MASIH ADA DAERAH YANG BELUM TERIMA LOGISTIK PEMILU

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali mengkhawatirkan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait masalah pendistribusian logistic pemilu yang menurut Bawaslu masih ada beberapa daerah yang belum menerimanya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu, Nurhidayat Sardini dalam acara Sosialisasi Bawaslu bertema "Pengawasan Logistik Pemilu Legislatif thn 2009 bagi media massa" di Hotel Millenium Sirih Jakarta, Jumat 27 Maret 2009.

“Kami secara pribadi sangat kawatir tentang distribusi logistik Pemilu ini, mengingat ada beberapa wilayah kab/kota yang sampai sekarang ini belum menerima logistik Pemilu,”keluh Hidayat.

Lebih lanjut Hidayat mengatakan Bawasly membagi kondisi tahapan pemilu dalam beberapa tahapan yaitu tahap pra gawat sekitar tanggal 24-28 Maret, tahap gawat sekitar tanggal 29-31 Maret, tahap genting sekitar 1-4 April) dan tahap kritis sekitar 4-9 April.

“Sekarang ini sudah memasuki kategori Pra Gawat artinya walaupun distribusi logistik sudah 80 % namun sebarannya hanya terkonsentrasi dibeberapa tempat saja,belum menjangkau wilayah lain terutama dengan akses infrastruktur terbatas,”terangnya.

Untuk itu, dirinya meminta KPU untuk melakukan berbagai cara agar penyelenggaraan pemilu bisa tepat waktu. “Titik rawannya adalah soal jumlah dan jenis logistik yang tidak sesuai kebutuhan, logistik yang tidak tersedia di KPPS pada hari H, serta surat suara yang tertukar dengan daerah lain,”tukas Hidayat. (Gahar).

USUL PENUNDAAN PEMILU DITENTANG

Jakarta - Imparsial dan Jaringan Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak usulan berbagai pihak agar pelaksanaan pemilu ditunda. Penundaan pemilu akan mengancam kehidupan demokrasi bangsa dan inkonstitusional.

Demikian dikatakan Direktur Manajerial Imparsial, Rusdi Marpaung dalam jumpa pers tentang "Upaya mendukung Pemilu Demokratis, Aman, dan Menghormati HAM" di kantor Imparsial jalan Diponegoro Jakarta, Jumat 27 Maret 2009

“Kami menegaskan bahwa penundaan apalagi penggagalan pemilu harus dicegah, dihindari dan ditolak. Hal ini akan mengancam proses demokratisasi serta merupakan bentuk tindakan yang inskontitusional,”tegas Rusdi.

Untuk itu dirinya menghimbau kepada para pihak penyelenggara pemilu untuk sungguh-sungguh memperbaiki semua kelemahn yang ada.”Kami prihatin atas berbagai upaya untuk menciptakan kesan bahwa pemilu 2009 dalam kondisi kurang persiapan, tidak aman sehingga perlu ditunda,”jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Program Coordinator for Interactive Media Praxis Association, Andi K Yuwono mendesak aparat kepolisian untuk serius menjalankan fungsinya dalam pengamanan pemilu, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu.

“Kami juga berharap bahwa para kontestan Pemilu tidak melakukan tindakan yang menodai proses dan hasil pemilu. Mari kita bersama-sama memantau dan melaporkan bentuk pelanggaran dalam proses pemilu ini,”ajaknya. (Gahar)

CALEG MUDA BERPOTENSI

Pemilu 2009 diwarnai kehadiran seorang caleg muda yang mempunyai potensi besar dengan latar belakang pendidikan yang mendukung. Namanya Jerry A. K. Sambuaga, MIA Caleg DPR RI dari Partai Golkar Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Pusat – Jakarta Selatan – Luar Negeri) politisi muda yang berusia 23 th menpunyai semangat besar untuk mengabdikan diri untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan Bangsa dan Negara. Dgn usianya yang masih relative muda sudah berfikiran jauh maju kedepan. Diposkonya Jl. Cimandiri No. 11, Cikini, Jakarta Pusat Jerry A. K. Sambuaga, MIA (23/03) Mengatakan bahwa Visi dan Misi dalam kampanye legislatif Pemilu 2009 ini adalah menyangkut tiga komponen dasar yaitu lapangan pekerjaan, kesehatan dan pendidikan. Sehingga tiga komponen tersebut yang harus diperhatikan terlebih dahulu untuk menunjang aspek-aspek lain agar tercapai pemerataan ekonomi dan kesejahteraan di semua lapisan masyarakat. Tiga hal tersebut merupakan tujuan utama yang dikemukakan dalam kampanyenya disamping aspek yang lain karena tiga komponen tersebut adalah hal yang paling relevan dan berhubungan langsung dengan masyarakat kalangan bawah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya “Posko Jerry Sahabat Kita” (JKS) diseluruh kecamatan dan kelurahan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat (18 Kecamatan) untuk menampung aspirasi dari bawah. Fenomena Money Politik yang berkembang dikalangan masyarakat memang ada dan ditakutkan apabila caleg tersebut terpilih nantinya akan berusaha mengembalikan “modal” yang telah dikeluarkan dengan menggunakan jabatan dan kekuasaan yang diperolehnya, dan hal tersebut bertentangan dengan prinsipnya karena kedudukan atau posisi dilegeslatif merupakan sebuah pengabdian. Untuk itu perlu diadakan legalitas hukum mengenai sumber dana yang masuk dan keluar dari para caleg itu sendiri agar ada transparansi kepada masyarakat, sehingga para caleg boleh mendapat sumber dana dari manapun asal penggunaan sumber dana tersebut untuk kepentingan publik. Pada dasarnya politik adalah kepentingan. Untuk itu perlu dibuatkan suatu payung hukum (undang-undang) yang melegalkan hubungan antara politisi/birokrasi, pengusaha dan tim pelobi, sehingga jelas tranparansi kepentingannya apakah caleg tersebut berjuang untuk rakyat atau berjuang untuk pengusaha (diri sendiri) seperti sistem yang ada di Amerika Serikat.

Parpol Kurang Pede Untuk Calonkan Kader Sendiri

Jakarta - Berdasarkan target perolehan suara nasional pada pilleg 2009 yang diperoleh dari hasil survey, sebagian besar parpol tampak kurang percaya diri untuk mendudukan kadernya sebagai Presiden dan Wakil Presiden dari parpolnya sendiri untuk bisa membentuk suatu pemerintahan yang kuat. Partai politik cenderung mengandalkan pemerintahan koalisi.

Demikian dikatakan Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang saat merilis Pengumuman Hasil Survey Parpol Peserta Pemilu 2009 di Hotel Milenium Jakarta, Selasa 17 Maret 2009@.

Sebagian besar parpol,menurut Formappi, hanya mempersiapkan diri untuk mengirimkan kadernya di parlemen nasional dan bukan untuk membentuk pemerintahan nasional. Bahkan ada pula parpol yang hanya mengkonsentrasikan diri untuk dapat mendudukan wakilnya di DPRD.

"Untuk membiaya kampanye, sebagian parpol mengandalkan calrg masing-masing. Hal ini akan berimplikasi pada lemahnya kontrol parpol terhadap caleg, bahkan terhadap caleg yang terpilih sebagai anggota legislatif. Para caleg yang berfinansial lebih kuat dari pengurus parpol akan cenderung mendiktekan pendapatnya kepada pengurus parpol. Lebih dari itu, kebersihan mereka dari korupsi diragukan,"papar Sebastian.

Formappi merilis partai dengan kesiapan organisasi dan caleg maksimal di 33 provinsi antara lain Demokrat 671 caleg, Golkar 641 caleg, PDIP 627 caleg, Hanura 606 caleg, PAN 596 caleg.

Sedangkan partai dengan kategori sedang antara lain PKS 579 caleg, PPP 472, PDP 402 caleg, PKB 398 caleg, Gerindra 396 caleg, PBB 395 caleg, PDS 323 caleg, PIS 317 caleg, PKPI 315 caleg, PBR 314 caleg, PMB 303 caleg.

Adapun partai dengan kategori minim antara lain PPIB 55 caleg, Merdeka 89 caleg, PPNUI 101 caleg, Pelopor 109 caleg, PNIM 115 caleg, PSI 127 caleg, Patriot 117 caleg, PKPB 141 caleg, PKDI 146 caleg, PPD 159 caleg.

"Tiga partai yaitu Hanura, Demokrat dan Gerindra mampu memadukan strategi lengkap seperti menggunakan pengaruh tokoh nasional, mengandalkan program umum yang kuat, menyiapkan program khusus untuk pemilu, memadukan dukungan finansial partai dan caleg, memanfaatkan jaringan partai dan caleg serta menggunakan media modern dan tradisional,"lanjut Sebastian.

Sementara itu PDIP dan RepublikaN juga menggunakan pengaruh tokoh nasional,mengandalkan program umum yang kuat, menyiapkan program khusus untuk pemilu namun dari sisi pendanaan kedua parpol tersebut hanya mengandalkan caleg, tidak ada dukungan finansial dari partai.

"Empat parpol yaitu Golkar,PKS, PAN dan PIS mengandalkan program umum yang kuat, menyiapkan program khusus untuk pemilu, menyediakan dukungan finansial oleh partai untuk berkampanye, mengandalkan dukungan finansial caleg, memanfaatkan jaringan partai, memakai jaringan caleg dan mengandalkan media modern dan tradisional,"tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik LIPI Syamsudin Haris menilai kesiapan semua parol peserta pemilu tidak dapat diperbandingkan, karena parpol lama jelas memiliki kesempatan mempersiapkan diri lebih lama ketimbang parpol baru. Karena itu,menurut dia, penilaian atas kesiapan parpol semestinya pertama-tama didasarkan pada pembedaan antara parpol lama dan parpol baru.

"Keunggulan Demokrat, Hanura dan Gerindra dalam strategi yang dianggap lengkap, bisa dipahami karena ketiga partai tersebut secara geneologis merupakan reinkarnasi Golkar. Artinya para elit ketiga parpol tersebut belajar dari keunggulan dan kekurangan Golkar. Karena itu jika parpol-parpol tersebut memperoleh suara signifikan maka konsekuensi logisnya berdampak pada penurunan signifikan suara Golkar karena segmen pemilihnya cenderung sama atau tumpang tindih,"terangnya.

Selain itu, Syamsudin menganggap kategori agamis, nasionalis, konservatif, progresif pada parpol acapkali sekedar kemasan belaka untuk meraih dukungan. "Bahkan ada juha yang mencantumkannya sekedar untuk memenuhi persyaratan undang-undang,"sindirnya.

Kalau mau jujur,tega Syamsudin, sebenarnya parpol peserta pemilu 2009 pada umumnya tidak atau belum siap memperoleh mandat rakyat. "Parpol hanya siap untuk berkuasa, merebut kursi legislatif,dan menguasai pemerintahan,"ujar Syamsudin.(Gahar)

Caleg PPRN Jangan Kecewakan Rakyat

Jakarta - Partai Peduli Rakyat Nasional PPRN Rabu 18 Maret 2009 menggelar Rapat Umum Terbuka di kawasan Geloraw Bung Karno Senayan Jakarta Pusat. Acara yang dihadiri Ketua Umum PPRN Amelia Yani, Sekjen PPRN Yansen Sitorus dan para caleg DPR RI diwarnai dengan pengibaran bendera raksasa PPRN dan pelepasan burung merpati.

Dalam orasinya Amelia Yani mengingatkan para caleg PPRN agar tidak mengecewakan rakyat yang telah mendukung PPRN.

Dirinya menghimbau agar para caleg membela Pancasila dan UUD 45, tidak menerima suap, tidak melakukan korupsi, membuat perundangan yang membela rakyat.

"Para caleg juga harus siap diturunkan oleh rakyat jika tidak dapat memenuhinya,"ujarnya disambut tepuk tangan ratusan kader PPRN.

Dalam kesempatan yang sama, Yansen Sitorus mengatakan sekarang adalah waktunya bagi PPRN untuk berbuat dan tidak sekedar mengumbar janji.

"Kita harus berbuat untuk rakyat dan jangan lagi berjanji. Para caleg harus berbuat semata-mata untuk kepentingan rakyat. Apabila ada kader partai yang ingkar janji harus mau bertanggungjawab kepada Tuhan,"ujar Yansen mengingatkan.

Dirinya berharap rakyat memberikan kepercayaan pada 9 April untuk mencontreng PPRN. Yansen meminta para kader untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan meyakinkan rakyat untuk memilih PPRN.

"Saya minta kader jaga ketertiban dan jangan membuat keributan dengan partai lain. PPRN tidak mengenal kekerasan,"tukasnya. (Gahar).

TNI BELUM AKAN GUNAKAN HAK POLITIK PADA PEMILU 2009

Jakarta- Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum akan menggunakan Hak politik untuk memilih pada pelaksanaan Pemilu tahun 2009, hal ini sesuai dengan keputusan pimpinan TNI.

Demikian dikatakan Inspektur Jenderal (Irjen) TNI, Letjen TNI Liliek AS dalam amanat tertulisnya pada upacara bendera 17-an yang dilaksanakan di lapangan apel Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Selasa (17/3).

Lebih lanjut dikatakan bahwa dinamika kehidupan sosial-politik nasional dimana kondisi suhu politik cenderung meningkat seiring dengan telah dimulainya kampanye terbuka hingga dilaksanakan pemilu legislatif pada 9 April 2009.

Untuk itu Irjen TNI kembali mengingatkan seluruh prajurit TNI untuk senantiasa menjunjung tinggi, memegang teguh dan melaksanakan secara konsisten Netralitas TNI, sehingga tidak mencederai dan menodai komitmen Netralitas TNI demi persatuan dan kesatuan nasional.

Irjen menekankan kepada seluruh peserta upacara agar senantiasa melaksanakan dan mengimplementasikan pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2009 tentang Panca Tunggal kebijakan yang meliputi kebijakan pembinaan TNI, penggunaan kekuatan TNI, bidang kesejahteraan personel, bidang reformasi internal TNI dan kebijakan bidang tertib administrasi yang merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, terkoordinasi dan simultan.

Kelima kebijakan tersebut pada hakekatnya untuk mencapai ”catur tunggal sasaran” yaitu kesiapan operasi satuan, profesionalisme prajurit TNI, kesejahteraan prajurit, PNS TNI dan keluarganya serta tertib administrasi, yang muara akhirnya bersifat tunggal yaitu keberhasilan tugas pokok TNI sebagai alat dan komponen utama pertahanan negara.

Ditengah-tengah keterbatasan dukungan anggaran yang dialokasikan kepada TNI,maka berbagai langkah efisiensi harus dilakukan dengan menentukan skala prioritas. Peraturan dan perundang-undangan harus dipatuhi, kegiatan yang hanya akan menghadirkan pemborosan harus dihindari.

Sebelum mengakhiri amanatnya Irjen TNI menekankan kepada seluruh peserta upacara untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan ketanggap-segeraan terhadap setiap upaya yang akan mengganggu stabilitas nasional, terutama terhadap upaya menggagalkan Pemilu 2009.

Selain itu seluruh Prajurit TNI harus senantiasa siaga dalam rangka melaksanakan tugas perbantuan kepada Polri maupun pemerintah daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan tidak bertindak sendiri dalam mengatasi permasalahan yang muncul di lapangan dalam mengatasi gangguan stabilitas keamanan menghadapi Pemilu 2009.(Gahar)

APPP Ajak Masyarakat Tolak Golput

Jakarta - Aliansi Pemuda Peduli Pemilu (APPP) mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin dalam Pileg dan Pilpres 2009. APPP juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat aktif dalam mensukseskan Pemilu.

Hal tersebut disampaikan APPP dalam aksi damai menolak golput dalam pemilu 2009 di depan kantor KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Selasa 17 Maret 2009.

"Kami menegaskan kepada rakyat Indonesia bahwa Pemilu adalah pestanya rakyat bukan hanya pestanya para elit politik,"ujar koordinator aksi, Dani Kusuma.

APPP juga mendesak KPU Pusat dan daerah untuk serius dalam menjalankn tugas karena posisinya yang strategis dalam penyelenggaraan Pemilu. "KPU harus independen dan jangan terlibat dalam politik uang,"seru Dani.

Dani menambahkan, pemilu merupakan instrumen yang sah bagi warga negara untuk memilih dan dipilih baik secara perorangan maupun kelembagaan melalui Parapol untuk memegang mandat rakyat sebagai pemimpin.

"Pemilu adalah basis utama partisipasi politik masyarakat sekaligus bentuk pengejawentahan hak dan kedaulatan rakyat,"tegasnya.(Gahar)

Beberapa Pimpinan Parpol Tak Hadiri DeklarasiKampanye Damai

AKARTA - Start kampanye dalam bentuk rapat umum atau terbuka dimulai kemarin (16/3) di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ). Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengawali kampanye terbuka itu dengan mendeklarasikan kampanye damai bersama parpol nasional peserta Pemilu Legislatif 2009.

Seluruh parpol nasional peserta Pemilu 2009 sepakat untuk melaksanakan kampanye damai bersama-sama. Di setiap provinsi nanti, masing-masing parpol mendapatkan jatah dua kali kampanye. Jadwal sudah ditentukan oleh KPU melalui SK Nomor 173 tertanggal 13 Maret lalu. Waktu dan lokasi pelaksanaan ditentukan oleh KPU provinsi setempat.

Pembacaan ikrar kampanye damai itu dipimpin langsung Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary. Dalam ikrarnya, Hafiz meminta seluruh parpol untuk mematuhi seluruh tata aturan perundang-undangan terkait kampanye. Terutama, supaya kampanye damai itu juga bisa dinikmati masyarakat umum secara keseluruhan. "Ini pesta demokrasi bersama. Jangan mengganggu ketertiban umum," kata Hafiz.

Hadir dalam deklarasi tersebut, tujuh komisioner KPU lengkap. Sejumlah pejabat negara juga hadir. Di antaranya, Mendagri Mardiyanto, Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanagara mewakili Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, dan anggota Bawaslu Bambang Eko Cahyo Widodo yang mewakili Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini.

Seluruh partai kemarin bersama-sama membacakan ikrar kampanye damai. Suasana ikrar sempat tidak tertib setelah ribuan simpatisan partai mendekati panggung tempat deklarasi. Bahkan, saat penandatanganan ikrar damai, suasana seperti pasar itu masih saja terjadi. Setelah penandatanganan ikrar, setiap parpol diberikan waktu tiga menit di atas panggung untuk membacakan orasi masing-masing.

Meski hadir semua, tampaknya, acara tersebut bukan merupakan agenda utama bagi parpol nasional. Indikasinya, sebagian tokoh teras parpol memilih tidak hadir dalam deklarasi itu. Sejumlah parpol besar hanya mewakilkan diri untuk menghadiri deklarasi tersebut.

Nama-nama seperti Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Persatuan Pembanguan Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Demokrasi Kebangsaan Ryaas Rasyid, dan Ketua Umum Partai Karya Perjuangan Indonesia Meutia Hatta tak tampak. Ketua DPR Agung Laksono yang sebenarnya didapuk untuk membacakan ikrar juga tak hadir.

Beberapa ketua umum yang hadir dalam deklarasi itu bisa dihitung jari. Misalnya, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati Sukarnoputri, Ketua Umum Partai Karya Perjuangan M. Jasin. Tak lupa, hadir pula Ketua Umum Partai Persatuan Daerah Oesman Sapta dan Ketua Umum Partai Buruh Muchtar Pakpahan. Ketua Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar baru hadir pada pertengahan acara.

Minimnya tokoh yang hadir itu diakui oleh Hafiz. Meski secara pribadi merasa kurang, dia memaklumi hal tersebut. Mayoritas ketua umum tak hadir karena sedang melaksanakan tugas di pemerintahan. "Tadi saya ketemu Pak JK (Jusuf Kalla). Beliau tidak bisa hadir karena tidak ambil cuti. Kemungkinan sama juga terjadi sama Ketum yang lain," katanya.

Dalam undangan, ternyata, juga terjadi kesalahpahaman. Dua kubu Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) hadir. Masing-masing dari kubu Mentik Budiwiyono dan Endung Sutrisno. "Itu murni kesalahan teknis. Sejatinya, undangan hanya satu," jawabnya.

Selain parpol nasional, KPU sebenarnya mengundang enam parpol lokal Aceh untuk turut hadir mendeklarasikan kampanye damai. Namun, hingga penutupan, tak satu pun parlok Aceh yang hadir. Menurut Hafiz, pihaknya akan segera meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk menyusun acara dan deklarasi yang sama.

Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz menyatakan, ketidakhadiran Suryadharma memang disebabkan tugasnya sebagai menteri koperasi. Namun, dia menilai bahwa secara substansi, acara deklarasi kampanye damai itu tetap tinggi, meski tanpa kehadiran tokoh-tokoh parpol. "Hasil deklarasi damai ini akan kami sosialisasikan kepada seluruh elemen partai," kata Irgan.

Sementara di Makassar Kampanye damai di Lapangan Karebosi kemarin ternodai oleh bentrokan yang melibatkan kader Partai Kedaulatan. Insiden tersebut diduga dipicu adanya dualisme kepemimpinan di dalam tubuh partai nomor urut sebelas tersebut.

Insiden itu terjadi sekitar pukul 14.00 Wita. Saat itu salah seorang pengurus Partai Kedaulatan versi Syamsuddin Ilyas bersama Bunyamin baru saja mengambil stiker untuk dipasang di mobil pimpinannya. Pada saat bersamaan, beberapa pengurus partai versi Asrulah yang juga mengklaim sebagai pengurus sah langsung mendatangi Bunyamin.

Tanpa banyak bicara, mereka melayangkan pukulan ke arah Bunyamin. Syamsuddin yang menyaksikan kejadian itu hendak melerai kedua belah pihak. Sayang, bukan berhasil melerai, dia malah dipukuli pelaku.

''Saya tiba-tiba dipukul di bagian kepala dan punggung. Padahal, saya hanya berusaha melerai agar tidak terjadi perkelahian yang lebih besar,'' ujar Syamsuddin saat melaporkan insiden itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar kemarin sore.

Bentrokan besar bisa diatasi setelah aparat kepolisian dari Polwiltabes Makassar Barat turun tangan untuk mengamankan situasi. Akibat insiden itu, seorang kader Partai Kedaulatan versi Asrullah bernama Syamsul, 45, ditangkap polisi. Dia dijadikan tersangka lantaran memukul Syamsuddin dan Bunyamin. (iron/icon)

2 Mantan Dubes RI untuk China Segera Disidang

Dua tersangka kasus pungutan biaya kawat di KBRI China, mantan Dubes RI di China, AA Kustia dan Kuntara akan segera menjalani sidang dipengadilan. Berkas dakwaan yang disusun penyidik Kejagung dinyatakan telah lengkap.

AA Kustia dan Kuntara, Rabu (17/3/2009) ini dipanggil ke Kejagung, dalam rangka
penyerahan tahap dua kasus tersebut. "Jam 11.00 WIB keduanya datang karena
kita panggil. Pemanggilan ini untuk penyerahan tanggung jawab tersangka dan
barang bukti kepada penuntut umum," kata Direktur Penyidikan pada Bidang
Pidana Khusus Arminsyah saat dihubungi detikcom.

Selanjutnya menyusul dinyatakannya berkas lengkap, surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan.

Hingga kini kedua tersangka belum mengembalikan uang kerugian negara.
"Kuntara yang sudah mau, tapi sampai sekarang belum. Bahasa keinginan itu
masih ada, kita lihat besok-besok lagi bagaimana," pungkasnya.(gema)

DPRP Kembali Gelar Dialog Publik Otsus Papua

JAYAPURA-Masih pincangnya pelaksanaan Undang Undang 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua, terus disikapi Komisi A DPRP dengan membedah pelaksanaan Otsus melalui dialog publik.Setelah pada akhir tahun 2008, Komisi A menggelar dialog di Hotel Yasmin Jayapura, rencananya dialog serupa akan digelar di Jakarta.

Sekretaris Komisi A DPR Papua Yanni mengatakan, dalam dialog tersebut rencananya akan mengundang Menkopolhukam, Mendagri, Mentri Keuangan, Menkumham, DPR RI dan lembaga terkait lainnya.”Dialog ini rencananya dilaksanakan setelah Pemilu,”ungkap Yanni kepada Cenderawasih Pos, Selasa (17/3) kemarin.

Dialog ini digelar menurut Yanni karena selama 8 tahun pelaksanaan Otsus masih ada sejumlah hal yang diakomodir dalam Otsus tetapi belum terlaksana, seperti pembentukan Lembaga ad Hoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). “Termasuk di dalamnya masalah pemekaran Provinsi Papua yang sampai saat ini masih kerap menjadi kontroversi dan polemik dari sebagian masyarakat Papua hingga bagaimana pembangian beberapa provinsi di Papua yang seharusnya diamanatkan dalam UU Otsus tesebut,”terangnya.
Disamping itu, selama 8 tahun berjalan menurutnya, masih banyak orang yang belum memahami benar bagaimana sebenarnya Otsus Papua itu. “Ini tidak hanya terjadi di daerah tetapi yang paling sering justru terjadi di pemerintah Pusat,” katanya.

Masih adanya ketidakpahaman tersebut, mengakibatkan sering terjadinya tumpang tindih dalam penyusunan suatu produk hukum oleh pemerintah pusat. “Tak heran kalau kemudian sering ada aturan yang dibuat oleh pemeirntah pusat tetapi berlawanan dengan Otsus Papua. Dari dialog ini, diharapkan ada restrukturisasi Otsus agar lebih sempurna dan dapat mengakomodiri semua yang dibutuhkan rakyat Papua demi kesejahteraan masyarakat Papua,” tandasnya. (JM)

KPU Jatim Minta Mobil dan Rumah

Permintaan KPU Jawa Timur terkait penyediaan fasilitas kantor, rumah, dan mobil dinas baru dinilai kurang etis. Saat ini, KPU seharusnya berkonsentrasi pada penyelenggaraan tahapan dan suksesnya pelaksanaan pemilu.

Demikian diungkapkan pengajar ilmu politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, Rabu (18/3) di Surabaya. "Tidak etis jika KPU di saat seperti ini menuntut fasilitas lebih. Kebutuhan mereka seharusnya dipersiapkan jauh-jauh hari karena saat ini waktu mereka berfokus pada kinerja pelaksanaan pemilu," kata Airlangga.

Menurut Airlangga, jika KPU Jawa Timur mengajukan permintaan dalam konteks pemenuhan kebutuhan logistik adalah masuk akal. Namun, sangat tidak etis jika tuntutan yang disampaikan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Tidak mendesak

Sementara itu, hingga saat ini Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku belum menerima surat permohonan fasilitas dari KPU Jawa Timur. "KPU kan kantornya sudah ada, begitu juga dengan mobil dinasnya," kata Soekarwo.

Menurutnya, jika memang KPU membutuhkan fasilitas kantor yang lebih luas, misalnya untuk penghitungan suara, maka proses tersebut dapat dilakukan di tempat lain. Terkait permohonan rumah dinas untuk tiga anggota KPU yang ber asal dari luar Surabaya, Soekarwo bersedia menyediakan sesuai ketersediaan fasilitas yang ada.

"Ada rumah dinas, kalau memang kosong boleh digunakan. Kalau harus mencari tempat dan membangun rumah dinas kan sulit," tambahnya.

Dalam hal anggaran dana KPU, Sekretaris Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Suwarno Putra Raharjo mengungkapkan, dana APBD hanya dialokasikan untuk kebutuhan KPU di lapangan yang sifatnya mendesak. Sedangkan, kebutuhan KPU lainnya disokong dengan dana APBN.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu, pemerintah mengalokasikan APBN untuk mendukung kelancaran pemilu. Dalam pasal dua, bab I, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu tahun 2009 berkaitan dengan, sosialisasi pemilu, kelancaran transportasi pengiriman logistik, monitoring kelancaran penyelenggaraan pemilu, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pemilu.

"Poin terakhir pasal dua tentang kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pemilu ini tidak jelas dan rawan untuk dipersepsikan. Yang jelas, dana APBN sifatnya hanya mendukung dan untuk kebutuhan mendesak saja," tambah Suwarno. (R. setiawan)

Kampanye Ilegal, Eko Patrio Dipanggil Panwaslu

Pada 18 Maret 2009 di Mojokerto, Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Daerah Pemilihan VIII Jawa Timur, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dipanggil Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Mojokerto. Eko dinilai berkampanye secara ilegal di Kota Mojokerto.

"Menurut kacamata Panwas, jelas ada pelanggaran. Bukan waktunya, tapi tetap berkampanye dan mengajak orang untuk memilih," kata anggota Panwas Kota Mojokerto, Mahadiyanto Sukartika di Kantor Panwaslu, Jalan Bhayangkara, Kota Mojokerto, Jawa Timur hari ini.

Eko datang ke kantor Panwaslu Kota Mojokerto, bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PAN Kota Mojokerto, Mulyadi dan beberapa kader PAN lainnya. Beberapa saat setelah Eko masuk, pintu ruangan Panwaslu segera ditutup.

Namun Ketua Panwaslu Kota Mojokerto I Dewa Gede Paramartha, membantah jika Eko Patrio dipanggil karena melanggar. "Mas Eko datang hanya untuk bersilaturahmi saja. Tidak ada pemanggilan terkait kegiatan Mas Eko," kata Gede.
Gede menambahkan, Panwaslu Mojokerto belum melihat ada pelanggaran dalam aksi Eko. "Namun begitu, kami akan mempelajari kasus ini dan akan kami plenokan dulu," tutur dia.

Eko Patrio datang ke Kota Mojokerto, untuk bertemu dengan caleg PAN DPRD Kota Mojokerto. Tapi sebelumnya, Eko mendatangi para pengunjung Swalayan Bentar dan menghampiri semua warga yang ada di pinggir jalan Majapahit Selatan.
Bahkan di Lingkungan Penarip, Kecamatan Prajurit Kulon, Eko Patrio naik ke atas tiang pagar salah satu rumah warga. Di depan ratusan orang, Eko meminta warga mendukung dan memilih dirinya dalam Pemilu legislatif, April 2009 mendatang.
Namun Eko membantah telah berkampanye di luar jadwal. Seharusnya, PAN baru mendapat jatah kampanye pada pekan depan.
"Memang bukan waktu kampanye PAN. Tapi saya kan hanya bersilaturahim dengan warga. Silaturahim kan diajarkan dalam agama," kata Eko Patrio.

Sekitar pukul 17.30 WIB tadi, Eko Patrio meninggalkan kantor Panwaslu Kota Mojokerto. Rombongan Eko Patrio lalu ke kantor KPUD Kota Mojokerto di Jalan Benteng Pancasila. (dini)

Buddha Bar Akhirnya Setuju Ganti Nama

Jakarta - Setelah didemo oleh berbagai organisasi umat Buddha, akhirnya Buddha Bar yang bertempat di Jalan Teuku Umar No. 1, Menteng, Jakarta Pusat bersedia untuk mengganti namanya.

Proses penggantian nama itu telah diusulkan ke pemilik merek dagang (franchise) Buddha Bar di Perancis, demikian tutur Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Prijanto di Balaikota Jakarta, Rabu.

"Pemiliknya sudah bersedia mengurus ke pemilik franchise untuk mengganti nama Buddha Bar," kata Wagub.

Namun Wagub menyebut Pemprov tidak akan menyegel atau menutup bar tersebut karena tidak melanggar secara hukum, bahkan bar yang berasal dari Perancis itu juga sebenarnya tidak bisa dituntut untuk mengganti nama merek dagang usahanya karena sudah terdaftar di Ditjen HaKI Departemen Hukum dan HAM.

"Ya tidak boleh dong. Dia itu kan punya hak paten," kata Prijanto.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Departemen Agama (Ditjen Buddha Depag) juga menyebut selain tidak melakukan penyegelan, bar itu tetap akan beroperasi seperti biasa.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Buddha Depag RI Budi Setiawan juga meminta agar umat Buddha bertindak arif, bijaksana, damai dan tenang dalam penyelesaian masalah tersebut serta jangan sampai bertindak anarkis.

"Sejak permasalahan ini muncul, Ditjen Bimas Buddha telah berupaya melakukan langkah-langkah untuk menemukan jalan keluarnya," katanya menegaskan.

Budi menyebut pihaknya telah memfasilitasi pertemuan antara Pemprov DKI yang memberikan ijin usaha, pemilik Restoran yaitu PT Nireta Vista Creative (NVC) dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) serta organisasi kemasyarakatan umat Buddha lainnya.

Dari hasil pertemuan-pertemuan itu, Budi mengatakan bahwa dilakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan antara lain dengan meminta Pemprov DKI untuk meninjau ulang ijin tetap usaha dagang Buddha Bar.

"Pemprov DKI menyatakan tidak ada kesalahan dalam proses ijin usaha karena telah terdaftar di Ditjen HaKI Departemen Hukum dan HAM serta merupakan franchise dari perusahaan induk di Perancis yang juga sah ketetapan hukumnya," papar Budi.

Setelah dibuka pada November 2008, Buddha Bar menerima setidaknya tiga kali aksi unjuk rasa dari pihak umat Buddha yang merasa keberatan atas nama yang dipakai.

Aksi demonstrasi muncul pertama dari mahasiswa beragama Buddha, kemudian dari pandita dan dari Kesatuan Umat Budha Anti-Budha Bar.

Tuntutan dari umat Buddha itu adalah agar bar itu mengganti namanya, tidak lagi menggunakan kata Buddha dan agar ornamen Buddha didalam bar dikeluarkan. (anto)

SUTIYOSO MINTA TNI POLRI KONSISTEN JAGA KELANCARAN PEMILU

Jakarta -Calon Presiden Partai Indonesia Sejahtera (PIS) menghimbau kepada aparat keamanan baik Polri maupun TNI untuk tetap konsisten dalam menjaga kelancaran jalannya pemilu. Polri dan TNI diminta tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan.

“Jangan pandangan bulu termasuk terhadap partai penguasa.Apara jangan memedakan. Sekali tidak berbuat adil justru akan menimbulkan masalah tapi kalau dari awal konsisten tidak padangan bulu dan adil maka semua akan berjalan lancer,” tandas Sutiyoso usai menerima kunjungan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia, Martin Hatfull di Sutiyoso Center Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Senin 16 Maret 2009.

Sutiyoso meminta seluruh elemen bangsa untuk belajar dari pengalaman pilkada yang kerap menimbulkan konflik di masyarakat. Dirinya berharap pil pahit pilkada menjadi pelajaran berharga dalam melaksanakan pemilu 2009.

“Kita sudah bolak balik melaksanakan pemilu dan pilkada hasilnya selalu saja konflik. Duit habis baik itu perorangan maupun duit pemerintah, tapi tetap saja dalam pilkada itu jarang sekali dihasilkan pemimpin yang punya kompetensi. Ini harus jadi pengalaman buat semua pihak agar pemilu ini berjalan demokratis,”tandas Bang Yos, sapaan akrabnya.

Sementara itu, Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia, Martin Hatfull usai pertemuan mengatakan, dirinya menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah dalam arah yang benar. “Kami semua di Inggris sangat mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam membangun demokrasi yang sangat pesat,” ujar Martin.

Menyinggung maksud kunjungannya tersebut, Martin menjelaskan hal tersebut memang menjadi salah satu bagian tugasnya menjadi duta besar Indonesia. Bahkan Martin mengaku bukan hanya Sutiyoso saja yang dikunjunginya tetapi seluruh calon-calon presiden yang ada juga dikunjunginya.

“Adalah tugas saya untuk mengetahui dan berusaha bertemu dengan beberapa kandidat yang potensial menjadi calon yang kemungkinan terpilih. Saya sendiri senang bisa bertemu Sutiyoso hari ini,”ungkapnya.

Martin menjelaskan, dalam pemilu di Indonesia pemerintah Inggris memberikan bantuan secara tidak langsung seperti memberikan beberapa asistensi terhadap pelaksanaan pemilu tersebut melalui Departemen for Internasional Development.

“Kami memberikan masukan tentang bagaimana pelaksanaan pemilu yang demokratis, dan cara meningkatkan partisipasi wanita dalam proses demokrasi melalui lembaga internasional seperti UNDP,”terangnya. (Gahar)

Komnas HAM - Bawaslu Sepakat Awasi Pemilu

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menandatangani nota kesepahaman tentang pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemilu. Kesepakatan ditandatangani Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dan Ketua Bawasu Nurhidayat Sardini di kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary Jakarta Pusat, Senin 16 Maret 2009.

Ifhdal mengatakan, penandatanganan MoU Komnas HAM dan Bawaslu dengan latar belakang keprihatinan bersama dalam rangka membuat pemilu berjalan dengan prinsip undang-undang jujur dan adil.


"Komnas HAM dan Bawaslu ada kesamaan dalam bekerja yakni dalam rangka melakukan pemantauan pemenuhan hak sipil dalam penggunaan suara. Komnas HAM menyoroti hak warga negara dalam mendapatkan hak politiknya. Apa yang diawasi Bawaslu juga dalam rangka pemenuhan hak politik,"tukas Ifdhal.

Ifdhal mencontohkan, pelanggaran hak sipil dimulai dari pendataan pemilih dimana banyak warga yang sesbenarnya memenuhi syarat tetapi tidak masuk dalam DPT sehingga kehilangan haknya.

"Mereka biasanya adalah kelompok masyarakat yang termarginalkan dan tidak punya KTP. Masyarakat adat yang sulit diakses juga banyak yang tidak mendapatkan haknya. Sebenarnya pemerintah bersikap aktif,"terangnya.

Pada pelaksanaan pemilu,lanjutnya, juga kerap terjadi pelawnggaran hak sipil misalnya untuk para penyandang cacat yang tidak disediakan fasilitas khusus.

"Bentuk pelanggaran lain misalnya adalah praktik manipulasi dalam bentuk serangan fajar. Ada juga fenomena mengkhawatirkan di Aceh dan Papua yang intensitas kekerasan meningkat,"tukasnya.

Adapun Nurhidayat Sardini berpendapat penandatanganan MoU dengan Komnas HAM adalah cara yang terbaik dalam membangun peradaban negeri ini dalam konteks penegakan HAM serta mensukseskan pemilu 2009.

"Bawaslu dan Komnas HAM sepakat menjaga jaminan HAM dalam politik dan hak sipil,
ujarnya.

Hidayat mengungkapkan pelecehan dan kekerasan kepada panwas juga terjadi dibeberapa daerah, mulai dari ancaman, teror, pendudukan kantor, sampai aksi kekerasan.

"Anggota Panwas di Simangulun karena menertibkan atribut pemilu. Begitu juga di Magetan dan Lamongan petugas kami juga diancam. Di Pekanbaru juga ada teror kepada Panwas. Di Wonosobo, kantor Panwas juga diteror karena temuan ijasah palsu. Di Gorontalo juga ada ancaman,"ungkapnya.

Adapun isi nota kesepahaman antara Komnas HAM dan Bawaslu berisi antara lain pertama, hak memberikan suara merupakan hak dasar setiap individu yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Kedua, kesepahaman ini meliputi bidang pemantauan,tukar menukar informasi dan penanganan pengaduan yang berkenaan dengan pemenuhan hak sipil dan politik dalam penyelenggaraan pemilu untuk terwujudnya penyelenggaraan pemilu untuk terwujudnya penyelebggaraan pemilu yang demokratis, berkualitas dan akuntabel. Ketiga, kesepahaman bersama ini dilaksanakan tidak terbatas pada penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden. Keempat, kerjasama dibidang pemantauan pelaksanaan pemilu diutamakan pada daerah rawan konflik antara lain Papua, Maluku, NAD, Poso, Kaltim, Kalbar, NTT serta tempat penahanan. (Gahar).

256 Jurkam Meriahkan Demokrat Campaign Tour 2009

Jakarta - Partai Demokrat siap menggelar serangkaian kampanye di 15 kota dari 12 Propinsi seluruh Indonesia dengan dihadiri 256 Juru Kampanye Nasional termasuk Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kegiatan yang diberi nama Demokrat Campaign Tour 2009 tersebut akan dimulai pada 20 Maret 2009 di Gelora Bung Karno Jakarta dan ditutup 5 April 2009 di Simpang Lima Semarang Jawa Tengah. SBY dijadwalkan akan hadir disejumlah kota antara lain Jaarta, Denpasar, Makasar, Palembang, Bandung, Serang, Medan, Banda Aceh, Padang, Madura, Surabaya, Yogyakarta, Magelang, Ambarawa dan Semarang.

Sekjen DPP Partai Demokrat, Marzuki Ali mengatakan SBY akan cuti selama 3 hari, setiap hari Jumat tanggal 20, 27 Maret dan 3 April. Selanjutnya SBY akan tetap fokus menjalankan roda pemerintahan.

"Demokrat akan terus berusaha meyakinkan agar Demokrat menjadi pilihan rakyat, SBY telah menunjukan kinerja yang baik. Setelah dikenal, perlu ada usaha mengingatkan rakyat bahwa SBY adalah Partai Demokrat. Kecintaan masyarakat terhadap SBY menjadi presiden lagi sudah mencapai 50 persen lebih. Kalau cinta SBY pilihlah Partai Demokrat,"ujar Marzuki dalam jumpa pers di Bravo Media Center Jalan Teuku Umar No.51 Jakarta Pusat Senin 16 Maret 2009.

Dalam kesempatan tersebut, Marzuki menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menginteversi KPU dalam menyusun jadwal kampanye. Semua urusan jadwal kampanye adalah kewenangan KPU.

Selain itu,menurutnya, Demokrat juga tidak pernah campur tangan dalam berbagai hasil survey yang menempatkan posisi Partai Demokrat dan SBY dalam posisi teratas.

"Tidak ada karakter Demokrat untuk mengatur polling dan mendekati lembaga survey dan tidak mau membohongi diri sendiri. Kita hanya bersyukur bahwa masyarakat ternyata percaya kepada Demokrat. Kita tida merasa hebat hanya merasa ini adalah hal positif, Demokrat tidak mau jadi partai pemenang polling sebab Demokrat ingin menjadi partai pemenang pemilu. Demokrat sudah berbuat dan yang lain baru menjanjikan,"terangnya. (Gahar).