PKL Kalbar : Dukung Polri Dalam Kasus Bibit-Chandra

(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Puluhan masa yang tergabung dalam Forum UKM Indonesia se-Kalbar berunjuk rasa di Bunderan Untan Digulis diantaranya, Front Komunitas Indonesia Satu serta Organisasi Kepemudaan STEMPO-Pontianak Barat, yang didominiasi oleh Pedagang Kaki Lima Kalbar, Jumat (20/11) pagi melakukan aksi mendukung Polri dan Kejaksaan terkait kasus hukum Bibit-Chandra. Aksi yang diawali di kawasan Tugu Digulis-Bundaran Universitas Tanjungpura Jalan Ahmad Yani, tersebut juga menolak rekomendasi dari Tim 8 yang dianggap tidak kompeten untuk menyelesaikan kasus ini.

Dalam orasinya, korlap aksi Efendi mengatakan agar kasus ini harus dituntaskan dan jangan sampai ada intervensi dalam penuntasan kasus ini. ”Jika kasus ini tidak diselesaikan akan melukai hati rakyat,” ujarnya. Menurutnya, perjuangan mereka ini untuk kepentingan bersama dan penegakkan hukum di Indonesia. ”Kita buktikan di pengadilan, jangan semua hanya bicara dan komentar di media saja,” sesalnya.

Selanjutnya massa bergerak menuju Kantor DPRD Kalbar. Dalam kesempatan itu, Efendi membacakan pernyataan sikap yang isinya antara lain mendukung sikap Polri-Kejaksaan dalam proses pengadilan Penegakkan hukum dala kasus Bibit-Chandra (KPK), menolak rekomendasi Tim 8 (TPF) yang telah terlalu jauh masuk ke ranah institusi yang legal dan sah (Kejaksaan-Kepolisian) Indonesia. Berikutnya adalah menolak keras intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun kepada kejaksaan dan Polri yang mengakibatkan tidak berjalannya proses penegakkan hukum di NKRI, serta meminta dan mendukung bahwa hukum adalah panglima di muka bumi Indonesia ini. Terkahir, pernyataan sikap meminta agar DPRD Kalbar dapat segera mungkin meneruskan aspirasi kami kepada DPR RI, Kapolri, Kejaksaan dan Presiden RI.

Anggota DPRD kalbar dari F-PPP, Retno Pramoedya yang menemui massa aksi menyatakan sepaham dan sependapat dengan penegakkan hukum, karena menurutnya hukum di Indonesia sedang bermasalah. “Aspirasi ini akan kami teruskan kepada pimpinan DPRD Kalbar serta ke institusi diatas kami,” ujarnya.

Dari Kantor DPRD Kalbar, massa menuju Mapolda Kalbar. Sesampainya disana mereka tidak diperbolehkan masuk, dan hanya melakukan aksi di depan gerbang Mapolda Kalbar. Sekali lagi Efendi membacakan pernyataan sikap, yang langsung diterima oleh pihak Polda Kalbar untuk diteruskan ke Kapolda Kalbar lalu ke Kapolri.

Beberapa spanduk dan poster yang dibawa peserta aksi ditinggalkan di halaman Mapolda Kalbar. Dalam salah satu spanduk massa meminta agar SBY dan DPR jangan terpengaruh Rekomendasi Tim 8, dan melanjutkan proses hukum terhadap oknum KPK. Mereka juga mempertanyakan kredibilitas kerja Tim 8. (Ryan)