CALEG MUDA BERPOTENSI

Pemilu 2009 diwarnai kehadiran seorang caleg muda yang mempunyai potensi besar dengan latar belakang pendidikan yang mendukung. Namanya Jerry A. K. Sambuaga, MIA Caleg DPR RI dari Partai Golkar Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Pusat – Jakarta Selatan – Luar Negeri) politisi muda yang berusia 23 th menpunyai semangat besar untuk mengabdikan diri untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan Bangsa dan Negara. Dgn usianya yang masih relative muda sudah berfikiran jauh maju kedepan. Diposkonya Jl. Cimandiri No. 11, Cikini, Jakarta Pusat Jerry A. K. Sambuaga, MIA (23/03) Mengatakan bahwa Visi dan Misi dalam kampanye legislatif Pemilu 2009 ini adalah menyangkut tiga komponen dasar yaitu lapangan pekerjaan, kesehatan dan pendidikan. Sehingga tiga komponen tersebut yang harus diperhatikan terlebih dahulu untuk menunjang aspek-aspek lain agar tercapai pemerataan ekonomi dan kesejahteraan di semua lapisan masyarakat. Tiga hal tersebut merupakan tujuan utama yang dikemukakan dalam kampanyenya disamping aspek yang lain karena tiga komponen tersebut adalah hal yang paling relevan dan berhubungan langsung dengan masyarakat kalangan bawah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya “Posko Jerry Sahabat Kita” (JKS) diseluruh kecamatan dan kelurahan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat (18 Kecamatan) untuk menampung aspirasi dari bawah. Fenomena Money Politik yang berkembang dikalangan masyarakat memang ada dan ditakutkan apabila caleg tersebut terpilih nantinya akan berusaha mengembalikan “modal” yang telah dikeluarkan dengan menggunakan jabatan dan kekuasaan yang diperolehnya, dan hal tersebut bertentangan dengan prinsipnya karena kedudukan atau posisi dilegeslatif merupakan sebuah pengabdian. Untuk itu perlu diadakan legalitas hukum mengenai sumber dana yang masuk dan keluar dari para caleg itu sendiri agar ada transparansi kepada masyarakat, sehingga para caleg boleh mendapat sumber dana dari manapun asal penggunaan sumber dana tersebut untuk kepentingan publik. Pada dasarnya politik adalah kepentingan. Untuk itu perlu dibuatkan suatu payung hukum (undang-undang) yang melegalkan hubungan antara politisi/birokrasi, pengusaha dan tim pelobi, sehingga jelas tranparansi kepentingannya apakah caleg tersebut berjuang untuk rakyat atau berjuang untuk pengusaha (diri sendiri) seperti sistem yang ada di Amerika Serikat.