Kal-Bar : STOP Peningkatan HIV/AIDS Tinggi

(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Puluhan yang tergabung dalam aksi peduli memperingati Hari AIDS Sedunia kembali meramaikan jalan, di Kawasan Tugu Digulis Bundaran Universitas Tanjungpura di Jalan Ahmad Yani Pontianak, Selasa (1/12), Yulianingsih yang bertindak sebagai korlap aksi, menyatakan peningkatan HIV/AIDS di Kota Pontianak cukup tinggi. “Pada 2008 lalu kasus HIV mencapai 752 dan AIDS 445 kasus, sedangkan pada 2009 angka HIV di Kota Pontianak mencapai 842 kasus, sedangkan AIDS mencapai 583 kasus, artinya ada peningkatan 63 % untuk HIV dan 47 % untuk AIDS, dengan rata-rata pengidap adalah remaja usia 25-30 tahun, sedangkan untuk usia remaja ke bawah sekitar 20 %,” paparnya disela-sela aksi.

“Untuk Provinsi Kalbar HIV mencapai 2023 kasus dan AIDS 1018 kasus, dan yang terbanyak adalah Kota Singkawang. Kota Singkawang berada di urutan 5 untuk kota dengan kasus AIDS terbesar di Indonesia. Sedangkan Kalbar masuk urutan ke 7 jumlah kasus HIV/AIDS terbesar,” ungkap Yulianingsih. Menurutnya, Kota Singkawang dikatakan paling besar di Kalbar, dengan melihat perbandingan jumlah kasus dan jumlah polpulasi, juga dengan melihat jumlah visity KPA disana.

Dikatakannya, bahwa fenomena peningkatan kasus pada 2006-2007 lalu adalah melalui jarum suntik, sedangkan pada 2008-2009 ini lebih banyak kasusnya adalah perilaku seks bebas atau seksual aktif. “Sejauh ini kita mencoba sinyalirkan penggunaan kondom, namun itu hanya untuk program kesehatan saja,” ujarnya.

“Peningkatan kasus tiap tahun menandakan bahwa program visity kita berhasil. Sebab, masalah HIV/AIDS ini seperti gunung es, yang muncul ke permukaan hanya sedikit. Jika kasus makin meningkat berarti kita berhasil menggali apa yang sebelumnya tidak muncul. Kita mengharapkan semakin banyak kasus terkuak, sehingga kita bisa masuk ke tahap pengobatan,” urai Yulianingsih.

Aksi yang diikuti oleh puluhan orang aktivis peduli AIDS yang tergabung dari PKBI Kota Pontianak, KPA Kota Pontianak, Satgas Anti Narkoba-Kalbar ini dikoordinir oleh Bidang Pelaksana Harian Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Pemkot Pontianak, dan dimaksudkan agar AIDS ini bisa ditanggulangi, tidak hanya oleh satu instansi tetapi harus bersama-sama serta sebagai solidaritas untuk mereka yang sudah terjangkit HIV/AIDS agar tidak ada perbedaan dan diskriminasi.

Kabid Pelaksana Harian Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Kota Pontianak, Sri Murtini, yang ikut terjun langsung dalam aksi tersebut mengatakan bahwa anggaran penanggulangan AIDS untuk Kota Pontianak yang berkisar Rp 400 Juta, sudah disebarkan untuk berbagai program diantaranya sosialisasi dan pelatihan kader yang menjangkau langsung ke kelompok resiko tinggi agar mereka bisa merubah perilaku supaya tidak membahayakan dirinya dan orang lain.

Aksi juga diwarnai dengan pembagian selebaran, pita merah lambang peduli AIDS, serta membuat pohon harapan yang dihiasi oleh harapan-harapan tentang peduli AIDS yang ditulis oleh peserta aksi dan masyarakat yang melintas. (Ryan)

HTI (Muslimah) : Antisipasi Kondomisasi Cegah AIDS

(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Puluhan aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Pontianak dan muslimah dari beberapa elemen lainnya menolak upaya kondomisasi yang diserukan Pemerintah untuk mencegah HIV/AIDS. Dalam aksi di kawasan Tugu Digulis-Bundaran Untan Pontianak, Minggu (29/11) pagi, mereka menganggap bahwa upaya tersebut bertentangan dengan syariah Islam, karena nyata-nyata upaya tersebut lahir dari cara pandang sekuler-liberal yang hanya akan mengekalkan persoalan HIV/AIDS di Indonesia.

Aksi yang juga diramaikan oleh para siswi pelajar SMU dan Madrasah Aliyah Negeri ini menyatakan bahwa dengan menyerukan kondomisasi, berarti melegalkan terjadinya perzinahan melalui seks bebas asal menggunakan kondom. Mereka meminta ini harus dihentikan karena seks bebas merupakan pintu masuknya HIV/AIDS.

Dalam seruannya, mereka juga mengkritisi perlakuan ’istimewa’ terhadap ODHA (orang Hidup Dengan AIDS), karena dianggap dapat melanggar hak-hak orang sehat untuk terhindar dari penularan HIV, baik melalui transfusi darah, pisau cukur, alat bor dokter gigi, jarum suntik atau sarana lain yang memungkinkan tertularnya HIV melalui darah.

Orator Dr. Darmanelly M Kes, menyampaikan agar masyarakat terhindar dari HIV/AIDS, Pemerintah harus menutup semua indsutri narkoba, seks, pornografi dan pornoaksi. Menurutnya, yang terpenting adalah merubah sistem Pemerintahan menjadi sitem khilafah dengan menerapkan sistem perekonomian Islam agar Negara punya kas yang cukup untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang halal dan layak bagi setiap warga negara, bisa memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang gratis dan berkualitas kepada setiap warga negara, juga agar negara mempunyai sistem pertahanan yang kuat untuk menghadapi mafia narkoba dan mafia indsutri seks dalam dan luar negeri. Juga agar negara menerapkan sistem pendidikan Islam agar kokoh aqidah masyarakatnya, tunduk pada syariat, dan menguasai Iptek sehingga masa depan Indonesia bisa gemilang.

Sementara itu korlap aksi Musbihatul Ubaidah, dalam wawancaranya mengatakan bahwa aksi ini tidak serta merta mereka lakukan, namun termasuk dalam rangkaian program jangka panjang untuk selamatkan generasi. “Beberapa waktu sebelumnya kami sempat menggelar training di Masjid STAIN dengan peserta rata-rata siswa SMU/Madrasah Aliyah. Karena kami menganggap jika pelatihan informasi hanya terbatas kepada peserta diruangan, maka hari ini Muslimah HTI ingin membagikan pemikiran ini kepada masyarakat luas sekaligus sebagai rekomendasi bagi penguasa republik ini,” ujarnya. Ubai, sapaan aklrabnya, juga mengatakan bahwa aksi ini dilakukan secara serentak oleh Muslimah HTI di seluruh Indonesia.
Ketika dimnta pendapatnya tentang kepedulian Pemerintah terhadap masalah ini, Ubai mengatakan bahwa permasalahan bukan terletak pada siapa yang menjabat. ”Siapapun yang duduk sebagai Presiden/Wakil Presiden maupun duduk di kabinet tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada selama tidak menjalankan syariat Islam secara utuh dan kembali kepada sistem khilafah,” tegasnya. (Ryan)

Geger : Warga Pontianak dikejutkan penemuan Tiga Peti Mati

(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Sedikitnya tiga peti mati warga Tionghoa ditemukan buruh gali persis di belakang plang nama Jl Ismail Marzuki yang berhadapan dengan Jl Gajah Mada, Sabtu (21/11). Saat menggali lubang sedalam dua meter, alat gali yang digunakan buruh tersebut membentur satu dari tiga peti mati itu.

Penemuan peti tersebut sontak menggegerkan warga sekitar. "Kemarin mereka gali agak depan, karena banyak kabel akhirnya agak mundur. Ehhh.. malah ketemu peti mati," ujar Kiang Hua (50) penjual gorengan di Jl Ismail Marzuki. Menurutnya, lubang sedalam sekitar tiga meter tersebut hendak dicor sebagai dasar pembangunan reklame raksasa.

Kiang Hua selama ini berjualan persis dekat lubang yang baru digali. Tanpa rasa takut, istrinya tetap menggoreng makanan yang sedianya dijual. Beberapa pengunjung warung gorengan agak kaget saat Tribun berada di lokasi untuk mengabadikan gambar.

Menurut Kiang Hua, pada tahun 1960, lokasi tersebut merupakan kuburan warga Tionghoa. "Dulu memang kuburan. Begitu ada lokasi pemakaman dibuka di Sungai Raya, banyak kuburan yang dipindah. Mungkin ini sisa-sisanya," kata Kiang Hua.
Untuk meyakinkan Tribun, Kiang Hua menunjukkan potongan peti dari kayu ulin yang berhasil digergaji buruh gali. "Inikan konsoi (peti mati). Mungkin mereka mengira ini balok kayu, padahal peti mati," katanya.

Menurutnya, galian tak dapat dilanjutkan lantaran terdapat kuburan warga di situ. Bisa saja dilanjutkan, asalkan dilakukan pemindahan terhadap kuburan-kuburan tersebut. Dari pengamatan Tribun terdapat lebih dari tiga peti mati di lokasi tersebut. Pasalnya, kayu penyangga antara satu peti mati ke peti mati lainnya terlihat berjajar. Posisi peti menghadap KFC Jl Gajah Mada.

"Kami sudah bilang jangan dilanjutkan. Ini kan kuburan. Kalau kita tak menggangu mereka, mereka juga tak menggangu kita," kata seorang warga yang ikut menyaksikan. Ia membenarkan jika seputaran Jl Gajah Mada dulunya merupakan pekuburan masyarakat Tionghoa.

Hingga Sabtu malam, lubang tempat penemuan peti mati masih terbuka lebar. Tumpukan tanah masih menggunung di sisi depan lubang. Untuk mencegah warga yang melintas terjatuh, petugas gali membentangkan beberapa papan kayu.

KRI Todak 803 : Kembali Gagalkan Penyelundupan Pasir Timah ke Singapura

(Indo Berita Nusantara) Pontanak, KRI Todak 803 yang ada dibawah BKO Guskamla Armabar untuk pengamanan pada Alur Laut Kepulauan Indonesia I, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan Pasir Timah yang sedianya akan dibawa menuju Batam untuk selanjutnya ke Singapura. Seperti dituturkan oleh Komandan KRI Todak 803, Kapten Laut (P) Ismayanto dalam siaran pers yang digelar di Lanal Pontianak, Jumat (30/10) siang di, bahwa KM Belut yang dinahkodai oleh Syahlan Nurad, warga Tanjungpinang ini ditangkap Rabu (28/10) lalu di wilayah perairan Selat Karimata.

“Kronologis penangkapan diawali pada 28 Oktober 2009, pukul 16.00 wib, KRI Todak 803 yang sedang patroli di wilayah Perairan Ketapang-Selat Karimata, mendeteksi secara visual maupun radar pada jarak 4 nautical mil, adanya kontak kapal yang sedang berlayar menuju ke arah Barat Laut dengan koordinat 02° 19’ 46” S - 109° 18’ 28” T. Selanjutnya kami mendekat ke kapal tersebut, namun mereka melakukan gerakan maneuver-manuver untuk menghindar. Akhirnya tanpa perlawanan KM Belut berhasil kami tangkap pada pukul 16.30 wib,” papar Ismayanto.

Menurutnya, berdasarkan pemeriksaan awak KRI Todak dan ABK KM Belut, kapal cargo yang mempunyai bobot GT 7 tersebut memuat 338 Karung Pasir Timah tanpa dokumen. “Nahkoda juga tidak bisa menunjukkan dokumen kapal, dokumen personil maupun dokumen barang muatan, maka KM Belut kami giring menuju Lanal Pontianak untuk diproses lebih lanjut, karena mereka melanggar pasal 323 ayat (1) UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dimana mereka melakukan pelayaran tanpa dilengkapi Surat Ijin Berlayar (SIB), serta pasal 102A huruf e UU No 17 tahun 2006 tentang Kepabean” ujarnya.

Selanjutnya Komandan Lanal Pontianak Kol. Laut (P) Parno menambahkan bahwa pihaknya akan meneruskan berkas yang ada sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan tersangka sementara nahkoda sebagai orang yang bertanggung jawab di kapal tersebut. “Tidak menutup kemungkinan ini bukan kali pertamanya mereka melakukan penyelundupan Pasir Timah, kita akan selidiki mereka lebih lanjut. Mungkin juga kita akan melibatkan pihak kepolisian dalam proses penyelidikan nanti,” urainya.

Diakui Syahlan, bahwa ini bukan aksi pertama mereka. “Saya sudah empat kali membawa Pasir Timah ini ke Batam, lalu dari sana dibawa ke Singapura,” ucapnya. Ditambahkannya lagi, barang yang diambil dari daerah Kendawangan Kabupaten Ketapang ini adalah milik seorang Haji dari Tanjungpinang, dengan seorang yang bernama Andre yang diakuinya belum pernah bertemu dengannya. ( Ryan)

Semenanjung Kampar Memanas.

Kawasan Semenanjung Kampar di Kabupaten Pelalawan, kian memanas menyusul aksi aktivis Greenpeace yang menolak izin konsensi PT RAPP di kawasan hutan gambut itu. Setelah polisi bersikap tegas mengusir dan menangkapi para aktivis lingkungan itu di sana, kini warga setempat terbelah.

Sebagian mendukung RAPP dan sebagian ngotot meminta Greenpeace tetap di situ.
Dari informasi yang dihimpun pada hari Minggu (15/11), ratusan warga Teluk Meranti sempat menghadang personil polisi yang akan membubarkan aktivis Greenpeace yang masih bertahan di Desa Teluk Meranti, Pelalawan. Jumlah masyarakat yang diperkirakan lebih dari 400 orang itu membuat polisi tidak berkutik.
Ratusan masyarakat tersebut kemudian ramai-ramai membongkar kembali barang-barang milik Greenpeace dari dalam kapal. Warga lalu membawa barang-barang dari kapal tersebut seperti, pakaian, sembako serta berbagai barang lainnya untuk dibawa kembali ke basecamp. Alhasil jumlah polisi yang tidak sebanding itu, hanya bisa pasrah.
"Biarkan Greenpeace di desa kami, sampai tugas mereka selesai. Kalau polisi masih main paksa juga, kami siap menghadapi resiko yang ada," ujar juru bicara masyarakat Suwandi di lokasi basecamp Desa Teluk Meranti.
Warga sadar jika pihak pihak kepolisian yang ada di lokasi saat ini tengah meminta bantuan Brimob Polda Riau serta Polres Pelalawan. Namun warga tidak akan mundur untuk membela para aktivis.
"Kami berikan pilihan buat polisi. Kalau Greenpeace diusir, maka polisi harus lebih dulu mengusir PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dari desa mereka. Kalau tidak, kami siap menghadapi polisi. Polisi jangan bekerja atas nama perusahaan, semestinya polisi bekerja atas nama rakyat," tegas Suwandi.

Dikabulkan
Kapolres Pelalawan AKBP Ari Rachman Nafirin yang dikonfirmasi Riau Mandiri lewat ponselnya kemarin membenarkan adanya sebagian warga Teluk Meranti yang mendukung Greenpeace agar tidak beranjak dari base camp mereka.
Pihak Greenpeace kemudian mengajukan permohonan kepada Polres Pelalawan untuk tidak bertahan di sana dan kemudian dikabulkan. Namun dengan catatan pihak Polres tidak mau mendengar ada keributan antar warga dengan keberadaan Greenpaece di Teluk Meranti.
"Kalau keributan sempat terjadi maka kita tidak akan segan-segan mengambil tindakan, Kita inikan bertugas untuk menjaga keamanan. Jadi kalau situasi gak aman karena keberadaan Greenpeace, ya kita evakuasi saja Greenpeacenya" kata Kapolres.
Ketika disinggung soal tingkat keamanan di Teluk Meranti saat ini, Kapolres mengatakan, "Situasi di sana masih aman, walaupun ada dua kubu masyarakat yang pro dan kontra terhadap keberadaan Greenpeace. Sebab setiap hari personil kita, sudah kita siagakan di sana selama 24 jam sampai Greenpecae pergi dari Kecamatan Teluk Meranti."
Sementara itu Ujang Kirai, warga Teluk Meranti dari kelompok penolak Greenpeace, mengungkapkan ada ratusan warga mendatangi Camp Greenpeace. Namun dirinya tidak bisa menyebutkan apa tujuan mereka mendatangi cam tersebut. "Meski ada kelompok masyarakat yang pro-kontra di sini, namun kondisi di Teluk Meranti tetap aman dan tidak ada keributan sedikitpun," katanya.
Sebagaimana diketahui, Greenpeace di Riau melakukan kampanye agar PT RAPP segera menghentikan mengeksploitasi hutan gambut karena izinnya dinilai kelompok penyelamat lingkungan itu belum lengkap. Aksi ini membuat gerah perusahaan bubur kertas terbesar di Asia Tenggara itu. Dan atas laporan PT RAPP yang telah mengantongi izin dari Dephut untuk menggarap lahan seluas 56 ribu hektar di Semenanjung Kampar itu, polisi lantas menangkap 33 aktivis, 21 orang telah dijadikan tersangka, 11 aktivis lainnya dari WNA telah dideportasi.
Polres Pelalawan memberikan batas waktu hingga pukul 18.OO WIB kemarin agar para aktivis harus hengkang. Namun warga menolak ultimatum itu, hingga kini warga masih berjaga-jaga di basecamp bersama dengan para aktivis Greenpeace.

Poltabes Pontianak Amankan 5930 Butir Ekstasi

(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Jajaran Restik Poltabes Pontianak berhasil mengamankan 5930 butir pil ekstasi dengan merk Mercy, bersama tersangka Slm dan Asw. Penangkapan terjadi pada Selasa (24/11) pukul 11.00 Wib di kawasan Jalan 28 Oktober, tepatnya di Komplek perumahan Dwi Ratna 3 Kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara.

Waka Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol. Sariman yang meninjau penyidikan di Poltabes Pontianak, dalam keterangan persnya mengatakan modus yang digunakan oleh tersangka adalah melalui paket pengiriman titipan kilat. Zat psikotropika seberat 4 kg tersebut dikemas dalam 4 buah kantong plastic kedap udara yang ditimbun oleh biscuit dan makanan ringan.

“Keberhasilan penangkapan ini berawal dari pengintaian di salah satu ruang khusus di bandara, lalu kita ikuti pengirimannya sampai di alamat yang dimaksud,’ ujar wakapolda. Menurut Wakapolda pihak penyidik masih terus melakukan pendalaman penyidikan, serta olah TKP di Bandara Supadio.

Tersangka yang diperiksa intensif di Mapoltabes Pontianak mengaku hanya sebagai kurir upahan yang dibayar Rp. 1 juta per setiap kali pengiriman. Dan menurut pengakuan tersangka yang disitir dari tim penyidik, ini adalah pengiriman yang ke sepuluh kalinya, namun pada pengiriman sebelumnya hanya berkisar antar 600-1500 butir per pengiriman.

Wakasat Restik Poltabes Pontianak, Iptu Abdul Hafdzy mengatakan pil ekstasi berwarna biru merupakan pil ekstasi jenis baru yang didatangkan dari Jakarta, dan dipasarkan dengan harga Rp 200.000/ butir. “Dengan barang bukti sebanyak ini, perkiraan hukuman adalah minimal hukuman seumur hidup, maksimal adalah hukuman mati,” ujarnya. (Ryan)

Liput Raker KPU, Wartawan Diusir

(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Lima orang wartawan dari Antara, Indowarta, Harian Media Indonesia, Indo Berita Nusantara dan Harian Borneo Tribune yang sedianya akan meliput acara pembukaan Raker KPU dengan KPU Regional Kalimantan beserta KPU Banten dan KPU Sumsel di Grand Mahkota Hotel Pontianak, diusir dan dilarang meliput kegiatan tersebut oleh panitia dari pihak KPU, Selasa (24/11) malam.
Mereka merasa heran dengan perlakuan panitia tersebut, sebab kehadiran para jurnalis ini berdasarkan undangan yang dikirim via SMS oleh Ketua KPU Kalbar, AR. Muzammil. Meskipun sudah menunjukkan SMS tersebut kepada pihak panitia, mereka tetap tidak diperbolehkan meliput dengan alasan hal itu merupakan instruksi dari Pimpinan KPU bahwa acara tersebut ‘off the record’.
Belakangan, KPU melalui Ketua KPU Kalbar, AR Muzammil melakukan klarifiksai dengan mengatakan telah terjadi mis komunikasi, pihak panitia salah mengartikan kata ‘off the record’ yang dimaksudkan oleh pimpinan KPU. “Sebenarnya bukan acaranya yang off the record, tapi ada beberapa hal terkait Raker yang para jurnalis tidak diperkenankan untuk memuatnya dalam media masing-masing,” ujar Muzammil via telepon.
Acara Raker ini sendiri merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu legislative dan Pemilu Presiden 2009 oleh KPU sampai ke tingkat KPPS. Beberapa hal yang dibahas diantaranya adalah masalah Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan DPT dibahas oleh Komisi 1, Daerah Pemilihan dan Mekanisme Pencalonan dibahas oleh Komisi 2, Pemungutan Penghitungan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dibahas oleh Komisi 3, Anggaran, Logistik dan Teknologi Informatika dibahas oleh Komisi 4, Organisasi Tata Kerja dan Kode Etik dibahas oleh Komisi 5, dan Kampanye, Sosialisasi, Pemantauan dan Pengawasan Pemilu dibahas oleh Komisi 6.
Kegiatan yang diikuti sekitar 490 peserta ini merupakan yang terakhir dari seluruh rangkaian Raker KPU dengan KPU regional, dan rencananya ini akan berlangsung dari 24 hingga 26 November 2009. Pembukaan dilakukan langsung oleh Ketua KPU, Prof.DR. H. Ahmad Hafidz Anshary AZ. MA. (Ryan)

Pemkab Muna Siap Bantu Dana Pilkada Butur

INDOBERITANUSANTARA, KENDARI - Ridwan Bae (Bupati Muna), menegaskan pemerintahannya siap membantu dana Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) Buton Utara, yang akan dilaksanakan tahun 2010 mendatang. Sebagai wujud kepedulian kabupaten induk untuk mendukung percepatan pembangunan.
“Kami siap bantu, karena yang kami harapkan segera ada bupati, bukan Pejabat Bupati terus,” kata Ridwan Bae.
Demi berlangsungnya Pilkada, Ridwan Bae meminta kepada masyarakat untuk menanggalkan atribut kedaerahan (wilayah kecamatan-red). Mengharapkan warga Buton Utara untuk bahu-membahu mensukseskan Pilkada demi kemajuan daerah. Meninggalkan pertentangan soal pembangunan perkantoran ibu kota.
“Yang harus dipikirkan saat ini adalah ada bupati dan wakil bupati terlebih dahulu. Soal ibu kota sambi berjalan, menunggu kepastian hukumnya,” tegas Ridwan Bae.
Menurutnya, tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda Pilkada. Harus cepat. “Soal dana Pilkada, kami siap membantu. Melalui anggaran Butur yang masih kami pegang,” katanya.
“Kasian kalau daerah mekar tapi tak punya Bupati, tidak membangun-bangun daerah, tujuan pemekaran tidak terwujud. Pelayanan tidak semakin bagus jadinya. Kemajuan daerah tidak nampak-nampak,” KmK

AKSI UNJURASA DI KEJATI SULTRA

INDOBERITANUSANTARA, Kendari - Puluhan mahasiswa, yang mengatasnamakan Majelis Pro Rakyat Indonesia (MPR INDONESIA) SULAWESI TENGGARA, menyikapi masalah indikasi korupsi diwilayah Kanwil Depag Sultra yang melibatkan Drs. H. Abdul Muis (KaKanwil Depag Sultra). (25/11)

“Kedatangan kami disini menginginkan penuntasan Karupsi Di Departemen Agama dan dalang dari semua scenario Korpusi ini segera ditangkap dan ditahan. Kepemimpinan Drs. H. Abdul Muis (KaKanwil Depag Sultra) telah banyak masalah yang ditimbulkan seperti dugaan pelecehan seksual yang merupakan perbuatan amoral”. Abdilah Munawir (Koordinator Presidium) saat meneriakan orasinya.

Keputusan Menteri Agama mempertahankan KaKanwil Depag Sultra merupakan symbol matinya Institusi Departeman keAgamaan yang seharusnya menjadi contoh panutan dan teladan bagi seluruh elemen masyarakat Institusi Pemerintah di Sulawesi Tenggara.

“Indikasi korupsi Departemen Agama yang belum terungkap dan telah berlarut-larut di Meja Kejaksaan Tinggi, yaitu Indikasi korupsi 55 unit komputer diduga dilakukan oleh Drs. H. Abdul Muis (KaKanwil Depag Sultra) yang memanfaatkan Anggaran dan memperkaya diri sampai sekarang sangat kabal hukum, sedangkan Wa Ode Hasriah yang hanya sebagai Kontraktor dijadikan buronan dari pihak kejaksaan, dan masalah dana blockgrant 1,4 miliar”.

“Kami Mendesak Kajati Sultra untuk menahan 2 tersangka terkait anggaran Blockgrant dan mengungkap Aktor indikasi korupsi Drs. H. Abdul Muis, selain itu kami meminta Kajati Sultra mengungkap berbagai korupsi di Depag Sultra tanpa pandang bulu. Mendesak Ketua DPRD Sultra untuk melakukan Hering bersama MPR dan menghadirkan para Pimpinan Depag Sultra. Meminta Kepala BPKP Sultra untuk mempublikasikan ke media hasil audit kerugian Negara Indikasi Korupsi Depag Sultra. Meminta Drs. H. Abdul Muis untuk dapat bertanggung jawab secara Hukum atas indikasi korupsi Depag Sultra”. Dalam pernyataan sikapnya.

“Sementara itu, Muh. Idris Gani (Kadiv Humas Kejati Sultra) saat menemui para pengunjuk rasa mengatakan, bahwa pemilik barang atau kontraktor sudah diperiksa, dan saat ini masih dalam audit, serta memeriksa saksi, kami akan terus melakukan pemantaun terhadap kasus tersebut”. KmK

Pelantikan DPRD Kota Pontianak

(Indo Berita Nusantara) Pontianak, Convention Centre (PCC) Jl. Sultan Syarif Abdurrahman, berlangsung acara Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan III DPRD Kota Pontianak dengan agenda Pengambilan Sumpah/ Janji Angota DPRD Kota Pontianak Periode 2009-2014, bertindak selaku ketua sidang Gusti Hersan Aslirosa (Ketua DPRD Kota Pontianak). Senin, (15/09/09)

Turut hadir dalam acara tersebut Drs. Christiandy Sanjaya, SE (Wakil Gubernur Kalbar), Sutarmidji SH, M.Hum (Walikota Pontianak), Gusti Sofyan (Sekwan), AR. Muzammil (Ketua KPU Kalbar).

Sementara Ketua Sidang Gusti Hersan Aslirosa dalam pembukaannya mengatakan bahwa pelaksanaan sidang istimewa dengan agenda Pengambilan sumpah jabatan para anggota DPRD itu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalbar Cornelis, No 513 Tahun 2009, tanggal 4 September, tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kota Pontianak. (Ujarnya)

Sementara itu dari 45 orang anggota DPRD yang terpilih terdiri dari partai-partai pemenang pemilu yang meliputi Partai Demokrat delapan orang, Golkar lima orang, PDIP lima orang, PKS empat orang, PPP empat orang, PAN empat orang, PBR tiga orang, Hanura tiga orang, PPD tiga orang, PKB dua orang, PKNU dua orang, PKPB satu orang, PDS satu orang, dan Partai Buruh satu orang.
Acara tersebut juga dilanjutkan dengan pembacaan sumpah/janji para anggota DPRD yang dipandu oleh Soebaryanto (Kepala Pengadilan Negeri Pontianak) dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yaitu Sekertaris Dewan, Gusti Sofyan kemudian membacakan ketua DPRD dan Wakil sementara yaitu Hartono Azaz (Partai Demokrat) dan Deden Arienugraha (Partai Golkar).

Hal senada juga di sampaikan oleh Hartono Azas, mengatakan bahwa meskipun anggota dewan terdiri dari berbagai macam partai dan kepentingan, namun kini mereka telah bersatu sebagai wakil rakyat yang bertugas untuk mengakomodir keinginan rakyat. Sementara, Wakil Gubernur Kalbar Drs. Christiandy Sanjaya, SE dalam sambutannya mengatakan kedudukan DPRD sama dan setara dengan Pemerintah Kota Pontianak tidak saling membawahi dan satu bertanggung jawab dengan yang lain, DPRD dan pemerintah kota harus saling seimbang tanpa mengabaikan daya kritis di antara anggota DPRD. (Tegasnya)

DPD HNSI Akan Mengelar Muscab.

Setelah vakum selama tiga tahun, dewan pimpinan daerah (DPD) himpuan nelayan seluruh Indonesia (HNSI) akan menggelar Musyawarah Cabang (Muscab). Selain menyiapkan beberapa program, Muscab ini bertujuan untuk memilih kepengurusanh baru. "Kita sudah mendapat mandat dari DPP HNSI pusat untuk segera membenahi kembali DPC HNSI ditingkat kabupaten salah satunya di Bagan Siapiapi yang telah vakum selama 3 tahun ," jelas Wakil Ketua DPD HNSI Riau sementara Hadi.

Menurutnya, dengan dilakukannya pembenahan ditubuh HNSI tingkat cabang maka ini nantinya akan menjadi wadah bernaungnya bagi para nelayan tradisional laut, sungai dan danau di Kabupaten Rohil. Muscab sudah harus dilaksanakan paling lama 6 bulan ke depan untuk membentuk kepengurusan baru yang diserahkan sepenuhnya kepada Ketua DPC Rohil
Sementara Ramli.

Dikatakan, digesanya pembentukan DPC tersebut sesuai dengan ADART HNSI hasil munas 2007 di Jakarta dalam pasal 25 ayat 6 yang berbunyi apabila masa jabatan pengurus definitif sudah habis dan tidak mampu
melaksanakan Muscab maka secara otomatis kepemimpinan diambil alih oleh dewan pimpinan daerah untuk sementara waktu sampai terbentuknya kepengurusan dewan pimpinan cabang definitif paling lama 6 bulan.

"Dalam ADART HNSI sudah jelas aturanya dan ini berlaku mulai dari tingkat DPP hingga ranting sehingga tidak terjadi kekosongan (demisioner) ditubuh HNSI, kemudian masyarakat nelayan nantinya akan terkoordinir tidak terkotak-kotak mendapat perlindungan hukum, kesehatan dan asuransi," sebutnya.

Selain itu Hadi juga menambahkan, banyak manfaat dan keuntungan yang diberikan HNSI kepada masyarakat nelayan salah satunya peningkatan taraf hidup, peningkatan hasil tangkap ikan, terjaminnya kehidupan nelayan dan Penerapan harga standar penjualan ikan sehingga tidak merugikan nelayan.

"Saya hanya menyampaikan harapan dan keinginan Dirjen DKP bahwa Muscab yang digelar HNSI dapat sukses dan berhasil dengan melaporkan secara akurat terkait kondisi dan yang dilakasankan pengurus
nantinya," harapnya.

Sambutan Menag Bermuatan Politis.

Ribuan masyarakat berbagai penjuru daerah hadir menyaksikan pembukaan MTQ ke-28 Provinsi Riau di Kota Bagan Siapiapi yang diresmikan langsung Menteri Agama RI Suryadharma Ali di podium utama pada malam acara puncak pembukaan perlombaan syiar Quran tersebut. Namun sayangnya, disela sambutannya Menag menyampaikan himbauan yang berbau politis dengan
ajakan mendukung dukungan salah seorang calon pemimpin sebagai pilihan rakyat khususnya di Kabupaten Rohil yang sepantasnya tidak perlu disampaikan sehingga dapat menodai kegiatan
akbar umat Islam tersebut.

"Saya yakin program kerakyatan dan kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah daerah fokus di setiap daerah dan saya yakin pada pemilihan yang akan datang tidak akan susah lagi masyarakat memilih," jelas Menag RI mengawali sambutannya pada pembukaan MTQ.

Dikatakan, bahwa pelaksanaan MTQ bukan hanya sekedar lahirnya syiar Alquran akan tetapi mampu melahirkan umat yang hayati dengan mengikuti petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, pesan Alquran yang terkandung di dalamnya menuntun umat manusia pada kehidupan yang bermartabat seiring dengan perkembangan bangsa.

Kecintaan umat terhadap nilai Quran juga harus dibangun dalam bentuk ekspresi sehingga lahirlah bentuk dan tingkah laku sebagi cermin Qurani.

Disisi lain, di tengah kondisi kondisi bangsa yang memperlihatkan menurunya krisi akhlak dan moral maka kegiatan ini menjadi langkah untuk kembali membangkitkan pada generasi muda sebagai langkah yang relevan, disamping itu pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas tersebut terutama melalui jalur formal dan informal karena MTQ melibatkan masyarakat secara nasional dan internasional dengan meningkatkan kualitas baca tulis Alquran.

"MTQ dipandang sebagai kegiatan positif Islami dengan peran dapat membangun kerukunan umat
Islam, selain itu diharapkan MTQ diharap mampu memberikan syiar dakwah pada generasi muda yang sebagaiman diketahui bahwa Alquran merupakan sumber ajaran Islam dan rahmad bagi sekalian alam," katanya.

Menag juga menyebutkan pelaksanaan MTQ yang ingin dicapai yakni kesuskesan dengan memberi dampak kolektif bagi masyarakat dan negara sebagai realita yang mencerminkan secara baik dan benar, sebab kita memiliki kewajiban mengawak akhlak ditengah arus globalisasi saat ini.

Sementara itu, Gubernur Riau HM Rusli Zainal juga menyampaikan beberapa hal bahwa MTQ dapat meningkatkan ketaqwaan umat sebagai wujud ibadah dengan membumikan Alquran di Tanah Melayu yang kental dengan keislaman sesuai tekad dan visi Riau 2020 sebagai pusat kebudayaanMelayu dan agamis.

Masyarakat agamis Islam yang diabangun diatas nilai quran maka masyarakat bersama LPTQ menitik beratkan pembinaan dgn visi membumikan Alquran sebagai wujud masyarakat melayu yang pandai membaca dan menulis Alquran kemudian diamalkan.

Pelaksaan MTQ yang dilakukan secara rutin disetiap kabupaten/kota setiap tahunya tidak terlepas dari pembangunan yang dicapai selama ini.
kemudian MTQ yang dilaksanakan merupakan petunjuk membinmbing umat islam sekaligus momen strategis terhadap motivasi yang dicapai selama ini.
Oleh karennya gemar membaca Alguran harus digalakkan sejak dini untuk menmabah khasanah dan keiman kepada Allah.

"Alquran itu bukan hanya dibaca disaat akan berlangsung perlombaan, dikuburan atau ketika nafas di tengah tengorokan akan tetapi dengan gemar baca quran mampu memperbaiki akhlah anak didik kita," sebut.

Rusli juga menharapkan pelaksanaan MTQ terselangara dengan baik dengan sukses penyelenggaraan, promosi dan prestasi sebagai acuan keberhasilan kedepan dengan menghasilakn qori/a terbaik nasional dan internasional," sarannya

PKL Kalbar : Dukung Polri Dalam Kasus Bibit-Chandra

(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Puluhan masa yang tergabung dalam Forum UKM Indonesia se-Kalbar berunjuk rasa di Bunderan Untan Digulis diantaranya, Front Komunitas Indonesia Satu serta Organisasi Kepemudaan STEMPO-Pontianak Barat, yang didominiasi oleh Pedagang Kaki Lima Kalbar, Jumat (20/11) pagi melakukan aksi mendukung Polri dan Kejaksaan terkait kasus hukum Bibit-Chandra. Aksi yang diawali di kawasan Tugu Digulis-Bundaran Universitas Tanjungpura Jalan Ahmad Yani, tersebut juga menolak rekomendasi dari Tim 8 yang dianggap tidak kompeten untuk menyelesaikan kasus ini.

Dalam orasinya, korlap aksi Efendi mengatakan agar kasus ini harus dituntaskan dan jangan sampai ada intervensi dalam penuntasan kasus ini. ”Jika kasus ini tidak diselesaikan akan melukai hati rakyat,” ujarnya. Menurutnya, perjuangan mereka ini untuk kepentingan bersama dan penegakkan hukum di Indonesia. ”Kita buktikan di pengadilan, jangan semua hanya bicara dan komentar di media saja,” sesalnya.

Selanjutnya massa bergerak menuju Kantor DPRD Kalbar. Dalam kesempatan itu, Efendi membacakan pernyataan sikap yang isinya antara lain mendukung sikap Polri-Kejaksaan dalam proses pengadilan Penegakkan hukum dala kasus Bibit-Chandra (KPK), menolak rekomendasi Tim 8 (TPF) yang telah terlalu jauh masuk ke ranah institusi yang legal dan sah (Kejaksaan-Kepolisian) Indonesia. Berikutnya adalah menolak keras intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun kepada kejaksaan dan Polri yang mengakibatkan tidak berjalannya proses penegakkan hukum di NKRI, serta meminta dan mendukung bahwa hukum adalah panglima di muka bumi Indonesia ini. Terkahir, pernyataan sikap meminta agar DPRD Kalbar dapat segera mungkin meneruskan aspirasi kami kepada DPR RI, Kapolri, Kejaksaan dan Presiden RI.

Anggota DPRD kalbar dari F-PPP, Retno Pramoedya yang menemui massa aksi menyatakan sepaham dan sependapat dengan penegakkan hukum, karena menurutnya hukum di Indonesia sedang bermasalah. “Aspirasi ini akan kami teruskan kepada pimpinan DPRD Kalbar serta ke institusi diatas kami,” ujarnya.

Dari Kantor DPRD Kalbar, massa menuju Mapolda Kalbar. Sesampainya disana mereka tidak diperbolehkan masuk, dan hanya melakukan aksi di depan gerbang Mapolda Kalbar. Sekali lagi Efendi membacakan pernyataan sikap, yang langsung diterima oleh pihak Polda Kalbar untuk diteruskan ke Kapolda Kalbar lalu ke Kapolri.

Beberapa spanduk dan poster yang dibawa peserta aksi ditinggalkan di halaman Mapolda Kalbar. Dalam salah satu spanduk massa meminta agar SBY dan DPR jangan terpengaruh Rekomendasi Tim 8, dan melanjutkan proses hukum terhadap oknum KPK. Mereka juga mempertanyakan kredibilitas kerja Tim 8. (Ryan)

Golkar : Bulat Menangkan Pemilu 2014

(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Golkar di Pekanbaru, Aburizal Bakrie mencanangkan pemenangan Pemilu pada 2014 mendatang. Hal tersebut ditegaskannya ketika membuka Musyawarah Daerah ke-VIII DPD Golkar Kalbar, Jumat (20/11) di Sekretariat DPD Golkar Kalbar, Gedung Zamrud Khatulistiwa di Jalan Ahmad Yani-Pontianak.

Untuk mencapai target tersebut, Ical meminta agar Pengurus DPD Golkar Kalbar terpilih hasil Musda VIII ini nantinya mampu mengaplikasikan amanat Munas Pekanbaru yaitu empat sukses diantaranya Sukses Konsolidasi, Sukses Kaderisasi, Sukses Pembangunan Nasional dan Sukses Pemilu.

”Sukses konsolidasi dari organisasi partai, kita harapkan menjadi tugas utama dari jajaran pengurus terpilih di DPD Kalbar yang nantinya akan terbentuk, agar mereka mampu melakukan konsolidasi vertikal hingga ke tingkat pedesaan, karena pemilih kita kebanyakan berasal dari pedesaan,” urainya. Selain itu, menurut Ical, konsolidasi horizontal juga perlu di lakukan dengan mengaktifkan dan mengikutsertakan kembali KPPG dan AMPG, agar organisasi sayap tersebut bisa membantu pemenangan Pemilu 2014 nanti.

Ical mengakui kekurangan partainya adalah tidak melakukan kaderisasi seperti pada masa-masa kepengurusan jauh sebelumnya. ”Kita harap nanti disetiap desa di Kalbar ini ada minimal 100 orang kader, sedangkan di Jawa saya mengharapkan 150 kader per desa. Dengan jumlah tersebut kita bisa harapkan 10 juta kader untuk 78.000 desa di seluruh Indonesia. Jika 1 kader bisa menarik 3 orang pemilih, maka kita proyeksikan Golkar akan mendapat suara sekitar 40 juta suara. Dan secara nasional program ini akan kita lakukan pada Januari 2010,” paparnya.

Disamping kaderisasi, untuk pemenangan Pilkada dan Pemilu Ical juga menyarankan untuk merangkul masyarakat muda melalui media cetak dan eletronik. ”Kita harus raih simpati anak-anak muda, karena mereka yang saat ini berada di bangku kelas II SMP akan menjadi pemilih pemula pada 2014, untuk itu kita raih ketertarikan mereka melalui perkembangan teknologi seperti Internet, Facebook, Twitter dan lain sebagainya,” katanya.

Sementara itu, Dewan Penasehat DPP Golkar, Akbar Tandjung meminta agar DPD Golkar di Kalbar bisa memenangkan pilkada di enam Kabupaten yang akan digelar seerntak pada Mei 2010 nanti, sebagai loncatan untuk meraih kembali 9,5 juta suara yang hilang pada Pemilu 2009 lalu. ”Untuk itu, dalam penentuan kader yang akan diusung, DPD Kalbar akan diarahkan oleh DPP untuk memilih siapa calon yang akan didukung Golkar,” ucapnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh dua kandidat calon Ketua DPD Golkar Kalbar yang akan bersaing, Abang Tambul Husin yang masih menjabat Ketua DPD Golkar Kabupaten Kapuas Hulu dan H. Morkes Effendi Ketua DPD Golkar Kabupaten Ketapang, Ketua DPD Golkar Kalbar Ir. H. Zulfadhli menyatakan tidak akan maju lagi dalam pencalonan Ketua DPD Golkar Kalbar pada Musda ini. Secara jantan, Bang Zul, sapaan akrab Zulfadhli juga mengakui bahwa dirinya gagal mempertahankan kemenangan DPD Golkar Kalbar pada Pemilu 2009.

Acara Musda VIII DPD Golkar Kalbar sendiri sedianya akan berlangsung hingga 23 November 2009 di Hotel Orchadz. Selain 14 Kabupaten /Kota yang akan memberikan suaranya untuk memilih Ketua DPD, suara lain akan diambil dari DPP, serta organisasi sayap yang ikut mendirikan dan didirikan oleh Golkar seperti Kosgoro, AMPG, KPPG dan Soksi. (Ryan)

Proyek Siluman Marak di Bangan Sinembah

Bagan Batu-Proyek siluman kini marak di Kecamatan Bagan Sinembah. Pasalnya, hampir semua proyek baik semenisasi maupun pengerjaan jembatan yang ada di kecamatan tersebut tidak memiliki plang proyek. Dari pantauan Riau Mandiri di lapangan seluruh proyek semenisasi yang diduga siluman karena tidak memiliki plang nama itu terdapat tujuh lokasi ditiga kepenghuluan, seperti di Kepenghuluan Bagan Batu yakni didua gang di Jalan Subrantas dan satu gang di Jalan Ahmad Yani.

Ditempat lain seperti di Kepenghulan Bagan Sinembah seperti di Jalan Amad Yani Ujung, satu gang dan satu gang lagi di Jalan Sisingamagaraja Dusun Bangun Rejo. Proyek semenisasi lainya di Kepenghuluan Bahtera Makmur Gang Mawar serta pembangunan empat jembatan di Kepenghuluan Bagan Batu.

Simarmata, Warga Bagan Batu, mengatakan semua proyek tersebut tidak jelas siapa yang mengerjakan. Sebab, hampir semua proyek yang berada di daerah ini tidak memiliki plang nama.

"Kita mempertanyakan proses pelaksanaan pembangunan proyek tersebut. Sebab, tidak ada plang nama yang terdapat diproyek tersebut sehingga kita tidak tahu dari mana anggaran yang digunakan," ujarnya.

Simarmata menjelaskan, seluruh proyek semenisasi yang sudah dan sedang dilaksanaan ada kejanggalan. Sebab, proyek tersebut dikerjakan sepanggal-panggal, artinya panjang semenisasi paling panjang 100 meter dan kebanyakan 50 meter.

"Kita lihat proyeknya ini tanggung karena tidak dapat menjangkau masyarakat yang ada di gang tersebut.Kita heran proyek semenisasi ini pendek pendek sepertinya hanya sepenggal sepenggal saja. Kebingunan kita ditambah lagi karena tidak tampak plang proyek disetiap lokasi proyek yang dikerjakan, "jelasnya

Camat tidak Tahu

Menanggapi banyaknya proyek yang dinilai tidak transpran atau terkesan siluman, Camat Bagan Sinembah Suwandi mengakuinya. Tidak itu saja, orang nomor satu di daerah ini juga menyebutkan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pemilik proyek tersebut.

"Saya tidak mengetahui proyek siapa itu. Sebab, keberadaan proyek tersebut tidak ada yang melapor kepada saya maupun kepenghuluan," ujarnya.

Suwandi menjelaskan sebagai pemerintah kecamatan yang berfungsi sebagai pembinaan dan pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan mengakui kesulitan untuk melakukan tugas pengawasan karena terkadang banyak kontraktor yang melaksanakan pembangunan tidak melaporkanya.

Bahkan mereka tidak memasang plang proyek di lokasi tempat mereka berkerja. " Meski mereka tidak melapor, kita tetap melakukan pengawasan serta berkoordinasi dengan pihak terkait," ujarnya

JAMA’AH MUSLIMIN KAL-BAR : MENGUTUK KERAS ZIONIS ISRAEL

(Indo Berita Nusantara) Pontianak, puluhan massa yang tergabung dalam Jama’ah Muslimin (Hizbullah) melakukan aksi unjuk rasa di Jl. Ahmad Yani di Bunderan Digulis Untan, terkait Penyerbuan Zionis Israel ke Mesjid Al- Aqhso. 29/10

menyatakan sikap mengutuk keras penyerbuan brutal zionis Israel ke Masjid Al-Aqso, karena tindakan ini merupakan kezaliman nyata, tindakan zionis Israel menyerbu Masjid Al-Aqhso menodai kesucian Masjid Al-Aqsho sebagai kiblat pertama umat Islam, tempat Isra Mi’raj Nabi Muhammad Shllallahu Alahi Wasallam, tempat suci Islam ketiga setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah, sehingga nyata bertentangan dengan hak asasi manusia.

Mendesak Umat Islam untuk segera mengambil langkah kongkrit guna menyelamatkan Masjid Al-Aqsho antara lain memboikot produk-produk Zionis Israel dan produk-produk yang memberikan keuntungan terhadap Zionis Israel. Negara-negara Islam yang selama ini menjalin hubungan diplomatik dengan Israel segera memutuskan hubungan. Menyeru terhadap para Ulama, khotib atau tokoh ormas Islam untuk segera mengingatkan umat Islam pentingnya kedudukan Masjid Al-Aqsho dalam Islam serta upaya Yahudisasi terhadap kawasan Al-Aqsho. Menyeru seluruh umat Islam agar bergerak mengirimkan mujahi-mujahid dan membela Masjid Al-Aqsho. Menyeru seluruh umat Islam untuk memberikan dukungan do’a bagi saudara-saudara di kawasan Masjid Al-Aqsho serta melaksanakan Qunut Nazilah.

Pemerintah Republik Indonesia agar tetap konsisten memberikan dukungan bagi warga Palestina khususnya umat Islam untuk beribadah di Masjid Al-Aqsho. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umat Islam Indonesia untuk berjuang bersama-sama dan saudara di Palestina dalam rangka mengembalikan Masjid Al-Aqsho sebagai kiblat pertama dan tempat suci ketiga umat Islam, serta mengajak seluruh umat Islam untuk merapatkan barisan dalam satu Jama’ah Muslimin, serta menggalang dukungan moral dan material guna membantu umat Islam yang menderita di Palestina.

Pemerintah harus bersuara dari jajaran DPRD bukan hanya satu kali bersuara melainkan harus berkali-kali dengan katalain ada beberapa kavling Pemerintah mengerahkan kepada kaum muslimin untuk berziarah, sehingga dapat membuka peluang selebar-lebarnya bagi kaum muslimin untuk berziarah ke Palestina dan memberikan bantuan-bantuan fisik dan jika disuarakan dengan Pemerintah kami sangat yakin bahwa masyarakat menjadi tau. Tegas Uray Salam

Yahudi berusaha menghancurkan Masjidil Aqsho yaitu dengan cara menggali terowongan dibawah bangunan tersebut dengan katalain kita harus cegah dan akan bicara sedunia, maka muslimin yang berada di palestina mereka hanya menginginkan muslimin lain bagaimana mereka datang ke Mekkah dan Madinah, sehingga dengan membanjiri muslimin di Palestina mereka tidak semena-mena menghancurkan Masjidil Aqsho akan tetapi yang lebih parah yaitu kaum muslimin tidak bisa masuk kedalam punya hak apa mereka sekarang mana dunia yang mengatakan Hak asasi manusia yaitu HAM Amerika yang getol-getolnya seharusnya ini harus adil kita berbicara jika dikatakan manusia penjajahan harus dihapuskan, maka penjajah malah dipelihara muslimah memprotes bahwa Hak Asasi Manusia semu ternyata kezoliman masih ada. Namun umat Islam harus bersatu dan ketika kita berbicara Masjidil Aqsho kita harus bersatu, maka kita jangan mau dibodoh-bodohin oleh Amerika apalagi dengan politiknya. Ujar H. Nusihan Zaini Abdurahman

KEPENGHULUAN Sungai Tapah-Kasang Bangsawan di Kecamatan Pujud sepakat menentukan patok tapal batas untuk diteruskan kepada Pemkab Rokan Hilir

“Keduanya bersepakat memastikan batas kepenghuluan masing-masing setelah melalui proses mufakat antara penghulu dan masyarakat keduanya,’’ kata Camat Pujud Cicik Mawardi Athar, Selasa (3/11) menandai perumusan kebijakan seputar pelaksanaan rapat koordinasi camat bersama seluruh pihak penghulu seputar tapal batas di kecamatan tersebut. Prosesnya, perumusan kebijakan diserahkan kepada pihak kepenghuluan baik itu penghulu maupun bersama masyarakatnya untuk duduk bermusyawarah mencari kemufakatan.

Cicik menyebutkan, masalah tapal batas di wilayah kecamatan tersebut memang merupakan persoalan serius. Sebab meskipun telah diatur melalui Undang-undang terutamanya pembentukan kabupaten Rokan Hilir sepuluh tahun lalu, atau saat pemekaran kecamatan Pujud dari kecamatan Tanah Putih tujuh tahun lalu, permasalahan tapal batas antar desa atau kepenghuluan masih selalu mengkristal. Karenanya, perlu dibahas secara bersama-sama melibatkan komponen dasar antara masing-masing penghulu dan masyarakat.

Kenyataan seperti itu menurut mantan Camat Sinaboi itu, guna mengefektifkan fungsi pelayanan publik oleh pemerintah. Sebab bila tapal batas masih belum juga tuntas, potensi gesekan ditengah masyarakat selalu tidak dapat dihindarkan.

Apalagi, Kecamatan Pujud yang merupakan wilayah terluar Rokan Hilir berbatasan langsung dengan kabupaten Rokan Hulu dan Labuhan Batu Sumatera Utara merupakan tempat atau daerah paling cenderung diserobot. Karenanya, batas-batas dasar antara kepenghuluan sudah harus dapat dikukuhkan sejak dini.

Untuk tahap awal, baru Sungai Tapah dan Kasang Bangsawan yang menyatakan telah duduk semeja menuntaskan batas yang ada. Dengan demikian, hampir sebagian besar antara setiap kepenghuluan masih belum jelas karena banyak faktor. Meski telah dituangkan dan Perda tentang pemekaran wilayah kepenghuluan, namun titik patok sebagai tanda batas sah belum dapat ditegaskan. Sehingga secara de facto, belum ditemukan tanda batas yang dilegitimasi baik oleh hukum maupun kaidah sosial masyarakat.

‘’Rakor kita pertegas mencari solusi atas tapal batas yang selama ini masih mengambang. Kendati perumusannya digesa dari komponen paling dasar yakni masyarakat, keputusan akhir tetap ditangan pemerintah kabupaten,’’ ucap Cicik lagi.

Agar semua persoalan menyangku tapal batas kepenghuluan, dia mengharapkan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk secara bersama-sama menciptakan suasana yang harmoni. ‘’Mari wujudkan masyarakat yang dinamis dan harmonis. Segera kita tentukan patok tapal batas setiap kepenghuluan untuk menggesa dan menyongsong pembangunan dimasa mendatang,’’ sambung Cicik.

Polda : Tingkatkan Keamanan wilayah Perbatasan Kal-Bar

(Indo Berita Nusantara) Pontianak, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat masih memberlakukan status keamanan siaga di seluruh wilayah Kalbar, meminimalisir masuknya sejumlah Teroris, Rabu (19/8). Bahkan pengamanan di lima pintu masuk perbatasan Kal-bar Serawak, Malaysia diperketat dengan menambah jumlah polisi yang melakukan razia terhadap warga yang masuk ke wilayah Kalbar.
Razia di perbatasan terus dilakukan mengantisipasi senjata atau orang-orang yang dicurigai masuk dari Malaysia ke wilayah Kal-bar, Kepala Polda Kal-bar Brigadir Jenderal Erwin TPL Tobing. Ujarnya
Kepala Polda memerintahkan kepolisian resor di lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Serawak untuk memperbantukan polisi ke kepolisian sektor yang ada di perbatasan. Di sana mereka akan mengawasi ketat lalu lintas orang dan barang yang masuk melalui pos lintas batas (PLB) Sajingan di Kabupaten Sambas, PLB Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang, PLB Jasa di Kabupaten Sintang), PLB Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, serta Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di Kabupaten Sanggau.
Sejauh ini terkait dengan kemungkinan mobilitas teroris melalui pintu perbatasan di Kalbar Kita tetap harus waspada. Oleh karenanya saya perintahkan Kepala Polres dan Kepala Bagian Operasi untuk memimpin dan mengendalikan razia di perbatasan dan bekerjasama dengan masyarakat. Tegasnya
Terkait pengrekrutan untuk menjadi kepolisian akan dilihat tiap kecamatan karena menuntut bahwa harus ada polisi asli yang berada di wilayah perbatasan dan jika tamat SMA maka akan kami rekrut menjadi polisi, namun tentunya dengan suatu persyaratan yang khusus dan akan kami tempatkan di wilayah perbatasan seperti di aruk, sajingan dan tentunya orang aruk menjadi polisi, serta asli orang entikong dan bukan dari Kabupatennya seperti asli orang badau. Hal ini sangat apresiasif dan di upayakan agar bisa diterima sehingga secara tehknis dan diharapkan agar masyarakat menjadi polisi. Tegas (Ka. Polda)

GEGER : MASYARAKAT TUMPAH, KEMBALI DATANGKAN KANTOR PLN

(Indo Berita Nusantara) PONTIANAK – Puluhan massa yang tergabung dalam Kesatuan Masyarakat Kalimantan Barat (KMKB), Selasa (18/08) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor PLN Cabang Pontianak, Jalan A. Yani, menuntut PLN menghentikan pemadaman listrik di Kota Pontianak. Pihak kepolisisan sempat menghadang massa di depan pintu masuk Kantor PLN, nmaun kemudian massa diperbolehkan masuk setelah berjanji tidak akan melakukan tindakan anarkis.

Dalam orasinya, selain menuntut PLN untuk tidak melakukan pemadaman, terutama di bulan suci Ramadhan, massa juga meminta agar kinerja dan keuangan PLN di audit serta PLN harus mengganti alat-alat yang rusak akibat adanya pemadaman listrik.

Manager PLN Cabang Pontianak, Frangky W Mewengkang, saat berdialog dengan para pengunjuk rasa mengatakan dirinya mewakili PLN meminta maaf atas pemadaman yang dilakukan, karena PLN memiliki keterbatasan dalam melakukan tugas. Saat ini menurutnya PLTG Siantan telah beroperasi dengan normal, meskipun belum memasok 100 persen kapasitas listriknya namun demikian diharapkan tidak akan terjadi pemadaman lagi.

Franky mengatakan kinerja PLN selalu di audit, ada auditor khusus yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan audit kinerja dan keuangan PLN. PLN bekerja sesuai aturan yang berlaku.

“Jika PLN bekerja diluar aturan yang berlaku, maka PLN akan berurusan dengan bapak-bapak polisi dibelakang kami,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Franky, PLN melakukan pemadaman karena adanya pemeliharaan PLTG Siantan untuk mencegah padamnya listrik saat hari-hari besar yakni Puasa, Lebaran, Natal, dan tahun baru. Dengan adanya pemeliharaan tersebut, diharapkan PLTG Siantan akan lebih kuat dalam memasok listrik.

“Sebagai kompensasi menurut peraturan yang berlaku, maka PLN akan melakukan pemotongan sebesar 10% dari biaya beban kepada setiap pelanggan PLN atas terjadinya pemadaman listrik” Ujarnya.

Sempat terjadi ketegangan saat salah seorang pengunjuk rasa meminta mic yang dipakai oleh Franky Mewengkang untuk melakukan orasi, setelah sebelumnya menolak, akhirnya Franky menyerahkan mic tersebut atas saran dari pihak kepolisian.

Masyarakat : Geram dengan Kinerja PLN yang tidak becus

(Indo Berita Nusantara) Pontianak, Di Kantor PLN Wilayah Kalbar, Jl. Adisucipto, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan massa menuntut PLN segera menghentikan pemadaman bergilir. Hadir dalam aksi tersebut, Erwin Irawan (Ketua Gerakan Barisan Melayu Bersatu). Perwakilan massa diterima oleh Deny Pranoto (General Manager PLN Wilayah Kalbar), dan Idaman (Manager Sektor Kapuas Bagian Mesin). (12/8/09)

Perwakilan massa intinya meminta agar PLN tidak melakukan pemadaman bergilir lebih dari 2 jam, sebab akan mengganggu aktivitas masyarakat, karena pemadaman yang dilakukan PLN saat ini lebih dari 5 jam. Jika memang PLN kekurangan daya, mengapa PLN masih melayani penyambungan baru, serta Mal dan Hotel listriknya tidak ikut padam, apakah ada unsur bisnis sehingga mal dan hotel tidak terkena pemadaman. Ujar Erwin Erawan

Para perwakilan massa juga mempertanyakan berapa liter solar yang dipakai untuk operasional PLN selama satu hari dan dikemanakan solar tesebut saat terjadi pemadaman listrik.

Kata Deny Pranoto General Mahager PLN Wilayah Kal-Bar saat menanggapi pertanyaan dari perwakilan massa, mengatakan antara lain PLN Kalbar mengalami defisit daya, karena pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Siantan yang mempunyai kapasitas 30 MW sedang dalam tahap pemeliharaan. Pemeliharaan tersebut wajib dilkukan setiap 8000 jam, jika tidak, maka mesin tersebut akan rusak dan harga pembangkit baru sangat mahal. Hal tersebut yang membuat PLN harus memadamkan listrik secara bergiliran di penjuru Pontianak selama 3 minggu ini. Pemerliharaan PLTG Siantan sebenarnya telah selesai dilakukan, namun pada saat uji coba, salah satu komponen yaitu circuit braker mengalami kerusakan, hingga harus ditunggu komponen penggantinya. Circuit braker berfungsi utuk memutuskan arus listrik jika ada lonjakan tegangan secara tiba-tiba, tanpa komponen tersebut generator dapat terbakar. PLN mengalami dilema dalam masalah pelanggan baru di satu sisi ada pelanggan baru yang membutuhkan sambungan listrik, namun disisi lain ada pelanggan yang harus dijaga kualitas listriknya, oleh sebab itu PLN akan mengatur secara cermat untuk permohonan sambungan baru. Mengenai Mal dan Hotel yang tidak terkena pemadama, hal tersebut disebabkan mereka memiliki generator listrik sendiri, jadi saat PLN memeadamkan listrik, mereka tidak ikut padam. PLN membutuhkan 500 kilo liter solar untuk beroperasi setiap harinya, jika terjadi pemadaman, maka solar tersebut akan ditimbun untuk digunakan dihari berikutnya. PLN tidak akan menyalahgunakan solar tersebut, PLN siap diaudit jika memang dirasa perlu. Dalam minggu ini, diharapkan circuit braker sudah sampai dari Jakarta, diharapkan dengan datangnya circuit braker tersebut, PLTG Siantan dapat kembali berfungsi optimal.

Erwin Irawan dalam pertemuannya menanggapi bahwa jajaran direksi PLN Wilayah Kalbar, mengatakan hal-hal pokok yang dapat diambil dari pertemuan ini antara lain PLN melakukan pemadaman bergilir, namun dalam batas normal yaitu sekitar 4-5 jam saja. PLN memberikan kompensasi potongan 10% biaya beban listrik kepada masyarakat yang efektif berlakuk periode depan. Jika PLN memiliki masalah dalam pembiayaan mesin, dirinya meminta PLN mengundang tokoh masyarakat untuk melakukan pembicaraan, bahkan Walikota mengatakan akan bersedia membantu jika PLN memang mengalami kesulitan.

GEMPA KEMBALI MENGGOYANG KOTA BENGKULU

Bengkulu 29 Juli 2009-INDOBERITANUSANTARA. Pada pukul 15.43 wib di Kota Bengkulu untuk kesekian kalinya terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5.8 SR, dengan kedalaman gempa 27 KM, pusatnya berada pada 212 KM barat daya Bengkulu terang Masjuwita (Staf Observasi BMG Pulai Baii Bengkulu).

Posisi gempa berada pada 5.5 LS dan 101.59 BT. Gempa ini termasuk jenis gempa tektonik yang terjadi akibat benturan antara lempengan Indoaustralia. Benturan ini masih akan terus terjadi dan belum berakhir, karenanya BMG memperingatkan bahwa gempa dalam skala kecil akan sering terjadi.

Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada, dan jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak jelas, untuk itu pihak Pemprov Bengkulu akan membuka kepada publik supaya masyarkat Bengkulu tidak tabu lagi dalam menghadapi bencana alam. “kita perlu menggalakkan sosialisasi soal bencana alam kepada masyarakat. Di Bengkulu ini banyak sekali beredar isu-isu gempa, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dan pemahaman supaya tetap waspada “ ujar Gubernur Bengkulu H. Agusrin M. Najamudin. ST di ruang kerjanya. (Ocin/Irn)

DEMONSTRASI WARGA TEBENG TERHADAP TRUK ANGKUTAN BATUBARA

Bengkulu 28 Juli 2009- INDOBERITANUSANTARA. Pada Pukul 20.30 wib di Jalan Kebun Tebeng Kota Bengkulu, berlangsung aksi pemblokiran jalan oleh warga yang tergabung dalam warga Kebun Tebeng Kota Bengkulu, dengan masa sekitar 30 orang, turut hadir dalam pemblokiran jalan tersebut Jihad (Kepala Lurah Kebun Tebeng), Hariadi (Kepala Rukun Warga Kebun Tebeng), AKP. Andy. S (Anggota POLDA Bengkulu), karena penolakan warga terhadap truk angkutan batubara yang lewat di jalan Kebun Tebeng Kota Bengkulu.

Kronologisnya pada pukul 20.30 wib, warga berkumpul dan memblokir jalan Kebun Tebeng Kota Bengkulu, dan melakukan aksi bakar ban mobil di tengah jalan. Namun Polisi langsung menghentikan aksi bakar ban tersebut. Pukul 21.00 wib, warga meletakkan gembong pisang di tengah-tengah jalan Kebun Tebeng Kota Bengkulu. Aksi ini di hentikan oleh Polisi pada pukul 21.45 wib, dengan memberitahukan kepada warga bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan kecelakaan.

Masa sempat melempari truk angkutan yang lewat, suasana sudah tidak kondusif karena diprovokasi oleh SAMSUL (Warga Kebun Tebeng), namun pihak polisi menambah jumlah personil sehingga masa dapat dikuasai dan keadaan tetap kondusif dan terjadi pertemuan antara warga yang diwakili oleh Jihad (Kepala Lurah Kebun Tebeng), Sikin (Warga Kebun Tebeng), Hariadi (Kepala Rukun Warga Kebun Tebeng) dengan AKP. Andy. S (Anggota POLDA Bengkulu). Hariadi (Kepala Rukun Warga Kebun Tebeng), mengatakan antara lain “Warga tetap menuntut agar kepolisian dapat mencegah truk angkutan batubara tidak melintasi jalan Kebun Tebeng dan meminta Pemerintah Kota Bengkulu untuk memperhatikan jalan yang ada di Kebun Tebeng.”. “AKP. Andy. S (Anggota POLDA Bengkulu), mengatakan “Kepolisian mengerti maksud saudara-saudara, namun tindakan ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan, karena meletakkan benda di tengah jalan. Hal ini dapat memicu konflik yang bisa merugikan warga sendiri, untuk itu warga diminta membubarkan diri, dan biarkan pihak kepolisian yang menangani truk angkutan batubara agar tidak melintas di Kebun Tebeng.”

Pukul 21.30 Polisi mulai meninggalkan tempat aksi, namun aksi lempar terhadap truk angkutan yang lewat terus terjadi, termasuk truk angkutan non batubara. Pukul 22.22 wib, aksi meletakkan gembong pisang di tengah jalan kembali dilakukan oleh warga, dan sempat merencanakan akan membakar ban ditengah jalan, namun belum sempat terlaksana. Pukul 22.45 wib, warga secara perlahan-lahan mulai meniggalkan lokasi aksi blokir jalan. (Ocin/Irn)

DUGAAN KORUPSI TELPON UMUM DI BUTON UTARA

berita aktual-Kendari. Puluhan mahasiswa mendatangi Markas Polda Sulawesi Tenggara Senin siang (27/07) mendesak Timtastipikor Polda Sultra untuk mengusut tuntas pengadaan Telpon Umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara sebesar Rp. 350 juta Tahun Anggaran 2008 di instansi-instansi pemerintah yang diduga fiktif. Para mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (MAK-SULTRA) menyatakan Dinas Perhubungan Buton Utara harus bertanggung jawab secara hukum dalam pengadaan telpon umum tersebut, karena anggarannya sudah cair 100 %, namun barangnya tidak ada. Seperti yang diteriakkan oleh Tamin Suparman selaku koordinator, “kami memiliki data-data tentang kasus tersebut, ternyata semuanya fiktif. Masyarakat telah ditipu oleh Dinas Perhubungan Buton Utara”. Kami meminta Polda Sultra segera membentuk tim untuk melakukan Investigasi di tiap-tiap instansi yang ada di Buton Utara terkait pengadaan Telpon Umum tersebut. Sementara itu Kabid Humas Polda Sultra AKBP Fahrurrozi mengatakan, bahwa pihaknya berjanji akan memenuhi tuntutan mahasiswa dengan membentuk tim investigasi, “Pastinya kami akan serius untuk menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi dimana saja di wilayah Sultra”, tambahnya. (Komeng)

cLMND : KEMENANGAN NEOLIB DALAM PILPRES 2009

Indonesia Bicara-Kendari, KPU dinilai terlalu dini dalam mengumumkan Pemenang Pilpres 2009, karena masih banyak masalah yang belum selesai seperti DPT yang bermasalah. Serta tidak independennya KPU juga membuat legitimasi capres-cawapres terpilih patut dipertanyakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Liga Mahasiswa Nasional demokrat (LMND) Sulawesi Tenggara Agus Pranata saat ditemui sabtu siang (25/07). Kemenangan SBY-Boediono merupakan kemenangan neolib. Kami tidak akan mendukung neolib yang sudah terbukti hanya melanjutkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Kami hanya mendukung pemimpin yang pro-rakyat dan memiliki visi untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat bukan neolib, tambahnya. (VandiK)

Aksi Solidaritas Bersama Untuk Korban Kekerasan

IndoBeritaNusantara, Kendari, (24/7), Puluhan pemuda dan mahasiswa yang mengatasnamakan Solidaritas Bersama Untuk Korban Kekerasan melakukan aksi di kantor DPRD Provinsi Sultra. Aksi ini dimaksudkan untuk kasus kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh pihak Aparat Kepolisian dari Satuan Brimob Polda Sultra, dalam aksinya mereka ditemui Anggota DPRD Provinsi Sultra Yaudu Salam Ajo.
La Ode Muh. Mushawir. SH (Jendral Aksi), mengatakan “Aksi tersebut bertujuan Keberadaan investor di lokasi penambangan emas di Kab. Bombana kembali berbuah konflik, investor yang dipaksakan Pemda Bombana untuk melakukan aktifitas eksploitasi ini telah menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum. Namun PT. Panca Logam justru menimbulkan keresahan yang berkepanjangan dengan dalih mengantongi ijin kuasa penambangan.
Kekerasan oleh siapapun dan atas nama apapun adalah melanggar hukum, pelaku kekerasan oleh siapapun juga harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Undang-undang ini mutlak mengingat Konferensi Internasional di Jenewa Tahun 1989 tentang Hak Asasi Manusia telah ditetapkan oleh PBB sebagai hukum internasional dimana Indonesia adalah satu Negara pesertanya. Sebelumnya telah terjadi insiden pengrusakan atau pembongkaran tempat ibadah, pembakaran tenda-tenda darurat milik warga, penyiksaan batin dan fisik, pelecehan seksual, pemalakkan serta banyak hal lainnya.
Solidaritas Bersama Untuk Korban kekerasan menyampaikan sikap tegas kepada pihak DPRD Provinsi Sultra “Mengutuk keras penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari satuan Brimobda Sultra dilokasi penambangan emas di Kab. Bombana, Mendesak Kapolda Sultra untuk melakukan proses hukum terhadap anggotanya secara sengaja melawan hukum dan merusak nama baik citra kepolisian Negara Republik Indonesia, Mendesak pemerintah Provinsi Sultra untuk segera mengambil sikap tegas dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Kab. Bombana.
Sejalan dengan aksi tersebut, Yaudu Salam Ajo menyatakan “hendaknya kalian pahami bahwa di DPRD ini adalah Perwakilan social dan saya tidak bisa katakan mewakili institusi DPRD dan saya kesini hanyalah anggota DPRD yang menerima apa yang menjadi aspirasi teman-teman, tapi kalau saya disuruh untuk menyatakan suatu sikap kepada teman-teman itu tidak bisa dan pada prinsipnya apa yang menjadi aspirasi teman-teman akan saya sampaikan kepada pimpinan dewan, selanjutnya masalah di Bombana akan dibahas atau kemungkinan akan dilakukan hearing terhadap pihak-pihak terkait”. (komenk)

Endemi yang Masih Menjangkiti Bangka Tengah

(IBN) Koba, Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung masih berjuang menghadapi berbagai jenis penyakit endemi serta menular. Ketika ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Bangka Tengah, Jl. Raya Bay Pass Koba, Supriyadi yang juga merupakan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) mengatakan bahwa sebenarnya penyakit yang harus diwaspadai dan sering timbul pada saat musim kemarau diantaranya adalah, diare yang ditimbulkan karena banyak sumber air yang biasa digunakan warga menjadi kering dan kotor dan penyakit kulit yang disebabkan karena banyak warga yang tidak lagi memiliki sumber air bersih. Selain itu penyakit yang kemungkinan timbul adalah Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA) karena banyaknya debu saat musim kemarau. Sedangkan penyakit yang ditimbulkan dan disebarkan oleh nyamuk seperti, malaria dan Kaki Gajah kemungkinan akan berkurang karena nyamuk tidak akan dapat berkembang pada saat musim kemarau. Beliau juga menambahkan, pada periode Maret hingga Mei 2009 tercatat sebanyak 518 orang terkena malaria dengan 0% angka kematian. Dinas Kesehatan Bangka Tengah secara rutin melakukan pemeriksaan dengan mengambil sampel darah seluruh warga untuk mengetahui dan mencari adanya kemungkinan warga yang terkena malaria. Karena jika ditemukan ada warga yang positif menderita malaria maka Dinas Kesehatan Bangka Tengah akan memberikan pengobatan secara langsung ditempat secara gratis. Tanggal 21 Juli lalu Dinas Kesehatan Bangka Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, Perwakilan Pihak Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan seluruh Kab/Kota di wilayah Bangka Belitung melakukan rapat koordinasi membahas kesiapan menghadapi penyebaran virus H1N1. Dinas Kesehatan Bangka Tengah telah mempersiapkan langkah antisipasi penyebaran virus H1N1 dengan melakukan persiapan antara lain; mengirimkan Alat Perlindungan Diri (APD) seperti Masker dan Sarung Tangan serta Tamiflu kepada seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah selain itu Dinas Kesehatan Bangka Tengah juga menganjurkan agar setiap Puskesmas melakukan pendataan riwayat perjalanan dan kontak kepada setiap penderita demam. Dinas Kesehatan Bangka Tengah selain itu juga telah membentuk Posko Tim Reaksi Cepat yang terdiri dari tujuh (7) orang dan diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan tingkat Kabupaten. Tim tersebut berfungsi menerima laporan serta melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran virus H1N1 di wilayah Kab. Bateng. Penyebaran H1N1 sebenarnya dapat dicegah dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat, selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta menghindari kerumunan orang, jika tidak memiliki kepentingan.”Di wilayah ini juga masih terdapat penderita penyakit Kaki Gajah (Filariasis) walaupun jumlahnya sangat sedikit” imbuhnya. Tanggal 31 Juli-15 Agustus 2009 Dinas Kesehatan Bangka Tengah akan memberikan pengobatan kepada seluruh warga. Pengobatan ini merupakan pengobatan terakhir yang diberikan Dinas Kesehatan Bangka Tengah karena diharapkan tahun 2010 wilayah ini telah terbebas dari penyakit Kaki Gajah.(sujana)

BEM Universitas Bangka Belitung Menilai Pilpres Berjalan Baik

BEM Universitas Bangka Belitung (UBB) memandang pelaksanaan Pilpres 2009 berjalan dengan baik dan transparan. Hal tersebut diungkapkan oleh Hangga Wicaksana yang juga merupakan Wakil Presiden BEM UBB, ketika ditemui di Gedung Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung yang terletak di Jl. Rasa Kunda No.1 Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Ia mengatakan bahwa, BEM UBB menganggap pelaksanaan Pilpres 2009 berjalan telah dengan baik walaupun banyak isu-isu yang berkembang tentang kecurangan yang terjadi. Hal tersebut menurutnya dianggap wajar karena dalam proses demokrasi pasti selalu ada pro dan kontra. BEM UBB, seperti sikap mahasiswa pada umumnya, juga memposisikan diri sebagai pihak yang independen dan tidak memihak pada pihak manapun yang terlibat sebagai peserta Pilres 2009. Mahasiswa UBB dirasa telah cukup cerdas dengan ikut berpartisipasi secara positif pada pelaksanaan Pilpres 2009. Mahasiswa UBB memang sebagian besar bertempat tinggal di sekitar Kota Pangkalpinang sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam memberikan hak suaranya. Penggunaan KTP dan Kartu Keluarga dalam Pilpres 2009 juga sangat membantu mahasiswa dalam pelaksanaan Pilpres, sehingga mahasiswa yang berasal dari luar Kota Pangkalpinang dapat memberikan hak suaranya di tempat mereka tinggal saat ini. Hangga yang juga merupakan mahasiswa semester VI Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial tersebut juga mengatakan, ”BEM UBB membebaskan setiap mahasiswa untuk memilih siapapun calon yang mereka anggap pantas untuk memimpin negeri ini meskipun mahasiswa sangat menginginkan adanya pemimpin muda yang tampil untuk dapat memimpin bangsa”. BEM UBB selalu menganjurkan para mahasiswa untuk mengetahui visi dan misi Capres yang mungkin mereka pilih pada Pilpres 2009. Menanggapi peristiwa ledakan bom yang terjadi di Jakarta, Hangga mengatakan, peristiwa tersebut merupakan sebuah bentuk penghancuran terhadap tatanan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menghancurkan keamanan Indonesia yang telah kondusif. Banyaknya pihak yang menuduh bahwa teroris islam berada di balik peristiwa pemboman di Jakartadianggap sebagai sebuah ekses yang timbul karena islam merupakan agama mayoritas di negeri ini sehingga dengan mudah dituduh sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap berbagai peristiwa teror yang terjadi. BEM UBB justru beranggapan adanya kemungkinan campur tangan pihak asing yang ingin menghancurkan keamanan negeri ini. BEM UBB sangat tidak setuju dan tidak membenarkan segala bentuk pengerusakan dengan menghilangkan nyawa seseorang walau apapun alasannya.(sujana)

KPU Provinsi Bangka Belitung memulai rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009

(IBN) Pangkalpinang, Pada 18 Juli 2009, Pukul 09:30 WIB di Hotel Bumi Asih, Pangkalpinang, KPU Provinsi Bangka Belitung memulai rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Pleno yang dipimpin oleh Zulfriandi Affan, SE (Ketua KPU Prov. Kep. Babel), dihadiri oleh Ir. H. Eko Maulana Ali M.Sc (Gubernur Provinsi Bangka Belitung), Brigjen. Iskandar Hasan (Kapolda Provinsi Bangka Belitung), Letkol Arm Hardjito (Dandim 04013 Bangka), Anggota KPU Provinsi Bangka Belitung, H. Ismiryadi (Saksi Capres Mega-Prabowo), Kurniawan (Saksi Capres SBY-Boediono), Zaky Mubarak (Saksi Capres JK-Wiranto) serta para Ketua dan Anggota KPU Kab/Kota di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Rapat pleno dimulai dengan membuka kotak suara tersegel beserta amplop yang berisi berita acara sertifikat perhitungan suara Kabupaten Bangka Barat dihadapan para saksi Capres dan Capres serta para undangan yang hadir dilanjutkan dengan pembacaan rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kabupaten yang sama. Hasil Rekapitulasi jumlah DPT yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih yang menggunakan KTP di wilayah Provinsi Bangka Belitung tercatat sebagai berikut:



Sedangkan hasil perolehan suara sah dan tidak sah adalah sebagai berikut:

RAPAT PLENO KPU TINGKAT PROVINSI DI PROV. BENGKULU

Bengkulu-Indo berita, tanggal 19 Juli 2009 pukul 09.00 wib s.d 16.30 wib, di Restoran Kemuning Pantai Panjang Bengkulu, berlangsung rapat Pleno KPU tingkat Provinsi se-Prov. Bengkulu, dihadiri Dunan Herawan. S. Sos (Ketua KPU Prov. Bengkulu), Okti Fitriani (Anggota KPU Prov. Bengkulu), Sumarno (Anggota KPU Prov. Bengkulu), Khairul Anwar (saksi pasangan Mega-Prabowo), Ahmad Zarkasih (Saksi pasangan SBY-Boediono), Lovi Irawan (Saksi pasangan JK-Win), Anggota KPU Kab/Kota, Unsur Muspida Prov. Bengkulu. Dunan Herawan. S. Sos (Ketua KPU Prov. Bengkulu), dalam sambutannya mengatakan “Rapat dimulai dan silahkan kepada setiap KPU Kab/Kota membacakan hasil rapat Pleno tingkat Kab/Kota. Semua permasalahan kita selesaikan ditingkat Provinsi ini, dan dipersilahkan sama-sama mengkoreksi agar segala kesalahan dan kekeliruan bisa kita atasi bersama.

Adanya jumlah pemilih se-Prov. Bengkulu yang menggunakan KTP dan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan adalah sebayak 3.178 pemilih. Jumlah suara se-Prov. Bengkulu untuk pasangan Capres Cawapres Megawati-Prabowo 197.566 suara, Pasangan Capres Cawapres SBY-Boediono 545.327 suara, Pasangan Capres Cawapres JK-Win 107.338 suara.

Adanya perbedaan hasil akhir jumlah DPT di tingkat Prov. Bengkulu dikarenakan hasil pemutakhiran DPT awal pada 4 Juli 2009 di KPU Prov. Bengkulu 1.273.544, setelah rapat Pleno 19 Juli 2009, jumlah akhir DPT se-Prov. Bengkulu menurun sebanyak 1.273.212. Penurunan jumlah DPT disebabkan oleh adanya surat suara yang tidak terpakai di Kab. Seluma sebanyak 331 surat suara, Kab. Mukomuko sebanyak 111 surat suara, Kab. Kepahiang sebanyak 210 surat suara.

Penurunan jumlah DPT yang terjadi di Kab. Kepahiang dikarenakan adanya temuan DPT ganda di Kecamatan Muara Kemumu, di Kab. Seluma juga karena ditemukanna DPT ganda dan sesuai dengan instruksi KPU Pusat mengadakan pemutakhiran DPT, di Kab. Mukomuko memang tidak terpakai, dan hal tersebut sudah dilaporkan ke pihak Panwaslu Kab. dan Panwaslu Prov. Bengkulu.

Sanggahan dan keberatan yang diajukan oleh ketiga saksi pasangan Capres Cawapres Pemilu 2009 adalah Saksi pasangan JK-Win mempertanyakan lampiran model DA1 PPWP yang diterima saksi dalam keadaan kosong, namun telah disetempel dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Lebong.

AKSI UNJUKRASA BARISAN MAHASISWA DAN PEMUDA WAKATOBI

IndoBeritaNusantara, Kendari, (16/7), Puluhan pemuda dan mahasiswa yang mengatasnamakan Barisan Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Wakatobi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejati (Kejaksaan Tinggi). Aksi ini dimaksudkan untuk menyikapi indikasi korupsi penyalahgunaan SILPA, dalam aksinya mereka menemui Suleman Hadjarati, SH. M.Hum (Asintel Kejati Sultra).
Aludiman (Korlap), mengatakan “Aksi tersebut bertujuan semakin berkembangnya indikasi penyalahgunaan keuangan daerah di Kabupaten Wakatobi seperti halnya jamur dimusim hujan sehingga masyarakat Wakatobi semakin menjerit bagaikan lumut yang tumbuh diatas batu, oleh karena itu, kami dari Barisan Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Wakatobi mempertanyakan integritas dan professional kerja Kejati Sultra terkait dengan indikasi penyalahgunaan SILPA T.A 2006 sebesar Rp. 93.535.905.495,- yang bertentangan dengan peraturan Mendagri No.13 Tahun 2006 dan Mark-Up dalam pengadaan kapal Gae sebesar Rp. 4.109.000.000,- yang tidak sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 1999 dan undang-undang No.20 Tahun 2001.
BMPKW menyatakan sikap ke Kejati mengatakan “Kejati Sultra segera melakukan penyidikan terhadap Pemda Wakatobi dan apabila poin pertama tidak dipenuhi dalam tempo 3 x 24 jam, maka kami anggap Kejati Sultra tidak professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instrument”.
Sejalan dengan aksi tersebut, Sulemen Hadjarati, SH. MHum menyatakan “bahwa tolong beri kami waktu untuk memproses kasus ini dan kami akan mempercepat penyidikan terhadap Pemda Wakatobi”. (komenk/FandiK)

Dinas Kesehatan Bangka Belitung Telah Siap Mengantisipasi Penyebaran H1N1

(IBN) Pangkalpinang, hari Rabu tanggal 15 Juli 2009, ketika ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, Rahmawati Kasi Penanggulangan Penyakit Menular (PPM) dalam menanggapi pertanyaan mengenai antisipisai yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah dalam mengantisipasi penyebaran virus H1N1 (Flu Babi), mengatakan bahwa Sampai dengan saat ini belum ditemukan indikasi adanya warga yang terinfeksi virus H1N1 di kabupaten Bangka Tengah. Dinas Kesehatan sejak awal menyebarnya virus H1N1, telah mengingatkan agar seluruh Dinas Kesehatan baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota agar meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap kemungkinan penyebaran virus H1N1. Selain itu Dinas Kesehatan Kab. Bateng juga telah mengirimkan Tamiflu kepada seluruh Puskesmas di wilayah Kab. Bateng. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah telah berkoordinasi dengan Dinas Peternakan di tingkat Kabupaten untuk melakukan pendataan lokasi peternakan Babi serta sosialisasi mengenai bahaya dan cara penyebaran virus H1N1. Selain itu Dinas Kesehatan Kab. Bateng juga telah menempatkan petugas surveilance di setiap Puskesmas yang terdapat di setiap desa. Petugas tersebut bertugas melakukan pengawasan dan memberikan laporan mingguan yang dilaporkan secara berjenjang dan tertulis, mengenai kemungkinan penyebaran virus H1N1 di Kab. Bateng serta kemungkinan munculnya penyakit lain yang berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) atau berpotensi menjadi wabah. Sedangkan ketika ditemui di Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah, Sigit Winarno seorang Staff Bidang Peternakan mengatakan bahwa sejak April 2009 Dinas Peternakan Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan pengawasan terhadap peternakan Babi yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan daerah peternakan Babi yang tercatat di wilayah Kabupaten Bangka Tengah adalah;

1) Kel. Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, terdapat 601 ekor Babi.

2) Kel. Benteng, Kec. Pangkalan Baru, terdapat 450 ekor Babi.

3) Kel. Air Mesu Kec. Pangkalan Baru, terdapat 22 ekor Babi.

4) Kel. Trubus Kec. Lubuk Besar, terdapat 61 ekor Babi.

5) Kel. Pedindang Kec. Pangkalan Baru, terdapat 1000 ekor Babi.

Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah pada bulan Mei 2009 juga telah melakukan sosialisasi kepada para peternak di wilayah Kel. Padang Baru, mengenai pola pemeliharaan ternak yang baik, penanganan limbah ternak, pentingnya membersihkan kandang ternak serta pentingnya menyemprotkan desinfektan secara teratur minimal dua kali seminggu. Sigit Winarno juga menambahkan bahwa Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) selain bertugas memberikan sosialisasi mengenai penyebaran virus H1N1, juga bertugas memberikan desinfektan kepada para peternak yang membutuhkan dan masyarakat diharapkan dapat segera melapor kepada PPL jika menemukan kejadian yang berindikasi terhadap penyebaran virus H1N1 sesegera mungkin.

Hal senada juga diungkapkan Muhamad Henry, Kasi Surveilance, Epidemologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra (Sepimkesma) Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung ketika ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung. Selepas acara Rapat koordinasi yang membahas tentang kesiapan Provinsi Bangka Belitung (16/7) dalam mengantisipasi penyebaran virus H1N1. Rapat yang dipimpin oleh Dr. Hendra Kusumajaya (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi) dan dihadiri oleh Dr. Magdalena Tarigan (Kabid. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan/P2PL) dan Sukawati (Kasi Penanggulangan Penyakit Menular/PPM) (mewakili Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang). Irianto Sodiana, Skm (mewakili Dinas Kesehatan Kab. Bangka), Supriadi, Skm,Mkes dan Rahmawati (Kasi PPM) (mewakili Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah), Jhonson Simarmata, Skm (mewakili Kantor Kesehatan Pelabuhan) dan Dr. Adi Rosadi, Sp.P serta Dr. Sugiarti (mewakili pihak Rumah Sakit Umum Depati Hamzah). Pada rapat tersebut dihasilkan kesepakatan bersama yang isinya antara lain: Mengarahkan masing-masing Dinas Kesehatan dan Rumah sakit agar melakukan pemeriksaan terhadap persedian logistik obat-obatan ataupun Alat Perlindungan Diri (SPD), seperti masker dan sarung tangan. Mengarahkan agar klinik yang ditempatkan di Bandara dapat melakukan pemeriksaan awal terhadap penumpang yang terindikasi serta melakukan identifikasi riwayat perjalanan penumpang tersebut. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga dianggap perlu melakukan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyebaran virus H1N1, kepada petugas kesehatan dan dokter. Sosialisasi juga perlu dilakukan terhadap Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota serta masyarakat umum melalui media massa, tempat ibadah dan sekolah-sekolah. Kesepakatan yang akan dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli 2009 tersebut juga mengatur jalur koordinasi antara KKP dengan Dinas Kesehatan Prov. Kep. Babel. Dinas Kesehatan Provinsi telah membentuk Posko Tim Gerak Cepat (TGC) yang terdiri dari 5 orang petugas Dinas Kesehatan dan bertugas menerima laporan serta melakukan tindak lanjut jika ditemukan dugaan penyebaran virus H1N1. Tim yang sama juga di bentuk pada setiap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Virus H1N1 atau biasa sebut influenza A, pada dasarnya sama dengan virus flu pada umumnya. Virus ini dapat menular dari manusia ke manusia sehingga memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat jika dibandingkan dengan penyebaran virus H5N1 tetapi virus H1N1 memiliki tingkat kematian yang rendah, yaitu sekitar 0,2-3,1%. Penyebaran virus ini dapat dicegah dengan prilaku hidup sehat, seperti mencuci tangan sebelum makan, menutup hitung ketika bersin dan menggunakan masker saat terserang flu. Sampai dengan saat ini belum ditemukan adanya indikasi penyebaran virus H1N1 di wilayah Provinsi Bangka Belitung, tetapi Dinas Kesehatan Provinsi tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan penyebaran virus H1N1. Dinas Kesehatan Provinsi juga telah menyiapkan logistik obat-obatan dan SPD seperti, masker dan sarung tangan yang akan dibagikan kepada seluruh puskesmas dan Rumah Sakit di seluruh wilayah Bangka Belitung. Saat ini Dinas Kesehatan Prov. Kep. Babel memiliki persediaan obat Tamiflu sebanyak 9000 butir. Rencana kegiatan terbaru dari Dinas Kesehatan Provinisi Bangka Belitung adalah, mengumpulkan seluruh Kabid P2PL dan Kasi PPM guna melakukan pembahasan teknis mengenai Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan termasuk antisipasi penanggulangan penyebaran virus H1N1 dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan di wilayah Provinsi Bangka Belitung, rapat tersebut rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2009.(sujana)

Pasangan SBY-Boediono mengantongi 51.22 % suara di Kota Kendari

IndoBeritaNusantara-Kendari. (16/07) Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pilpres Kota Kendari yang diadakan oleh KPUD Kota Kendari, pasangan SBY-Boediono akhirnya unggul di 9 kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Kota Kendari yaitu Kecamatan Kendari, Kecamatan Kendari Barat, Kecamatan Mandonga, Kecamatan Puuwatu, Kecamatan Wua-Wua, Kecamatan Kadia, Kecamatan Baruga, Kecamatan Poasia dan Kecamatan Abeli. Sedangkan pasangan JK-Win hanya menang di satu kecamatan yaitu Kecamatan Kambu. Dalam raihannya pasangan SBY-Boediono mengungguli pasangan lainnya dengan suara total 71.573 suara atau 51,22 %, sedangkan pasangan JK-Win sebanyak 63.268 suara atau 45,28 %, sementara itu pasangan Mega-Pro paling rendah dengan perolehan 4.898 suara 3,51 %. Dalam Rapat tersebut hanya saksi dari pasangan Mega-Pro saja yang tidak hadir. Menurut La Ode Abdul Natsir (Ketua Pokja Penghitungan Suara KPUD Kota Kendari), pihaknya tidak mengetahui alasan mengapa saksi Mega-Pro tidak hadir, padahal undangan sudah diberikan. Sebagai informasi jumlah DPT di Kota Kendari yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 63.683 pemilih atau sebesar 30 % pemilih dari total DPT sebanyak 205.797. (dedi K)

KAMMI, BKMI, FSLDK, AL-MIZAN FH UNTAN : MENGUTUK KEKERASAN DI XIN JIANG (China) – MENUNTUT KEADILAN HAM

(Indo Berita Nusantara), Pontianak Berlangsung aksi unjuk rasa KAMMI di bunderan tugu digulis untan yang tergabung diantaranya Badan Kerohanian Mahasiswa Islam (BKMI), AL-Mizan Fakultas Hukum Untan dan Forum Silahturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) terkait menuntut keadilan HAM. (13/7/09)

Unjuk rasa tersebut diikuti puluhan mahasiswa dengan Korlap Fadli (BKMI) dengan tuntutan menyerukan kepada para pemimpin dunia termasuk Indonesia untuk menekan otoritas China agar segera memperbaiki kondisi HAM dan mendesak agar otoritas China untuk segera mengatasi konflik dengan menegakan keadilan serta menghentikan monopili politik, ekonomi dan social demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Meminta otoritas China untuk mengurangi kekerasan serta mendahulukan introspeksi dalam setiap insiden perlawanan etnis minoritas sebelum menyalahkan pihak lain, sehingga Insiden-insiden sparatis sangat besar kemungkinannya bahwa etnis-etnis minoritas merasakan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan etnis Han dan menghimbaw media untuk mencerna dan tidak menelan bulat-bulat sebelum menyebarkan berita yang dirilis dan medisa China melihat konflik dari sudut pandang objektif, karena media memiliki tanggung jawab moral dan social dalam kaitannya dengan hal ini.

Aksi unjuk rasa tersebut membawa delapan poster yang bertuliskan antara lain “Hak azasi manusia sudah terkoyak, Hentikan kekerasan di China, Kembalikan Hak Kebangsaan Kami, Hapus pelanggaran Ham di China, Janggan ada diskriminasi social di China, Tegakan Ham di China, Stop pembantaian di Xin jiang, Diskriminasi kaum minoritas di China”.

Dalam orasinya mengatakan bahwa tegakan HAM hancurkan komunis selama ini di kalanggan dunia tidak ada perhatian khusus, sehingga bangsa ini menjadi terdiam. Hal ini seharusnya hak azasi manusia harus ditegakan bukan dibiarkan dan diharapkan agar seluruh dunia harus melihat dan memperhatikan meskipun pada hari ini HAM telah banyak melanggar. (Tegas) Fadli Ketua (BKMI)

Minimnya Suara Mega-Pro di Kendari

Indonesia Bicara-Kendari. Saat ditemui dikantornya Rabu siang,

Sekretaris DPC Gerindra Kota Kendari La Ode Nanang Lesmono mengakui bahwa kecilnya suara
pasangan Mega-Pro di Kota Kendari disebabkan oleh masih kuatnya kultur budaya masyarakat Sulawesi
yang memegang ikatan emosional dengan lebih mengutamakan putera daerah sebagai pemimpin, dan inilah yang menyebabkan
suara JK-Win di Sulawesi umumnya menempati urutan pertama.
Selain itu adalah lemahnya koordinasi antara Tim Pemenangan Mega-Pro pusat dan daerah yang berdampak pada kurang kompaknya Tim dari PDIP maupun dari Gerindra sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri. Dan faktor yang tidak kalah pentingnya adalah minimnya dana sehingga tim tidak dapat bekerja secara maksimal, bahkan untuk menggalang saksi pun tidak dapat dilakukan. Hal tersebut berbeda dengan kabar yang menyatakan bahwa dana Kampanye Tim Mega-Pro paling besar, menurutnya isu tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga berbondong-bondong orang ingin melamar menjadi saksi Mega-Pro di TPS-TPS.
Mengenai hasil sementara yang memenangkan pasangan SBY-Boediono, pihaknya hanya akan mengakui hasil akhir yang resmi diumumkan oleh KPU. Dan apabila memang SBY-Boediono yang menang, secara kelembagaan akan menunggu sikap DPP, namun secara pribadi akan menerima hasil tersebut dengan legowo.
Kekalahan Mega-Pro juga disebabkan oleh hilangnya suara pendukung akibat dari KPU yang tidak profesional dalam menyelesaikan masalah DPT, ditambah lagi masalah sosialisasi penggunaan KTP sehari menjelang pencontrengan pun tidak maksimal, sehingga beberapa daerah seperti di Muna banyak yang tidak mengetahuinya. Apalagi peran Panwaslu sebagai pengawas juga dinilai tidak tegas karena banyak kasus-kasus pelanggaran yang terjadi kurang ditanggapi dengan serius, tambahnya. (FandiK)

MALAPETAKA DEMOKRASI OLEH SPARTAN (SPRATATIS PEMBEBASAN RAKYAT UNTUK TANAH AIR)

(Indo Berita Nusantara), Pada 11 Juli 2009, di Surabaya, buku (MALAPETAKA DEMOKRASI), SPARTAN Jawa Timur, perihal Temuan Investigasi Kecurangan Sistematis Memenangkan Partai Demokrat dan SBY, Pelaksanaan Pileg April 2009, Negara bukan saja gagal menyelenggarakan Pileg secara tertib sesuai jadwal yang digariskan dalam undang-undang tetapi juga lalai mengupayakan pemenuhan hak konstitusional sejumlah besar warga negara.

Terlanggarnya hak Negara ini bukan saja mereduksi legitimasi hasil Pemilu, namun jelas merupakan bentuk pelangaran HAM. Dengan perolehan suara diatas 20% tersebut, maka Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai politik yang mendapat kenaikan suara hingga sekitar 300%.

Ini merupakan lompatan terbesar yang pernah diraih parpol. Tidak ada dalam sejarah dunia dan dinegara manapun, sebuah parpol demikin besar mendapatkan suara hanya dalam satu periode kekuasaan kecuali terjadi pada Partai Demokrat di Indonesia. Belum ada upaya nyata KPU ataupun Pemerintah untuk memperjuangkan nasib warga yang memiliki hak pilih, tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih.

Jutaan warga dipastikan kembali kehilangan hak kontitusionalnya seperti pada Pileg lalu, yang seharusnya dijamin Negara. Buruknya kinerja KPU semakin kasat mata, karena pada saat pelaksanaan Pileg 2009, Ketua KPU Abdul Hafiz hadir di TPS Cikeas, tempat Susilo Bambang Yhudoyono mencontren, dalam Pilpres ini juga KPU tidak netral.

Contoh spanduk perncontrengan yang dibuat KPU telah dengan sengaja menunjuk kepada kolom gambar dan nomor urut pasangan Presidan dan Wakil Presiden SBY-Boediyono. (Andrian)

Kota Kendari, Tiada Hari Tanpa Unjuk Rasa

IndoBeritaNusantara-Kendari. Itulah kata yang pantas bagi Kota Kendari, ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara ini hampir setiap harinya diwarnai oleh aksi unjuk rasa. Hari ini saja sudah tiga elemen mahasiswa/masyarakat yang melakukan aksinya, ketiganya beraksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Mereka adalah Komite untuk Demokrasi Keadilan dan Transparansi Anggaran (KuDETA) Bombana Sultra, Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Wawonii (AMPRW) dan Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (MAK-Sultra). Meskipun hari ini Kota Kendari diguyur hujan akan tetapi puluhan orang yang tergabung dalam elemennya tersebut tetap saja bersemangat menyuarakan aspirasinya yaitu mendesak penyelesaian kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerahnya. MAK-Sultra yang datang pertama seperti dilontarkan Musfan La Kansai (Korlap) menuntut penyelesaian kasus korupsi Pelabuhan Ereke yang melibatkan Kepala Dinas Perhubungan Buton Utara Drs. Darwin Kunu agar tidak berlarut-larut. Kemudian KuDETA yang dikoordinir oleh Rusli Abadi menyuarakan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Kabupaten Bombana agar segera diselesaikan. Selanjutnya AMPRW dipimpin oleh Amran mengaku aksinya tersebut adalah akibat dari adanya keresahan masyarakat Pulau Mawonii yang merasa dirugikan oleh kelakuan oknum-oknum penyelenggara negara yang mangkir dari tujuannya yaitu menyejahterakan rakyat, tetapi justru malah melakukan KKN. Dalam kesempatan ini akhirnya ketiga elemen tersebut diterima oleh pimpinan tertinggi Kejati Sultra Fachmi SH, MH. Meskipun baru menjabat kurang lebih dua minggu, namun dirinya bertekad akan membersihkan Sultra dari tindak KKN tanpa pandang bulu. Dirinya juga berjanji akan bekerja maksimal untuk segera menyelesaikan kasus-kasus tersebut, dan juga menghimbau agar para pengunjuk rasa tidak bertindak anarki dalam melakukan aksinya. (FandiK/Komeng)