Indoberitanusantara, Kendari, sekitar 50 orang aksi unjukrasa di depan eks MTQ dari seluruh BEM Aliansi Mahasiswa Pemerhati Pendidikan, menuntut undang-undang BHP dipimpin oleh Munir (Korlap Fakultas Hukum Unhalu), dalam orasinya, mengatakan “Dari rejim boneka yang satu sampai bergantian dengan rejim boneka lainnya di negeri ini, upaya komersialisasi pendidikan semakin deras. Rejim lebih memilih tunduk pada kesepakatan dengan instrument imperialis dari pada memenuhi kebutuhan rakyat atas pendidikan.(25/6)
Deretan panjang perampokan hak rakyat pada medio abad 20an atas pendidikan dimulai dalam kesepakatan untuk kucuran hutang (Letter of Intent/LOI) dari dana Internasional Monetery Found (IMF) tahun 1999, terdapat kesepakatan bahwa pemerintah harus mencabut subsidi untuk pendidikan dan kesehatan. Hal ini yang membuat masyarakat menanggung biaya pendidikan dan kesehatan terlalu mahal diluar kemampuan mayoritas penduduk Indonesia. Padahal jelas dalam UUD 1945 pasal 31 bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD.
Melalui Bank Dunia (World Bank/WB), pemerintah Indonesia telah mendapatkan kucuran dana hutang 114,54 dollar AS untuk membiayai program Indonesia Managing Higher Education For Relevance And Efficiency (IMHERE) yang disepakati bulan juni 2005 dan berakhir 2011. Dimana program tersebut bertujuan untuk mewujudkan otonomi perguruan tinggi, efiensi dan relevan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar. Karna Bank Dunia menganggap anggaran pendidikan terlalu banyak menyedot anggaran di APBN, sehingga harus dipaksa subsidinya, pemangkasan tersebut meliputi juga anggaran untuk guru dan dosen.
Selain itu sejak tahun 2001 pemerintahan Indonesia telah meratifikasi kesepakatan bersama tentang perdagangan jasa (General Agreement On Trade And Service/GATS) Oraganisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO) dimana pendidikan dimasukan menjadi salah satu dari 16 komoditas (barang dagangan). Dengan demikian para investor kemudian bisa menanamkan investasinya di sector pendidikan (terutama untuk pendidikan tinggi).
Selanjutnya pemerintah melakukan kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB), tentang Hinger Education Project dengan total hutang 102,6 million dollar AS mulai tahun 1993 sampai 2001 bantuan tersebut diberikan untuk enam kampus PTN dan 11 kampus PTS di Indonesia. Misi dari kerjasama tersebut sama persis dengan program World Bank yaitu tentang Efisiensi dan relevansi perguruan tinggi, kebijakan tersebut sesungguhnya mengukuhkan otonomi terhadap kampus.
Demikian juga hutang yang diberikan oleh Islamic development Bank (IDB), kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dengan kampus tetaplah mengedepankan otonomi perguruan tinggi. Kesepakatan IDB ini banyak terjalin dengan kampus islam negeri (UIN), hampir seluruh kampus UIN di Indonesia. Bukti konkrit dari perjanjian ini adalah ditetapkannya kampus sebagai Badan Layanan Umum (BLU), yang kebijakannya ditetapkan oleh pemerintahan SBY-Kalla lewat undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara dan PP No. 23 tentang tata kelola Badan Layanan Umum”.
Dalam menyatakan sikapnya Aliansi Mahasiswa Pemerhati Pendidikan mengatakan “Meminta kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyatakan sikap segera mencabut Undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang telah menjadi gerbang komersialisasi dunia pendidikan dan yang kedua “Ciptakan ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan”. (komenk)
Mengenai Saya
- Indo Berita nusantara
- jakarta, selatan, Indonesia
- Indo Berita Nusantara merupakan situs berita internet yang memberikan informasi berbentuk berita diseluruh nusantara Alamat Jl. Joe. Gg. Kelapa Hijau Telp.(021)98265014 Anda punya berita atau informasi silahkan kirim ke e-mal : ibernas.jakarta@yahoo.com
Kamis, 25 Juni 2009
DEMO MAHASISWA ANTI KORUPSI SULTRA (MAK-SULTRA)
INDOBERITANUSANTARA, KENDARI-Mendesak agar Kejati Sultra segera menyelesaikan kasus pekerjaan Pelabuhan Ereke yang melibatkan Darwin Kunu (Kepala Dinas Perhubungan Buton Utara) dan La Samba (Pimpinan Proyek).Rabu (24/06)
La Ode Andri Lasora (Korlap), mengatakan ”dalam rangka penegakkan supermasi hukum di NKRI perlu adanya komitmen yang kita bangun secara bersama-sama. Untuk mengefektifitaskan persoalan tersebut, harus secara proporsional keterlibatan dari pada seluruh stakeholders yang ada di Indonesia khususnya di Sultra. Dalam pemberantasan KKN, kejaksaan adalah salah satu lembaga pemberantasan korupsi dan masyarakat adalah garda yang melegitimasi kinerja kejaksaan dalam pemberantasan korupsi”.
”Sesuai hasil investigasi MAK-SULTRA bahwa sebuah proses pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di NKRI gambaran pekerjaan proyek di Kab.Buton Utara pada pekerjaan pembangunan Pelabuhan Ereke Rp. 800.000.000,- dilakukan dengan proses swakelola dan diakui oleh Kepala Dinas Perhubungan Buton Utara (Darwin Kunu) dengan alasan bencana alam namun menurut pemahaman masyarakat Buton Utara di Ereke tidak pernah terjadi bencana alam dan kemudian pada pekerjaan proyek tersebut tidak dicantumkan papan proyek sehingga tidak diketahui sebenarnya hal tersebut kapan dimulai sampai akhir pekerjaan, beberapa anggaran pekerjaan dan siapa yang mengerjakan”.
”Bahkan diperjelas dengan hasil investigasi dari Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Tenggara di lokasi pekerjaan proyek jembatan Ereke bahwa pada lokasi proyek tidak dicantumkan papan proyek, yang lebih rancu lagi ketika kami menyampaikan hal ini dikejaksaan malah kami hanya diberikan janji bahwa kejaksaan belum pernah turun di Buton Utara (Ereke) sehingga pihak perhubungan Buton Utara mengulangi perbuatannya dengan melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu pada belanja pengadaan Speed Boat anggarannya Rp. 1.247.500.000,- dilakukan langsung bukan dengan cara proses tender dan perlu diketahui bahwa barngnya sudah berada di Buton Utara sebanyak 1 unit, kami MAK-SULTRA menyatakan bahwa kejaksaan tidak serius dalam menangani kasus korupsi di Sultra.
”Agus Cipto, SH (Kasi Pidum Kejati Sultra), yang menerima para pengunjukrasa, mengatakan ”bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kasi Intel Kejari Raha, untuk mengetahui sampai sejauh mana penanganan masalah proyek jembatan, sekaligus pengadaan Speed Boat, untuk selanjutnya kami akan turun lapangan. Saya kira Kejari Raha tidak akan menutup mata terkait masalah ini karena selalu dipantau oleh Kejati Sultra. (komenk)
La Ode Andri Lasora (Korlap), mengatakan ”dalam rangka penegakkan supermasi hukum di NKRI perlu adanya komitmen yang kita bangun secara bersama-sama. Untuk mengefektifitaskan persoalan tersebut, harus secara proporsional keterlibatan dari pada seluruh stakeholders yang ada di Indonesia khususnya di Sultra. Dalam pemberantasan KKN, kejaksaan adalah salah satu lembaga pemberantasan korupsi dan masyarakat adalah garda yang melegitimasi kinerja kejaksaan dalam pemberantasan korupsi”.
”Sesuai hasil investigasi MAK-SULTRA bahwa sebuah proses pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di NKRI gambaran pekerjaan proyek di Kab.Buton Utara pada pekerjaan pembangunan Pelabuhan Ereke Rp. 800.000.000,- dilakukan dengan proses swakelola dan diakui oleh Kepala Dinas Perhubungan Buton Utara (Darwin Kunu) dengan alasan bencana alam namun menurut pemahaman masyarakat Buton Utara di Ereke tidak pernah terjadi bencana alam dan kemudian pada pekerjaan proyek tersebut tidak dicantumkan papan proyek sehingga tidak diketahui sebenarnya hal tersebut kapan dimulai sampai akhir pekerjaan, beberapa anggaran pekerjaan dan siapa yang mengerjakan”.
”Bahkan diperjelas dengan hasil investigasi dari Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Tenggara di lokasi pekerjaan proyek jembatan Ereke bahwa pada lokasi proyek tidak dicantumkan papan proyek, yang lebih rancu lagi ketika kami menyampaikan hal ini dikejaksaan malah kami hanya diberikan janji bahwa kejaksaan belum pernah turun di Buton Utara (Ereke) sehingga pihak perhubungan Buton Utara mengulangi perbuatannya dengan melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu pada belanja pengadaan Speed Boat anggarannya Rp. 1.247.500.000,- dilakukan langsung bukan dengan cara proses tender dan perlu diketahui bahwa barngnya sudah berada di Buton Utara sebanyak 1 unit, kami MAK-SULTRA menyatakan bahwa kejaksaan tidak serius dalam menangani kasus korupsi di Sultra.
”Agus Cipto, SH (Kasi Pidum Kejati Sultra), yang menerima para pengunjukrasa, mengatakan ”bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kasi Intel Kejari Raha, untuk mengetahui sampai sejauh mana penanganan masalah proyek jembatan, sekaligus pengadaan Speed Boat, untuk selanjutnya kami akan turun lapangan. Saya kira Kejari Raha tidak akan menutup mata terkait masalah ini karena selalu dipantau oleh Kejati Sultra. (komenk)
Kunjungan cawapres Prabowo ke Kab. Gresik
IBN-Hari ini (24/06/09), cawapres Prabowo Subiakto melakukan kunjungan ke Kab. Gresik. Setibanya di Gresik, cawapres Prabowo Subiakto melakukan ziarah ke makan Sunan Giri. Di salah satu makam Wali Songo ini, para pedagang dan warga yang dating berkesempatan untuk bersalaman dengan pasangan Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres mendatang.
Selain melakukan ziarah, cawapres Prabowo Subiakto juga bertemu dengan para simpatisannya di Gedung Klinik Konsultasi Bisnis Kawasan Bunder Cerme Gresik. Terdapat sekitar 1000 orang simpatisan PDIP, Gerindra dan partai pendukung lainnya yang datang memenuhi gedung tersebut.
Dalam pertemuan terbatas tersebut, cawapres Prabowo mengatakan “ Sistem ekonomi yang sekarang merupakan sistem ekonomi yang keliru karena banyak kekayaan Indonesia yang lari ke luar negeri, sehingga diperlukan adanya perubahan”
“Selain itu pemerintah akan menjual BUMN karena dianggap tidak efisien, padahal seharusnya pemerintah bukan menjual BUMN, tetapi menjadikan BUMN tersebut menjadi efisien” ujarnya
Prabowo juga mengungkapkan bahwa hanya pasangan capres-cawapres Mega-Prabowo lah yang berani menandatangani kontrak politik dengan para nelayan, petani, mahasiswa dan buruh.(rm)
Selain melakukan ziarah, cawapres Prabowo Subiakto juga bertemu dengan para simpatisannya di Gedung Klinik Konsultasi Bisnis Kawasan Bunder Cerme Gresik. Terdapat sekitar 1000 orang simpatisan PDIP, Gerindra dan partai pendukung lainnya yang datang memenuhi gedung tersebut.
Dalam pertemuan terbatas tersebut, cawapres Prabowo mengatakan “ Sistem ekonomi yang sekarang merupakan sistem ekonomi yang keliru karena banyak kekayaan Indonesia yang lari ke luar negeri, sehingga diperlukan adanya perubahan”
“Selain itu pemerintah akan menjual BUMN karena dianggap tidak efisien, padahal seharusnya pemerintah bukan menjual BUMN, tetapi menjadikan BUMN tersebut menjadi efisien” ujarnya
Prabowo juga mengungkapkan bahwa hanya pasangan capres-cawapres Mega-Prabowo lah yang berani menandatangani kontrak politik dengan para nelayan, petani, mahasiswa dan buruh.(rm)
Rabu, 24 Juni 2009
Menpora : Jalin Kemesraan Antara Pemimpin dan Rakyat
(Indo Berita Nusantara) PONTIANAK – Menteri Pemuda dan Olahraga (MENPORA) Adyaksa Dault yakin salah satu sebab terwujudnya kondisi negara yang baik jika antara pemimpin dengan yang dipimpin tercipta suatu kemesraan. Hal tersebut disampaikan dalam acara Maulid Nabi Muhammad S.A.W di Keraton Kadariyah, Pontianak, Senin (22/06). Beliau menceritakan saat Perang Badar bagaimana 300 orang pasukan kaum muslimin mampu mengalahkan 3000 orang pasukan kafir Quraisy.
“Kemenangan pasukan muslim yang hanya 300 orang memang karena dibantu oleh kekuasaan Allah, namun dibalik itu karena adanya kemesraan antara pemimpin dan yang dipimpin. Tidak ada jarak diantara mereka.” Ujarnya.
Dalam tausiahnya, Menpora mengatakan dirinya pernah membaca buku karangan Kenichi Ohmane dengan judul “The End of Nation State” atau hancurnya Negara-Bangsa yang menengarai faktor-faktor yang mengoyak-ngoyak struktur Negara-bangsa hingga tak lagi berbatas sebagaimana di masa lalu adalah empat I, yaitu industri, investasi, individu, dan informasi.
Menpora mengingatkan para pemuda bahwa kedepan tantangan yang dihadapi para pemuda bangsa semakin berat karena arus informasi-informasi yang didapat oleh para pemuda lebih banyak berasal dari media tv melalui sinetron dan juga internet. Sangat sedikit informasi yang didapat para pemuda melalui alim ulama dan habib.
“Kita tidak menolak globalisasi, tapi jangan sampai terjadi westernisasi,” Ujarnya.
Menutup Tausiahnya, Adyaksa Dault berpesan agar dalam pilpres 2009, para capres hendaknya berkompetisi dengan sehat dan jangan menyebar fitnah untuk menjatuhkan pasangan capres yang lain. (Ryan)
“Kemenangan pasukan muslim yang hanya 300 orang memang karena dibantu oleh kekuasaan Allah, namun dibalik itu karena adanya kemesraan antara pemimpin dan yang dipimpin. Tidak ada jarak diantara mereka.” Ujarnya.
Dalam tausiahnya, Menpora mengatakan dirinya pernah membaca buku karangan Kenichi Ohmane dengan judul “The End of Nation State” atau hancurnya Negara-Bangsa yang menengarai faktor-faktor yang mengoyak-ngoyak struktur Negara-bangsa hingga tak lagi berbatas sebagaimana di masa lalu adalah empat I, yaitu industri, investasi, individu, dan informasi.
Menpora mengingatkan para pemuda bahwa kedepan tantangan yang dihadapi para pemuda bangsa semakin berat karena arus informasi-informasi yang didapat oleh para pemuda lebih banyak berasal dari media tv melalui sinetron dan juga internet. Sangat sedikit informasi yang didapat para pemuda melalui alim ulama dan habib.
“Kita tidak menolak globalisasi, tapi jangan sampai terjadi westernisasi,” Ujarnya.
Menutup Tausiahnya, Adyaksa Dault berpesan agar dalam pilpres 2009, para capres hendaknya berkompetisi dengan sehat dan jangan menyebar fitnah untuk menjatuhkan pasangan capres yang lain. (Ryan)
Selasa, 23 Juni 2009
Mega Prabowo 5 Hari Keliling Jatim
WILAYAH Jawa Timur termasuk target suara bagi pasangan Capres-cawapres Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden(Pilpres) 2009. Selama lima hari mulai Rabu (24/6) besok sampai Senin (29/6), pasangan nomer satu itu keliling Jawa Timur bertemu dan mendengar langsung aspirasi serta keluhan masyarakat.
Aktivitas bertemu masyarakat itu termasuk rangkaian acara kampanye Mega Prabowo di Jawa-Bali, yang sudah diawali dari Provinsi Jawa Barat. “Wilayah Jawa Timur ini akan all out digarap tim kampanye Mega Prabowo.. Semua tim kampanye di tingkat kota dan kabupaten, sudah menargetkan kemenangan bagi Mega Prabowo,” tandas Suhandoyo, Ketua Tim Kampanye Mega Prabowo Provinsi Jawa Timur, Selasa (23/6).
Kampanye di Jatim, jelas Suhandoyo, diawali Cawapres Prabowo di Surabaya, Gresik dan Lamongan mulai pagi sampai malam hari, Rabu (24/6). Pada pagi hari, Prabowo menjadi pembicara di seminar wawasan kebangsaan di Graha Samudra, Bumimoro, kawasan Tanjung Perak Surabaya.
Siang, Prabowo diagendakan ziarah ke makam Sunan Giri Gresik lebih dulu sebelum bertemu dengan elemen petani, buruh dan nelayan. Dari Gresik, Prabowo akan bertemu dengan elemen yang sama ditambah perangkat desa di Lamongan.
Selama di Lamongan, Prabowo rencananya juga berziarah di makam Dewi Andangsari (ibunda Mahapatih Gajah Mada) di Ngimbang. Rangkaian kampanye hari itu akan ditutup pertemuan Prabowo dengan Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu di Surabaya.
Hari berikutnya, Kamis (25/6) Prabowo bersilaturahim di Universitas Darul Ulum Jombang yang sebelumnya didahului bertemu dengan petani setempat.. Dari Jombang, siang harinya Prabowo melanjutkan kampanye di Kota Mojokerto.
Menurut Suhandoyo, Megawati dan Prabowo baru kampanye bersamaan pada Jumat (26/6) di Surabaya. Keduanya akan menandatangani kontrak politik dengan kepala desa dan soal pencabutan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP)dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 30 perguruan tinggi negeri se-Indonesia.
Pada hari itu, Prabowo akan mengikuti Salat Jumat di masjid Cheng Hoo, yang dibangun komunitas muslim Tionghoa Surabaya. “Sorenya, Ibu Mega kampanye terbuka di Madiun dan Pak Prabowo rapat umum di Jember,” jelasnya.
Pada hari Sabtu (27/6), acara kampanye Megawati dan Prabowo kembali tidak menjadi satu. Mega akan melakukan pertemuan dengan konstituen pendukung Mega-Pro di Banyuwangi. Sedang Prabowo akan mengunjungi pasar buah tradisional di Ranuyoso Probolinggo dan menemui pendukung Mega-Pro di Probolinggo dan Pasuruan.
Pada hari akhir rangkaian kampanye di Jatim, Senin (29/6), Cawapres Prabowo ke Malang, menemui pendukung Mega-Pro setempat. Dari Malang, Prabowo akan mengunjungi peternakan ayam di Blitar, menemui petani dan perajin di Tulungagung dan bersilaturahim dengan petani dan nelayan di Trenggalek. (*)Andrian
Aktivitas bertemu masyarakat itu termasuk rangkaian acara kampanye Mega Prabowo di Jawa-Bali, yang sudah diawali dari Provinsi Jawa Barat. “Wilayah Jawa Timur ini akan all out digarap tim kampanye Mega Prabowo.. Semua tim kampanye di tingkat kota dan kabupaten, sudah menargetkan kemenangan bagi Mega Prabowo,” tandas Suhandoyo, Ketua Tim Kampanye Mega Prabowo Provinsi Jawa Timur, Selasa (23/6).
Kampanye di Jatim, jelas Suhandoyo, diawali Cawapres Prabowo di Surabaya, Gresik dan Lamongan mulai pagi sampai malam hari, Rabu (24/6). Pada pagi hari, Prabowo menjadi pembicara di seminar wawasan kebangsaan di Graha Samudra, Bumimoro, kawasan Tanjung Perak Surabaya.
Siang, Prabowo diagendakan ziarah ke makam Sunan Giri Gresik lebih dulu sebelum bertemu dengan elemen petani, buruh dan nelayan. Dari Gresik, Prabowo akan bertemu dengan elemen yang sama ditambah perangkat desa di Lamongan.
Selama di Lamongan, Prabowo rencananya juga berziarah di makam Dewi Andangsari (ibunda Mahapatih Gajah Mada) di Ngimbang. Rangkaian kampanye hari itu akan ditutup pertemuan Prabowo dengan Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu di Surabaya.
Hari berikutnya, Kamis (25/6) Prabowo bersilaturahim di Universitas Darul Ulum Jombang yang sebelumnya didahului bertemu dengan petani setempat.. Dari Jombang, siang harinya Prabowo melanjutkan kampanye di Kota Mojokerto.
Menurut Suhandoyo, Megawati dan Prabowo baru kampanye bersamaan pada Jumat (26/6) di Surabaya. Keduanya akan menandatangani kontrak politik dengan kepala desa dan soal pencabutan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP)dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 30 perguruan tinggi negeri se-Indonesia.
Pada hari itu, Prabowo akan mengikuti Salat Jumat di masjid Cheng Hoo, yang dibangun komunitas muslim Tionghoa Surabaya. “Sorenya, Ibu Mega kampanye terbuka di Madiun dan Pak Prabowo rapat umum di Jember,” jelasnya.
Pada hari Sabtu (27/6), acara kampanye Megawati dan Prabowo kembali tidak menjadi satu. Mega akan melakukan pertemuan dengan konstituen pendukung Mega-Pro di Banyuwangi. Sedang Prabowo akan mengunjungi pasar buah tradisional di Ranuyoso Probolinggo dan menemui pendukung Mega-Pro di Probolinggo dan Pasuruan.
Pada hari akhir rangkaian kampanye di Jatim, Senin (29/6), Cawapres Prabowo ke Malang, menemui pendukung Mega-Pro setempat. Dari Malang, Prabowo akan mengunjungi peternakan ayam di Blitar, menemui petani dan perajin di Tulungagung dan bersilaturahim dengan petani dan nelayan di Trenggalek. (*)Andrian
AKSI UNJUK RASA KOMPAK TUNTUT IZIN PT. SSL DICABUT
IBN-PEKANBARU-sekitar 30 orang aktivis Koalisi Mahasiswa Paguyuban Kabapten kota (KOMPAK) se-Riau dan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) dengan korlap Riki Zaputra melakukan aksi unjuk rasa, Senin (22/6/09). KOMPAK terdiri dari berbagai elemen organisasi masyarakat a.l. Rumpun Pemuda Pelajar Mahasiswa (RPPM) Rokan Hulu (Rohul), Kesatuan Pelajar Mahasiswa Kota (KEPAK) Bertuah, Himpunan Pemuda Mahasiswa Kampar (HIPPEMASKA) Pekanbaru, PB-HIPPMIH Pekanbaru, Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Kuantan Singingi (HIPMAKUSI), Himpunan Mahasiswa Kabupaten Kampar Riau (HMKKR), Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Pelalawan (HIPMAWAN) dan Forumkomunikasi se Indonesia.
Aksi diawali dengan berorasi di bundaran air mancur Jl. Jendral Sudirman, Dilanjutkan di depan Kantor Gubernur Riau dan depan Polda Riau. Aksi tersebut sebagai protes atas meninggalnya tiga orang warga Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) akibat bentrok dengan petugas keamanan PT. Sumatera Silva Lestari (SSL) pada 28 Mei 2009.
Setelah berhasil menemui perwakilan dari Polda Riau, KOMPAK kembali ke kantor Gubernur untuk dapat bertemu dengan Gubernur. Namun para pengunjuk rasa tidak berhasil menemui Gubernur maupun perwakilannya, kemudian aksi diakhiri dengan pelemparan telur di plang nama kantor Gubernur Riau.
Para pengunjuk rasa dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan untuk Gubernur meminta lahan PT. SSL distatus quokan, dibentuk tim pencari fakta oleh Pemprov Riau, agar mencabut izin operasi PT. SSL dan dilakukan pendataan ulang lahan masyarakat yang direbut oleh PT. SSL. Untuk Kapolda dapat agar mengusut tuntas kasus pembunuhan tiga orang warga Desa Tangun, mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan copt Kapolres Rohul.
Dalam aksinya para pengunjuk rasa membawa sapnduk, poster dan bendera bertulisakan a.l. : Kapitalisme vs HAM, Gubernur Riau Dimana Hatimu, Tidakkah Kamu Tahu Rakyatmu Derita. Copot Kapolres Rohul dan Bumi Hanguskan PT. SSL. Binasakan Perusahaan Kapitalisme. Usut Pelanggaran HAM di Desa Tangun Oleh PT. SSL. Kapolres Rohul Pemgecut!!!!, Hampir 1 Bulan Tragedi Tangun Tidak Satupun Pihak dari PT. SSL Dijadikan Tersangka Polres Rohul Makan Suap!!!!,Kapolda Copot Kapolres Rohul. RGM Penindas Masyarakat Rohul, RMG Melanggar HAM di Tangun, RGM Harus Tanggung Jawab. Tangkap Pembunuh Warga Tangun. HIPPEMASKA, HMI MPO cabang Pekanbaru dan RPPM-Rohul. (anto)
Aksi diawali dengan berorasi di bundaran air mancur Jl. Jendral Sudirman, Dilanjutkan di depan Kantor Gubernur Riau dan depan Polda Riau. Aksi tersebut sebagai protes atas meninggalnya tiga orang warga Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) akibat bentrok dengan petugas keamanan PT. Sumatera Silva Lestari (SSL) pada 28 Mei 2009.
Setelah berhasil menemui perwakilan dari Polda Riau, KOMPAK kembali ke kantor Gubernur untuk dapat bertemu dengan Gubernur. Namun para pengunjuk rasa tidak berhasil menemui Gubernur maupun perwakilannya, kemudian aksi diakhiri dengan pelemparan telur di plang nama kantor Gubernur Riau.
Para pengunjuk rasa dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan untuk Gubernur meminta lahan PT. SSL distatus quokan, dibentuk tim pencari fakta oleh Pemprov Riau, agar mencabut izin operasi PT. SSL dan dilakukan pendataan ulang lahan masyarakat yang direbut oleh PT. SSL. Untuk Kapolda dapat agar mengusut tuntas kasus pembunuhan tiga orang warga Desa Tangun, mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan copt Kapolres Rohul.
Dalam aksinya para pengunjuk rasa membawa sapnduk, poster dan bendera bertulisakan a.l. : Kapitalisme vs HAM, Gubernur Riau Dimana Hatimu, Tidakkah Kamu Tahu Rakyatmu Derita. Copot Kapolres Rohul dan Bumi Hanguskan PT. SSL. Binasakan Perusahaan Kapitalisme. Usut Pelanggaran HAM di Desa Tangun Oleh PT. SSL. Kapolres Rohul Pemgecut!!!!, Hampir 1 Bulan Tragedi Tangun Tidak Satupun Pihak dari PT. SSL Dijadikan Tersangka Polres Rohul Makan Suap!!!!,Kapolda Copot Kapolres Rohul. RGM Penindas Masyarakat Rohul, RMG Melanggar HAM di Tangun, RGM Harus Tanggung Jawab. Tangkap Pembunuh Warga Tangun. HIPPEMASKA, HMI MPO cabang Pekanbaru dan RPPM-Rohul. (anto)
BAKAR BAN SEBAGAI SIMBOL SEMANGAT MEMBERANTAS KORUPSI
Indo Berita Nusantara-Kendari. (23/6) Puluhan mahasiswa Forum Mahasiswa Pro-Rakyat Sultra (F-MPR SULTRA) melakukan aksi unjuk rasa mendesak Kejati Sultra segera menyelesaikan kasus korupsi dilingkungan Kanwil Depag Sultra yang melibatkan para pejabatnya. Abdillah Munawir (Ketua Umum FMPR) dalam orasinya mengatakan Depag sejatinya merupakan wadah pengembang moral dan spiritual yang seharusnya menjadi teladan untuk membahas berbagai permasalahan bangsa, namun fakta yang terjadi justru Depag Sultra berubah menjadi institusi pengembang korupsi dan dijadikan topeng untuk lahan korupsi. Kasus ini berawal dari dari kepemimpinan Drs. H. Abdul Muis (Kepala Kanwil Depag Sultra) dan Drs. Djamil Malimpo (Kepala Tata Usaha Depag Sultra ) yang terindikasi melakukan korupsi sebesar Rp 1,4 milyar tahun 2007-2008. Apalagi Djamil Malimpo ternyata sudah divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Sultra namun oleh Kepala Kanwil Depag, belum juga di-nonaktifkan dari jabatannya dan masih tercatat sebagai PNS. Kita membakar ban sebagai simbol bahwa aksi ini adalah murni semangat untuk membersihkan Sultra dari Korupsi yang merajalela. Dan kita tidak ingin kasus seperti ini selalu berlarut-larut tanpa ada putusan yang jelas, Kejati Sultra harus tegas menindak kasus korupsi di Sultra meskipun itu melibatkan seorang pejabat, tegas Abdillah Munawir.
Sementara itu Muh. Idris Gani (Humas Kejati Sultra) saat menemui para pengunjuk rasa mengatakan bahwa kasus tersebut sedang diproses dan meminta para pengunjuk rasa untuk bersabar menunggu hasilnya. (di)
Sementara itu Muh. Idris Gani (Humas Kejati Sultra) saat menemui para pengunjuk rasa mengatakan bahwa kasus tersebut sedang diproses dan meminta para pengunjuk rasa untuk bersabar menunggu hasilnya. (di)
AKSI UNJUK RASA KOMPAK TUNTUT IZIN PT. SSL DICABUT
IBN-PEKANBARU-sekitar 30 orang aktivis Koalisi Mahasiswa Paguyuban Kabapten kota (KOMPAK) se-Riau dan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) dengan korlap Riki Zaputra melakukan aksi unjuk rasa, Senin (22/6/09). KOMPAK terdiri dari berbagai elemen organisasi masyarakat a.l. Rumpun Pemuda Pelajar Mahasiswa (RPPM) Rokan Hulu (Rohul), Kesatuan Pelajar Mahasiswa Kota (KEPAK) Bertuah, Himpunan Pemuda Mahasiswa Kampar (HIPPEMASKA) Pekanbaru, PB-HIPPMIH Pekanbaru, Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Kuantan Singingi (HIPMAKUSI), Himpunan Mahasiswa Kabupaten Kampar Riau (HMKKR), Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Pelalawan (HIPMAWAN) dan Forumkomunikasi se Indonesia.
Aksi diawali dengan berorasi di bundaran air mancur Jl. Jendral Sudirman, dilanjutkan di depan Kantor Gubernur Riau dan depan Polda Riau. Aksi tersebut sebagai protes atas meninggalnya tiga orang warga Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) akibat bentrok dengan petugas keamanan PT. Sumatera Silva Lestari (SSL) pada 28 Mei 2009.
Setelah berhasil menemui perwakilan dari Polda Riau, KOMPAK kembali ke kantor Gubernur untuk dapat bertemu dengan Gubernur. Namun para pengunjuk rasa tidak berhasil menemui Gubernur maupun perwakilannya, kemudian aksi diakhiri dengan pelemparan telur di plang nama kantor Gubernur Riau.
Para pengunjuk rasa dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan untuk Gubernur meminta lahan PT. SSL distatus quokan, dibentuk tim pencari fakta oleh Pemprov Riau, agar mencabut izin operasi PT. SSL dan dilakukan pendataan ulang lahan masyarakat yang direbut oleh PT. SSL. Untuk Kapolda dapat agar mengusut tuntas kasus pembunuhan tiga orang warga Desa Tangun, mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan copt Kapolres Rohul.
Dalam aksinya para pengunjuk rasa membawa sapnduk, poster dan bendera bertulisakan a.l. : Kapitalisme vs HAM, Gubernur Riau Dimana Hatimu, Tidakkah Kamu Tahu Rakyatmu Derita. Copot Kapolres Rohul dan Bumi Hanguskan PT. SSL. Binasakan Perusahaan Kapitalisme. Usut Pelanggaran HAM di Desa Tangun Oleh PT. SSL. Kapolres Rohul Pemgecut!!!!, Hampir 1 Bulan Tragedi Tangun Tidak Satupun Pihak dari PT. SSL Dijadikan Tersangka Polres Rohul Makan Suap!!!!,Kapolda Copot Kapolres Rohul. RGM Penindas Masyarakat Rohul, RMG Melanggar HAM di Tangun, RGM Harus Tanggung Jawab. Tangkap Pembunuh Warga Tangun. HIPPEMASKA, HMI MPO cabang Pekanbaru dan RPPM-Rohul. (anto)
Aksi diawali dengan berorasi di bundaran air mancur Jl. Jendral Sudirman, dilanjutkan di depan Kantor Gubernur Riau dan depan Polda Riau. Aksi tersebut sebagai protes atas meninggalnya tiga orang warga Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) akibat bentrok dengan petugas keamanan PT. Sumatera Silva Lestari (SSL) pada 28 Mei 2009.
Setelah berhasil menemui perwakilan dari Polda Riau, KOMPAK kembali ke kantor Gubernur untuk dapat bertemu dengan Gubernur. Namun para pengunjuk rasa tidak berhasil menemui Gubernur maupun perwakilannya, kemudian aksi diakhiri dengan pelemparan telur di plang nama kantor Gubernur Riau.
Para pengunjuk rasa dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan untuk Gubernur meminta lahan PT. SSL distatus quokan, dibentuk tim pencari fakta oleh Pemprov Riau, agar mencabut izin operasi PT. SSL dan dilakukan pendataan ulang lahan masyarakat yang direbut oleh PT. SSL. Untuk Kapolda dapat agar mengusut tuntas kasus pembunuhan tiga orang warga Desa Tangun, mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan copt Kapolres Rohul.
Dalam aksinya para pengunjuk rasa membawa sapnduk, poster dan bendera bertulisakan a.l. : Kapitalisme vs HAM, Gubernur Riau Dimana Hatimu, Tidakkah Kamu Tahu Rakyatmu Derita. Copot Kapolres Rohul dan Bumi Hanguskan PT. SSL. Binasakan Perusahaan Kapitalisme. Usut Pelanggaran HAM di Desa Tangun Oleh PT. SSL. Kapolres Rohul Pemgecut!!!!, Hampir 1 Bulan Tragedi Tangun Tidak Satupun Pihak dari PT. SSL Dijadikan Tersangka Polres Rohul Makan Suap!!!!,Kapolda Copot Kapolres Rohul. RGM Penindas Masyarakat Rohul, RMG Melanggar HAM di Tangun, RGM Harus Tanggung Jawab. Tangkap Pembunuh Warga Tangun. HIPPEMASKA, HMI MPO cabang Pekanbaru dan RPPM-Rohul. (anto)
Senin, 22 Juni 2009
PERSENTASE KELULUSAN SMP/MTs di NTT MENINGKAT
Kupang-22 Juni 2009
Persentase kelulusan UN SMP/MTs di Provinsi NTT mengalami kenaikan sebesar 23,89 persen. Pada tahun 2008, persentase kelulusan 46,36 %, sedangkan tahun 2009 naki menjadi 70,25 %. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pendidikan di NTT semakin membaik, walaupun standar nilai kelulusan meningkat dari 5,25 menjadi 5,50 namun persentase kelulusan juga mengalami kenaikan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Thobias Uly, M.Si saat ditemui di kantornya. Lebih lanjut Uly mengatakan jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 31.485 orang atau 53,36 persen dari total peserta UN sebanyak 58.606 orang. Sementara peserta yang dinyatakan lulus tahun sebelumnya, katanya, hanya mencapai 46,36 persen atau 27.209 orang peserta. Jumlah penyelenggara UN SMP/MTs pada tahun 2009 sebanyak 691 sekolah. Dari jumlah tersebut, terdapat 99 sekolah yang tingkat kelulusannya 100 % dan 10 sekolah yang tingkat kelulusannya 0% yaitu SMP Terbuka Amfoang Utara, SMP Trisakti, SMP Terbuka Fatuleu, SMP Swasta Ki Hadjar Dewantara Kupang, SMP Satu Atap Henga, SMP Terbuka Solor Barat, SMP Satu Atap Negeri 1 Bajawa Utara, SMP Satu Atap Oelamasi, SMP Demulaka (Ende) dan SMP Satu Atap Ketewel (Alor). Lima besar peringkat kelulusan SMP/MTs di NTT adalah : SMP Kristen Mercusuar Kupang (nilai rata-rata 34,11), SMP N 1 Rote Barat Daya (nilai rata-rata 33,18), Seminari Pius 12 Bisol (nilai rata-rata 32,53), SMP Santo Yohanes Mataloka (nilai rata-rata 32,09) dan SMP Sinar Pancasila Betum (nilai rata-rata 31,79). Meskipun data kelulusan sudah dipegang oleh Dinas Pendidikan di masing-masing kabupaten namun pengumuman kelulusan baru dilaksanakan esok (23 Juni 2009)../koko
Persentase kelulusan UN SMP/MTs di Provinsi NTT mengalami kenaikan sebesar 23,89 persen. Pada tahun 2008, persentase kelulusan 46,36 %, sedangkan tahun 2009 naki menjadi 70,25 %. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pendidikan di NTT semakin membaik, walaupun standar nilai kelulusan meningkat dari 5,25 menjadi 5,50 namun persentase kelulusan juga mengalami kenaikan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Thobias Uly, M.Si saat ditemui di kantornya. Lebih lanjut Uly mengatakan jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 31.485 orang atau 53,36 persen dari total peserta UN sebanyak 58.606 orang. Sementara peserta yang dinyatakan lulus tahun sebelumnya, katanya, hanya mencapai 46,36 persen atau 27.209 orang peserta. Jumlah penyelenggara UN SMP/MTs pada tahun 2009 sebanyak 691 sekolah. Dari jumlah tersebut, terdapat 99 sekolah yang tingkat kelulusannya 100 % dan 10 sekolah yang tingkat kelulusannya 0% yaitu SMP Terbuka Amfoang Utara, SMP Trisakti, SMP Terbuka Fatuleu, SMP Swasta Ki Hadjar Dewantara Kupang, SMP Satu Atap Henga, SMP Terbuka Solor Barat, SMP Satu Atap Negeri 1 Bajawa Utara, SMP Satu Atap Oelamasi, SMP Demulaka (Ende) dan SMP Satu Atap Ketewel (Alor). Lima besar peringkat kelulusan SMP/MTs di NTT adalah : SMP Kristen Mercusuar Kupang (nilai rata-rata 34,11), SMP N 1 Rote Barat Daya (nilai rata-rata 33,18), Seminari Pius 12 Bisol (nilai rata-rata 32,53), SMP Santo Yohanes Mataloka (nilai rata-rata 32,09) dan SMP Sinar Pancasila Betum (nilai rata-rata 31,79). Meskipun data kelulusan sudah dipegang oleh Dinas Pendidikan di masing-masing kabupaten namun pengumuman kelulusan baru dilaksanakan esok (23 Juni 2009)../koko
Terkait rencana kedatangan Prabowo di Lamongan
Masyarakat setempat sudah mulai berbenah. Salah satu lokasi yang disiapkan untuk acara Prabowo, yakni gedung milik Korpri yang berkapasitas lebih dari 3.000 orang.
Menurut Saim, Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan, pihaknya menyiapkan kedatangan cawapres Prabowo seadanya. Karena, kata dia, tanpa kemewahan saja ribuan warga siap hadir dan ingin bertatap muka dengan Prabowo.
“Hari ini saja melalui SMS dan nelpon saya langsung, yang menyatakan siap hadir sudah ada 20 komunitas. Di antaranya dari kelompok AKD(asosiasi kepala desa), dua kelompok tani HSNI dan beberapa komunitas yang lain,” ungkap Saim.
Yang menarik, ada tukang becak bernama Kamdari, secara sukarela keliling Kota Lamongan sambil mengusung gambar Mega Prabowo. Sambil mengayuh becaknya, dia juga berteriak menginformasikan rencana kedatangan Prabowo ke Lamongan ke warga yang ada di sekitar jalan yang dilaluinya. (*)Andrian Rahayu
Menurut Saim, Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan, pihaknya menyiapkan kedatangan cawapres Prabowo seadanya. Karena, kata dia, tanpa kemewahan saja ribuan warga siap hadir dan ingin bertatap muka dengan Prabowo.
“Hari ini saja melalui SMS dan nelpon saya langsung, yang menyatakan siap hadir sudah ada 20 komunitas. Di antaranya dari kelompok AKD(asosiasi kepala desa), dua kelompok tani HSNI dan beberapa komunitas yang lain,” ungkap Saim.
Yang menarik, ada tukang becak bernama Kamdari, secara sukarela keliling Kota Lamongan sambil mengusung gambar Mega Prabowo. Sambil mengayuh becaknya, dia juga berteriak menginformasikan rencana kedatangan Prabowo ke Lamongan ke warga yang ada di sekitar jalan yang dilaluinya. (*)Andrian Rahayu
Prabowo Sapa Nelayan Pantura Jatim
SELAMA sehari penuh, Cawapres Prabowo Subianto bakal berkeliling dikabupaten yang mulai menjadi basis nasionalis, Lamongan dan Gresik pada Rabu (24/6) depan. Cawapres pendamping Capres Megawati Soekarnoputri itu akan menyapa semua elemen rakyat kecil di wilayah yang masuk kawasan pantura (pantai utara) tersebut.
Menurut Ketua Tim Kampanye Mega Prabowo Provinsi Jawa Timur, Ir Suhandoyo SP, acara Prabowo di Lamongan dan Gresik tersebut terkait rangkaian acara kampanye pasangan Mega Prabowo di Jawa Timur. “Selama sehari penuh, Pak Prabowo akan menyapa masyarakat sebagai wujud komitmen pasangan Mega Prabowo yang peduli wong cilik,” jelas Suhandoyo, Minggu (21/6).
Elemen masyarakat yang ditemui Prabowo di Gresik, di antaranya petani,buruh, nelayan dan elemen lain. Sebelum menyapa, melihat dari dekat dan mendengar aspirasi elemen masyarakat itu, Prabowo akan menyempatkan diri ziarah ke makam Sunan Giri.
Acara serupa juga digelar di Kabupaten Lamongan. Sambil makan siang bersama, Prabowo akan bertemu dengan kelompok tani, nelayan, perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat. Sore harinya, Prabowo direncanakan ziarah ke makam Dewi Andangsari (Ibu Mahapatih Gajah Mada) di Ngimbang, Lamongan.Andrian
Menurut Ketua Tim Kampanye Mega Prabowo Provinsi Jawa Timur, Ir Suhandoyo SP, acara Prabowo di Lamongan dan Gresik tersebut terkait rangkaian acara kampanye pasangan Mega Prabowo di Jawa Timur. “Selama sehari penuh, Pak Prabowo akan menyapa masyarakat sebagai wujud komitmen pasangan Mega Prabowo yang peduli wong cilik,” jelas Suhandoyo, Minggu (21/6).
Elemen masyarakat yang ditemui Prabowo di Gresik, di antaranya petani,buruh, nelayan dan elemen lain. Sebelum menyapa, melihat dari dekat dan mendengar aspirasi elemen masyarakat itu, Prabowo akan menyempatkan diri ziarah ke makam Sunan Giri.
Acara serupa juga digelar di Kabupaten Lamongan. Sambil makan siang bersama, Prabowo akan bertemu dengan kelompok tani, nelayan, perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat. Sore harinya, Prabowo direncanakan ziarah ke makam Dewi Andangsari (Ibu Mahapatih Gajah Mada) di Ngimbang, Lamongan.Andrian
Pemberdayaan Ekonomi Nasional, Program Utama Pasangan JK-Win
(Indo Berita Nusantara) PONTIANAK – Pemberdayaan ekonomi nasional menjadi program utama yang diusung pasangan JK-Win dalam menghadapi persaingan Pilpres 2009. Ketua Umum Tim Relawan Pelangi Nusantara Alwi Hamu, memaparkan hal tersebut dalam acara konsolidasi dan pembekalan pemenangan pasangan nusantara JK-Win, Capres-Cawapres, Periode 2009-2014, di Rumah Melayu Pontianak, Jumat (19/6). Hadir juga dalam acara tersebut Ketua DPD Partai Golkar Kalbar Zulfadhli, Ketua Harian DPD Partai Hanura Kalbar Eka Kawirayu, serta Ketua Tim Pemenangan Daerah JK-Win Kalbar Awang Sofyan Razali.
Staf ahli Wapres itu mengatakan selama ini ekonomi Indonesia dikuasai oleh asing, sumberdaya alam seperti pertambangan dan kelapa sawit juga dikuasain oleh asing. Seharusnya sumber daya tersebut harus betul-betul menjadi milik rakyat Indonesia.
Indonesia juga menganut ekonomi liberalisme yang mementingkan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan ekonomi, akibatnya sekitar 80% kredit usaha yang diberikan oleh hanya dinikmati oleh seratusan pengusaha-pengusaha besar dan ratusan ribu pengusaha kecil dan mengengah hanya mendapatkan 20% saja.
Program ekonomi JK-Win kedepan, pemerataan ekonomi lebih dipentingkan daripada pertumbuhan ekonomi karena disaat krisis pengusaha-pengusaha kecil inilah yang akan menolong perekonomian Indonesia. (Ryan)
Staf ahli Wapres itu mengatakan selama ini ekonomi Indonesia dikuasai oleh asing, sumberdaya alam seperti pertambangan dan kelapa sawit juga dikuasain oleh asing. Seharusnya sumber daya tersebut harus betul-betul menjadi milik rakyat Indonesia.
Indonesia juga menganut ekonomi liberalisme yang mementingkan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan ekonomi, akibatnya sekitar 80% kredit usaha yang diberikan oleh hanya dinikmati oleh seratusan pengusaha-pengusaha besar dan ratusan ribu pengusaha kecil dan mengengah hanya mendapatkan 20% saja.
Program ekonomi JK-Win kedepan, pemerataan ekonomi lebih dipentingkan daripada pertumbuhan ekonomi karena disaat krisis pengusaha-pengusaha kecil inilah yang akan menolong perekonomian Indonesia. (Ryan)
KPUD KONAWE SELATAN MEMBUTUHKAN DANA 1,5 MILIAR UNTUK PILPRES
Berita-aktual, Kendari. Dalam keterangannya Saruddin Kurais (Sekretaris KPUD Konawe Selatan), mengatakan KPUD Konawe Selatan (Konsel) sejak pelaksanaan pemilu legislatif 2009 hingga mulai tahapan pelaksanaan pilpres 2009 belum mendapat sentuhan bantuan pemerintah kabupaten, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Konsel, dan pada saat penyerahan APBD perubahan di DPRD Konsel oleh Pemkab Konsel, KPUD Konsel mengajukan kebutuhan anggaran melalui APBD-Perubahan Konsel sekitar 1.5 milyar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan pilpres, termasuk jika pilpres dilaksanakan dua putaran, sekretariat mengajukan anggaran sekitar 1.5 milyar untuk kebutuhan sesuai estimasi KPU. Anggaran tersebut dipersiapkan untuk sharing dana KPUD Konsel yang ada dalam rangka antisipasi pilpres tahap ke dua. Besaran anggaran yang ada di KPUD Konsel saat ini hanya cukup, hingga pilpres putaran pertama, termasuk bantuan lain Pemkab dalam penyelenggaran, seperti pendistribusian, sosialisasi dan lainya, namun apabila terjadi putaran kedua, maka KPUD Konsel akan membutuhkan anggaran lagi. Sehingga kami mengajukan anggaran pada APBD-Perubahan. Saat ini pengelola keuangan KPUD Konsel sementara berada di Jakarta, dalam rangaka revisi anggaran KPU. Sedangkan Abdul Malik Silondae (anggota DPRD Konsel) mengatakan, bahwa pengajuan anggaran oleh KPUD Konsel merupakan hal yang wajar-wajar saja dalam rangka membantu penyelenggaraan pemilu atau pilpres, hingga untuk kebutuhan pemilihan Kepala Daerah tahun 2010 di Konawe Selatan. DPRD Konsel baru saja menerima APBD-Perubahan Pemkab, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPRD jika disitu sudah ada usulan KPU, DPRD akan melakukan pembahasan dan peninjauan.(komenk/di)
PULUHAN MAHASISWA ANTI KORUPSI-SULTRA MENDESAK PENYELESAIAN KASUS PELABUHAN EREKE
Berita-aktual, Kendari. Puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya Mahasiswa Anti Korupsi-Sultra (MAK-SULTRA) berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sultra, mendesak agar Kejati Sultra segera menyelesaikan kasus pekerjaan Pelabuhan Ereke Kab. Buton Utara yang melibatkan Darwin Kunu (Kepala Dinas Perhubungan Buton Utara) dan La Samba (Pimpinan Proyek), MAK-SULTRA menyatakan bahwa proses pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Indonesia, dimana proyek tersebut menghabiskan dana sekitar Rp 800.000.000,- dan dilakukan dengan proses swakelola dengan alasan bencana alam. Namun menurut pendapat masyarakat Buton Utara di Ereke tidak pernah terjadi bencana alam. Apalagi proyek tersebut tidak menginformasikan kapan dimulai, sampai akhir pekerjaan, berapa anggaran pekerjaan dan siapa yang mengerjakan sehingga merujuk pada KEPRES No.80 Tahun 2003 Tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintahan dalam ketentuan Swakelola, hal itu tidak dibenarkan, maka MAK-SULTRA menanyakan kepada pemerintah daerah kab. Buton Utara khususnya pengguna barang dan jasa dinas perhubungan, dasar hukum apa yang diambil pada pekerjaan pelabuhan Ereke tersebut.
MAK-SULTRA juga menyatakan dengan tegas agar Kejati Sultra mengevaluasi kinerja Kejari Raha yang dinilai tidak serius dalam menangani kasus ini. Juga diminta kepada Kejari Raha agar melakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan kepada saudara Darwin Kunu selaku pengguna barang dan jasa, dan saudara La Samba selaku pimpinan proyek pekerjaan pelabuhan Ereke.
Sementara itu Asisten Pengawasan Kejati Sultra S.Widodo dalam menanggapi para pengunjuk rasa mengatakan untuk sabar dan tidak anarkis dalam menyikapi kasus ini. Perkara ini sudah ditindak lanjuti dan kasus ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, dirinya meminta waktu untuk dapat mempelajari laporan dari Kejari Raha karena semua ini harus dijalankan sesuai dengan prosedur.(komenk/d)
MAK-SULTRA juga menyatakan dengan tegas agar Kejati Sultra mengevaluasi kinerja Kejari Raha yang dinilai tidak serius dalam menangani kasus ini. Juga diminta kepada Kejari Raha agar melakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan kepada saudara Darwin Kunu selaku pengguna barang dan jasa, dan saudara La Samba selaku pimpinan proyek pekerjaan pelabuhan Ereke.
Sementara itu Asisten Pengawasan Kejati Sultra S.Widodo dalam menanggapi para pengunjuk rasa mengatakan untuk sabar dan tidak anarkis dalam menyikapi kasus ini. Perkara ini sudah ditindak lanjuti dan kasus ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, dirinya meminta waktu untuk dapat mempelajari laporan dari Kejari Raha karena semua ini harus dijalankan sesuai dengan prosedur.(komenk/d)
UNJUK RASA MAHASISWA MENUNTUT PENYELESAIAN KASUS JAMBU METE
Berita-aktual, Kendari, Rabu (17/6). Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Sultra (AMPERA-HUKUM-SULTRA ) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sultra, menuntut diselesaikannya kasus yang terjadi di BULOG Sultra. Kasus ini berawal pada 3 tahun silam dimana telah ditemukannya penyelewengan dana komersial pembelian jambu mete yang melibatkan BULOG Divre Sultra dan PT. Mitra Tani Pusat Jakarta. Dan menurut hasil analis AMPERA-HUKUM-SULTRA, setidaknya sekitar Rp 3 Milyar kerugian yang dialami negara ini. Meskipun kasus ini sudah ditangani oleh pihak-pihak penegak hukum terkait 3 tahun yang silam, akan tetapi kasus ini tiba-tiba tenggelam dan hilang begitu saja seperti ditelan bumi. (komenk)
TIM MEGA-PRO AKAN DEKLARASIKAN ABG
Bengkulu , dukungan terhadap pasangan Capres dan Cawapres saat ini semakin intens dilakukan para simpatisan partai. Hal ini ditunjukkan dengan akan dideklarasikannya Aliansi Banteng Garuda (ABG) yang menyatakan akan mendukung pasangan Mega-Pro. M. Sis Rahman (Penggagas ABG) menyatakan, ABG akan diisi kaum muda yang menargetkan menjaring
PERTEMUAN SEGITIGA ANTARA PEMPROV BENGKULU, KEDUBES AUSTRALIA DAN PERWAKILAN IMIGRAN GELAP
Bengkulu (16/6), keinginan 46 imigran gelap Afganistan bertemu dengan Kedubes
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI NTT RENDAH
Kupang-19 Juni 2009
“Permasalahan mendasar dari pemberdayaan perempuan adalah rendahnya partisipasi perempuan dan adanya diskriminasi terhadap perempuan “ Demikian diungkapkan Mesakh Lapuimakuni, S.Sos, Plt Kepala Biro Hukum Pemprov NTT, dalam acara pembekalan bagi anggota legislatif periode 2009-2014 dan lembaga masyarakat pemerhati politik pasca Pemilu Legislatif 2009 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT di Hotel Sasando Kupang. Lebih lanjut Mesakh mengatakan bahwa rendahnya partisipasi perempuan dan diskriminasi terhadap perempuan mengakibatkan akses perempuan terhadap pendidikan, ekonomi, politik dan kesehatan menjadi terbatas. Tidak heran jika kemudian perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal. Perlu diketahu bahwa jumlah perempuan dalam jabatan struktural pemerintahan dan legislatif di Provinsi NTT sangat minim. Dari sekitar 2400 kepala desa, jumlah kepala desa perempuan hanya 49 orang. Di legislatif, jumlah anggota legislatif yang terpilih untuk periode 2009-2014 di tingkat kabupaten (DPRD Kab) berjumlah 49, ditingkat provinsi (DPRD Provinsi) berjumlah 6 orang dan di DPR RI hanya 1 orang.
Dalam bagian akhir, mesakh mengatakan bahwa rendahnya partisipasi perempuan terutama dalam dunia politik merupakan gambaran dari dominasi patriarkhi yang kental. Untuk itu perlu perubahan pola pikir, nilai budaya dan menjunjung kehormatan perempuan agar partisipasi perempuan meningkat.anungJumat, 19 Juni 2009
Pernyataan Sikap Solidaritas Rakyat Anti Pengusuran Masyarakat Jogo Kali
Pada 15 Juni 2009, Pukul 11:45 WIB, di Kantor DPRD Kota Surabaya berlangsung aksi unjuk rasa oleh sekitar 35 orang Masyarakat Jogo Kali yang tergabung dalam, Solidaritas Rakyat Anti Pengusuran Masyarakat Jogo Kali (SARAP), dikodinatori oleh Teguh. Dalam rangka aksi damai solidaritas mendukung DPRD Surabaya mengunakan hak interpelasi, selengkapnya di informasikan sebagai berikut :
1. Dalam aksinya pengunjuk rasa membawa dua buah pohon harapan warga dan spanduk yang
bertuliskan antara lain:
a. Terapkan PERDA Jatim No.9 tahun 2007.
b. Dahulukan kepentingan rakyat.
c. Kami kehilangan relasi sosial.
d. Kami kehilangan tempat tinggal.
e. Stop pengusuran.
f. Warga dukung interpelasi.
2. Sementara itu dalam pernyataan sikapnya , Solidaritas Rakyat Anti Pengusuran Masyarakat
Jogo Kali (SARAP), menyatakan antara lain sebagai berikut :
a. Sesuai dengan hasil rapat Panmus pada Senin 8 Jumi 2009, 8 dari 12 anggota panitia
musyawarah DPRD Surabaya setuju atas usulan pengajuan hak interpelasi terkait
pengusuran pemukimman bantaran kali wonokromo kepada Walikota Surabaya.
b. Langkah DPRD Kota Surabaya ini disambut baik oleh seluruh warga. Tindakan
pengusuran sternkali jagir yang dilakukan pada 4 Mei 2009, masih menyisakan dampak
sosial ekonomiyang sangat merugikan warga, sampai sekarang belum ada langkah
kongkret dari pemerintah untuk menyelesaikan dampak pengusuran tersebut. Situasi
ini diperparah tidak ada niatan baik dari Pemkot untuk menghentikan rencana
pengusuran di Kecamatan Gubeng Kel. Barata Jaya yang sudah masuk daftar penertiban
satpol pp.
c. Warga bertekat untuk selalu mengawasi jalannya proses politik di DPRD Kota Surabaya
hingga seluruh tuntutannaya terpenuhi. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak tekait
benar-benar memperjuangkan aspirasi warga Strenkali baik yang sudah tergusur
maupun yang treancam tregusur.
Catatan :
Pada senin 15 Juni 2009, melalui rapat panitia Musyawarah usulan ini
akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Paripurna.
(ryan)
1. Dalam aksinya pengunjuk rasa membawa dua buah pohon harapan warga dan spanduk yang
bertuliskan antara lain:
a. Terapkan PERDA Jatim No.9 tahun 2007.
b. Dahulukan kepentingan rakyat.
c. Kami kehilangan relasi sosial.
d. Kami kehilangan tempat tinggal.
e. Stop pengusuran.
f. Warga dukung interpelasi.
2. Sementara itu dalam pernyataan sikapnya , Solidaritas Rakyat Anti Pengusuran Masyarakat
Jogo Kali (SARAP), menyatakan antara lain sebagai berikut :
a. Sesuai dengan hasil rapat Panmus pada Senin 8 Jumi 2009, 8 dari 12 anggota panitia
musyawarah DPRD Surabaya setuju atas usulan pengajuan hak interpelasi terkait
pengusuran pemukimman bantaran kali wonokromo kepada Walikota Surabaya.
b. Langkah DPRD Kota Surabaya ini disambut baik oleh seluruh warga. Tindakan
pengusuran sternkali jagir yang dilakukan pada 4 Mei 2009, masih menyisakan dampak
sosial ekonomiyang sangat merugikan warga, sampai sekarang belum ada langkah
kongkret dari pemerintah untuk menyelesaikan dampak pengusuran tersebut. Situasi
ini diperparah tidak ada niatan baik dari Pemkot untuk menghentikan rencana
pengusuran di Kecamatan Gubeng Kel. Barata Jaya yang sudah masuk daftar penertiban
satpol pp.
c. Warga bertekat untuk selalu mengawasi jalannya proses politik di DPRD Kota Surabaya
hingga seluruh tuntutannaya terpenuhi. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak tekait
benar-benar memperjuangkan aspirasi warga Strenkali baik yang sudah tergusur
maupun yang treancam tregusur.
Catatan :
Pada senin 15 Juni 2009, melalui rapat panitia Musyawarah usulan ini
akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Paripurna.
(ryan)
Beri bendera pesan ini Desakan team sukses MegPro KPU Segera Berikan Copy DPT Pilpres
Pada 17 Juni 2009, Pukul 12:39 WIB di Kantor DPD Patriot, Ir Suhandoyo ( KETUA Tim Kampanye Provinsi Jawa Timur pasangan Mega-Prabowo), terkait permasalahan KPU Jatim yang tidak transparan dalam masalah daftar pemilih tetap (DPT). Indikasinya, sampai 17 Juni 2009, KPU belum juga memberikan salinan (soft copy) DPT yang sudah diminta Tim
Kampanye Mega Prabowo secara resmi, mengatakan antara lain :
1. Surat permintaan yang dilayangkan ke KPU Jatim bahkan sudah dua kali. Salinan DPT itu
diperlukan sebagai bahan pertimbangan, dan analisa pembenaran DPT tim Mega-Prabowo
pada Pemilu Presiden (Pilpres) 8 Juli mendatang.
2. Meminta KPU segera mengirimkan salinan DPT kepada tim kampanye dan jangan
menunggu surat kami yang ketiga, dan akan menyomasi KPU jika layangan surat ketiga pun
nantinya tidak diindahkan KPU.
3 Secara terbuka, pemintaan salinan DPT itu pernah dia sampaikan di depan pejabat KPU dan
Muspida Jatim saat Deklarasi Damai di Hotel Equator, Surabaya, meminta KPU bekerja lebih
profesional lagi agar persoalan kisruhnya DPT sebagaimana Pemilu Legislatif (Pileg) 2009
tidak terulang Pasalnya, carut marut DPT pada Pileg 9 April lalu mengimbas parpol seperti
PDI Perjuangan, suaranya berkurang. “Masalah DPT jangan sampai terjadi pada pelaksanaan
Pilpres 2009.
4. DPT adalah dokumen publik. Dengan mengecek bersama, kemungkinan adanya data pemilih
tidak valid bisa diperkecil. Kalau KPU tetap tertutup dalam persoalan DPT akan membuat
kecurigaan adanya kecurangan pelaksanaan Pilpres 2009 akan semakin besar. tidak ada
aturan yang mewajibkan KPU untuk memberikan soft copy DPT kepada tim pemenangan
calon. Namun, pihaknya beralasan, sampai sekarang juga tidak ada aturan yang melarang
KPU memberikan soft copy DPT kepada tim pasangan calon. menyayangkan, KPU tidak
memberi alasan soal kenapa tidak diberi kopian DPT Ini masalah serius, dan harus
diperhatikan KPU.
(ryan)
Kampanye Mega Prabowo secara resmi, mengatakan antara lain :
1. Surat permintaan yang dilayangkan ke KPU Jatim bahkan sudah dua kali. Salinan DPT itu
diperlukan sebagai bahan pertimbangan, dan analisa pembenaran DPT tim Mega-Prabowo
pada Pemilu Presiden (Pilpres) 8 Juli mendatang.
2. Meminta KPU segera mengirimkan salinan DPT kepada tim kampanye dan jangan
menunggu surat kami yang ketiga, dan akan menyomasi KPU jika layangan surat ketiga pun
nantinya tidak diindahkan KPU.
3 Secara terbuka, pemintaan salinan DPT itu pernah dia sampaikan di depan pejabat KPU dan
Muspida Jatim saat Deklarasi Damai di Hotel Equator, Surabaya, meminta KPU bekerja lebih
profesional lagi agar persoalan kisruhnya DPT sebagaimana Pemilu Legislatif (Pileg) 2009
tidak terulang Pasalnya, carut marut DPT pada Pileg 9 April lalu mengimbas parpol seperti
PDI Perjuangan, suaranya berkurang. “Masalah DPT jangan sampai terjadi pada pelaksanaan
Pilpres 2009.
4. DPT adalah dokumen publik. Dengan mengecek bersama, kemungkinan adanya data pemilih
tidak valid bisa diperkecil. Kalau KPU tetap tertutup dalam persoalan DPT akan membuat
kecurigaan adanya kecurangan pelaksanaan Pilpres 2009 akan semakin besar. tidak ada
aturan yang mewajibkan KPU untuk memberikan soft copy DPT kepada tim pemenangan
calon. Namun, pihaknya beralasan, sampai sekarang juga tidak ada aturan yang melarang
KPU memberikan soft copy DPT kepada tim pasangan calon. menyayangkan, KPU tidak
memberi alasan soal kenapa tidak diberi kopian DPT Ini masalah serius, dan harus
diperhatikan KPU.
(ryan)
Beri bendera pesan ini Ketidak puasan DPD PDIP Jawa Timur terhadap KPU Provinsi Jatim
Pada 18 Juni 2009, Pukul 08:00 WIB di Kantor DPD PDIP Jawa Timur Surabaya H Sirmadji Tj (Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur), menangapi ketidak transparan KPU Provinsi Jatim terhadap permintaan DPD PDIP Jawa Timur dengan tidak memberikan soft copy DPT, mengatakan antara lain :
1. Dalam hal ini, KOMISI Pemilihan Umum (KPU) belum memosisikan diri sebagai lembaga
penyelenggara pemilu yang jujur, adil, demokratis dan tidak memihak. KPU Jawa Timur
masih ngotot tidak memberikan salinan (soft copy) daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu
Presiden (Pilpres) yang diminta Tim Kampanye Provinsi Jawa Timur Pasangan
Mega-Prabowo.
2. Alasan yang diberikan pun sangat klasik dan kelewat naif, yakni belum ada petunjuk dari
pusat. DPD PDIP mengantisipasi terjadinya kecurangan oleh oknum tertentu yang terjadi
pada Pemilu Legislatif 2009, atau mungkin malah lebih buruk.
3. Yang tidak masuk akal lagi KPU akan memberikan salinan DPT ituhanya kepada para saksi
yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) saat pilpres nanti. Kalau itu yang terjadi
tim pemenangan capres-cawapres tidak bisa mencermati permasalahan DPT jika terjadi
kecurangan.
4. Sikap KPU inilah yang menimbulkan dugaan, pelaksanaan pilpres 2009, nantinya tidak lebih
baik ketimbang pileg 2009. Yakni pelaksanaannya sangat amburadul sehingga banyak pihak
baik di dalam maupun negara luar men-cap pemilu 2009, di Indonesia kali ini paling buruk
sepanjang sejarah pesta demokrasi.
5. Dengan tidak transparannya KPU Jatim, DPD PDIP menilai ada udang di balik batu kalau
KPU tidak mau memberikan salinan DPT, amburadulnya DPT Pileg yang mengimbas pada
parpol seperti PDI Perjuangan dan menguntungkan partai pemerintah, partainya
pemerintah yang terlihat hanya adem ayem ternyata dapat suara luar biasa dan menjadi
pemenang.
6. Sementara itu, persoalan IT dalam proses tabulasi nasional di Hotel Borobudur pasca proses
pemilihan, Tabulasi, yang dihentikan sebelum semua suara masuk Tabulasi nasional yang
berbasis tempat pemungutan suara (TPS), dihentikan ketika ada yang mencoba
mengungkap adanya ketidakberesan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu, Tim
Kampanye Mega-Prabowo Jatim akan memperkuat saksi di tingkat TPS sampai PPK.
Tujuannya, untuk mengawal dan mengamankan suara yang diperoleh pasangan Mega
Pabowo.
(ryan)
1. Dalam hal ini, KOMISI Pemilihan Umum (KPU) belum memosisikan diri sebagai lembaga
penyelenggara pemilu yang jujur, adil, demokratis dan tidak memihak. KPU Jawa Timur
masih ngotot tidak memberikan salinan (soft copy) daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu
Presiden (Pilpres) yang diminta Tim Kampanye Provinsi Jawa Timur Pasangan
Mega-Prabowo.
2. Alasan yang diberikan pun sangat klasik dan kelewat naif, yakni belum ada petunjuk dari
pusat. DPD PDIP mengantisipasi terjadinya kecurangan oleh oknum tertentu yang terjadi
pada Pemilu Legislatif 2009, atau mungkin malah lebih buruk.
3. Yang tidak masuk akal lagi KPU akan memberikan salinan DPT ituhanya kepada para saksi
yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) saat pilpres nanti. Kalau itu yang terjadi
tim pemenangan capres-cawapres tidak bisa mencermati permasalahan DPT jika terjadi
kecurangan.
4. Sikap KPU inilah yang menimbulkan dugaan, pelaksanaan pilpres 2009, nantinya tidak lebih
baik ketimbang pileg 2009. Yakni pelaksanaannya sangat amburadul sehingga banyak pihak
baik di dalam maupun negara luar men-cap pemilu 2009, di Indonesia kali ini paling buruk
sepanjang sejarah pesta demokrasi.
5. Dengan tidak transparannya KPU Jatim, DPD PDIP menilai ada udang di balik batu kalau
KPU tidak mau memberikan salinan DPT, amburadulnya DPT Pileg yang mengimbas pada
parpol seperti PDI Perjuangan dan menguntungkan partai pemerintah, partainya
pemerintah yang terlihat hanya adem ayem ternyata dapat suara luar biasa dan menjadi
pemenang.
6. Sementara itu, persoalan IT dalam proses tabulasi nasional di Hotel Borobudur pasca proses
pemilihan, Tabulasi, yang dihentikan sebelum semua suara masuk Tabulasi nasional yang
berbasis tempat pemungutan suara (TPS), dihentikan ketika ada yang mencoba
mengungkap adanya ketidakberesan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu, Tim
Kampanye Mega-Prabowo Jatim akan memperkuat saksi di tingkat TPS sampai PPK.
Tujuannya, untuk mengawal dan mengamankan suara yang diperoleh pasangan Mega
Pabowo.
(ryan)
Megawati Minta Warga Kalbar Pertahankan Tradisi Kemenangan
Mega sangat yakin pada Pilpres mendatang dirinya akan mendapat dukungan besar dari para pendukungnya, sebab warga PDIP Kalbar dinilainya sangat solid dan fanatik terhadap partai.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis dalam orasinya mengaku senang karena bisa berorasi ditempat yang dianggapnya mewah, di Gedung Olahraga (GOR) Pangsuma. Cornelis meyakini bila Megawati terpilih menjadi presiden, maka pembangunan Kalimantan Barat akan lebih cepat.
KAMMI Kalbar Tolak Neoliberalisme
PONTIANAK – Sekitar 25 orang mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Kalimantan Barat, Selasa (16/6) melakukan aksi unjuk rasa di depan Bundaran Digulis, Jalan Ahmad Yani, Pontianak menolak rezim Neoliberalisme.
Imam Wahyudi, korlap aksi mengatakan Neoliberalisme lebih mengarah kepada keberpihakan asing yang turut campur mengenai aset negara, yaitu cenderung berbau kapitalis dan belum mampu pro rakyat.
”KAMMI sangat tegas untuk menjadi garda terdepan, sebab kami tidak ingin masyarakat di bodoh-bodohi dan hukum tidak ditegakan,” Ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Wahyudi KAMMI menuntut agar Capres dan Cawapres terpilih segera menuntaskan bentuk pelanggaran HAM, kasus korupsi dan tetap menjaga nilai-nilai demokrasi dengan tidak melakukan diktatorisme, dan Juga Menolak Neoliberalisme.
Selain melakukan orasi, para mahasiswi yang mengenakan jilbab juga mambagi-bagikan selebaran yang berisi sikap politik KAMMI Daerah Kalimantan Barat Momentum Pilpres 2009. (Ryan)
Imam Wahyudi, korlap aksi mengatakan Neoliberalisme lebih mengarah kepada keberpihakan asing yang turut campur mengenai aset negara, yaitu cenderung berbau kapitalis dan belum mampu pro rakyat.
”KAMMI sangat tegas untuk menjadi garda terdepan, sebab kami tidak ingin masyarakat di bodoh-bodohi dan hukum tidak ditegakan,” Ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Wahyudi KAMMI menuntut agar Capres dan Cawapres terpilih segera menuntaskan bentuk pelanggaran HAM, kasus korupsi dan tetap menjaga nilai-nilai demokrasi dengan tidak melakukan diktatorisme, dan Juga Menolak Neoliberalisme.
Selain melakukan orasi, para mahasiswi yang mengenakan jilbab juga mambagi-bagikan selebaran yang berisi sikap politik KAMMI Daerah Kalimantan Barat Momentum Pilpres 2009. (Ryan)
Prosentase Kelulusan UN Sekolah Menengah di NTT Meningkat
Kupang- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Provinsi NTT berhasil memenuhi target raihan persentasi hasil Ujian Nasional (UN) 70 persen pada tahun 2009. Secara umum DPO Provinsi NTT berhasil menaikkan tingkat kelulusan UN sekolah menengah. Persentase kelulusan UN SMA tahun ini mencapai 70,2 persen atau naik 7,5 persen dari tahun 2008. Sedangkan untuk UN SMK, tingkat kelulusan 83,2 persen atau turun 0,4 persen. Meski SMK mengalami penurunan prestasi, namun Kepala Dinas PPO NTT, Thobias Uly mengaku penurunan itu tak terlampau siginifikan. Namun menurut Thobias Uly, dengan hasil kelulusan yang ada, pihaknya sudah mendapat gambaran dan pemetaan yang jelas tentang kualitas dari sekolah-sekolah yang berprestasi maupun yang gagal dalam UN kali ini. Dari hasil pemetaan itu, kata Thobias, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menyiapkan program ke depan agar hasil UN bisa lebih ditingkatkan lagi. Thobias Uly mengatakan, pihaknya akan mengambil sikap yang tegas, terutama bagi sekolah-sekolah yang dalam dua tahun terakhir tidak meluluskan satupun siswanya atau meraih nol persen. Tahun ini terdapat tujuh SMA/SMK di NTT yang seluruh siswanya tak lulus UN alias nol persen. Ketujuh sekolah itu adalah, SMA Beringin Kupang (10 peserta/siswa), SMA El Tari Kupang (12 peserta), SMA Kristen Weekorou (65 peserta), SMA N 1 Loura Sumba Barat (112 peserta), MA Albaraah (3 peserta), MA Ikhwal M (3 peserta), serta SMK Tarbiyah. Selama ini, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PPO Provinsi NTT dalam meningkatkan jumlah kelulusan adalah Keterbatasan Sarana dan Prasarana pendidikan misalnya gedung sekolah, fasilitas mengajar, akses informasi dan lain-lain. Selain itu Kualitas sumber daya manusia baik guru maupun siswa masih perlu ditingkatkan. Manajemen pengelolaan sekolah maupun pengelolaan program di DPO Provinsi NTT juga masih perlu banyak perbaikan. Meskipun kualitas SDM masih kurang, namun masyarakat NTT mempunyai kesadaran, minat dan semangat yang tinggi untuk menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Hal ini apabila dikelola dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka mutu pendidikan NTT diperkirakan akan dapat meningkat dan kualitas siswa semakin baik. (koko)
Pelantikan Jajaran Pengurus “Pandu Prabowo” di Semarang
(Semarang, 14/6/2009) Ballroom Rama Shinta Hotel Patra Jasa Semarang, Haryanto Taslammelantik Jajaran Pengurus “Pandu Prabowo” (Persatuan Pendukung Prabowo), berikut nama – nama pengurus yang dilantik :
1. Drs. HM Supito MM (Ketua)
2. KH Toriq Ibnu Hasan (Wakil Ketua/Korwil Eks.Karesidenan Banyumas)
3. Daryanto, SH (Wakil Ketua/Korwil Eks.Karesidenan Surakarta)
4. Wuwuh Beno Nugroho (Sekretaris/Korwil Eks.Kedu)
5. Djati Eko Wibowo, SE (Wakil Sekretaris/Korwil Eks.Kares.Semarang)
6. Drs.Sawidjan, ST,MT (Bendahara/Kotwil Eks.Kares.Pati)
7. Ir.Cahya Edi Suryanto (Wakil Bendahara/Korwil Eks.Kares Pekalongan)
Pelantikan tersebut berlangsung dalam acara Deklarasi Pandu Prabowo dan Temu Kangen Kaum Nasionalis Jawa Tengah bersama Bp. Haryanto Taslam dan Bp. Permadi, SH. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Permadi SH, Koordinator Pusat “Pandu Prabowo”, Haryanto Taslam, Rustriningsih, Agus Chondro, dan tamu undangan yang terdiri atas kaum nasionalis, mahasiswa, dll yang berjumlah hampir 1000 orang. (Dyah)
1. Drs. HM Supito MM (Ketua)
2. KH Toriq Ibnu Hasan (Wakil Ketua/Korwil Eks.Karesidenan Banyumas)
3. Daryanto, SH (Wakil Ketua/Korwil Eks.Karesidenan Surakarta)
4. Wuwuh Beno Nugroho (Sekretaris/Korwil Eks.Kedu)
5. Djati Eko Wibowo, SE (Wakil Sekretaris/Korwil Eks.Kares.Semarang)
6. Drs.Sawidjan, ST,MT (Bendahara/Kotwil Eks.Kares.Pati)
7. Ir.Cahya Edi Suryanto (Wakil Bendahara/Korwil Eks.Kares Pekalongan)
Pelantikan tersebut berlangsung dalam acara Deklarasi Pandu Prabowo dan Temu Kangen Kaum Nasionalis Jawa Tengah bersama Bp. Haryanto Taslam dan Bp. Permadi, SH. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Permadi SH, Koordinator Pusat “Pandu Prabowo”, Haryanto Taslam, Rustriningsih, Agus Chondro, dan tamu undangan yang terdiri atas kaum nasionalis, mahasiswa, dll yang berjumlah hampir 1000 orang. (Dyah)
Selasa, 16 Juni 2009
SBY kunjungi Pasar Kasih Naikoten Kupang
KUPANG- Calon Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dielu-elukan oleh para pedagang dan masyarakat di Pasar Kasih Naikoten I Kupang, Minggu (14/6/2009) sekitar pukul 10.15 WITA. SBY dan rombongan tiba di Pasar Kasih Naikoten dandisambut dengan antusias masyarakat yang membanjiri Pasar Kasih sejak Minggu pagi.
SBY berada di pasar tersebut selama kurang lebih 30 menit. SBY melakukan dialog dengan para penjual sayur yang sangat senang bisa bersalaman dengan orang nomor satu RI. Para petugas keadaman dipaksa bekerja keras karena tingginya antusiasme masyarakat yang beramai-ramai ingin bersalaman dengan SBY.
Setelah meninggalkan lokasi, terdapat beberapa protes yang dilakukan oleh pedagang karena barang dagangan mereka rusak terinjak-injak warga yang berebutan bersalaman dengan SBY. Selain itu berjubelnya masyarakat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk berbuat kriminal, hasilnya dua orang warga kecopetan uang sebesar 1 juta rupiah dan 700 ribu rupiah.anung
SBY berada di pasar tersebut selama kurang lebih 30 menit. SBY melakukan dialog dengan para penjual sayur yang sangat senang bisa bersalaman dengan orang nomor satu RI. Para petugas keadaman dipaksa bekerja keras karena tingginya antusiasme masyarakat yang beramai-ramai ingin bersalaman dengan SBY.
Setelah meninggalkan lokasi, terdapat beberapa protes yang dilakukan oleh pedagang karena barang dagangan mereka rusak terinjak-injak warga yang berebutan bersalaman dengan SBY. Selain itu berjubelnya masyarakat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk berbuat kriminal, hasilnya dua orang warga kecopetan uang sebesar 1 juta rupiah dan 700 ribu rupiah.anung
BUKAN JANJI, TETAPI SBY AKAN BERI BUKTI
Kupang-16 Juni 2009
“Saya tidak mudah memberikan janji, tetapi akan memberi bukti “ demikian ditekannkan dalam sambutan SBY saat melakukan orasi di GOR Flobamora Kupang. Dalam kampanyenya di Kupang, SBY memaparkan beberapa program-programnya yang merupakan kelanjutan dari program yang telah dilaksanakan pada masa pemerintahannya selama ini. Dalam pembangunan 5 tahun kedepan, SBY mempunyai visi dan misi yang akan dilaksanakan yaitu: Meningkatkan pembangunan ekonomi dan rakyat, Mengembangkan pemerintahan yang bersih, Mengembangkan demokrrasi yang bermanfaat, Meneruskan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Membuat pembangunan masa depan yang lebih adil dan merata. Sedangkan Rencana pembangunan 5 tahun ke depan adalah membentuk pemerintah yang bersih, adil dan bertanggung jawab di mana hal tersebut menjadi tekad bersama agar rakyat sejahtera. Cara agar pembangunan lebih adil dan merata adalah dengan membangun semua hal baik dari desa hingga kota . Jika terpilih maka SBY akan Lanjutkan hal-hal yang baik dimana segala kekurangan yang ada agar diperbaiki dan hasilnya ditingkatkan dan itu yang disebut pembengunan yang mesti berlanjut. Terkait dengan hal tersebut, banyak yang harus dilanjutkan contohnya yaitu Program pemerintah yang pro rakyat, Pendidikan yang semakin berkualitas, mudah dan murah, Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang berkualitas, mudah,cepat dan murah, Membantu rakyat yang belum sejahtera dan masih miskin dengan berbagai bantuan seperti bantuan sosial dan BLT.(koko)
“Saya tidak mudah memberikan janji, tetapi akan memberi bukti “ demikian ditekannkan dalam sambutan SBY saat melakukan orasi di GOR Flobamora Kupang. Dalam kampanyenya di Kupang, SBY memaparkan beberapa program-programnya yang merupakan kelanjutan dari program yang telah dilaksanakan pada masa pemerintahannya selama ini. Dalam pembangunan 5 tahun kedepan, SBY mempunyai visi dan misi yang akan dilaksanakan yaitu: Meningkatkan pembangunan ekonomi dan rakyat, Mengembangkan pemerintahan yang bersih, Mengembangkan demokrrasi yang bermanfaat, Meneruskan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Membuat pembangunan masa depan yang lebih adil dan merata. Sedangkan Rencana pembangunan 5 tahun ke depan adalah membentuk pemerintah yang bersih, adil dan bertanggung jawab di mana hal tersebut menjadi tekad bersama agar rakyat sejahtera. Cara agar pembangunan lebih adil dan merata adalah dengan membangun semua hal baik dari desa hingga kota . Jika terpilih maka SBY akan Lanjutkan hal-hal yang baik dimana segala kekurangan yang ada agar diperbaiki dan hasilnya ditingkatkan dan itu yang disebut pembengunan yang mesti berlanjut. Terkait dengan hal tersebut, banyak yang harus dilanjutkan contohnya yaitu Program pemerintah yang pro rakyat, Pendidikan yang semakin berkualitas, mudah dan murah, Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang berkualitas, mudah,cepat dan murah, Membantu rakyat yang belum sejahtera dan masih miskin dengan berbagai bantuan seperti bantuan sosial dan BLT.(koko)
PENANGKAPAN 46 IMIGRAN GELAP ASAL AFGANISTAN
Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, Tim Gabungan dari Polres Bengkulu, Polda dan Polsek Pondok Kelapa berhasil menangkap sebanyak 46 imigran gelap asal Afganistan di Teluk Piring, Pantai Coko, Desa Pasar Pedati, Kec. Pondok Kelapa, Kab. Bengkulu Tengah, Bengkulu (12/6). Dalam penagkapan tersebut Polisi juga berhasil mengamankan 2 orang Warga Negara Indonesia yang merupakan sopir mobil sewaan dan nahkoda kapal KM Putra SLB yang akan membawa mereka ke Australia. Para imigran gelap tersebut rencananya akan menuju ke Austarlia untuk meminta suaka politik dari Negara tersebut. Para imigran gelap tersebut sudah seminggu berada di Bengkulu dan menginap di Hotel Bidadari dan Hotel Puncak Tahura. Terkait dengan penangkapan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kanwil Depkum HAM Prov. Bengkulu, Drs. Sukiman menyatakan, pihaknya telah menghubungi Dirjen Imigrasi Depkum HAM. Menurutnya, status hukum ke-46 Imigran gelap tersebut adalah sebagai pengungsi, karena tujuan mereka adalah Australia bukan Indonesia dan untuk langkah selanjutya diserahkan kepada Dirjen Imigrasi Pusat. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengejaran terhadap sejumlah imigran yang berhasil meloloskan diri. (odi)
BENGKULU SBY-BOEDIONO TARGETKAN PEROLEHAN SUARA 70 PERSEN
Bengkulu-Indo berita nusantara. Ribuan simpatisan SBY-BOEDIONO menyemut memadati area Sport Center Pantai Panjang, tempat berlangsungnya kampanye perdana yang dikemas dalam jalan santai berhadiah sepeda motor (12/6). Tim kampanye SBY-BOEDIONO menargetkan menang 70 persen. Agusrin M. Najamudin (Gubernur Prov. Bengkulu/Ketua DPD Partai Demokrat Prov. Bengkulu) memimpin langsung acara jalan santai ini dengan mengambil star di depan Sport Center Pantai Panjang menuju Bengkulu Indah Mall (BIM), dilanjutkan kearah penurunan, lalu melewati hotel horizon dan finish di depan Sport Center Pantai Panjang.
Dari pantauan Indo berita nusantara, sebagian besar simpatisan merupakan PNS dilingkungan Pemda Prov. Bengkulu, dan sebagian lagi adalah warga dan simpatisan Capres dan Cawapres SBY-BOEDIONO.DODDY S
Dari pantauan Indo berita nusantara, sebagian besar simpatisan merupakan PNS dilingkungan Pemda Prov. Bengkulu, dan sebagian lagi adalah warga dan simpatisan Capres dan Cawapres SBY-BOEDIONO.DODDY S
PAN MILIKI KURSI TERAKHIR DPR RI DAPIL NTT
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan bahwa kursi terakhir DPR RI dari Dapil NTT-1 menjadi milik PAN. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan pada 11 juni 2009 dengan agenda pembacaan putusan yang dipimpin langsung Ketua MK Mahfud MD, SH dengan anggota Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Mohammad Alim dan Achmad Sodiki.
Sekretaris DPW PAN NTT, Awang Notoparawiro ketika dihubungi memeberikan informsi bahwa pihaknya sudah menerima salinan putusan MK. "Sesuai keputusan MK, PAN berhak atas kursi terakhir DPR RI di Dapil NTT-I," kata Awang. Caleg yang berhak karena memperoleh suara terbanyak adalah Laurensius Bahang Dama yang pada pileg lalu memperoleh 19.511 suara.
Dengan putusan MK tersebut, polemik mengenai sisa kursi untuk Dapil NTT 1 berakhir. Pada awalnya PAN mengajukan gugatan ke MK terkait penentuan kursi terakhir untuk penentuan kursi tahap tiga. Untuk Propinsi NTT (dua Dapil), masing-masing Dapil menyisahkan satu kursi pada tahap tiga. Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, penentuan kursi pada tahap tiga dilakukan dengan menggabungkan sisa suara di semua Dapil di tingkat Propinsi. Dengan menggunakan mekanisme ini maka Hanura dan PAN berhak mendapat masing-masing satu kursi.
Hanura menempati urutan pertama perolehan sisa suara diikuti PAN. Padahal, sebelum mengajukan gugatan ke MK, kursi PAN terancam karena ada wacana perhitungan sisa kursi ditarik ke Dapil masing-masing. Dengan sistim ini, Hanura akan memperoleh dua kursi sisa tersebut karena sisa suara terbanyak pada dua Dapil di NTT milik Hanura.
Sementara itu, caleg terpilih Laurensius Bahang Dama ketika dihubungi lewat telefon terkait putusan tersebut mengatakan putusan MK tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang. "Kami sangat menghargai keputusan MK karena sudah sesuai undang-undang," katanya.
Laurensius juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat NTT, khususnya Flores, Lembata dan Alor yang telah memberi dukungan kepada dirinya pada Pemilu Legislatif, 8 April 2009 lalu. "Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada saya," katanya.anung
Sekretaris DPW PAN NTT, Awang Notoparawiro ketika dihubungi memeberikan informsi bahwa pihaknya sudah menerima salinan putusan MK. "Sesuai keputusan MK, PAN berhak atas kursi terakhir DPR RI di Dapil NTT-I," kata Awang. Caleg yang berhak karena memperoleh suara terbanyak adalah Laurensius Bahang Dama yang pada pileg lalu memperoleh 19.511 suara.
Dengan putusan MK tersebut, polemik mengenai sisa kursi untuk Dapil NTT 1 berakhir. Pada awalnya PAN mengajukan gugatan ke MK terkait penentuan kursi terakhir untuk penentuan kursi tahap tiga. Untuk Propinsi NTT (dua Dapil), masing-masing Dapil menyisahkan satu kursi pada tahap tiga. Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, penentuan kursi pada tahap tiga dilakukan dengan menggabungkan sisa suara di semua Dapil di tingkat Propinsi. Dengan menggunakan mekanisme ini maka Hanura dan PAN berhak mendapat masing-masing satu kursi.
Hanura menempati urutan pertama perolehan sisa suara diikuti PAN. Padahal, sebelum mengajukan gugatan ke MK, kursi PAN terancam karena ada wacana perhitungan sisa kursi ditarik ke Dapil masing-masing. Dengan sistim ini, Hanura akan memperoleh dua kursi sisa tersebut karena sisa suara terbanyak pada dua Dapil di NTT milik Hanura.
Sementara itu, caleg terpilih Laurensius Bahang Dama ketika dihubungi lewat telefon terkait putusan tersebut mengatakan putusan MK tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang. "Kami sangat menghargai keputusan MK karena sudah sesuai undang-undang," katanya.
Laurensius juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat NTT, khususnya Flores, Lembata dan Alor yang telah memberi dukungan kepada dirinya pada Pemilu Legislatif, 8 April 2009 lalu. "Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada saya," katanya.anung
Jumat, 12 Juni 2009
Beri bendera pesan ini DPT Bermasalah Jawa Tengah
( Semarang, 11 Juni 2009) Kantor Panitia Pengawas Pemilu Propinsi Jawa Tengah Jl. Tri Lomba Juang Semarang, Ketua Pengawasan Panwaslu, Edi Pranoto mengatakan antara lain :
1. Sampai dengan tanggal 11 Juni 2009 ada 12 kabupaten / kota di Jawa Tengah yang
telah melaporkan daftar Pemilih Tetap (DPT ) bermasalah, diantaranya :
- TNI : 8 Orang
- Polri : 70 Orang
- Dibawah Umur : 165 Orang
- Meninggal : 2.578 Orang
- Tidak ada NIK : 27.331 Orang
- Tidak terdaftar / tidak dikenal : 5.783 Orang
- Pindah tempat : 2.191 Orang
- Ganda : 2.340 Orang
( Total = 40.466 Orang dari DPT Jawa Tengah sekitar 36 Juta Pemilih )
2. Warga Negara yang belum masuk dalam DPT, berdasarkan Rakerda yang diselenggarakan
di Medan, Panwas menunggu Rekomendasi dan Petunjuk Teknis dari Bawaslu karena
berdasarkan peraturan, DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU tidak boleh diubah dan
ada sanksi tertentu, dilain fihak bila tidak direkomendasikan akan menghalangi
Hak Warga Negara untuk menggunakan Hak Pilihnya.
3. Panwaslu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai fungsi koordinasi terkait
izin cuti Pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan Kampanye Pilpres.
(Fitri Aza)
1. Sampai dengan tanggal 11 Juni 2009 ada 12 kabupaten / kota di Jawa Tengah yang
telah melaporkan daftar Pemilih Tetap (DPT ) bermasalah, diantaranya :
- TNI : 8 Orang
- Polri : 70 Orang
- Dibawah Umur : 165 Orang
- Meninggal : 2.578 Orang
- Tidak ada NIK : 27.331 Orang
- Tidak terdaftar / tidak dikenal : 5.783 Orang
- Pindah tempat : 2.191 Orang
- Ganda : 2.340 Orang
( Total = 40.466 Orang dari DPT Jawa Tengah sekitar 36 Juta Pemilih )
2. Warga Negara yang belum masuk dalam DPT, berdasarkan Rakerda yang diselenggarakan
di Medan, Panwas menunggu Rekomendasi dan Petunjuk Teknis dari Bawaslu karena
berdasarkan peraturan, DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU tidak boleh diubah dan
ada sanksi tertentu, dilain fihak bila tidak direkomendasikan akan menghalangi
Hak Warga Negara untuk menggunakan Hak Pilihnya.
3. Panwaslu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai fungsi koordinasi terkait
izin cuti Pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan Kampanye Pilpres.
(Fitri Aza)
Aksi Unjuk Rasa Pedagang Kawasan Pasar Johar Menolak Pembongkaran Kanjengan dan Relokasi Pasar
(Semarang, 11 Juni 2009) Lebih dari 700 orang pedagang Kawasan Pasar Johar Semarang, yang terdiri atas pedagang Pasar Johar, Pasar Yaik dan Pasar Kanjengan Semarang mendatangi kantor Gubernur Jl Pahlawan Semarang. Mereka melakukan Aksi Unjuk Rasa (AUR) menolak rencana dibongkarnya Pasar Kanjengan oleh investor. Aliansi yang ikut serta salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Pedagang Kawasan Pasar Johar Semarang (AMPEKJOS). Korlap AUR tersebut adalah Bp. Prasetyo, sedangkan Ketua Panitia adalah Bp. Hanafi.
Pada tanggal 5 Juni 2009 para pedagang Pasar Kanjengan memerima surat dari PT. Pagar Gunung Kencana untuk melakukan pengosongan Blok C dan Blok D. Dan pada 15 Juni 2009 PT. Pagar Gunung Kencana akan membongkar Blok C dan Blok D. Selanjutnya, Pasar Yaik akan direlokasi dan dijadikan satu dengan Pasar Johar menjadi bangunan 6 lantai. Sedangkan bangunan lama Pasar Johar akan dijadikan tempat pameran kuliner.
Lokasi baru bagi pedagang Pasar Kanjengan yang diberikan oleh Dinas Pasar adalah :
* Pasar pagi akan dipindahkan ke tempat parkir lantai 3 dan 4
* Toko emas dan mutiara akan dipindahkan di SCJ
* Buah akan dipindahkan ke rejomulyo
Unggas akan dipondahkan ke wilayah pedurungan
Ketua Umum AMPEKJOS, Bp Mudasir menyatakan antara lain :
* Terjadinya aksi ke kantor Gubernur adalah karena tersumbatnya komunikasi dengan
pemkot. Pemkot Semarang tidak pernah mengakomodir aspirasi para pedagang
* Pemerintah harus dapat mengambil solusi, yaitu dengan memperhatikan kepentingan
pedagang
* Tidak berhasilnya para investor membangun pasar dapat dilihat dari kondisi Pasar
Dargo saat ini dan Pasar SCJ yang dibangun menjadi Matahari Johar, yang sekarang
sudah tutup.
* Aksi ini murni aspirasi pedagang dan non politis. Selain itu juga menindak lanjuti
kunjungan kerja wapres beberapa waktu yang lalu. (ayu)
Pada tanggal 5 Juni 2009 para pedagang Pasar Kanjengan memerima surat dari PT. Pagar Gunung Kencana untuk melakukan pengosongan Blok C dan Blok D. Dan pada 15 Juni 2009 PT. Pagar Gunung Kencana akan membongkar Blok C dan Blok D. Selanjutnya, Pasar Yaik akan direlokasi dan dijadikan satu dengan Pasar Johar menjadi bangunan 6 lantai. Sedangkan bangunan lama Pasar Johar akan dijadikan tempat pameran kuliner.
Lokasi baru bagi pedagang Pasar Kanjengan yang diberikan oleh Dinas Pasar adalah :
* Pasar pagi akan dipindahkan ke tempat parkir lantai 3 dan 4
* Toko emas dan mutiara akan dipindahkan di SCJ
* Buah akan dipindahkan ke rejomulyo
Unggas akan dipondahkan ke wilayah pedurungan
Ketua Umum AMPEKJOS, Bp Mudasir menyatakan antara lain :
* Terjadinya aksi ke kantor Gubernur adalah karena tersumbatnya komunikasi dengan
pemkot. Pemkot Semarang tidak pernah mengakomodir aspirasi para pedagang
* Pemerintah harus dapat mengambil solusi, yaitu dengan memperhatikan kepentingan
pedagang
* Tidak berhasilnya para investor membangun pasar dapat dilihat dari kondisi Pasar
Dargo saat ini dan Pasar SCJ yang dibangun menjadi Matahari Johar, yang sekarang
sudah tutup.
* Aksi ini murni aspirasi pedagang dan non politis. Selain itu juga menindak lanjuti
kunjungan kerja wapres beberapa waktu yang lalu. (ayu)
Kamis, 11 Juni 2009
Sejumlah LSM Mendukung Usulan Hutan Desa Teluk Binjai
IBN-PEKANBARU-Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendukung keinginan masyarakat Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Pelalawan untuk memperoleh hak hutan desa seluas 5 ribu hektar. Dukungan itu ditegaskan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, Aliansi Masyarakat Adat Riau (AMAR) dan Greenpeace Asia Tenggara.
Sebelumnya pada hari Selasa 9 Juni 2009, warga Desa Teluk Binjai bertemu dengan Asisten 1 Pemkab Pelalawan, Edi Suryandi yang memberikan dukungannya atas usulan warga. Desa Teluk Binjai sendiri memiliki luas wilayah 24.116 hektar di antara hutan Semenanjung Kampar dan Suaka Marga Satwa Kerumutan dan dibelah Sungai Kampar di bagian tengahnya.
Saat ini untuk mempertahankan kehidupannya, warga memanfaatkan lahan pertanian di sekitar pemukiman. Lahan tersebut kini semakin sempit lahan konsesi perusahaan bubur kertas. Sementara hutan desa yang diusulkan 5 ribu hektare dan terletak di seberang sungai.
Menurut Koordinator Jikalahari, Susanto Kurniawan di Pekanbaru, Kamis (11/6), keinginan warga Desa Teluk Binjai untuk mengelola hutan rawa gambut Semenanjung Kampar merupakan inisiatif masyarakat yang harus diapresiasi semua pihak. Pengelolaan hutan desa sebuah langkah baik dalam upaya nyata menjamin sumber pencaharian warga Teluk Binjai yang mayoritas sebagai petani dan nelayan.
“Hutan yang akan dikelola itu merupakan bagian dari sisa hutan Semenanjung Kampar yang masih alami dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Sedangkan saat ini Semenanjung Kampar terancam rusak oleh aktifitas konsesi dari perusahaan bubur kertas dan pembuatan kanal oleh program pemerintah provinsi yang alirannya tembus ke Sungai Kampar,” kata Susanto.
Direktur Eksekutif WALHI Provinsi Riau, Hariansyah Usman mengatakan, hutan desa sangat penting bagi warga karena lahan pertanian yang tersisa di daerah pemukiman semakin sempit. Jika ini tidak diakomodir oleh departemen terkait di pemerintah pusat, maka kehidupan masyarakat akan semakin sulit.
“Jika desa mendapat hak pengelolaan, maka warga desa bisa membuat perencanaan bagi keberlangsungan hidup mereka yang lebih baik. Usulan warga ini sesuai dengan Permenhut Nomor 49 Tahun 2008 tentang Hutan Desa,” kata Hariansyah.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Zulfahmi mengatakan, usulan hutan desa suatu inisiatif yang sangat baik. Karena Greenpeace yakin masyarakat sebenarnya mampu melakukan pengelolaan hutan secara lestari namun selama ini mereka tidak diberiakses untuk mengelola sehingga kebanyakan kantong-kantong kemiskinan berada disekitar dan di kawasan hutan.
”Kami mengharapkan kepada pemerintah agar memberi kesempatan kepada masyarakat Teluk Binjai untuk membuktikan bahwa mereka mampu melakukan pengelolaan hutan secara lestari,” ujar ZUlfahmi
Sementara itu Fatra Budianto, Sekretaris Pelaksana Aliansi Masyarakat Adat Riau (AMAR) mengatakan, pihaknya mendukung usulan tersebut untuk mewujudkan partisipasi masyarakat desa dalam mengelola hutan mereka secara langsung dan mandiri. Ketika wilayah kelola masyarakat diakui maka mereka dapat mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan bermartabat secara budaya.(anto)
Sebelumnya pada hari Selasa 9 Juni 2009, warga Desa Teluk Binjai bertemu dengan Asisten 1 Pemkab Pelalawan, Edi Suryandi yang memberikan dukungannya atas usulan warga. Desa Teluk Binjai sendiri memiliki luas wilayah 24.116 hektar di antara hutan Semenanjung Kampar dan Suaka Marga Satwa Kerumutan dan dibelah Sungai Kampar di bagian tengahnya.
Saat ini untuk mempertahankan kehidupannya, warga memanfaatkan lahan pertanian di sekitar pemukiman. Lahan tersebut kini semakin sempit lahan konsesi perusahaan bubur kertas. Sementara hutan desa yang diusulkan 5 ribu hektare dan terletak di seberang sungai.
Menurut Koordinator Jikalahari, Susanto Kurniawan di Pekanbaru, Kamis (11/6), keinginan warga Desa Teluk Binjai untuk mengelola hutan rawa gambut Semenanjung Kampar merupakan inisiatif masyarakat yang harus diapresiasi semua pihak. Pengelolaan hutan desa sebuah langkah baik dalam upaya nyata menjamin sumber pencaharian warga Teluk Binjai yang mayoritas sebagai petani dan nelayan.
“Hutan yang akan dikelola itu merupakan bagian dari sisa hutan Semenanjung Kampar yang masih alami dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Sedangkan saat ini Semenanjung Kampar terancam rusak oleh aktifitas konsesi dari perusahaan bubur kertas dan pembuatan kanal oleh program pemerintah provinsi yang alirannya tembus ke Sungai Kampar,” kata Susanto.
Direktur Eksekutif WALHI Provinsi Riau, Hariansyah Usman mengatakan, hutan desa sangat penting bagi warga karena lahan pertanian yang tersisa di daerah pemukiman semakin sempit. Jika ini tidak diakomodir oleh departemen terkait di pemerintah pusat, maka kehidupan masyarakat akan semakin sulit.
“Jika desa mendapat hak pengelolaan, maka warga desa bisa membuat perencanaan bagi keberlangsungan hidup mereka yang lebih baik. Usulan warga ini sesuai dengan Permenhut Nomor 49 Tahun 2008 tentang Hutan Desa,” kata Hariansyah.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Zulfahmi mengatakan, usulan hutan desa suatu inisiatif yang sangat baik. Karena Greenpeace yakin masyarakat sebenarnya mampu melakukan pengelolaan hutan secara lestari namun selama ini mereka tidak diberiakses untuk mengelola sehingga kebanyakan kantong-kantong kemiskinan berada disekitar dan di kawasan hutan.
”Kami mengharapkan kepada pemerintah agar memberi kesempatan kepada masyarakat Teluk Binjai untuk membuktikan bahwa mereka mampu melakukan pengelolaan hutan secara lestari,” ujar ZUlfahmi
Sementara itu Fatra Budianto, Sekretaris Pelaksana Aliansi Masyarakat Adat Riau (AMAR) mengatakan, pihaknya mendukung usulan tersebut untuk mewujudkan partisipasi masyarakat desa dalam mengelola hutan mereka secara langsung dan mandiri. Ketika wilayah kelola masyarakat diakui maka mereka dapat mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan bermartabat secara budaya.(anto)
Demo warga menuntut perbaikan jalan Cikande-Rangkasbitung
Citeras, Lebak (11/06/09) Demo warga masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Bus Angkutan AKAP/AKDP Terminal Mandala, Rangkasbitung, kembali terjadi. Massa yang berjumlah sekitar 200 orang menuntut perbaikan jalan Cikande-Rangkasbitung (Cirabit) karena kondisinya sangat parah. Menurut Endi Karis, salah satu sopir Bus, mengatakan bahwa jalan Cirabit ini sudah rusak cukup parah dan banyak menimbulkan korban dari masyarakat. Hal ini dikarenakan sering dilewati truk pengangkut pasir dari tambang galian pasir di daerah Citeras sehingga kondisinya sudah tidak layak untuk dilewati kendaraan. Pada siang hari massa bergabung dengan massa dari Forum Peduli Masyarakat Jalan Cikande-Rangkasbitung, Aktivis STAI Assalamiyah, Persatuan Mahasiswa Jamilan (Permaja), dan Masyarakat Desa Cemplang Kecamatan Jamilan, Serang, yang berjumlah sekitar 300 orang. Massa akhirnya membubarkan diri setelah dilakukan mediasi dengan Ibu Retno ( Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten), Bpk. Bambang Supeno (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten), dan Bpk. Sofyan (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak). Kesepakatan yang didapat antara lain akan menindaklanjuti aspirasi warga masyarakat dengan melakukan perbaikan jalan Cikande-Rangkasbitung dan mengusulkan kepada Bupati Lebak serta Gubernur Banten agar meninjau kembali perjanjian dengan pengusaha galian pasir untuk mengganti truk tronton dengan drum truk/colt diesel. (ian)
DPT Pilpres Aceh Turun 3.484 pemilih
Banda Aceh: DPT Pilpres untuk Provinsi Aceh(NAD) mangalami penurunan yang drastis yaitu dari 3.009.965 pemilih menjadi 3.006.481 pemilih, atau mengalami penyusutan sebesar 3.484 pemilih. Sedangkan Jumlah TPS total di Aceh untuk pilpres sebesar 9.590 buah. "Memang untuk jumlah DPT dan jumlah TPS di Provinsi Aceh untuk pilpres 2009 ini mengalami penyusutan," ujar Novia Liza, Media Assistant KIP Aceh.
Menurut Novia, penurunan jumlah TPS disebabkan karena terjadinya penambahan kapasitas jumlah tampung pemilih dari tiap TPS dari yang semula berjumlah 500 orang menjadi 800 orang per-TPS. "Jadi yang dulunya satu TPS dapat digunakan untuk 500 orang, sekarang telah menjadi 800 orang," lanjut gadis cantik berusia 24 tahun ini.
Selengkapnya, tentang data pilpres tiap kabupaten di NAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.No KAB/KOTA Total DPT Jumlah TPS
1 Banda Aceh 143148 380
2 Sabang 22455 60
3 Aceh Besar 230959 775
4 Pidie 266021 789
5 Pidie Jaya 94401 232
6 Aceh Barat 115167 478
7 Aceh Jaya 51756 177
8 Nagan Raya 94960 370
9 Gayo Luwes 51427 225
10 Aceh tenggara 122428 492
11 Aceh Singkil 62299 233
12 Subulusalam 37391 167
13 Aceh barat daya 89779 320
14 Aceh Selatan 140095 408
15 Simeulue 50889 191
16 Aceh tengah 115431 420
17 Bener meriah 78972 305
18 Bireuen 265758 678
19 Lhokseumawe 118880 280
20 Aceh utara 351992 996
21 Langsa 97618 244
22 Aceh Timur 233924 760
23 Aceh Tamiang 170731 610
TOTAL 3006481 9590
sumber: Komisi Independen Pemilihan(KIP) Aceh
(alfa R)
Menurut Novia, penurunan jumlah TPS disebabkan karena terjadinya penambahan kapasitas jumlah tampung pemilih dari tiap TPS dari yang semula berjumlah 500 orang menjadi 800 orang per-TPS. "Jadi yang dulunya satu TPS dapat digunakan untuk 500 orang, sekarang telah menjadi 800 orang," lanjut gadis cantik berusia 24 tahun ini.
Selengkapnya, tentang data pilpres tiap kabupaten di NAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.No KAB/KOTA Total DPT Jumlah TPS
1 Banda Aceh 143148 380
2 Sabang 22455 60
3 Aceh Besar 230959 775
4 Pidie 266021 789
5 Pidie Jaya 94401 232
6 Aceh Barat 115167 478
7 Aceh Jaya 51756 177
8 Nagan Raya 94960 370
9 Gayo Luwes 51427 225
10 Aceh tenggara 122428 492
11 Aceh Singkil 62299 233
12 Subulusalam 37391 167
13 Aceh barat daya 89779 320
14 Aceh Selatan 140095 408
15 Simeulue 50889 191
16 Aceh tengah 115431 420
17 Bener meriah 78972 305
18 Bireuen 265758 678
19 Lhokseumawe 118880 280
20 Aceh utara 351992 996
21 Langsa 97618 244
22 Aceh Timur 233924 760
23 Aceh Tamiang 170731 610
TOTAL 3006481 9590
sumber: Komisi Independen Pemilihan(KIP) Aceh
(alfa R)
DPC GMNI Semarang Raya menyatakan “Golput Aktif” terhadap Pilpres 2009
Pada 10 Juni 2009 pukul 14.30 di Fakultas Ekonomi UNDIP Jl Erlangga Semarang, Wakil Bidang Politik GMNI DPC Semarang Raya, Ramos H menyatakan bahwa GMNI DPC Semarang Raya mengambil sikap “Golput Aktif” terhadap Pilpres 2009, namun secara individu tetap membebaskan kepada anggota untuk ikut memilih atau tidak. Alasannya adalah :
1.
Megawati - Prabowo : ekonomi kerakyatan yang dibawa mega – pro sampai sat ini masih belum jelas.
2.
SBY - Budiyono : terkait dengan masalah neolib, walaupun neolib sudah terjadi sejak orde baru.
3.
JK – Wiranto : figur JK yg seorang pengusaha dan wiranto yang masih bermasalah dengan HAM.
1.
Megawati - Prabowo : ekonomi kerakyatan yang dibawa mega – pro sampai sat ini masih belum jelas.
2.
SBY - Budiyono : terkait dengan masalah neolib, walaupun neolib sudah terjadi sejak orde baru.
3.
JK – Wiranto : figur JK yg seorang pengusaha dan wiranto yang masih bermasalah dengan HAM.
Wawancara dengan Wiranto
Di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat 10 Juni 2009dilakukan wawancara dengan Wiranto (Cawapres dari partai Golkar-Hanura). Sehubungan hal tersebut dilaporkan sebagai berikut :
1. Tuduhan bahwa saya adalah pelanggar HAM tidak beralasan. Tuduhan ini telah melanggar hak asasi saya., karena pemeriksaan oleh tim khusus sudah saya lalui dan saya telah dinyatakan tidak terlibat. Tuduhan-
2. Jika saya terpilih, saya akan melakukan evaluasi terhadap alutista TNI. Jika temuan yang didapat alutista Indonesia sudah diambang batas dan tidak layak pakai serta tekhnologinya sudah ketinggalan, maka saya akan meminta ijin kepada masyarakat untuk mengganti dengan yang baru.tia
1. Tuduhan bahwa saya adalah pelanggar HAM tidak beralasan. Tuduhan ini telah melanggar hak asasi saya., karena pemeriksaan oleh tim khusus sudah saya lalui dan saya telah dinyatakan tidak terlibat. Tuduhan-
2. Jika saya terpilih, saya akan melakukan evaluasi terhadap alutista TNI. Jika temuan yang didapat alutista Indonesia sudah diambang batas dan tidak layak pakai serta tekhnologinya sudah ketinggalan, maka saya akan meminta ijin kepada masyarakat untuk mengganti dengan yang baru.tia
Aksi Unjuk Rasa Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK)
Di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat 10 Juni 2009 telah berlangsung aksi unjuk rasa yang diselenggarakan oleh kelompok yang mengatas namakan diri Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) yang dipimpin oleh Suciwati (Aktivis HAM), dengan jumlah massa kurang lebih 30 orang Sehubungan dengan hal tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut :
1. Spanduk berisikan antara lain :
a. Stop Impunitas
b. Jangan pilih Capres-cawapres pelanggar HAM
c. Jangan diam adili Jenderal pelanggar HAM
d. Wiranto, penjahat HAM bertanggung jawab atas tragedy Semanggi I dan II.
2. Dalam aksinya mereka tidak mengadakan orasi,
(TIA)
1. Spanduk berisikan antara lain :
a. Stop Impunitas
b. Jangan pilih Capres-cawapres pelanggar HAM
c. Jangan diam adili Jenderal pelanggar HAM
d. Wiranto, penjahat HAM bertanggung jawab atas tragedy Semanggi I dan II.
2. Dalam aksinya mereka tidak mengadakan orasi,
(TIA)
Dialog Publik “Visi Misi JK-Win tentang Hak Asasi dan Keamanan (Human Security)”
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat (10 Juni 2009)telah berlangsung Dialog Publik “Visi Misi JK-Win tentang Hak Asasi dan Keamanan (Human Security)” yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution yang dihadiri sekitar 100 orang. Sehubungan dengan hal tersebut dapat diberitakan :
1. Tampak hadir diantaranya :
a. Adnan Buyung Nasution (Pendiri Yayasan YLBHI)
b. Toeti Neraly. N. Roosseno (Ketua Dewan Pembina YLBHI)
c. Wiranto (Cawapres Partai Golkar-Hanura)
d. Abdul Haris Maendawai (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
e. Patra M. Zen (Ketua BP YLBHI).
2. Wiranto mengatakan antara lain :
a. Pemilihan langsung dari rakyat sebenarnya belum bisa dilaksanakan, karena masyarakat Indonesia belum mampu. Ini menyebabkan terjadinya money politik
b. Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak benar, banyak suara dari pemilih yang tidak disertakan dan jelas telah melanggar hak masyarakat sipil dalam politik.
c. Hak asasi banyak diingkari karena ketidak seriusan melindungi HAM.
d. Ada kekhawatiran masih dijumpainya keterwakilan masyarakat hanya terjadi 5 tahun sekali, yaitu pada saat pemilu selanjutnya terlupakan.
e. Diharapkan ada political will yang mengarahkan agar hak sipil dapat dikawal pertumbuhannya dengan baik.
f. Jika hokum terlalu kuat dan demokrasi lemah, maka yang terjadi adalah otoriter. Namun jika demokrasi kuat dan hukum yang lemah, maka yang terjadi anarki.
g. System hukum Indonesia masih lemah mulai dari materi hukum, aparatur hukum, pranata hukum dan budaya hukum.
3. Dalam sesi Tanya jawa Wiranto mengatakan antara lain :
a. Ada kekhawatiran jika Wiranto berkuasa, maka akan terjadi hambatan dalam penyelesaian peradilan kasus Trisakti, Semanggi I dan II yang dijawab dengan ada undang-undang peradilan No. 26 tahun 2000 pasal 43 mengatakan untuk kasus-kasus yang diduga pelanggaran HAM masa lalu, maka harus melalui pengadilan ad hooc melalui DPR yang disetujui oleh Presiden.
b. Beberapa kasus terjadi pelapor malah diadili, dihukum, mengalami kekerasan bahkan ada yang meninggal. Dijawab dengan tindakan seperti ini adalah kesalahan penegak hukum, mak jika terjadi hal seperti ini akan dilakukan sanksi yang tegas.
c. Terkait tindakan pelanggaran HAM berat, Wiranto mengatakan sudah mendatangi DPR untuk diperiksa oleh Pansus Trisakti yang dipimpin Panda Nababan tentang dugaan keterlibatannya dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan II, dan hal ini tidak terbukti.
d. Permohonan perlindungan rumah ibadah Wiranto mengatakan Pangdam dulu punya wewenang untuk ikut campur, namun sekarang tidak lagi. Jika JK-Win terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dirinya akan meminta JK Untuk mengatur kebebasan untuk beribadah.
e. Disiplin akan ditegakkan, para penegak hukum akan dibersihkan, dan bukan hanya pembuatan hukum baru tapi akan ditekankan pada pelaksanaannya.
f. System penggajian para penegak hukum harus memadai, ada punishment dan reaward serta harus ada kebijakan yang tidak pandang bulu, kalau perlu untuk para koruptor dibuat miskin sehingga tidak akan melakuakn korupsi lagi.
g. TKI dan TKW yang dikiim keluar negeri jangan hanya menjadi pembantu, tetapi berkualitas dan dihargai kemampuannya seperti perawat, tenaga ahli, dsb.(Tia)
1. Tampak hadir diantaranya :
a. Adnan Buyung Nasution (Pendiri Yayasan YLBHI)
b. Toeti Neraly. N. Roosseno (Ketua Dewan Pembina YLBHI)
c. Wiranto (Cawapres Partai Golkar-Hanura)
d. Abdul Haris Maendawai (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
e. Patra M. Zen (Ketua BP YLBHI).
2. Wiranto mengatakan antara lain :
a. Pemilihan langsung dari rakyat sebenarnya belum bisa dilaksanakan, karena masyarakat Indonesia belum mampu. Ini menyebabkan terjadinya money politik
b. Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak benar, banyak suara dari pemilih yang tidak disertakan dan jelas telah melanggar hak masyarakat sipil dalam politik.
c. Hak asasi banyak diingkari karena ketidak seriusan melindungi HAM.
d. Ada kekhawatiran masih dijumpainya keterwakilan masyarakat hanya terjadi 5 tahun sekali, yaitu pada saat pemilu selanjutnya terlupakan.
e. Diharapkan ada political will yang mengarahkan agar hak sipil dapat dikawal pertumbuhannya dengan baik.
f. Jika hokum terlalu kuat dan demokrasi lemah, maka yang terjadi adalah otoriter. Namun jika demokrasi kuat dan hukum yang lemah, maka yang terjadi anarki.
g. System hukum Indonesia masih lemah mulai dari materi hukum, aparatur hukum, pranata hukum dan budaya hukum.
3. Dalam sesi Tanya jawa Wiranto mengatakan antara lain :
a. Ada kekhawatiran jika Wiranto berkuasa, maka akan terjadi hambatan dalam penyelesaian peradilan kasus Trisakti, Semanggi I dan II yang dijawab dengan ada undang-undang peradilan No. 26 tahun 2000 pasal 43 mengatakan untuk kasus-kasus yang diduga pelanggaran HAM masa lalu, maka harus melalui pengadilan ad hooc melalui DPR yang disetujui oleh Presiden.
b. Beberapa kasus terjadi pelapor malah diadili, dihukum, mengalami kekerasan bahkan ada yang meninggal. Dijawab dengan tindakan seperti ini adalah kesalahan penegak hukum, mak jika terjadi hal seperti ini akan dilakukan sanksi yang tegas.
c. Terkait tindakan pelanggaran HAM berat, Wiranto mengatakan sudah mendatangi DPR untuk diperiksa oleh Pansus Trisakti yang dipimpin Panda Nababan tentang dugaan keterlibatannya dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan II, dan hal ini tidak terbukti.
d. Permohonan perlindungan rumah ibadah Wiranto mengatakan Pangdam dulu punya wewenang untuk ikut campur, namun sekarang tidak lagi. Jika JK-Win terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dirinya akan meminta JK Untuk mengatur kebebasan untuk beribadah.
e. Disiplin akan ditegakkan, para penegak hukum akan dibersihkan, dan bukan hanya pembuatan hukum baru tapi akan ditekankan pada pelaksanaannya.
f. System penggajian para penegak hukum harus memadai, ada punishment dan reaward serta harus ada kebijakan yang tidak pandang bulu, kalau perlu untuk para koruptor dibuat miskin sehingga tidak akan melakuakn korupsi lagi.
g. TKI dan TKW yang dikiim keluar negeri jangan hanya menjadi pembantu, tetapi berkualitas dan dihargai kemampuannya seperti perawat, tenaga ahli, dsb.(Tia)
Rabu, 10 Juni 2009
Sosialisasi Pilpres 2009 di Lebak Banten
Lebak (09/06/2009) berlangsung acara sosialisasi Pilpres 2009 di Aula Multatuli, Kantor DPRD Kabupaten Lebak, yang dihadiri oleh H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak), anggota KPU, Panwaslu dan para camat se-Kabupaten Lebak.
Acara ini menurut Agus Sutisna(Ketua KPUD) merupakan yang pertama kali di Lebak dengan menundang seluruh komponen masyarakat, baik dari Pegawai pemerintahan, LSM, Akademisi, Ormas, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah menginformasikan tentang tahapan, tata cara dan pelaksanaan Pilpres 2009, sehingga terjadi peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat Kabupaten Lebak untuk mensukseskan Pilpres 2009.
Dalam sambutannya H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak) mengatakan bahwa Pemda siap membantu KPUD untuk mensosialisaikan Pilpres 2009 kepada para pegawai pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa. Selain itu juga membantu KPUD dalam rangka menyiapkan logistik, spanduk, TPS dan kesiapan keamanan. Menurut Beliau, Sosialisasi Pilpres 2009 diharapkan dapat di ungkapkan secara singkat, padat, dan dapat dimengerti oleh setiap lapisan masyarakat sehingga partisipasi aktif dapat mencapai 100%. Beliau juga berpesan kepada PNS agar dapat menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pilpres 2009. (ian)
Acara ini menurut Agus Sutisna(Ketua KPUD) merupakan yang pertama kali di Lebak dengan menundang seluruh komponen masyarakat, baik dari Pegawai pemerintahan, LSM, Akademisi, Ormas, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah menginformasikan tentang tahapan, tata cara dan pelaksanaan Pilpres 2009, sehingga terjadi peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat Kabupaten Lebak untuk mensukseskan Pilpres 2009.
Dalam sambutannya H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak) mengatakan bahwa Pemda siap membantu KPUD untuk mensosialisaikan Pilpres 2009 kepada para pegawai pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa. Selain itu juga membantu KPUD dalam rangka menyiapkan logistik, spanduk, TPS dan kesiapan keamanan. Menurut Beliau, Sosialisasi Pilpres 2009 diharapkan dapat di ungkapkan secara singkat, padat, dan dapat dimengerti oleh setiap lapisan masyarakat sehingga partisipasi aktif dapat mencapai 100%. Beliau juga berpesan kepada PNS agar dapat menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pilpres 2009. (ian)
strategi Pilpres 2009 PDIP-Gerindra
Lebak (10/06/09), kampanye Pilpres 2009 akan menarik, karena banyak strategi yang akan di munculkan, salah satunya dari Tim Pemenangan Mega-Pro. Menurut Djudju Djajamihardja (Dewan Pertimbangan Cabang PDIP Lebak/Ketua Dewan Penasehat Tim Pemenangan Pilpres 2009) Strategi yang dilakukan dalam menghadapi Pilpres 2009 antara lain dengan memaksimalkan mesin politik PDIP dan Partai Gerindra, menyentuh pemilih fanatik pendukung Bung Karno, dan mengedepankan visi ekonomi kerakyatan, karena Kabupaten Lebak merupakan wilayah agraris, kemungkinan besar, visi tersebut akan diterima, serta akan mendongkrak perolehan suara pada Pilpres 2009. Beberapa LSM dan Ormas yang telah gabung ke dalam koalisi PDIP-Partai Gerindra yaitu Garda Demokrasi, Banteng Muda Indonesia, dan Baitul Muslimin. Target pada Pilpres 2009 adalah melebihi perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2009, karena Kabupaten Lebak merupakan basis PDIP.(ian)
Sosialisasi Pilpres 2009 di Lebak Banten
Lebak (09/06/2009) berlangsung acara sosialisasi Pilpres 2009 di Aula Multatuli, Kantor DPRD Kabupaten Lebak, yang dihadiri oleh H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak), anggota KPU, Panwaslu dan para camat se-Kabupaten Lebak.
Acara ini menurut Agus Sutisna(Ketua KPUD) merupakan yang pertama kali di Lebak dengan menundang seluruh komponen masyarakat, baik dari Pegawai pemerintahan, LSM, Akademisi, Ormas, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah menginformasikan tentang tahapan, tata cara dan pelaksanaan Pilpres 2009, sehingga terjadi peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat Kabupaten Lebak untuk mensukseskan Pilpres 2009.
Dalam sambutannya H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak) mengatakan bahwa Pemda siap membantu KPUD untuk mensosialisaikan Pilpres 2009 kepada para pegawai pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa. Selain itu juga membantu KPUD dalam rangka menyiapkan logistik, spanduk, TPS dan kesiapan keamanan. Menurut Beliau, Sosialisasi Pilpres 2009 diharapkan dapat di ungkapkan secara singkat, padat, dan dapat dimengerti oleh setiap lapisan masyarakat sehingga partisipasi aktif dapat mencapai 100%. Beliau juga berpesan kepada PNS agar dapat menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pilpres 2009. (ian)
Acara ini menurut Agus Sutisna(Ketua KPUD) merupakan yang pertama kali di Lebak dengan menundang seluruh komponen masyarakat, baik dari Pegawai pemerintahan, LSM, Akademisi, Ormas, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah menginformasikan tentang tahapan, tata cara dan pelaksanaan Pilpres 2009, sehingga terjadi peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat Kabupaten Lebak untuk mensukseskan Pilpres 2009.
Dalam sambutannya H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak) mengatakan bahwa Pemda siap membantu KPUD untuk mensosialisaikan Pilpres 2009 kepada para pegawai pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa. Selain itu juga membantu KPUD dalam rangka menyiapkan logistik, spanduk, TPS dan kesiapan keamanan. Menurut Beliau, Sosialisasi Pilpres 2009 diharapkan dapat di ungkapkan secara singkat, padat, dan dapat dimengerti oleh setiap lapisan masyarakat sehingga partisipasi aktif dapat mencapai 100%. Beliau juga berpesan kepada PNS agar dapat menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pilpres 2009. (ian)
Pesawaran Lampung
Pesawaran Lampung : telah berlangsung Aksi Unjuk Rasa (AUR) oleh 1500 orang dari PETIR (Pasukan Elit Inti Rakyat), KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pesawaran Anti Korupsi) LMP (Laskar Merah Putih), FKPPI dan Pemuda Pancasila yang dipimpin oleh Lukman Fasha /Ketua LMP, Ibnu Hajar /Ketua PP, Paisaluddin /Ketua Petir, , Edi Sarizal /Ketua FKPPI, Ferli BA/Ketua KOMPAK, Tabrani {Tokoh Masyarakat}, Hamsidar (Tokoh Masyarakat/Kades Gedong Tatatan). AUR bertujuan mendesak Pemkab Pesawaran melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan wilayah/tender proyek.
Ribuan Massa aksi datang dengan berbagai kendaraan dan berhenti di depan Musium Transmigrasi Jl Raya Gedong Tataan – Kota Agung Pesawaran. Massa beramai-ramai membentangkan spanduk dan poster yang isinya menuntut agar Pemerintah kabupaten Pesawaran membatalkan Tender Proyek serta mengadakan tender ulang.
10 (Sepuluh) Perwakilan Pengunjuk Rasa diterima oleh Ruslan, SH MH (Sekretaris Kabupaten Pesawaran). Dalam pertemuan tersebut, Ferli, BA dan Lukman Fasha menyampaikan antara lain :
a. Meminta pemerintah Kabupaten Pesawaran membatalkan tender proyek yang dilaksanakan pada bulan April – Mei 2009 karena terindikasi adanya KKN serta masuknya kepentingan-kepentingan lain yang bertolak belakang dengan misi pembangunan Kabupaten Pesawaran.
b. Mendesak Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengadakan tender ulang yang transparan dan dapat diketahui secara luas oleh publik.
Ruslan, SH MH (Sekkab Pesawaran) menanggapai pengunjukrasa menyatakan akan menyampaikan tuntutan pengunjukrasa kepada Drs. Junaedy Jaya (Plt. Bupati Pesawaran), mengenai dugaan adanya KKN serta maraknya kepentingan lain dalam proses tender 33 proyek di Kabupaten Pesawaran masih akan diteliti. Pemkab akan menerjunkan Tim Independen untuk mengkaji masalah ini, tetapi jika masyarakat memiliki data dan bukti agar diserahkan kepada Pemkab Pesawaran untuk dijadikan bahan pembanding dan kajian.
Pengunjuk rasa tetap bertahan menuntut agar tender dibatalkan dan dilaksanakan tender ulang. Perwakilan pengunjuk rasa akan kembali pada hari Jum’at 05 Juni 2009 untuk bertemu dengan Plt. Bupati Pesawaran. Naldi
Ribuan Massa aksi datang dengan berbagai kendaraan dan berhenti di depan Musium Transmigrasi Jl Raya Gedong Tataan – Kota Agung Pesawaran. Massa beramai-ramai membentangkan spanduk dan poster yang isinya menuntut agar Pemerintah kabupaten Pesawaran membatalkan Tender Proyek serta mengadakan tender ulang.
10 (Sepuluh) Perwakilan Pengunjuk Rasa diterima oleh Ruslan, SH MH (Sekretaris Kabupaten Pesawaran). Dalam pertemuan tersebut, Ferli, BA dan Lukman Fasha menyampaikan antara lain :
a. Meminta pemerintah Kabupaten Pesawaran membatalkan tender proyek yang dilaksanakan pada bulan April – Mei 2009 karena terindikasi adanya KKN serta masuknya kepentingan-kepentingan lain yang bertolak belakang dengan misi pembangunan Kabupaten Pesawaran.
b. Mendesak Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengadakan tender ulang yang transparan dan dapat diketahui secara luas oleh publik.
Ruslan, SH MH (Sekkab Pesawaran) menanggapai pengunjukrasa menyatakan akan menyampaikan tuntutan pengunjukrasa kepada Drs. Junaedy Jaya (Plt. Bupati Pesawaran), mengenai dugaan adanya KKN serta maraknya kepentingan lain dalam proses tender 33 proyek di Kabupaten Pesawaran masih akan diteliti. Pemkab akan menerjunkan Tim Independen untuk mengkaji masalah ini, tetapi jika masyarakat memiliki data dan bukti agar diserahkan kepada Pemkab Pesawaran untuk dijadikan bahan pembanding dan kajian.
Pengunjuk rasa tetap bertahan menuntut agar tender dibatalkan dan dilaksanakan tender ulang. Perwakilan pengunjuk rasa akan kembali pada hari Jum’at 05 Juni 2009 untuk bertemu dengan Plt. Bupati Pesawaran. Naldi
persiapan pelantikan Sjachroeddin ZP – Joko Umar Said sebagai Gubernur – Wakil Gubernur
Bandar Lampung : Kantor DPRD Provinsi Lampung telah melakukan persiapan pelantikan Sjachroeddin ZP – Joko Umar Said sebagai Gubernur – Wakil Gubernur terpilih periode 2009-2014. persiapan dilakukan 2 (dua) hari sebelum hari H. Adapun persiapan yang dilakukan pihak DPRD Lampung adalah mendirikan tenda-tenda yang akan digunakan untuk para tamu undangan. Diperkirakan tenda-tenda tersebut dapat menampung 400 undangan. pihak Polda Lampung dan Poltabes Bandar Lampung juga telah menempatkan sekitar 900 personil baik dari Dit. Samapta, Brimob, tim Gegana dan Intelkam.
Brigjenpol Ferial Manaf (Kapolda Lampung) ketika ditemui saat melakukan inspeksi persiapan keamanan mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 900 personel untuk pengamanan jalannya pelantikan esok hari. Pihak kepolisian juga menyiapkan mobil water canon, mobil escape, dan mobil ambulan serta menyiapkan metal detector dan door detector untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Proses pengamanan dilakukan dalam 3 ring. Ring pertama merupakan ruang pelantikan, ring kedua merupakan area lapangan dan ring tiga merupakan daerah disekitar Kantor DPRD Prov. Lampung.
Sekretariat DPRD Prov. Lampung merencanakan mengundang sekitar 1.500 orang yang dapat mengikuti jalannya rapat Paripurna di dalam ruang sidang baik dari para anggota DPRD Prov. Lampung, Pejabat Pemerintahan Provinsi, Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung, anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, para tokoh masyarakat dan tokoh agama, akademisi, perwakilan Partai Politik, dan perwakilan Ormas.AJI
Brigjenpol Ferial Manaf (Kapolda Lampung) ketika ditemui saat melakukan inspeksi persiapan keamanan mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 900 personel untuk pengamanan jalannya pelantikan esok hari. Pihak kepolisian juga menyiapkan mobil water canon, mobil escape, dan mobil ambulan serta menyiapkan metal detector dan door detector untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Proses pengamanan dilakukan dalam 3 ring. Ring pertama merupakan ruang pelantikan, ring kedua merupakan area lapangan dan ring tiga merupakan daerah disekitar Kantor DPRD Prov. Lampung.
Sekretariat DPRD Prov. Lampung merencanakan mengundang sekitar 1.500 orang yang dapat mengikuti jalannya rapat Paripurna di dalam ruang sidang baik dari para anggota DPRD Prov. Lampung, Pejabat Pemerintahan Provinsi, Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung, anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, para tokoh masyarakat dan tokoh agama, akademisi, perwakilan Partai Politik, dan perwakilan Ormas.AJI
SOSIALISASI DAN JADWAL KAMPANYE CAPRES-CAWAPRES
8 Juni 2009, sekitar Pkl. 10.30-11.30 WIB di Kantor KPUD Lebak, Maman Budiman (Sekretaris KPUD Lebak) mengatakan beberapa hal diantarannya
A. bahwa Rencana Sosialisasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009 (Pilpres 2009) di Kabupaten Lebak oleh KPUD Lebak, dilaporkan sebagai berikut :
1. Rencana Sosialisasi Pilpres 2009 diadakan di Aula Multatuli, Kantor Pemda Kabupaten Lebak pada 9 Juni 2009 Pkl. 08.00-selesai, yang akan dihadiri oleh H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak), Unsur Muspida setempat, Kepala Satker, Camat, MUI, Tim sukses pasangan capres-cawapres, KPU, Panwaslu dan wartawan media elektronik dan cetak.
2. Rencana Sosialisasi Pilpres 2009 membahas tentang tahapan jadwal kegiatan, kampanye, pengamanan kampanye, tata cara pencontrengan, dan etika kampanye baik secara umum ataupun di media massa.
3. Sebagai narasumber yaitu dari KPU, Panwaslu, Kapolres, dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi banten.
B. Mengenai jadwal kegiatan kampanye tim sukses Pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2009, dilaporkan sebagai berikut :
1. Jadwal kegiatan kampanye pilpres 2009 di kabupaten lebak yaitu :
a. Tanggal 12 dan 27 Juni 2009 untuk Tim Sukses JK-Wiranto
b. Tanggal 14, 23 Juni dan 2 Juli 2009 untuk Tim Sukses SBY-Boediono
c. Tanggal 19, 28 Juni dan 4 Juli 2009 untuk Tim Sukses Mega- Prabowo
2. Waktu pelaksanaan kampanye dari Pkl. 09.00-18.00 WIB dengan alternatif lokasi yaitu :
a. Alun-alun Rangkasbitung
b. Lapangan Cisalak Rangkasbitung
c. Lapangan Malingping
d. Lapangan Cisiih Panggarangan
e. Lapangan Ciboleger, Leuwidamar
f. Wanasalam, Binuangeun
3. Adanya lokasi alternatif dimaksudkan agar tidak membatasi tim sukses untuk berkampanye di satu tempat,dan agar tim sukses dapat lebih menyampaikan aspirasinya ke masyarakat Kabupaten Lebak.
4. Lokasi yang dilarang untuk konvoi yaitu Jl. Abdinegara, Jl. Hardiwinangun, dan Jl. Kalijaga. Sedangkan lokasi yang tidak boleh dipasang atribut kampanye yaitu Jl. Iko Jatmiko, Jl. Multatuli, Jl. Abdinegara, dan Jl. Hardiwinangun.
Catatan :
Jadwal kampanye Kabupaten Lebak sama dengan jadwal kampanye di Kabupaten Pandeglang, kemungkinan agar tidak ada pemusatan massa di suatu tempat pada wilayah Lebak-Pandeglang.
A. bahwa Rencana Sosialisasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009 (Pilpres 2009) di Kabupaten Lebak oleh KPUD Lebak, dilaporkan sebagai berikut :
1. Rencana Sosialisasi Pilpres 2009 diadakan di Aula Multatuli, Kantor Pemda Kabupaten Lebak pada 9 Juni 2009 Pkl. 08.00-selesai, yang akan dihadiri oleh H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak), Unsur Muspida setempat, Kepala Satker, Camat, MUI, Tim sukses pasangan capres-cawapres, KPU, Panwaslu dan wartawan media elektronik dan cetak.
2. Rencana Sosialisasi Pilpres 2009 membahas tentang tahapan jadwal kegiatan, kampanye, pengamanan kampanye, tata cara pencontrengan, dan etika kampanye baik secara umum ataupun di media massa.
3. Sebagai narasumber yaitu dari KPU, Panwaslu, Kapolres, dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi banten.
B. Mengenai jadwal kegiatan kampanye tim sukses Pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2009, dilaporkan sebagai berikut :
1. Jadwal kegiatan kampanye pilpres 2009 di kabupaten lebak yaitu :
a. Tanggal 12 dan 27 Juni 2009 untuk Tim Sukses JK-Wiranto
b. Tanggal 14, 23 Juni dan 2 Juli 2009 untuk Tim Sukses SBY-Boediono
c. Tanggal 19, 28 Juni dan 4 Juli 2009 untuk Tim Sukses Mega- Prabowo
2. Waktu pelaksanaan kampanye dari Pkl. 09.00-18.00 WIB dengan alternatif lokasi yaitu :
a. Alun-alun Rangkasbitung
b. Lapangan Cisalak Rangkasbitung
c. Lapangan Malingping
d. Lapangan Cisiih Panggarangan
e. Lapangan Ciboleger, Leuwidamar
f. Wanasalam, Binuangeun
3. Adanya lokasi alternatif dimaksudkan agar tidak membatasi tim sukses untuk berkampanye di satu tempat,dan agar tim sukses dapat lebih menyampaikan aspirasinya ke masyarakat Kabupaten Lebak.
4. Lokasi yang dilarang untuk konvoi yaitu Jl. Abdinegara, Jl. Hardiwinangun, dan Jl. Kalijaga. Sedangkan lokasi yang tidak boleh dipasang atribut kampanye yaitu Jl. Iko Jatmiko, Jl. Multatuli, Jl. Abdinegara, dan Jl. Hardiwinangun.
Catatan :
Jadwal kampanye Kabupaten Lebak sama dengan jadwal kampanye di Kabupaten Pandeglang, kemungkinan agar tidak ada pemusatan massa di suatu tempat pada wilayah Lebak-Pandeglang.
Langganan:
Postingan (Atom)
