1 di wilayah Provinsi Bangka Belitung, tetapi Dinas Kesehatan Provinsi tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan penyebaran virus H1N1. Dinas Kesehatan Provinsi juga telah menyiapkan logistik obat-obatan dan SPD seperti, masker dan sarung tangan yang akan dibagikan kepada seluruh puskesmas dan Rumah Sakit di seluruh wilayah Bangka Belitung. Saat ini Dinas Kesehatan Prov. Kep. Babel memiliki persediaan obat Tamiflu sebanyak 9000 butir. Rencana kegiatan terbaru dari Dinas Kesehatan Provinisi Bangka Belitung adalah, mengumpulkan seluruh Kabid P2PL dan Kasi PPM guna melakukan pembahasan teknis mengenai Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan termasuk antisipasi penanggulangan penyebaran virus H1N1 dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan di wilayah Provinsi Bangka Belitung, rapat tersebut rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2009.(sujana)

Pasangan SBY-Boediono mengantongi 51.22 % suara di Kota Kendari

IndoBeritaNusantara-Kendari. (16/07) Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pilpres Kota Kendari yang diadakan oleh KPUD Kota Kendari, pasangan SBY-Boediono akhirnya unggul di 9 kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Kota Kendari yaitu Kecamatan Kendari, Kecamatan Kendari Barat, Kecamatan Mandonga, Kecamatan Puuwatu, Kecamatan Wua-Wua, Kecamatan Kadia, Kecamatan Baruga, Kecamatan Poasia dan Kecamatan Abeli. Sedangkan pasangan JK-Win hanya menang di satu kecamatan yaitu Kecamatan Kambu. Dalam raihannya pasangan SBY-Boediono mengungguli pasangan lainnya dengan suara total 71.573 suara atau 51,22 %, sedangkan pasangan JK-Win sebanyak 63.268 suara atau 45,28 %, sementara itu pasangan Mega-Pro paling rendah dengan perolehan 4.898 suara 3,51 %. Dalam Rapat tersebut hanya saksi dari pasangan Mega-Pro saja yang tidak hadir. Menurut La Ode Abdul Natsir (Ketua Pokja Penghitungan Suara KPUD Kota Kendari), pihaknya tidak mengetahui alasan mengapa saksi Mega-Pro tidak hadir, padahal undangan sudah diberikan. Sebagai informasi jumlah DPT di Kota Kendari yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 63.683 pemilih atau sebesar 30 % pemilih dari total DPT sebanyak 205.797. (dedi K)

KAMMI, BKMI, FSLDK, AL-MIZAN FH UNTAN : MENGUTUK KEKERASAN DI XIN JIANG (China) – MENUNTUT KEADILAN HAM

(Indo Berita Nusantara), Pontianak Berlangsung aksi unjuk rasa KAMMI di bunderan tugu digulis untan yang tergabung diantaranya Badan Kerohanian Mahasiswa Islam (BKMI), AL-Mizan Fakultas Hukum Untan dan Forum Silahturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) terkait menuntut keadilan HAM. (13/7/09)

Unjuk rasa tersebut diikuti puluhan mahasiswa dengan Korlap Fadli (BKMI) dengan tuntutan menyerukan kepada para pemimpin dunia termasuk Indonesia untuk menekan otoritas China agar segera memperbaiki kondisi HAM dan mendesak agar otoritas China untuk segera mengatasi konflik dengan menegakan keadilan serta menghentikan monopili politik, ekonomi dan social demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Meminta otoritas China untuk mengurangi kekerasan serta mendahulukan introspeksi dalam setiap insiden perlawanan etnis minoritas sebelum menyalahkan pihak lain, sehingga Insiden-insiden sparatis sangat besar kemungkinannya bahwa etnis-etnis minoritas merasakan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan etnis Han dan menghimbaw media untuk mencerna dan tidak menelan bulat-bulat sebelum menyebarkan berita yang dirilis dan medisa China melihat konflik dari sudut pandang objektif, karena media memiliki tanggung jawab moral dan social dalam kaitannya dengan hal ini.

Aksi unjuk rasa tersebut membawa delapan poster yang bertuliskan antara lain “Hak azasi manusia sudah terkoyak, Hentikan kekerasan di China, Kembalikan Hak Kebangsaan Kami, Hapus pelanggaran Ham di China, Janggan ada diskriminasi social di China, Tegakan Ham di China, Stop pembantaian di Xin jiang, Diskriminasi kaum minoritas di China”.

Dalam orasinya mengatakan bahwa tegakan HAM hancurkan komunis selama ini di kalanggan dunia tidak ada perhatian khusus, sehingga bangsa ini menjadi terdiam. Hal ini seharusnya hak azasi manusia harus ditegakan bukan dibiarkan dan diharapkan agar seluruh dunia harus melihat dan memperhatikan meskipun pada hari ini HAM telah banyak melanggar. (Tegas) Fadli Ketua (BKMI)

Minimnya Suara Mega-Pro di Kendari

Indonesia Bicara-Kendari. Saat ditemui dikantornya Rabu siang,

Sekretaris DPC Gerindra Kota Kendari La Ode Nanang Lesmono mengakui bahwa kecilnya suara
pasangan Mega-Pro di Kota Kendari disebabkan oleh masih kuatnya kultur budaya masyarakat Sulawesi
yang memegang ikatan emosional dengan lebih mengutamakan putera daerah sebagai pemimpin, dan inilah yang menyebabkan
suara JK-Win di Sulawesi umumnya menempati urutan pertama.
Selain itu adalah lemahnya koordinasi antara Tim Pemenangan Mega-Pro pusat dan daerah yang berdampak pada kurang kompaknya Tim dari PDIP maupun dari Gerindra sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri. Dan faktor yang tidak kalah pentingnya adalah minimnya dana sehingga tim tidak dapat bekerja secara maksimal, bahkan untuk menggalang saksi pun tidak dapat dilakukan. Hal tersebut berbeda dengan kabar yang menyatakan bahwa dana Kampanye Tim Mega-Pro paling besar, menurutnya isu tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga berbondong-bondong orang ingin melamar menjadi saksi Mega-Pro di TPS-TPS.
Mengenai hasil sementara yang memenangkan pasangan SBY-Boediono, pihaknya hanya akan mengakui hasil akhir yang resmi diumumkan oleh KPU. Dan apabila memang SBY-Boediono yang menang, secara kelembagaan akan menunggu sikap DPP, namun secara pribadi akan menerima hasil tersebut dengan legowo.
Kekalahan Mega-Pro juga disebabkan oleh hilangnya suara pendukung akibat dari KPU yang tidak profesional dalam menyelesaikan masalah DPT, ditambah lagi masalah sosialisasi penggunaan KTP sehari menjelang pencontrengan pun tidak maksimal, sehingga beberapa daerah seperti di Muna banyak yang tidak mengetahuinya. Apalagi peran Panwaslu sebagai pengawas juga dinilai tidak tegas karena banyak kasus-kasus pelanggaran yang terjadi kurang ditanggapi dengan serius, tambahnya. (FandiK)

MALAPETAKA DEMOKRASI OLEH SPARTAN (SPRATATIS PEMBEBASAN RAKYAT UNTUK TANAH AIR)

(Indo Berita Nusantara), Pada 11 Juli 2009, di Surabaya, buku (MALAPETAKA DEMOKRASI), SPARTAN Jawa Timur, perihal Temuan Investigasi Kecurangan Sistematis Memenangkan Partai Demokrat dan SBY, Pelaksanaan Pileg April 2009, Negara bukan saja gagal menyelenggarakan Pileg secara tertib sesuai jadwal yang digariskan dalam undang-undang tetapi juga lalai mengupayakan pemenuhan hak konstitusional sejumlah besar warga negara.

Terlanggarnya hak Negara ini bukan saja mereduksi legitimasi hasil Pemilu, namun jelas merupakan bentuk pelangaran HAM. Dengan perolehan suara diatas 20% tersebut, maka Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai politik yang mendapat kenaikan suara hingga sekitar 300%.

Ini merupakan lompatan terbesar yang pernah diraih parpol. Tidak ada dalam sejarah dunia dan dinegara manapun, sebuah parpol demikin besar mendapatkan suara hanya dalam satu periode kekuasaan kecuali terjadi pada Partai Demokrat di Indonesia. Belum ada upaya nyata KPU ataupun Pemerintah untuk memperjuangkan nasib warga yang memiliki hak pilih, tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih.

Jutaan warga dipastikan kembali kehilangan hak kontitusionalnya seperti pada Pileg lalu, yang seharusnya dijamin Negara. Buruknya kinerja KPU semakin kasat mata, karena pada saat pelaksanaan Pileg 2009, Ketua KPU Abdul Hafiz hadir di TPS Cikeas, tempat Susilo Bambang Yhudoyono mencontren, dalam Pilpres ini juga KPU tidak netral.

Contoh spanduk perncontrengan yang dibuat KPU telah dengan sengaja menunjuk kepada kolom gambar dan nomor urut pasangan Presidan dan Wakil Presiden SBY-Boediyono. (Andrian)

Kota Kendari, Tiada Hari Tanpa Unjuk Rasa

IndoBeritaNusantara-Kendari. Itulah kata yang pantas bagi Kota Kendari, ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara ini hampir setiap harinya diwarnai oleh aksi unjuk rasa. Hari ini saja sudah tiga elemen mahasiswa/masyarakat yang melakukan aksinya, ketiganya beraksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Mereka adalah Komite untuk Demokrasi Keadilan dan Transparansi Anggaran (KuDETA) Bombana Sultra, Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Wawonii (AMPRW) dan Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (MAK-Sultra). Meskipun hari ini Kota Kendari diguyur hujan akan tetapi puluhan orang yang tergabung dalam elemennya tersebut tetap saja bersemangat menyuarakan aspirasinya yaitu mendesak penyelesaian kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerahnya. MAK-Sultra yang datang pertama seperti dilontarkan Musfan La Kansai (Korlap) menuntut penyelesaian kasus korupsi Pelabuhan Ereke yang melibatkan Kepala Dinas Perhubungan Buton Utara Drs. Darwin Kunu agar tidak berlarut-larut. Kemudian KuDETA yang dikoordinir oleh Rusli Abadi menyuarakan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Kabupaten Bombana agar segera diselesaikan. Selanjutnya AMPRW dipimpin oleh Amran mengaku aksinya tersebut adalah akibat dari adanya keresahan masyarakat Pulau Mawonii yang merasa dirugikan oleh kelakuan oknum-oknum penyelenggara negara yang mangkir dari tujuannya yaitu menyejahterakan rakyat, tetapi justru malah melakukan KKN. Dalam kesempatan ini akhirnya ketiga elemen tersebut diterima oleh pimpinan tertinggi Kejati Sultra Fachmi SH, MH. Meskipun baru menjabat kurang lebih dua minggu, namun dirinya bertekad akan membersihkan Sultra dari tindak KKN tanpa pandang bulu. Dirinya juga berjanji akan bekerja maksimal untuk segera menyelesaikan kasus-kasus tersebut, dan juga menghimbau agar para pengunjuk rasa tidak bertindak anarki dalam melakukan aksinya. (FandiK/Komeng)

KEGIATAN KPU KOTA SURABAYA PASCA PILPRES 2009

10 Juli 2009, di Surabaya, Eko Waluyo (Ketua Humas KPU kota Surabaya), menangapi kegiatan KPU Surabaya pasca Pilpres 2009, mengatakan Sesuai dengan petunjuk KPU pusat dalam pelaksanaan proses penghitungan surat suara di tingkat kecamatan KPU Kota Surabaya menginstruksikan kepada PPK agar tidak melakukan proses penghitungan pada waktu yang ditentukan yaitu 10 s/d 11 Juli 2009, karena sebelumnya sudah mendapat instruksi dari Pusat, supaya melaksanakan penghitungan pada 10 Juli 2009 dan pada 11 Juli 2009, sudah selesai melakukan proses tersebut, dan di serahkan ke KPU Propinsi Jatim.

Dalam pelasanaan penghitungan surat suara tersebut pihak KPU Kota Surabaya juga menerjunkan anggota untuk mengecek keadaan dilapangan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, diawasi oleh tim khusus yang dibentuk KPU Kota Surabaya, untuk mengawasi proses penghitungan di 31 kecamatan tersebut, sampai diserahkan ke tingkat Propinsi.

Dari laporan-laporan yang beredar dilapangan selama pelaksanaan Pilpres 2009, berupa kertas surat suara yang ditemukan telah dicontreng sebelum pelaksanaan pencontrengan, KPU Kota Surabaya telah menyelidiki hal tersebut memang terjadi kekeliruan yang sebenarnya surat suara tersebut adalah surat yang dipakai pada saat proses pensosalisasian kepada anggota TPS yang terselip dalam suara suara, dan hal itu sudah dibereskan tidak sampai menghambat pelaksanaan Pemilu ini. Andrian

SITUASI PELAKSANAAN PILPRES 2009 DI TPS 061 RT.09/05 KEL CIRACAS JAKARTA TIMUR

SITUASI PELAKSANAAN PILPRES 2009 DI TPS 061 RT.09/05 KEL CIRACAS JAKARTA TIMUR

PERMENKES RI No. 128 TAHUN 2004 HARGA MATI DI SULTRA

IndoBeritaNusantara-Kendari. Pernyataan tersebut merupakan tuntutan puluhan demonstran Aliansi Mahasiswa Kesehatan Penegak Supremasi Hukum Sultra saat berunjuk rasa di DPRD dan Kantor Dinas Kesehatan Sultra Kamis siang (09/07). La Ode Muhammad Miswar (KorLap) mengatakan aksinya ini adalah murni penegakkan supremasi hukum bidang kesehatan, dan tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur lainnya. Kami mengajak kepada mahasiswa dan masyarakat untuk ikut bergabung menyuarakan aspirasi kita, yang mana saat ini masih berlaku pola pikir lama bahwa kepala Puskesmas haruslah seorang dokter, padahal jelas-jelas Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan Peraturan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas yang mensyaratkan Kepala Puskesmas haruslah seorang Sarjana di Bidang Kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup Kesehatan Masyarakat. Namun sampai detik ini peraturan Menkes tersebut belum juga diterapkan di Provinsi Sultra. Kami ingin adanya transparansi dalam penyelenggaraan kesehatan di Sultra, mengapa banyak puskesmas di Sultra yang dipimpin oleh seorang dokter dan bukan Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM), seorang pemimpin puskesmas haruslah memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola pelayanan dan administrasi kesehatan. Oleh karena itu kami minta Kepala Dinas Kesehatan, DPRD serta Gubernur untuk segera menerapkan PERMENKES tersebut agar pengelolaan Puskesmas menjadi lebih profesional dan berjalan teratur sesuai dengan tujuan. dr. Razak (Kabag Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Sultra) saat ditemui mengatakan yang terpenting dalam pengangkatan seseorang menjadi Kepala Puskesmas tidaklah sembarangan, ada beberapa faktor yang menentukan diantaranya adalah faktor kemampuan, profesionalitas kerja serta disesuaikan dengan kondisi/situasi perkembangan zaman. Apakah dia seorang Sarjana Kedokteran atau Sarjana Kesehatan Masyarakat. (FandiK)

AKSI UNJUKRASA FP2L SULTRA

INDOBERITANUSANTARA, KENDARI di Kantor Dinas Perkebunan dan Holtikultura berlangsung aksi unjuk rasa oleh sekitar 20 orang mahasiswa yang mengatasnamakan diri Forum Peduli Perusahaan Lokal Sulawesi Tenggara (FP2L SUL-TRA), terkait kasus produksi dan mutu Kakao dalam perusahaan lokal di Sulawesi Tenggara,(09/07) Saban Rahim (Korlap) mengatakan :
“Pemerintah dalam rangka mencanangkan program peningkatan kesejahteraan rakyat dapat ditempuh di beberapa bidang berdasarkan sumber daya alam (SDA) atau potensi dalam dari sector agraris, maupun sector-sektor yang lain. Pemerintah telah bekerja dengan fulgar dalam memikirkan nasib rakyat namun terkadang terlupakan, entah kemudian karena apa, kenapa, siapa, ataupun dimana sehingga muncul suatu hal-hal dan sebagainya dapat menjadikan kaum yang tergolong masyarakat untuk berfikir, bertindak enggan untuk beraktifitas sesuai potensinya”. “Saban Rahim mengatakan’’.

Dari sector Perkebunan dan Holtikultura Pemerintah telah bekerja dengan multifungsi menjawab kesejahteraan rakyat, dengan program pemerintah Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao yang diperuntukan kepada kaum ploretarian petani lewat bantuan pengadaan bibit kakao Sometic embryogenesis (SE) dibeberapa Kabupaten seperti Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara dan Muna di Sultra. Disisi lain, ini juga dapat memberikan fungsi dalam upaya pemberdayaan bagi masyarakat (kaum perusahaan lokal sultra) namun tidak dapat di beri ruang sesuai dengan potensi di bidang program yang dimaksud karena pemerintah belum pro aktif dalam mengidentifikasi yang terjadi di lapangan.

Hal inilah yang mengundang Forum Peduli Perusahaan Lokal untuk dapat memberikan kondisi obyektif yang terjadi dilapisan masyarakat sesuai program pemerintah dalam hal Gerakan Nasional peningkatan Produksi dan Mutu Kakao sebesar Rp. 31.980.792.000,- dan dilihat dari panggu anggaran ini, maka percaya dalam penberdayaan perusahaan lokal di Sulawesi Tenggara tidak satupun perusahaan akan dapat terkafer untuk dapat berpartisipasi dalam program tersebut.

Oleh karena itu, kami dari FP2L menghimbau keadaan pemerintah Sultra dalam hal ini Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura untuk pro aktif dalam memikirkan pemberdayaan perusahaan lokal untuk dapat berpartisipasi dalam program tersebut.
(FP2L SUL-TRA) menyatakan sikap sbb :
Mendesak kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Sulawesi Tenggara untuk mengambil langkah dengan mengklasifikasi (mengelompokan) anggaran sesuai kebutuhan dalam pemberdayaan perusahaan lokal pada program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dalam bentuk pengadaan bibit kakao Somatic embryogenesis (SE) sebesar Rp. 31.980.792.000,-.

Mendesak kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Sulawesi Tenggara untuk mengefisienkan pelaksanaan program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dalam bentuk pengadaan bibit kakao Somatic Embriogenesis (SE) dengan anggaran sebesar Rp. 31.980.792.000,- sesuai dengan kebutuhan Kabupaten yang mendapatkan bantuan tersebut dengan lebih memfokuskan pembagian sub anggaran sesuai dengan kebutuhannya.

Mendesak kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Sulawesi Tenggara untuk memprioritaskan pemberdayaan perusahaan lokal di Sultra pada Program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dalam bentuk pengadaan bibit kakao Sometic Embriogenesis (SE) sebesar Rp. 31.980.792.000,-.

Mendesak kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Sulawesi Tenggara untuk secepatnya mengambil tindakan sesuai dengan tuntutan tersebut diatas, dalam batas waktu sampai tanggal 12 juli 2009, langkah dalam pemberdayaan perusahaan lokal pada program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dalam bentuk pengadaan bibit kakao Somatic Embriogenesis (SE) sebesar Rp. 31.980.792.000,-.

Ir. Haidir Nurdin, (Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura), yang menerima pengunjukrasa, mengatakan, “kasus ini terus terang saja fungsi ini akibat daripada pertahanan perkebunan rakyat, jadi ditekankan terhadap masalah ini dan ini bukan perkebunan nasional ini untuk kepentingan Negara, jadi kegiatan saudara-saudara hanya terhadap kegiatan perkara pidana kelembagaan, rehabilitasi dan desentifikasi yang mutu dari saudara-saudara adalah kenapa tidak diberdayakan kepada masyarakat dan kami dari daerah sudah berupayakan untuk bagaimana berdayakan, tetapi ini sudah tentu akurat yang keluar jadi ini akan tetap di berdayakan sesuai Kepres. Dan insyaallah 2009 saya akan berjuang dan ini anggaran bukan dari dinas pertanian semua adalah Departemen Keuangan dan dikuasai oleh departemen keuangan dan kita akan mendistribusikan bersama-sama dari rakyat dan untuk rakyat”.(comenk)

Beri bendera pesan ini Kesiapan KPU dan Panwasli Bangka Tengah

(berita tunda) Pangkalpinang, 9 Juli 2009, Koba. Ikram, Anggota KPU Kab. Bateng (Bangka Tengah; red) Div. Logistik, KPU Kab. Bangka Tengah mengatakan bahwa, pada hari Senin lalu logistik keperluan Pilpres telah di distribusikan kepada seluruh desa di wilayah Bateng dan akan akan segera di distribusikan kepada seluruh TPS. Penistribusian tersebut berjalan dengan lancar dan aman. Pada setiap pengiriman logistik, KPU juga dibantu oleh kepolisian dengan dua personil kepolisian Polres Bateng yang ikut mengawal proses distribusi logistik Pilpres 2009, termasuk juga dalam hal pengamanan Pilres 2009. Wilayah terjauh yang di miliki Kabupaten Bateng adalah Kecamatan Sungai Selan, yaitu pulau Nangka dan Pangkal Raya. Untuk kedua tempat tersebut KPU Bateng harus menyewa perahu milik warga agar pada subuh tanggal 8 Juli 2009 seluruh logistik keperluan Pilpres 2009 telah tiba di dua tempat tersebut. KPU Bateng juga tidak mengalami masalah dalam hal rekapitulsi jumlah DPT. Rencananya hari ini KPU Bateng akan melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan TPS di seluruh wilayah Bateng dan akan dilaksanakan oleh Tim Monitor yang setiap Timnya terdiri dari tiga orang Anggota KPU Bateng. Walaupun belum seluruh wilayah Bateng mendapat aliran listrik dari PLN tetapi hal tersebut tidak menjadi kendala dalam melaksanakan Pilpres 2009 karena diperkirakan proses pemungutan dan perhitungan suara Pilpres 2009 berlangsung hingga sore hari. Sehingga tidak terlalu memerlukan penerangan lampu listrik. Sampai dengan saat ini KPU Bateng tidak memiliki kendala dalam persiapan pelaksanaan Pilpres 2009. Sementara ditempat terpisah, M. Yusuf Ketua Panwaslu Bateng mengatakan bahwa, dalam rangka persiapan menghadapi Pilres 2009, Panwaslu Bateng hari ini mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Pilpres 2009 terhadap seluruh PPL dan Pengawas Kecamatan di wilayah Bateng. Bimtek yang dimaksud salah satunya berupa sosialisasi mengenai ketentuan baru yang memperbolehkan setiap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk dapat memberikan suaranya pada Pilpres 2009, dengan syarat menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) serta memilih di wilayah yang sesuai dengan tempat tinggal yang tertera pada KTP. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pelaksanaan Pilpres 2009 antara Panwas dengan KPU, maka seluruh PPL di wilayah Bateng juga diberikan sosialisasi mengenai peraturan KPU. Mengenai pelanggaran pemasangan atribut kampanye di Bandara Depati Amir, pada awalnya Panwaslu Bateng mendapat kusulitan untuk menentukan Tim Kampanye yang melakukan pemasangan atribut kampanye tersebut, apakah Tim Kampanye Bateng atau Tim Kampanye Kota Pangkalpinang karena lokasi bandara juga dekat dengan Kota Pangkalpinang. Ternyata diketahui bahwa yang melakukan pemasangan atribut kampanye adalah Tim Kampanye tingkat Provinsi dan Panwaslu Bateng telah memberikan teguran kepada Tim Kampanye Provinsi masing-masing pasangan Capres dan Cawapres peserta Pilpres 2009. Panwaslu Bateng juga telah siap menghadapi Pilpres 2009. Selain itu Panwaslu Bateng berserta PPL di setiap desa akan melakukan pengawasan 24 jam penuh terhadap kemungkinan terjadinya serangan fajar pada saat akan dilakukannya pemungutan suara Pilpres 2009. PPL yang jumlahnya hanya satu orang di setiap desa sangat memerlukan bantuan dari masyarakat sekitar, sehingga diharapkan jika masyarakat menemukan pelanggaran pada Pilpres 2009 dapat segera melaporkan hal tersebut kepada PPL di wilayahnya. Panwaslu Bateng sampai dengan saat ini belum menemukan kendala dalam pengawasan Pilres 2009. Hal tersebut dikarenakan peserta Pilres 2009 hanya tiga calon, berbeda dengan Pileg 2009 dan sampai dengan saat ini Panwaslu Bateng hanya menemukan pelanggaran administratif mengenai pemasangan atribut kampanye yang dilakukan peserta Pilpres 2009. Hal tersebut terjadi karena pemasangan atribut kampanye bukan dilakukan oleh Tim kampanye masing-masing pasangan calon, peserta Pilpres 2009 melainkan oleh orang-orang yang sengaja dibayar Tim Kampanye peserta Pilpres 2009 untuk memasang atribut kampanye dan mereka tidak mengerti mengenai aturan pemasangan atribut kampanye yang benar. (sujana)

Tabligh Akbar di Yayasan Nurani Najamudin

Indo Berita Nusantara - Bengkulu. Pada 3 Juli 2009, berlangsung acara Tabligh Akbar di Yayasan Nurani Najamudin, dihadiri Erwan Sarwani, S. Ag (Ketua Gerakan Pemuda Anshor Prov. Bengkulu), “Saya sangat berterima kasih atas bantuan dari Gubernur Prov. Bengkulu mau merayakan ulang tahun Gerakan Pemuda Anshor yang ke 75 tahun 3 bulan 9 hari di Yayasan Nurani Najamudin, dan mau menjadi Ketua Dewan Pembina dari Gerakan Pemuda Anshor Prov. Bengkulu). Diharapkan dengan dimulainya kegiatan ini, kedepannya Gerakan Pemuda Anshor di Prov. Bengkulu menjadi lebih kuat, karena dengan usia 75 tahun ini, berarti Gerakan Pemuda Anshor juga ikut memperjuangkan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 ungkap Erwan Sarwani. S. Ag Ketua Gerakan Pemuda Anshor Prov. Bengkulu.

Kata sambutan juga diberikan oleh Gubernur Prov. Bengkulu Agusrin M. Najamudin. ST, mengatakan “Kegiatan ini sebenarnya merupakan kegiatan pengajian rutin di Yayasan ini, dan saya mempersilahkan kepada siapa saja untuk membuat kegiatan pengajian di sini. Saya menjadi Ketua Dewan Pembina Gerakan Pemuda Anshor Prov. Bengkulu, bukan karena saya Gubernur, namun karena saya dari keluarga NU. Sudah saatnya Gerakan Pemuda Anshor di Prov. Bengkulu menjadi lebih baik dan dapat menempatkan orang-orangnya di bagian strategis pemerintahan.”

ceramah diberikan oleh Drs. KH. Noor Muhammad Iskandar. SE (Anggota NU Prov. Surabaya), dengan isi ceraman “Ulang tahun Gerakan Pemuda Anshor di Prov. Bengkulu hendaknya dijadikan awal perjuangan warga NU dimana kemerdekaan RI tidak lepas dari dunia islam. Warga NU tidak boleh ada yang golput pada 8 Juli 2009, dan wajib menggunakan hak suaranya, dan tentang siapa yang dipilih merupakan hak setiap warga NU, namun, alangkah lebih baik jika memilih orang yang sedang menjalankan pemerintahan pada saat ini, karena itu adalah pilihan yang terbaik, dan sesuai dengan sunah rasul. Walaupun saya bukan dari Bengkulu, namun saya akan tetap mendukung, membela, dan memperjuangkan Agusrin M. Najamuddin.ST dari belakang. Siapa tahu 10 tahun kedepan bisa menjadi Presiden RI.

KPU SULTRA KEMBALI DIDATANGI PULUHAN DEMONSTRAN

IndoBeritaNusantara-Kendari. Puluhan orang mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Pemerhati Hukum Buton Utara (MPH-BUTUR) melakukan aksi unjuk rasa mendesak Badan Kehormatan (BK) KPU Sultra segera menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPUD Buton Utara sebelum dilaksanakannya Pilpres 2009. Saat berorasi, Isamuddin (KoorLap) meneriakkan “Jangan ada main mata antara BK dengan KPUD Buton Utara” karena kami bisa tahu. Kami datang ke sini hanya ingin menagih janji Ketua BK KPU Sultra Bpk. Drs. Kaimuddin Haris yang telah mengeluarkan pernyataan melalui Harian Kendari Ekspres tanggal 16 Juni 2009, bahwa dugaan pelanggaran kode etik anggota KPUD Kab/Kota secepatnya akan diselesaikan sebelum dilaksanakannya pilpres 2009. Padahal pilpres tinggal 2 hari lagi. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa kasus tersebut akan diselesaikan. MPH BUTUR juga mengancam apabila dalam waktu 2 kali 24 jam, tuntutannya tidak dipenuhi maka akan menduduki KPU Sultra dengan mendatangkan massa lebih banyak.
Sementara itu Bosman (Ketua KPU Sultra) saat menemui perwakilan pengunjuk rasa mengatakan masalah ini merupakan kewenangan dari BK KPU. Pihaknya hanya menindaklanjuti hasil investigasi BK tersebut apakah para anggota KPU tersebut melanggar kode etik atau tidak. (FandiK)

Talk Show Pilpres KAMMI : Capres Diharap Bangun Daerah perbatasan Kalbar

(Indo Berita Nusantara), PONTIANAK – Kalbar harus mengejar ketertinggalannya dari propinsi lainnya di Kalimantan, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan indeks pembangunan Manusia jika ingin mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal tersebut terungkap dalam acara Talk Show Pilpres KPW KAMMI Daerah Kalbar dengan tema “Menuju Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2009-2014, Menelaah Visi, Misi dan Program Capres dalam Perspektif Kalimantan Barat” di Taman Budaya Kalimantan Barat, Sabtu (04/07). Tim sukses yang hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua Tim Sukses Sby-Boediono Pontianak, Drs. Hartono Azas, Mba, Ketua Tim Pemenangan JK-Win Kalbar, Drs. Awang Sofyan Razali. namun demikian tidak terlihat perwakilan dari dari tim sukses Mega-Pro.

Dalam pemaparan visi dan misi SBY-Boediono, Hartono Azas mengatakan SBY ingin membangun Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Hal tersebut dilakukan dalam berbagai hal, salah satunya adalah memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan melakukan amandemen terhadap undang-undang yang mengatur tentang kehidupan bernegara agar lebih baik.

Mengenai Pembangunan Infrastruktur di Kalbar, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak ini mengatakan SBY akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di bidang listrik, air dan pelabuhan serta wilayah perbatasan. Menurutnya Kalbar merupakan daerah yang strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, namun daerah perbatasan belum berkembang secara optimal karena Infrastruktur perbatasan seperti jalan dan moda transportasi belum terkoneksi dengan baik, sehingga arus barang keluar masuk dari dan menuju Kalbar tehambat.

“Pembangunan di bidang perbatasan juga tidak cukup dengan dikeluarkannya Perpres, namun perlu dibuat Undang-undangnya, saat ini Badan Pengelola Perbatasan sudah dibentuk” ujarnya.

Awang Sofyan yang mewakili pasangan JK-Win mengatakan JK-Win memiliki visi membangun indonesia yang adil, mandiri dan bermartabat. Kita tidak ingin negara kita terus bergantung kepada pihak luar dan kita juga tidak ingin negara kita dihina dan direndahkan oleh pihak luar.

Sementara menyoroti daerah perbatasan, Anggota DPRD Propinsi Kalbar ini menegaskan komitmen JK untuk membuat payung hukum bagi daerah perbatasan.

“Kalbar yang juga daerah perbatasan, perlunya payung hukum menjadi komitmen JK, namun karena beliau berada dalam sistem presidensil, maka tidak ada namanya keputusan Wapres, jika ada, maka JK akan langsung menandatanganinya” Ujarnya.

Lebih jauh, JK juga mempunyai gagasan untuk menyeragamkan Pilkada, karena saat ini pilkada bisa digelar satu bulan sekali, bahkan seminggu sekali di daerah yang berbeda. Dengan menyeragamkan pilkada, maka negara dapat menghemat biaya.

Acara diakhiri dengan penyerahan piagam dari KAMMI kepada para tim sukses. Mengenai ketidak hadiran perwakilan tim sukses Mega-Pro, salah seorang pengurus KAMMI mengatakan tim sukses Mega-Pro sedang melakukan kampanye di Kab. Landak, meski begitu sebelumnya KAMMI telah melayangkan surat undangan bagi tim Mega-Pro, namun hingga acara selesai tidak ada yang perwakilan Mega-Pro yang hadir. (Ryan)

berita Bandar Lampung

(Indo Berita Nusantara) bandar Lampung - 02 Juli 2009 terkait dengan masalah Vierzain (Staf Bag. Teknis Panwaslu Prov. Lampung) saat dikonfirmasi di Kantor Panwaslu Prov. Lampung Jl Dr. Susilo No. 58 Bandar Lampung mengenai himbauan Panwaslu Prov. Lampung tentang masa tenang Pemilu Presiden 2009, berkomentar bahwa Panwaslu Prov. Lampung telah mengeluarkan surat himbauan tentang masa tenang Pilpres 2009 pada tanggal 01 Juli 2009. Pada hari ini himbauan tersebut telah dikirimkan ke KPUD Prov. Lampung, partai-partai politik, Pemerintah Daerah, Tim Pemenangan pasangan Capres dan cawapres, media massa dan pelaku usaha Advertaising.
Berdasarkan pengalaman dari Pemilu-pemilu sebelumnya, biasanya KPUD Prov. Lampung akan mengadakan rapat koordinasi antara Panwaslu, Tim Pemenangan pasangan Capres dan Cawapres dan Pemda.
Masalah penertiban atribut kampanye yang belum dicopot oleh Tim Pemenang Pasangan Cpres dan Cawapres nantinya akan menjadi tanggung jawab pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut. Biasanya pihak yang ditunjuk adalah Pemda dalam hal ini Dinas Tata Kota, peran Panwaslu hanya sebagai pengawas jika ada yang melanggar himbauan yang telah diterbitkan.
Jika terdapat pihak media massa, advertaising ataupun parpol yang kedapatan melanggar himbauan ini, maka akan dikenakan sanksi baik administratif maupun pidana.
AJI

Boediono Pertanyakan Istilah “Ekonomi Kerakyatan”

(Indo Berita Nusantara) PONTIANAK – Cawapres Boediono mempertanyakan pentingnya adanya istilah “Ekonomi Kerakyatan”, menurutnya jika ekonomi yang dijalankan pemerintah bermuara kepada kesejahteraan rakyat, maka ekonomi yang dijalankan pemerintah sama dengan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut dikatakannya di depan ratusan tamu undangan dalam acara “Ramah Tamah Bapak Boediono dengan Ibu Herawati Bersama Masyarakat Propinsi Kalbar” di Hotel Kapuas Palace, Jum’at (03/07). Turut hadir dalam acara tesebut Istri Boediono, Herawati dan Rizal Malarangeng.

“Tidak perlu membuat istilah-istilah baru, tidak perlu membuat slogan besar “Ekonomi Kerakyatan” yang penting masyarakat sejahtera muaranya kepentingan masyarakat dan manfaat kepada masyarakat paling banyak, hal tersebut juga bisa dibilang ekonomi yang berpihak kepada rakyat” Ujarnya.

Mantan Gubernur BI ini mengatakanjika menyangkut ekonomi rakyat, maka kebijakan dari pemerintahharus bermuara kepada kesejahteraan rakyat, jika tidak bermuara kesana maka ada yang salah dalam pelaksanaannya.

Menurutnya dalam membangun perekonomian rakyat, hal yang menjadi prioritas adalah mengelola ekonomi dengan baik, mengendalikan harga bahan pokok dengan menekan inflasi. serta dengan mendorong Ekonomi yang lebih besar lagi, karena hanya dengan ekonomi yang besar, maka akan tercipta lapangan kerja dan kenaikan penghasilan. Juga kepada masyarakat yang tidak mampu, harus ada intervensi yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban secara langsung dengan memberikan BLT, lalu juga pupuk dan subsidi bagi pertanian.

Terakhir dirinya menegaskan, jika ingin mempunyai satu tim yang kompak untuk menjalankan pemerintahan, maka pilihlah pasangan SBY-Boediono, karena pasangan tersebut sudah sejak lama kenal dan bekerjasama. SBY-Boediono berkomitmen untuk memajukan Indonesia dengan jangka waktu lima tahun, kita tidak mengumbar janji-janji yang akhirnya akan mengecewakan masyarakat.(Ryan)

KAMMI Kalbar : Para Capres Harus Komitmen Menepati Janji

(Indo Berita Nusantara), PONTIANAK – Belasan massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Kalimantan Barat, melakukan aksi unjuk rasa di depan Tugu Digulist, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Jum’at (03/07). Koordinator Aksi Imam Wahyudi mengatakan aksi yang dilakukan KAMMI bukan ditujukan kepada salah satu kandidat capres saja, namun kepada seluruh kandidat dengan harapan para peserta pilpres 2009 memiliki komitmen yang bisa ditagih janjinya kelak.
Imam mengatakan Aksi ini sebagai kontrol politis agar KAMMI dapat proaktif terhadap kondisi politik yang berkembang dan sebagai tangan-tangan rakyat untuk mengontrol pemerintahan agar tetap berjalan pada rambu-rambunya, dan mengingatkan para elit-elit politik agar tidak melenceng dari jalurnya.
Menurut Ketua KAMMI Kalbar, Sahri Amarta, kontribusi KAMMI dalam mengawal Pilpres dilakukan dengan intervensi berupa kajian-kajian dan aksi-aksi yang intinya menanyakan kepada publik apakah kepentingan Kalbar telah diakomodir oleh pemerintah. Karena selama ini Kalbar diasingkan dari propinsi Kalimantan yang lain pembangunan di Kalbar berjalan dengan lambat.
Selain melakukan orasi, para pengunjuk rasa juga membacakan statement yang isinya antara lain menuntut agar anggaran pendidikan sebesar 20% di realisasikan, Penegakkan hukum dan HAM yang adil dan tegas serta kemandirian kebijakan politik dalam dan luar negeri yang terbebas dari dominasi intervensi asing.
KAMMI juga menuntut agar pemberantasan korupsi tidak tebang pilih dengan mempertahankan dan mengoptimalkan keberadaan KPK.
Masih dalam statemennya, KAMMI menuntut perlunya langkah strategis untuk menciptakan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia dengan sasaran peningkatan taraf hidup masyarakat perbatasan, terjaminnya ketertiban dan keamanan, dan terjaganya keseimbangan kepentingan ekonomi dan ekologis.
Percepatan pembangunan Trans Kalimantan dan pembangunan infrastruktur serta peningkatan taraf kependudukan, pendidikan dan kesehatan juga menjadi isi dalam statemen tersebut. (Ryan)

Zulkifli Hasan : PAN Bulat Dukung SBY Sebagai Capres

(Indo Berita Nusantara) PONTIANAK - PAN telah sejak dahulu mendukung pasangan SBY-Boediono, sejak penandatanganan kontrak koalisi PAN-Demokrat pada 16 mei 2009 lalu oleh ketua DPP PAN Sutrisno Bachir. Demikian dikatakan Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, saat memberikan sambutan dalam acara Deklarasi Pemenangan Pilpres SBY-Boediono Partai Amanat Nasional Kalbar 2009 di Balai Kartini, Pontianak Kamis (02/07). Hadir dalam acara tesebut Anggota DPR-RI terpilih dapil Sumatera III, Nasril Bahar, SE dan Ketua DPW Partai Amanat Nasional Kalbar H. Sukiman ,S.Pd, MM serta perwakilan dari mitra koalisi 24 parpol dukung SBY.

Zulkifli mengatakan hal tersebut secara langsung membuktikan bahwa PAN bulat dalam mendukung pasangan SBY-Boediono dalam pilpres 2009.

“bila ada capres lain yang mengatakan mendapat dukungan dari PAN, maka sudah pasti pasti mereka bukan berasal dari kader-kader PAN.” Ujarnya.

Dirinya menambahkan PAN melakukan koalisi dengan tiga tahap, pertama adalah koalisi pemenangan pilpres, koalisi parlemen dan koalisi pilkada. Untuk koalisi Pilpres, PAN telah melakukan deklarasi di 9 tempat antara lain Banjarmasin, Solo, DKI, Kepri, Makassar yang dihadiri oleh ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Amien Rais, selanjutnya setelah di 9 tempat tersebut deklarasi dilakukan di masing-masing propinsi.

“Kalbar berbeda dari propinsi-propinsi lainnya, karena propinsi ini adalah satu-satunya propinsi dengan tim kamda SBY-Boediono yang diketuai oleh kader PAN” Ujarnya.

Namun menurutnya Kemenangan SBY tidak bisa dicapai hanya dengan melakukan deklarasi saja, dengan usaha yang maksimal dari para kader dan pendukung PAN maka perolehan suara di atas 50% di kalbar dapat diraih, serta tidak menutup kemungkinan pilpres hanya akan berlangsung satu putaran saja.

Terakhir, Zulkifli meminta kepada kader dan pendukung PAN agar melakukan usaha maksimal untuk memenangkan SBY sebagai bentuk tanggung jawab PAN.

“Waktu tinggal menghitung hari, di waktu yang singkat ini PAN akan membuktikan bahwa sebagai partai pendukung, PAN adalah partai yang bertanggung jawab dengan keputusannya.”Alvin

Alumni Sunan Drajat Sosialisasikan Dukungan ke Mega Prabowo

1 Juli 2009, Pukul 19:00 WIB, Puguh Wardono (Ketua Media Center pemenangan Mega-Pro), mengatakan Pada 30 Juni 2009, KH Abdul Ghofur (Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat, Banjaranyar, Paciran, Lamongan), menyeru seluruh alumni memilih pasangan Capares-cawapres Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 8 Juli mendatang. Ajakan memilih pasangan nomer satu itu disampaikan KH Abdul Ghofur di depan sekitar 6.000 keluarga besar dan alumni Ponpes Sunan Drajat.

Himbauan Ponpes tersebut di tujukan untuk seluruh alumni dan keluarganya yang tersebar di pelosok Indonesia untuk memilih pasangan Mega Prabowo. Sosialisasikan kepada masyarakat luas tentang calon presiden yang kita dukung ini.

Acara pertemuan di lapangan Pondok Sunan Drajat ini dihadiri lebih dari 6.000 alumni dan keluarga besar ponpes. Selain dihadiri KH Abdul Ghofur, acara ini juga dihadiri Ketua Tim Kampanye Mega-Prabowo Kabupaten Lamongan, Saim SPd.

Kiai Ghofur mengungkapkan, potensi kemenangan Mega Prabowo di Kabupaten Lamongan cukup besar. Keluarga besar ponpes, akan mampu menyumbang suara signifikan untuk kemenangan tersebut. Pasalnya, melalui alumninya, dukungan ke Mega Prabowo ini akan menyebar di seluruh Kabupaten Lamongan. Apalagi, di antaranya para alumni sudah banyak yang menjadi pengasuh mushola di pedesaan.

Optimisme pasangan Mega Prabowo akan mendapatkan kemenangan di Lamongan juga diungkapkan Saim. Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan ini yakin, gerakan para alumni Ponpes Sunan Drajat bisa mempengaruhi warga sekitarnya untuk memilih pasangan Mega Prabowo. ANDRI

Tim Investigasi DPR RI Temukan Kesalahan DPT

1 Juli 2009, di Surabaya, Gayus Lumbun (Ketua Tim Investigasi Hak Angket DPR RI), terkait tim investigasi Hak Angket DPR RI kasus Daftar Pemilih tetap (DPT), Menemukan kesalahan yang berakibat munculnya sejumlah pemilih ganda, nomor induk kependudukan (NIK) ganda serta nama-nama pemilih yang sudah meninggal dunia. Fakta kesalahan in ditemukan saat tim melakukan investigasi di Surabaya.

Saat melakukan investigasi di Kelurahan Kedung Baruk, dan sejumlah PPK dan PPS di Surabaya, pihaknya menemukan kesalahan dalam proses pemindahan hard copy data kependudukan ke DPT yang dilakukan rekanan KPU. Akibat dari kesalahan tersebut, DPT dalam pileg lalu menjadi amburadul.

Dalam hal ini, pihaknya akan menyelidiki apakah kesalahan ini dilakukan karena sebuah kealpaan yang tanpa disengaja. Atau memang ada rencana terselubung untuk memenangkan partai tertentu.

Dari 10 tim yang di terjunkan, mereka masih menyelidiki masalah ini. Hasilnya memang sudah kami temukan indikasi kesalahan fatal tersebut . Kami ingin membuktikan apakah indikasi adanya kecurangan secara sistematis dalam kasus DPT ini benar adanya.

Tim investigas kasus DPT Pileg ini berada di Jawa Timur selama tiga hari, pada 30 Juni 2009 hingga 2 Juli 2009,selain Jatim, ada empat provinsi lainnya yang akan dikunjungi, yakni, Papua, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan mengatakan, selain Surabaya, sejumlah kota dan kabupaten di Jatim, juga akan menjadi sasaran tim investigasi. Di antaranya, Madiun, Ponorogo, dan Sampang. Alasan pemilihan daerah ini, karena saat pileg lalu, mengalami persoalan DPT yang sangat berat.

Selanjutnya, bila seluruh data berhasil dikumpulkan, tim investigasi akan melakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi itu, nantinya akan dijadikan dasar untuk pemanggilan sejumlah instansi yang terkait dengan penyelenggaraan Pileg. Tidak itu saja, hasil investigasi ini, juga akan dirilis ke masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota dewan ke masyarakat.

Tim investigasi sampai saat ini masih berada di Dinas Kependudukan Propinsi Jawa Timur, untuk pengecekan data kependudukan. Investigas dilanjutkan ke KPU Jawa Timur.
ANDRI

Kampanye Massa Mega Prabowo di Tambaksari Surabaya

Di Surabaya Baktiono (ketua panitia kampanye), tentang rencana dukungan kepada pasangan nomer satu tersebut di Gelora 10 Nopember, Tambaksari Surabaya Pada 2 Juli 2009
Simpatisan pendukung Capres-cawapres Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto akan mengelar Deklarasi pemantapan masa kampanye Pemilu Presiden bagi pasangan Mega Prabowo di wilayah Surabaya dan sekitarnya.
Menurut, massa pendukung pasangan Mega Prabowo yang akan menghadiri acara ini dari berbagai elemen. Di antaranya, dari unsur partai pendukung, relawan, buruh dan mahasiswa.
Elemen-elemen tersebut akan kembali menegaskan dukungan dan siap memenangkan Mega Prabowo saat pilpres 8 Juli. Seperti para mahasiswa atau buruh, mereka akan membacakan kontrak politik yang sudah ditandatangani pasangan Mega Prabowo.
Dari unsur mahasiswa misalnya, mereka akan membacakan kontrak politik yang sudah diteken pasangan Mega Prabowo, di Bandara Juanda beberapa waktu lalu. Kontrak politik itu berisi komitmen pasangan Mega Prabowo di bidang pendidikan, yang salah satunya soal pencabutan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang selama ini dianggap sebagai komersialisasi pendidikan/perguruan tinggi.
Sedang kalangan buruh yang diwakili perwakilan serikat pekerja, akan membacakan kontrak politik dengan Mega Prabowo yang akan mencabut sistem kontrak lepas (outsourcing).
Soal siapa tokoh pusat yang akan hadir di Gelora Tambaksari, Baktiono belum bisa memastikan. Puti, putri Guntur Soekarnoputra ada di Surabaya dan siap hadir di Tambaksari.
Saat ini undangan yang sudah disebar lebih dari 5.000 lembar. Dia berharap yang hadir di Gelora 10 Nopember lebih banyak dari undangan, karena kapasitas gelora tersebut lebih dari itu.
andri

DEMO KOMITE UNTUK DEMOKRASI KEADILAN DAN TRANSPARANSI ANGGARAN SULTRA

INDOBERITANUSANTARA,KENDARI, di kantor Kejaksaan Tinggi Sultra berlangsung aksi demo mahasiswa dengan mendesak Kejati Sultra segera menyelsaikanya kasus tindakan korupsi dana pos bantuan di Kab. Bombana,(01/07).
Penegakkan supremasi hukum di Sultra oleh semua lembaga penegak hukum masih dirasakan kurang produktif dalam menangani kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi Tenggara khusunya di Kab. Bombana yang melibatkan pejabat-pejabat pelayan masyarakat, misalnya Sekda Bombana Bapak Idrus Effendi Kube yang terkait kasus korupsi dana pos bantuan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan kemarin. Namun sampai sekarang penanganan kasus ini belum jelas.”mengatakan Nasruddin”.
Banyaknya kasus-kasus lainnya yang terjadi di Bombana yang merugikan Negara ratusan juta rupiah, namun sampai sekarang belum diselesaikan oleh pihak penegak hukum khususnya pihak Kejaksaan Tinggi Sultra. Hal ini sangat disayangkan dan terkesan sengaja dilarutkan hingga memunculkan kesan yang penug dengan sejuta Tanya.
KuDETA dalam pernyataan sikap “mendesak Kejati Sultra untuk bersikap tegas dan mengkoordinasikan hal ini terhadap Kejari Bau-Bau untuk segera menahan Sekda Kab. Bombana yang sudah ditetapkan sebagai tersangka”.
“ Mendesak Kejati Sultra untuk lebih transparan dalam penanganan indikasi kasus korupsi rumah jabatan Sekda Bombana dan Pengakutan aspal di Kabaena dan kasus-kasus lainnya yang sebelumnya kami laporkan untuk segera dituntaskan”.
Sementara menanggapi para pengunjuk rasa pihak Kejati mengatakan Muh. Amir “Sampai saat ini pimpinan kami tidak ada ditempat dan ada kegiatan-kegiatan lain dan tidak bisa bertemu dengan kalian, ada tiga poin yang saya sampaikan kepada kalian dan sehubungan dengan kasus ini dan saya tidak mau terjebak dengan kasus-kasus yang lain dan saya akan mau memegang kasus ini, “yang pertama adalah kasus penahanan Sekda Bombana, sebetulnya kasus ini sudah terlalu lama dan ini yang menangani adalah Kejari Bau-Bau, dengan demikian ada ketimpangan, ketika Kejati sudah menangani dan memberikan kepada kejati sepenuhnya. Walaupun dalam mengambil keputusan-keputusan dalam surat ini akan segera di expose di Kejati, kemudian bersama-sama nanti mengambil kesimpulan apa ini layak ditahan atau tidak dan masih membutuhkan berapa saksi untuk kasus Kejari Bau-Bau sehingga di Kejari Bau-Bau dalam pemeriksaan”, ”yang kedua tentang kasus Sekda Bombana itu yang menangani oleh penyidik Polda sehingga bukanlah wewenang kami memberikan pernyataan-pernyataan walaupun demikian kalau rumah jabatan Sekda Bombana telah sampai ke P21 itu juga dari hasil dan kita bawa ke pengusutan, jadi Kejati sampai saat ini belum terlibat didalamnya”, “dan yang ketiga dengan kasus pengangkutan aspal di Kabaena ini betul yang menangani adalah Kejati Sultra sehingga demikian saya harapkan saudara ikut kelapangan dalam menindak kasus pengangkutan aspal dan kami akan menyelesaikannya kasus ini”.
“Demikian dilaporkan para pengunjukrasa juga melakukan pembakaran ban bekas di Kantor Kejati dan terjadi dorong-dorongan dengan pihak aparat kepolisian”.(komenk)

Dukung Pasangan Nusantara Untuk Indonesia Yang Lebih Baik

(Indo Berita Nusantara) PONTIANAK – JK-Win merupakan pasangan Nusantara yang mewakili berbagai suku di Indonesia. Bila pasangan Nusantara tersebut berhasil menjadi pemimpin Indonesia, maka perubahan Indonesia kearah yang lebih baik akan cepat terwujud. Hal tersebut diakatakan oleh Juru Kampanye JK-WIN Derah Kalbar, Esti Suhesti dalam acara kampanye dialogis pasangan capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto (JK-WIN) di Aula Kantor Kecamatan Pontianak Barat, Selasa (30/06).

Wakil Ketua Tim Pemenangan JK-Win Kalbar tesebut mengatakan semboyan “Lebih Cepat Lebih Baik” muncul dikarenakan banyak persoalan-persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah dan sangat lamban penyelesaiannya. Jk sebagai seorang pemimpin sangat cepat mengambil keputusan dan keputusan yang diambil oleh beliau merupakan keputusan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Sementara Jurkam JK-Win Kota Pontianak, Usman S.ag mengisyatkan pentingnya dukungan dan perjuangan dari seluruh pendukung JK-WIN khususnya warga Kalbar untuk mematahkan hegemoni “presiden harus dari jawa” dan memenangkan JK-Win dalam Pilpres 2009.

“Jika selama ini mayoritas Presiden berasal dari Jawa, maka di tahun 2009 ini terdapat peluang awal untuk menghilangkan anggapan tabu bahwa Persiden harus orang Jawa. Semua Propinsi mempunyai hak yang sama untuk mengajukan calon presiden.”

Usman megatakan selain masalah politik, JK-Win juga memberi perhatian terhadap Undang-undang (UU) ketenagakerjaan. Selama ini UU tersebut belum memihak para pekerja, terutama bagi mereka yang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tenaga kerja dari Indonesia banyak menerima perlakuan yang tidak manusiawi dari majikannya. Kedepan JK akan memperbaiki UU terebut agar memberi perlindungan terhadap para pekerja, khususnya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri

Tanggapan Panwaslu Provinsi Babel dan kabupaten Bangka Tengah

30 Juni 2009 di Kantor Panwaslu Provinsi Kep. Babel Jl. Masjid Jamik, Pangkalpinang. Yandi, Ketua Panwaslu Provinsi Kep. Babel, terkait Deklarasi Gerakan Pro SBY (GPS) yang pada hari Minggu 28 Juni 2009 dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Pasir Padi mengatakan bahwa sesuai hasil rapat pleno yang dilakukan Panwaslu Provinsi Kep. Babel memutuskan bahwa Deklarasi GPS bukan merupakan sebuah pelanggaran karena tidak memenuhi unsur kampanye dan tidak menggunakan atribut pasangan Capres/Cawapres. Sedangkan unsur-unsur kampanye yang dimaksud dan terdapat dalam pasal 5 Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2009 adalah:

a) Dilakukan oleh pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

b) Terdapat unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi dan program secara tertulis atau lisan.

c) Terdapat alat peraga atau atribut pasangan calon, dan

d) Dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye.

Tetapi walau begitu Panwaslu Provinsi Kep. Babel tetap akan merekomendasikan kepada KPU Prov. Kep. Babel untuk memberikan surat teguran dan peringatan kepada Ketua Pelaksana kegiatan tersebut agar tidak terulang kembali karena mereka bukan merupakan Tim Kampane sehingga tidak dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kampanye. Ditemui ditempat yang sama, M. Yusuf yang juga merupakan Ketua Panwaslu Kab. Bateng, menanggapi maraknya pemasangan atribut kampanye di sekitar bandara Depati Amir, mengatakan bahwa Petugas Panwas Lapangan (PPL) yang ditugaskan disekitar bandara Depati Amir belum ada yang melaporkan hal tersebut. Hari ini (30 Juni 2009) Panwaslu Kab. Bateng baru akan melakukan pemeriksaan mengenai pemasangan atribut kampanye di sekitar bandara Depati Amir tersebut dan jika hal tersebut terbukti, maka Panwaslu bersama Tim yang terdiri dari Kepolisian dan Satpol PP akan segera memberikan tindakan karena memang tidak dibenarkan memasang atribut kampaye di lingkungan bandara. Panwaslu Kab. Bateng hanya dapat memberikan surat kepada KPU Kab. Bateng untuk dapat memberikan sangksi karena Panwaslu Kab. Bateng tidak memiliki kewenangan terhadap hal tersebut. Kelemahan Panwaslu Kab. Bateng dalam melakukan pengawasan masa kampanye ini adalah keterbatasan tenaga pengawas, Panwaslu Kab. Bateng hanya memiliki 1 PPL di setiap Kelurahan. Selain itu jauhnya kantor Panwaslu Kab. Bateng yang terletak di Koba juga merupakan salah satu sebab lemahnya pengawasaan yang dilakukan Panwaslu Kab. Bateng. Panwaslu Kab. Bateng juga rencananya akan mengirimkan surat kepada seluruh Tim Sukses Capres dan Cawapres, sehari sebelum memasuki masa tenang. Sehingga Tim Sukses dapat menurunkan atribut kampanye pasangan Capres dan Cawapresnya masing-masing. Walaupun begitu Panwaslu Kab. Bateng tetap akan melakukan pemeriksaan terhadap atribut kampanye yang terpasang jelang masa tenang. (sujana)

Sosialisasi KPU Kota Pangkalpinang

Pada tanggal 29 dan 30 Juni 2009 KPU Kota Pangkalpinang melakukan sosialisasi mengenai teknis dan pelaksanaan Pilpres di dua daerah lokalisasi, yaitu lokalisasi Teluk Bayur yang terletak di Kelurahan Pasir Putih Kec. Rangkui dan lokalisasi Parit Enam, Kelurahan Bacang Kec. Bukit Intan. Pada sosialisasi di lokalisasi Teluk Bayur peserta yang berjumlah 167 orang. Mereka terdaftar dalam TPS 9 Kec. Rangkui yang terletak di luar lokalisasi dan tercatat memiliki DPT sebanyak 489. Warga sekitar lokalisasi banyak walaupun baru kali ini menerima sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu tetapi banyak yang telah mengerti mengenai tata cara pelaksanaan Pilpres 2009, mereka juga mngerti siapa saja pasangan Capres dan Cawapres yang mencalonkan diri pada Pilpres 2009 ini. Sedangkan di lokalisasi Parit Enam, sosialisasi dihadiri oleh 70 orang peserta. Sama seperti pada sosialisasi di lokalisasi Teluk Bayur, di tempat ini KPU juga memberikan pengarahan mengenai teknis pelaksanaan pemilu, seperti syarat mendapatkan formulir C-4 serta teknis pemberian tanda pada kertas suara yang benar. Edy Hermansyah (Staf Kelurahan Bacang) dalam pengarahannya mengatakan mengatakan bahwa “Jika ada warga yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapatkan formulir C-4 (undangan memilih), maka warga tersebut dapat mendatangi Kelurahan Bacang dengan membawa kartu identitas, selain itu warga juga dilarang menggunakan formulir C-4 yang bukan miliknya”. Sementara Ivan Vikri, SH Div. Sosialisasi dan Hubungan Antar Lembaga KPU Kota Pangkalpinang mengatakan bahwa Ia berharap semua yang hadir dapat terdaftar dalam DPT, kemudian dating ke TPS dan memberikan tanda pada surat suara dengan benar. Sosialisasi ini juga diberikan untuk menunjukkan bahwa KPU Kota Pangkalpinang telah bekerja keras dalam memberikan sosialisasi pelaksanaan Pilpres 2009 kepada warga Kota pangkalpinang dan KPU Kota Pangkalpinang berharap warga Pangkalpinang dapat memberikan tanda pada kertas suara Pilpres 2009 dengan benar. Pada acara sosialisasi di Parit Enam ada satu peserta yang dipilih secara acak untuk mempraktekkan cara pemberian tanda yang benar dan ternyata peserta dapat memberikan penandaan kertas suara dengan benar. Ivan menambahkan “tujuan dilakukannya sosialisasi terhadap warga sekitar lokalisasi ini adalah karena mereka dianggap memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang proses pelaksanaan Pilpres 2009 dan tidak ada yang memberikan sosialisasi terhadap warga sekitar lokalisasi selain itu pada Pileg 2009 mereka juga tidak mendapatkan sosialisasi mengenai teknis pelaksanaan pemilu” (sujana)