(Indo Berita Nusantara) Pontianak, Convention Centre (PCC) Jl. Sultan Syarif Abdurrahman, berlangsung acara Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan III DPRD Kota Pontianak dengan agenda Pengambilan Sumpah/ Janji Angota DPRD Kota Pontianak Periode 2009-2014, bertindak selaku ketua sidang Gusti Hersan Aslirosa (Ketua DPRD Kota Pontianak). Senin, (15/09/09)
Turut hadir dalam acara tersebut Drs. Christiandy Sanjaya, SE (Wakil Gubernur Kalbar), Sutarmidji SH, M.Hum (Walikota Pontianak), Gusti Sofyan (Sekwan), AR. Muzammil (Ketua KPU Kalbar).
Sementara Ketua Sidang Gusti Hersan Aslirosa dalam pembukaannya mengatakan bahwa pelaksanaan sidang istimewa dengan agenda Pengambilan sumpah jabatan para anggota DPRD itu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalbar Cornelis, No 513 Tahun 2009, tanggal 4 September, tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kota Pontianak. (Ujarnya)
Sementara itu dari 45 orang anggota DPRD yang terpilih terdiri dari partai-partai pemenang pemilu yang meliputi Partai Demokrat delapan orang, Golkar lima orang, PDIP lima orang, PKS empat orang, PPP empat orang, PAN empat orang, PBR tiga orang, Hanura tiga orang, PPD tiga orang, PKB dua orang, PKNU dua orang, PKPB satu orang, PDS satu orang, dan Partai Buruh satu orang.
Acara tersebut juga dilanjutkan dengan pembacaan sumpah/janji para anggota DPRD yang dipandu oleh Soebaryanto (Kepala Pengadilan Negeri Pontianak) dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yaitu Sekertaris Dewan, Gusti Sofyan kemudian membacakan ketua DPRD dan Wakil sementara yaitu Hartono Azaz (Partai Demokrat) dan Deden Arienugraha (Partai Golkar).
Hal senada juga di sampaikan oleh Hartono Azas, mengatakan bahwa meskipun anggota dewan terdiri dari berbagai macam partai dan kepentingan, namun kini mereka telah bersatu sebagai wakil rakyat yang bertugas untuk mengakomodir keinginan rakyat. Sementara, Wakil Gubernur Kalbar Drs. Christiandy Sanjaya, SE dalam sambutannya mengatakan kedudukan DPRD sama dan setara dengan Pemerintah Kota Pontianak tidak saling membawahi dan satu bertanggung jawab dengan yang lain, DPRD dan pemerintah kota harus saling seimbang tanpa mengabaikan daya kritis di antara anggota DPRD. (Tegasnya)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar