JGW Desak Kejati Segera Ungkap Kasus yang Melibatkan Sri Purnomo

JOGJA - Sejumlah aktivis Jogjakarta Goverment Watch (JGW) dan warga Sleman kemarin (29/7) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ. Massa membawa spanduk dan poster bertuliskan desakan agar kasus yang melibatkan Sri Purnomo (SP) segera diungkap. Antara lain kasus ijin illegal penambangan di Candibinangun Pakem, penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) dan APBD 2010 untuk kegiatan kampanye SP pada pemilukada

Koordinator aksi Muhammad Dadang Iskandar menyatakan Sri Purnomo telah menyalahgunakan dana alokasi desa (ADD) dan APBD untuk kepentingan pemenangan pemilukada Mei lalu. Dadang mencontohkan penyalahgunaan itu terungkap ketika tunjangan untuk RT/RW “yang seharusnya dikeluarkan Menjelang lebaran tetapi dikeluarkan tanggal 17 mei, 5 hari menjelang Pemilu Kada 23 mei 2010” tegas M. Dadang Iskandar .

Setelah menggelar orasi di depan kantor Kejati, selanjutnya perwakilan massa masuk ke kantor Kejati untuk menggelar audiensi. Massa diterima Asisten Intelijen Kejati DIY M.Bagio Rohan dan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati DIY PramonoMulyo. Asisten Intelijen Kejati DIY M.Bagio Rohan mengaku sudah melakukan penyelidikan atas tiga kasus di Sleman. Bahkan, dalam waktu dekat tim penyelidikan akan gelar perkara dan mengadakan kajian untuk memutuskan apakah memenuhi unsur tindak pindana atau tidak. "Memang membutuhkan waktu panjang untuk mengusut kasus semacam ini, apalagi melibatkan bupati atau wakil bupati," terang Rohan yang dipromosikan ke Kejaksaan Agung.(CAN)

Anggaran Coblos Ulang Tak Pasti, KPU Bungkam Soal Jadwal

Surabaya. Kamis (29/7). di DPRD Jalan Yos Sudarso berlangsung Rapat Dengar Pendapat Badan   musyawarah (BANMUS) mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (Pungra & Tungra Ulang) Pemilukada Surabaya. Rapat ini diwarnai  perbedaan pemahaman mengenai aturan penganggaran.

 Wisnu Wardhana Ketua Banmus DPRD Surabaya mengatakan proses anggaran Pungra & Tungra Ulang yang harus dilakukan KPU jika menggunakan tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka harus melalui mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK).

Sedangkan Wisnu Sakti Buan aanggota Banmus DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan proses pencairan anggaran hibah, tidak perlu melalui persetujuan DPRD, hal ini didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 273/468/BAKD, antara lain:

a.         Pasal 30 ayat 2:

         "Daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah  dan Wakil Kepala Daerah dalam  APBD tahun anggaran berkenaan, akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan dapat menyesuaikan anggaran mendahului perubahan APBD dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan".

b.        Pasal 30 ayat 3:

"Penyediaan atau penyesuaian belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut (3) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tak terduga dan menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulangcapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran belanja atau memanfaatkan kas yang tersedia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan diberitahukan kepada DPRD".

Penjelasan wisnu Sakti ini memicu reaksi anggota Banmus lainnya yang ikut langsung berkonsultasi ke Departemen Dalam Negeri, Mahkamah Konstitusi dan KPU Pusat. Seperti diungkapkan AGUS SUDARSONO dari Fraksi Golkar menegaskan kalau coblos ulang dan penghitungan ulang tetap dilaksanakan 1 Agustus, DPRD tidak akan bertanggungjawab terhadap langkah yang ditempuh KPU Surabaya.

Wahyu Haryadi Ketua Panwaslu mengancam Panwaslu tidak menerima anggaran Pungra & Tungra Ulang sebelum 1 Agustus 2010, maka Panwaslu tidak akan melakukan proses pengawasan dalam Pungra & Tungra Ulang. Sedangkan Eko Sasmito Ketua KPU saat ditanyakan jadwal 1 Agustus 2010, langsung bungkam tak mau berkomentar. (Elen/20108)

Aksi Unjuk Rasa Aliansi Rakyat Melawan Politisi Busuk (ARMPB) Menuntut Gubernur Jatim Menunda Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Blitar

Pada 29 Juli 2010, berlangsung aksi unjuk rasa di Kantor Gurbenur Jawa Timur Jalan Pemuda No. 110 Surabaya, sekitar 50 aktivis dengan mengatasnamakan Aliansi Rakyat Melawan Politisi Busuk/ARMPB (Forum Peduli Pilkada Bersih, Front Mahasiswa Revolusioner, Komite Rakyat Pembrantas Korupsi dan Rakyat Tuntut Amanah Keadilan) dikoordinir Mohamad Trianto (Korlap ARMPB) menuntut penundaan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Blitar (Samanhudi Anwar– Purnawan Buchori). Dalam aksinya mereka menuntut Polda Jatim agar selalu mengawasi kinerja Polresta Blitar saat memproses hukum seluruh pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah/Pemilukada (7 kasus). Kejaksaan Tinggi Jatim agar selalu mengawasi kinerja Kejaksaan Negeri Blitar saat memproses hukum seluruh pelanggaran tindak pidana dalam Pemilukada (7 kasus). Pengadilan Tinggi Jatim agar selalu mengawasi kinerja Kejaksaan Negeri Blitar saat memproses hukum seluruh pelanggaran tindak pidana dalam Pemilukada (7 kasus). Gubenur jatim agar menunda proses pelantikan pemenang pasangan calon Walikota dan wakil walikota Blitar (Samanhudi Anwar – Purnawan Buchori), karena telah berstatus tersangka. Tegakkan Supremasi Hukum di Bumi Proklamator. Wujudkan tata kelola Pemerintahan Kota Blitar yang bersi, Demokratis dan berwatak Kerakyatan. Aspirasi mereka diterima oleh pihak kantor Gubernur Jatim yang diwakilkan oleh Bp. Gatot dan pihak Mapolda Jatim dengan Kasat Intel Ratno Kuncoro, SIK. (20131).

Aksi Lanjutan Pemuda Pancasila Menuntut Bank Century

Surabaya, Ibernas (28/7),

Majelis Permusyawaratan Cabang Pemuda Pancasila Surabaya kembali menggelar aksi menuntut pengembalian dana nasabah Bank Century, kali ini aksi digelar di depan Bank Mutiara Jalan Kertajaya No 97A Surabaya dan diikuti sekitar 60 orang terdiri dari nasabah Bank Century dan anggota Pemuda Pancasila Surabaya dikordinir Rudi Setiawan (Pengurus Majelis Permusyawaratan Cabang Sukolilo Pemuda Pancasila Surabaya) melakukan aksi unjuk rasa menuntut pengembalian dana nasabah Bank Century. Dalam aksinya, pengunjuk rasa membentangkan beberapa spanduk / poster yang bertuliskan antara lain “SBY: Pantas masuk Muri karena sering bentuk tim-tim apa gak ngerti bertahta negara”, “Produk perbankan Bank Mutiara palsu”, dan “Bank Mutiara kembalikan uang nasabah yang yang telah kau curi”. Selain itu, Rudi  mengatakan antara lain Pemuda Pancasila siap melakukan pengawalan terhadap aksi unjuk rasa dari nasabah Bank Century dalam menuntut pengembalian dana sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap persoalan yang dihadapi oleh nasabah dan meminta pemerintah untuk segera mengembalikan dana para nasabah dan tidak membuatnya menjadi berlarut-larut serta mendapatkan respon dengan cepat.

Sehubungan hal itu, Parmadi (nasabah Bank Century) meminta Bank segera mengembalikan dana para nasabah serta kejelasan transaksi yang berada di rekening Bank Century dan diharapkan hal ini direspon dengan cepat.

Aksi berjalan lancar dan damai. Aksi unjuk rasa juga digelar empat tempat (Rajawali, Kertajaya, Panglima Soedirman dan RMI Bratang) dengan waktu yang bersamaan. Sebelum membacakan orasi, Taufik Monyong dan Gayatri melakukan aksi teatrikal dengan penyelenggelan Bank Century yang merupakan aksi protes nasabah terhadap Bank tentang kejelasan waktu pengembalian dana dan pelemparan kondom berisi cairan berwarna hitam ke arah Bank Mutiara. Aksi dilanjutkan ke Jalan Kusuma Bangsa No 27 Surabaya merupakan kediaman Lila Gondokusumo (Direktur Pemasaran Bank Mutiara). Selain itu, aksi akan terus digelar sampai 30 Juli 2010 yang merupakan acara puncak dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gayatri serta simpatisan Pemuda Pancasila serta ada rencana aksi yang digelar di Jakarta.

Rencana Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Tengah Tengah Terpilih Periode 2010-2015

Dari hasil rapat di Kantor Kementrian Dalam Negeri Provinsi Kalteng tanggal 23 Juli 2010, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri DPRD (Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Otonomi Daerah), telah ditetapkan hari pelantikan Gubernur/Wagub Prov. Kalteng pada tanggal 4 Agustus 2010 DPRD Kalteng.     Terkait dengan pelantikan Gubernur  dan Wakil Gubernur, Kementerian Dalam Negeri tetap beredoman pada ketentuan lama No. 120 mengenai Pelantikan Gug/Wagub yang dalam pelaksanaannya di pimpin oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Dalam pelantikan yang akan dilakasanakan di DPRD Prov. Kalteng oleh Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi), dan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD, Walikota/Wakil Walikota, Forum Komunikasi Unsur MUSPIDA, dan Bupati seluruh Kabupaten Kalteng. (ACH)

Pelantikan Bupati Bantul diwarnai dengan aksi unjuk rasa

Bantul 27 juli 2010 – Pelantikan Hj. Sri Surya Widati sebagai Bupati Bantul yang baru menggantikan Idham samawi diwarnai dengan aksi unjuk rasa dari ARMP(aliansi rakyat menolak penggusuran).

Jogjakarta Government Watch,Sebumi ,Aliansi Rakyat Menggugat dan berbagai LSM lainya , salah satu tuntutan dalam aksai tersebut adalah penolakan penggusuran di kawasan pantai parang kusumo-parang tritis, dalam orasinya Watin yang bertindak sebagai koordinator umum aliansi rakyat menolak penggusuran mengatakan bahwa Pelantikan Bupati Bantul terpilih beserta jajaranya masih menyisakan problem-problem rakyat yang belum teratasi,terutama masalah penggusuran yang sekarang sedang dihadapi masyarakat parang tritis dan parang kusumo sejak tahun 2006,pembenaran tata kota dan pembenaran moralis melalui perda nomor 5 tahun 2007 tentang prostitusi dijadikan alasan untuk dapat menggusur masyarakat pesisir pantai parang tritis dan parang kusumo,penggusuran tersebut akan berdampak pada penghidupan masyarakat parang tritis dan parang kusumo kedepan,disisi lain M.Dadang Iskandar yang bertindak sebagai koordinator Jogjakarta Government Watch lebih menyoroti masalah korupsi yang terjadi di jajaran pemerintah Bantul,M.dadang iskandar berpendapat bahwa pelantikan Bupati Bantul yang baru adalah wujud dari nepotisme karena Hj.Sri Surya Widati yang sekarang menjabat sebagai bupati bantul yang baru adalah istri dari Idam samawi mantan bupati bantul yang menjabat sebelumnya sehingga segala macam kebobrokan yang dilakukan Idam Samawi akan tertutupi dengan dilantiknya istri dari Idam Samawi sebagai bupati bantul yang baru, Jogjakarta Government Watch akan selalu menjadi garda paling depan dalam menuntut penuntasan kasus-kasus korupsi di wilayah Jogjakarta dan sekitarnya , aksi unjuk rasa yang dilakukan ARMP, JGW, dan beberapa LSM lainya adalah ekspresi perlawanan agar pihak-pihak yang terkait mau mendengar aspirasi mereka.(CAN)

Warga Mengeluhkan Kenaikan Harga Sembako Di Bengkulu

Bengkulu (27/07) - Meski sebagian besar warga sudah mengeluhkan naiknya harga sembako di Bengkulu namun Pemerintah Provinsi Bengkulu hingga kini belum juga menginstruksikan jajarannya untuk melakukan operasi pasar. Asisten Dua Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Fauzan Rahim membenarkan hal ini, ”memang sebagian besar warga telah mengeluhkan naiknya harga sembako di pasaran seperti untuk beras, cabe, telor, ayam potong, dan minyak goreng.” Lebih lanjut beliau mengatakan, "pihaknya belum bisa melakukan koordinasi karena kepala dinas dan staf teknis sedang berada diluar kota. Oleh sebab itu setelah kepulangan kepala dinas nanti pihaknya akan langsung mengintruksikan agar segera menangani persoalan tersebut, pelaksanaan tersebut direncakan sebelum bulan suci Ramadhan." Adapun kenaikan sembako yang berhasil dipantau diantaranya untuk beras kualitas sedang dari Rp. 9.500/kg menjadi Rp. 10.000/kg, telur dari Rp. 950/butir menjadi Rp. 1.000/butir, ayam potong dari Rp. 24.000/kg menjadi Rp. 36.000/kg. (ata)

Aksi Gayatri Menuntut Bank Century

Surabaya, Ibernas (27/7),

Di depan Bank Mutiara/Bank Century cabang Surabaya Soedirman Jalan Panglima Sudirman No 29-31 Blok C Surabaya sekitar 60 anggota simpatisan Pemuda Pancasila (PP) melakukan aksi unjuk rasa yang menuntut Bank Century agar mengembalikan uang para nasabah. Agus Sukamto (Ketua Kordinator Lapangan) dan Taufik Monyong (orator). “Pemuda Pancasila akan terus mengawal aksi unjuk rasa para nasabah korban Bank Century yang dilakukan di empat tempat dengan waktu yang sama yaitu di beberapa cabang Bank Mutiara di Surabaya “ ungkap Agus.

Sementara itu, dalam pernyataan sikapnya Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Surabaya mengajukkan tuntutan kepada Bank Mutiara (BM) sebagai “Pewaris Tunggal” asset Bank Century (BC) untuk segera menyelesaikan pembayaran Dana Nasabah BC dan perlu kami ingatkan bahwa jika terjadi rush atau penarikkan besar-besaran oleh pihak nasabah maka pihak nasabah jangan dijadikan sebagai korban, atau “tumbal”. Begitu juga dengan penyelesaian pembayaran investor Antaboga Delta Securitas (ADS), hal itu masih menjadi tanggung jawab BM sebagai “anak haram” BC yang mengobral obligasi dengan janji-janji fiktif; Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam LK), kami minta untuk melaksanakan keuangan pidana dan perdata sebagaimana dalam Undang-undang (UU) Perbankan dan UU Pasar Modal terhadap Bank Century yang sudah berganti menjadi Bank Mutiara serta bank-bank lain yang berprilaku sama dengan BC dan Pihak Yudikatif untuk tetap menegakkan prinsip equality before the law. Ekskusifitas narapidana perbankan khususnya Bank Century harus segera diberikkan.

Pemuda Pancasila dimotori Taufik Monyong dan Gayatri (nasabah Bank Century) melakukan aksi teatrikal dengan pelemparan telur ke arah Kantor Bank Mutiara. Aksi dilanjutkan ke Jalan Kusuma Bangsa Surabaya yang merupakan kediaman Lila Gondokusumo (Direktur Pemasaran Bank Century). (20112)

BMPH MENGGELAR AKSI DI KANTOR GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Ibernas, Senin (26/7) Barisan Mahasiswa Peduli Hukum (BMPH) menggelar aksi unjuk rasa yang dimulai dari depan gedung Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Tema yang diusung merupakan kasus penyelundupan unggas di Sulawesi Tenggara yang merugikan pendapatan daerah sebesar 150 juta rupiah.

Dalam orasinya, Taha Ramadhan yang juga bertindak sebagai koordinator aksi lapangan mempertanyakan perkembangan proses kasus penyelundupan unggas, dimana La Ode Arifaid, salah satu anggota DPRD Kota Kendari telah menyandang status tersangka dan dituduhkan telah melanggar UU No. 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan Pasal 31 ayat 1 dan 2, namun terdapat dugaan bahwa penegak hukum memperlambat proses hukum kasus ini sehingga menimbulkan indikasi permainan antara tersangka dengan penegak hukum.

Berdasarkan hasil investigasi, yang menghimpun informasi dari hasil rekomendasi beberapa saksi, bahwa diduga dengan keberangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karantina hewan, ikan dan tumbuhan kelas II Kendari di Jakarta untuk melakukan penyelidikan terhadap saksi (Marjaya) pada bulan Juni 2010, menimbulkan indikasi konspirasi yang dibangun antara tersangka dengan PPNS.

Didapatkan informasi dari PPNS, bahwa untuk perbaikan dan kelengkapan untuk di P21kan kasus ini, PPNS telah mengirimkan surat ijin pemeriksaan yang kedua kali kepada Gubernur dan sampai sekarang belum ada balasan.

Drs. Satar Spd. Mpd. selaku Asisten 2 Sekda Provinsi Sultra yang didampingi Jaya Bhakti selaku Staf Pol PP dan Edison Hitipeuw mewakili Gubernur Sultra mengatakan, “surat izin pemeriksaan terhadap seorang anggota dewan sudah keluar sekitar 2 bulan yang lalu, untuk kelengkapan penyidikan dari Kepolisian dan Kejaksaan.” Menurutnya, PPNS harusnya berkoordinasi ke Kepolisian, bukan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara.(20151)

Jelang Bulan Puasa Harga Sembako Naik

Surabaya. (26/7) Menjelang bulan puasa tahun ini harga sembako mulai menunjukkan kenaikan harga. Ditaksir harga sembako ini akan terus mengalami kenaikan. Menurut H. Said pemilik warung di Jalan Jagir Wonokromo harga beras sejenis raskin sekarang seharga Rp 6.500, beras terbaik Rp 8.600, gula pasir  Rp 9.800, Minyak 8.900, telor 14.700. Akan tetapi, menurut H. Said", harga beras akan mengalami penurunan saat pertengahan bulan puasa. Kenaikan harga sembako ini dimulai sejak 1 Juli 2010.Sama halnya dengan yang dirasakan oleh pak agus pemilik warung, para penjual ini menginginkan pemerintah untuk menetralisir kenaikan harga sembako ini.

Karena kenaikan harga ini membuat para penjual bingung untuk menaikkan harga, para penjual
takut jika kenaikan harga terlalu signifikan para pelanggan akan kabur. Tentu saja ini membuat
para penjual mengurangi keuntungan yang didapat, penjual hanya mengandalkan putaran dari
penjualan. (Elen/20108)

Kesiapan Bulog Menghadapi Kenaikan Harga Beras Pada Bulan Ramadhan

Pada 26 Juli 2010 di Kantor Perum Bulog Jalan Ahmad Yani Surabaya, Nita Staff Humas Bulog, mengatakan antara lain : Kenaikan harga sembako terjadi karena berbagai faktor, antara lain faktor psikologi mendekati Hari Raya, faktor cuaca yang menyebabkan gagal panen dan persediaan beras berkurang. Pihaknya mengatakan masalah stok beras untuk wilayah Jawa Timur cukup sampai delapan bulan kedepan. Jadi kenaikan harga beras tidak berasal dari berkurangnya stock beras di gudang Bulog melainkan karena faktor psikologi mendekati Hari Raya. Bulog mempunyai dua jenis beras yaitu beras rakyat miskin (Raskin) dan beras cadangan pemerintah (CBP). Beras Raskin diperuntukan bagi rakyat miskin yang setiap bulannya berhak membeli Raskin sebanyak 15 kg per rumah tangga sasaran dengan harga Rp. 1.600,- per kg. Sedangkan beras CBP digunakan dalam keadaan darurat seperti pada saat terjadinya bencana alam pihaknya memberikan beras CBP untuk korban bencana alam. Beras CBP terkadang diperjualbelikan untuk masyarakat umum, akan tetapi jumlah pembelian beras CBP dibatasi sebanyak dua atau tiga sak karung beras ukuran 15 kg. Langkah Bulog untuk menghadapi kenaikan harga beras dengan cara melakukan operasi pasar untuk membantu masyarakat dengan menjual beras CBP yang harganya dibawah harga pasar dan mempercepat pembagian Raskin. Beras CBP pada operasi pasar kemarin dijual sebesar Rp. 5.800,- per kg. Animo masyarakat sangat tinggi terhadap program operasi pasar yang dilakukan Bulog. Selain itu Bulog menjual beras CBP di gudangnya pada setiap kabupaten sebesar Rp. 5.650,- per kg. Cadangan beras Raskin di Jawa Timur mencapai 426.873 ton, dimana perbulan membutuhkan 46.197 ton untuk 3.079.822 rumah tangga sasaran. Sedangkan CBP untuk wilaya Jatim sebanyak 4.000 ton selama satu tahun, dimana setiap kabupaten mendapatkan 100 ton.(20131)

Deklarasi Nasional Demokrat Jawa Timur

Surabaya, Ibernas (25/7) Gedung Jatim Expo JL A.Yani Surabaya berlangsung acara Deklrasi Nasional Demokrat yang dihadiri oleh ribuan orang anggota simpatisan dan sejumlah tokoh antara lain Surya Paloh (Ketua Umum), Khofifah Indar Parawangsa , Basofi Sudirman dan OC Kaligis.

Dalam pernyataannya Surya Paloh menyatakan, munculnya Nasional Demokrat merupakan suatu kepedulian dan proaktif dari organisasi masyarakat yang menginginkan suatu bangsa yang lebih cerdas, objektif, terbuka dalam menghadapi suatu permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan kita sebagai masyarakat harus memilki pemikiran dan berjuang melakukan suatu perubahan guna memajukkan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang lebih besar.

Bangsa Indonesia bisa menjadi besar jika masyarakaratnya mau bekerja keras membangun bangsa dan tidak memikirkan masalah masa lalu namun memikirkan masa yang akan datang. Maka Nasional Demokrat sebagai organisasi masyarakat siap membantu membangun kehidupan rakyat Indonesia diberbagai bidang seperti ekonomi, budaya dan hukum.

Selain itu, Khofifah juga menyatakan Nasional Demokrat akan membuat perubahan dibeberapa bidang antara lain budaya, ekonomi dan hukum dengan bentuk perubahannya yakni membangun kharakteristik bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, sedangkan dibidang ekonomi, menjadikan UMKM sebagai pelaku utama ekonomi dan tidak hanya menyebutkan free market tetapi bangsa Indonesia harus mengatur pangsa pasarnya sendiri sehingga mengetahui peluangnya dimana,  sisi hukum Nasional Demokrat akan membantu penegakkan hukum bagi masyakarat kalanga bawah guna mencapai keadilan. (20112)

PASAR KANGEN JOGJA 2010 (26 Juli-4 Agustus 2010)

Yogyakarta, Rencananya, program tahunan ini yang menampilkan beragam seni tradisi dan kuliner yang dikemas dalam suatu nuansa pasar tradisional ini akan berlangsung pada 26 Juni hingga 4 Juli 2010 mendatang di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Jl. Sri Wedani Yogyakarta.
Ketua Panitia Pasar Kangen Jogja (PKJ) 2010, Suyata menyatakan, pada penyelenggaraan PKJ tahun ini akan diiktui lebih banyak peserta daripada penyelenggaraannya pada tahun lalu. “Jika tahun lalu ada 20 jenis kesenian tradisi yang tampil, tahun ini ada 25 kesenian tradisi yang ditampilkan. Kesenian yang nantinya tampil termasuk jenis kesenian langka, yang jarang dipentaskan selama ini,” ujarnya di TBY, Rabu (9/6).
Kesenian langka tersebut, lanjut Suyata, antara lain kesenian Thethelan dari Gunung Kidul, Kuntulan dari Sleman, Phekbung dari Bantul, kesenian Umi Jono dari Kulonprogo. Pada PKJ 2010 nanti, selain menampilkan sejumlah kesenian, juga akan dihadirkan pedagang makanan tradisional, seperti Dawet, Slondok, Srabi Solo, Wajik, Kipo, Klepon, Cenil, Gethuk, Thiwul, Jenang, Besengek, Sego Gudangan, Manggut Lele, dan Krupuk Telo.
“Selain itu, PKJ juga akan menghadirkan stand tukang pijit, barang klithikan, karikatur, lilin hias, dan hal unik-unik lainnya,” tambahnya.
Seperti pada tahun lalu, Pasar Kangen Jogja 2010 nanti rencananya akan kembali dibuka oleh Didik Nini Thowok, yang akan mengamen dengan tarian khasnya. Tak hanya menampilkan atraksi kesenian dan stand barang unik, Pasar Kangen Jogja (PKJ) 2010 juga akan diisi dengan sejumlah workshop seni seperti workshop wayang kancil, lukis kaca, boneka dongeng, batik, keramik, topeng, blangkon, rias manten, hingga workshop komik.

Dukungan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada pasangan Hj. Irna Narulita-H. Aput Mahfud

Pandeglang (Ibernas, 24/7)

Sebagai pasangan yang mencalonkan diri untuk bertarung dalam Pemilukada tahun 2010 di Kab. Pandeglang, pasangan Hj. Irna Narulita-H.Aput Mahfud sebagai Bupati/Wabup didukung oleh partai partai yang termasuk besar yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional.

Oleh PPP, Hj. Irna Narulita ditetapkan sebagai calon yang diusung sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan no 1646/DPP-PPP tentang pelaksanaan Pemilukada yang dijabarkan melalui Rapat Pimpinan Cabang PPP Pandeglang yang dihadiri oleh 35 pengurus anak cabang (setingkat Kecamatan).

Sementara itu terpilihnya H. Aput Mahfud sebagai pasangan Hj. Irna Narulita adalah sebagai konsekuensi atas dukungan yang diberikan PDI-P kepadanya. Lalu bersama-sama dengan PAN, mereka mengusung visi yaitu ‘Mewujudkan Pandeglang Yang Berkah dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah’. Misi yang diusung adalah membangun infrastruktur dan suprastruktur layanan dasar masyarakat, pendidikan dan keagamaan, kesehatan, ekonomi dan pembenahan aparatur pemerintahan daerah.

Demikian keterangan yang diberikan oleh Deden selaku Ketua DPC PPP Pandeglang.

Dilain pihak, Hasanudin sebagai Wakil Bendahara DPC PDI-P mengatakan bahwa deklarasi atas terbentuknya tim sukses bagi pasangan ini belum bisa diumumkan karena sedang dalam pembahasan antar partai pendukung. Kemungkinan akan diumumkan mendekati waktu penetapan calon Bupati/Wabup dalam Pemilukada 2010 oleh KPU Pandeglang.

 (AndRe/20121)

Demo Barisan Simpatisan Rudhy Mastura Terhadap Mercusuar

Palu,Sulteng (22/7) Terjadi Aksi Unjuk Rasa (AUR) dipimpin oleh Abdul Jalil (Koordinator Aksi) dan massa dari Barisan Simpatisan Rudhy Mastura (Cudy) sekitar 60 orang, menuntut Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengambil  tindakan tegas terhadap Mercusuar atas pencemaran nama baik Calon Walikota Palu, AUR di mulai dari Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jalan Sultan Hasanuddin No.10, Palu menuju Taman GOR Jl. Moh. Hatta  dan berakhir di Kantor Redaksi Mercusuar Jl. Yos Sudarso, Palu, Sulawesi Tengah

  

“Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) harus mengambil  tindakan tegas terhadap Mercusuar atas pemberitaan dan pencemaran nama baik Calon Walikota yang akan memprovokasi seluruh masyarakat Kota Palu.” Ujar Fahrudin (Orator Barisan Simpatisan Massa Cudy). Ia juga mengatakan pemberitaan dan aksi massa di Jakarta adalah manipulasi dan rekayasa politik untuk menghancurkan nama baik para kandidat tanpa tahu apa yang telah di perbuat oleh Walikota Palu. Mercusuar tidak perduli kebenaran berita tetapi hanya trik bagaimana koran laku di pasaran.

Massa menuntut “Apabila dalam Tiga hari tidak ada permohonan maaf dari pihak Redaksi Mercusuar maka kami akan turun dengan aksi dengan massa yang lebih besar”.

Untuk pengamanan, Kepolisian Kota Palu menurunkan 60 orang anggotanya. Jalanan Kota Palu sempat terhambat ketika barisan massa demo ini lewat. (Ari)

KPU Provinsi Bengkulu Belum Memastikan Dana Sharing Untuk Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur

Bengkulu - KPU Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil rapat pleno penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur yang direncanakan akan dilakukan Pemilukada putaran kedua.

Saat ini KPU Provinsi Bengkulu belum dapat merencanakan untuk memberikan bantuan dana untuk Pemilukada putaran kedua Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur. Menurut Okti Fitriani, anggota KPU Provinsi Bengkulu Divisi Sosialisasi Pemilukada, “Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan proses Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur  hanya dilakukan satu putaran, maka dana sharing untuk proses pemilukada putaran kedua di Kabupaten Kaur yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini tidak akan diberikan oleh KPU Provinsi Bengkulu.”

Lebih lanjut Okti mengatakan, dana sharing tersebut tidak diberikan ke KPU Kabupaten Kaur karena tidak ada alokasi dana untuk pemilukada putaran kedua di Kabupaten Kaur. Selain itu, seharusnya KPU Kabupaten Kaur dapat mengantisipasi apabila akan terjadi pemilukada putaran kedua dan menganggarkan dananya ke Pemerintah Kabupaten Kaur.

Tidak adanya dana sharing dari KPU Provinsi Bengkulu dapat menyebabkan proses pemilukada putaran kedua di Kabupaten Kaur akan lama dan menghabiskan dana pemerintah daerah Kabupaten Kaur. (ata)

Koalisi Partai Pendukung Pasangan Erwan Kurtubi-Hj. Heryani sebagai Calon Bupati/Wabup Kab. Pandeglang dalam Pemilu Kada 2010

Pandeglang, Ibernas (22/7)

Pasangan Erwan Kurtubi-Hj. Heryani maju sebagai Calon Bupati/Wabup Kab. Pandeglang dalam Pemilu Kada 2010 didukung oleh sekitar sepuluh partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Pemuda Indonesia(PPI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).

PKS, melalui Dede, Staf Humas Pengurus DPW PKS Kab. Pandeglang menyatakan bahwa dukungan kepada pasangan Erwan Kurtubi-Hj. Heryani telah diputuskan oleh Tim Optimalisasi Musyarokah (TOM) karena pasangan ini memiliki jargon ‘Wani Bebenah’ (berani melakukan pembenahan) yang sejalan dengan jargon PKS yaitu Bersih, Peduli dan Profesional. Bahwa kedua orang calon yang dipasangkan adalah bukan merupakan kader PKS, tetapi tetap akan diberikan totalitas dukungan sehingga optimis memenangkan Pemilu Kada 2010 dalam 1 putaran saja.

Sementara itu Partai Demokrat menjatuhkan pilihannya untuk mendukung pasangan Erwan Kurtubi-Hj. Heryani setelah melalui proses penyaringan yang diantaranya meminta kepada Lembaga Survei Indonesia untuk melakukan survei terhadap popularitas dan elektabilitas dari pasangan tersebut dan pesaing-pesaingnya. Ternyata keduanya memiliki ranking yang tinggi. Disamping itu juga dilakukan fit & proper test untuk mengetahui visi, misi dan komitmen terhadap partai. Demikian dikatakan Irwan Dani, anggota Badan Pemenangan Pemilu dan Komunikasi Lintas Partai, DPW Partai Demokrat Kab. Pandeglang.

Sedangkan Partai Golkar menyatakan bahwa Hj. Heryani ditetapkan sebagai calon yang diusung oleh Golkar karena berasal dari internal partai. Pemilihan ini telah mendapat persetujuan dari DPP Golkar karena oleh DPP juga telah dilakukan survei terhadap popularitas dan elektabilitas dari calon tersebut.

Demikian pula dengan pemilihan Erwan Kurtubi sebagai pasangan dari Hj. Heryani karena disamping sebagai incumbent yang telah berpengalaman dalam birokrasi, juga karena bukan tokoh asing bagi Partai Golkar sehingga memiliki visi dan misi yang sama serta komitmen terhadap partai.

Sementara itu mengenai tim sukses bagi pemenangan pasangan Erwan Kurtubi-Hj. Heryani dalam Pemilu Kada 2010 Kab. Pandeglang belum dideklarasikan, karena sedang dalam tahap kompromi politik antar partai yang mendukung pasangan tersebut.

Demikian informasi dari Djadja, Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kab. Pandeglang.

YOGYAKARTA 22 juli 2010 - Aksi Unjuk Rasa turun ke jalan Front Perjuangan Pemuda Indonesia(FPPI) Yogyakarta

Aksi  unjuk rasa turun kejalan yang dilakukan oleh FPPI Yogyakarta dimulai dari jalan Abubakar Ali menuju kantor DPRD DIY sempat membuat arus lalu lintas sekitar jalan abu bakar ali macet, mereka  membagikan selebaran kepada pengguna jalan yang melintas sekitar jalan abu bakar ali yang berisikan tuntutan untuk membatalkan kenaikan tarif dasar listrik, melindungi buruh,petani UMKM dan pedagang kaki lima, selain itu mereka juga menolak ACFTA dan segala agenda politik internasional G20 yang menyengsarakan rakyat indonesia, aksi tersebut semata –mata digelar karena kepedulian mereka terhadap penderitaan rakyat yang semakin bertambah dengan adanya kebijakan pemerintah  menaikan tarif dasar listrik, mereka menilai dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik akan menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja sehingga akan timbul pengangguran dimana-mana,(can)