MASIH ADA DAERAH YANG BELUM TERIMA LOGISTIK PEMILU

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali mengkhawatirkan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait masalah pendistribusian logistic pemilu yang menurut Bawaslu masih ada beberapa daerah yang belum menerimanya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu, Nurhidayat Sardini dalam acara Sosialisasi Bawaslu bertema "Pengawasan Logistik Pemilu Legislatif thn 2009 bagi media massa" di Hotel Millenium Sirih Jakarta, Jumat 27 Maret 2009.

“Kami secara pribadi sangat kawatir tentang distribusi logistik Pemilu ini, mengingat ada beberapa wilayah kab/kota yang sampai sekarang ini belum menerima logistik Pemilu,”keluh Hidayat.

Lebih lanjut Hidayat mengatakan Bawasly membagi kondisi tahapan pemilu dalam beberapa tahapan yaitu tahap pra gawat sekitar tanggal 24-28 Maret, tahap gawat sekitar tanggal 29-31 Maret, tahap genting sekitar 1-4 April) dan tahap kritis sekitar 4-9 April.

“Sekarang ini sudah memasuki kategori Pra Gawat artinya walaupun distribusi logistik sudah 80 % namun sebarannya hanya terkonsentrasi dibeberapa tempat saja,belum menjangkau wilayah lain terutama dengan akses infrastruktur terbatas,”terangnya.

Untuk itu, dirinya meminta KPU untuk melakukan berbagai cara agar penyelenggaraan pemilu bisa tepat waktu. “Titik rawannya adalah soal jumlah dan jenis logistik yang tidak sesuai kebutuhan, logistik yang tidak tersedia di KPPS pada hari H, serta surat suara yang tertukar dengan daerah lain,”tukas Hidayat. (Gahar).

USUL PENUNDAAN PEMILU DITENTANG

Jakarta - Imparsial dan Jaringan Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak usulan berbagai pihak agar pelaksanaan pemilu ditunda. Penundaan pemilu akan mengancam kehidupan demokrasi bangsa dan inkonstitusional.

Demikian dikatakan Direktur Manajerial Imparsial, Rusdi Marpaung dalam jumpa pers tentang "Upaya mendukung Pemilu Demokratis, Aman, dan Menghormati HAM" di kantor Imparsial jalan Diponegoro Jakarta, Jumat 27 Maret 2009

“Kami menegaskan bahwa penundaan apalagi penggagalan pemilu harus dicegah, dihindari dan ditolak. Hal ini akan mengancam proses demokratisasi serta merupakan bentuk tindakan yang inskontitusional,”tegas Rusdi.

Untuk itu dirinya menghimbau kepada para pihak penyelenggara pemilu untuk sungguh-sungguh memperbaiki semua kelemahn yang ada.”Kami prihatin atas berbagai upaya untuk menciptakan kesan bahwa pemilu 2009 dalam kondisi kurang persiapan, tidak aman sehingga perlu ditunda,”jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Program Coordinator for Interactive Media Praxis Association, Andi K Yuwono mendesak aparat kepolisian untuk serius menjalankan fungsinya dalam pengamanan pemilu, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu.

“Kami juga berharap bahwa para kontestan Pemilu tidak melakukan tindakan yang menodai proses dan hasil pemilu. Mari kita bersama-sama memantau dan melaporkan bentuk pelanggaran dalam proses pemilu ini,”ajaknya. (Gahar)