Semenanjung Kampar Memanas.

Kawasan Semenanjung Kampar di Kabupaten Pelalawan, kian memanas menyusul aksi aktivis Greenpeace yang menolak izin konsensi PT RAPP di kawasan hutan gambut itu. Setelah polisi bersikap tegas mengusir dan menangkapi para aktivis lingkungan itu di sana, kini warga setempat terbelah.

Sebagian mendukung RAPP dan sebagian ngotot meminta Greenpeace tetap di situ.
Dari informasi yang dihimpun pada hari Minggu (15/11), ratusan warga Teluk Meranti sempat menghadang personil polisi yang akan membubarkan aktivis Greenpeace yang masih bertahan di Desa Teluk Meranti, Pelalawan. Jumlah masyarakat yang diperkirakan lebih dari 400 orang itu membuat polisi tidak berkutik.
Ratusan masyarakat tersebut kemudian ramai-ramai membongkar kembali barang-barang milik Greenpeace dari dalam kapal. Warga lalu membawa barang-barang dari kapal tersebut seperti, pakaian, sembako serta berbagai barang lainnya untuk dibawa kembali ke basecamp. Alhasil jumlah polisi yang tidak sebanding itu, hanya bisa pasrah.
"Biarkan Greenpeace di desa kami, sampai tugas mereka selesai. Kalau polisi masih main paksa juga, kami siap menghadapi resiko yang ada," ujar juru bicara masyarakat Suwandi di lokasi basecamp Desa Teluk Meranti.
Warga sadar jika pihak pihak kepolisian yang ada di lokasi saat ini tengah meminta bantuan Brimob Polda Riau serta Polres Pelalawan. Namun warga tidak akan mundur untuk membela para aktivis.
"Kami berikan pilihan buat polisi. Kalau Greenpeace diusir, maka polisi harus lebih dulu mengusir PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dari desa mereka. Kalau tidak, kami siap menghadapi polisi. Polisi jangan bekerja atas nama perusahaan, semestinya polisi bekerja atas nama rakyat," tegas Suwandi.

Dikabulkan
Kapolres Pelalawan AKBP Ari Rachman Nafirin yang dikonfirmasi Riau Mandiri lewat ponselnya kemarin membenarkan adanya sebagian warga Teluk Meranti yang mendukung Greenpeace agar tidak beranjak dari base camp mereka.
Pihak Greenpeace kemudian mengajukan permohonan kepada Polres Pelalawan untuk tidak bertahan di sana dan kemudian dikabulkan. Namun dengan catatan pihak Polres tidak mau mendengar ada keributan antar warga dengan keberadaan Greenpaece di Teluk Meranti.
"Kalau keributan sempat terjadi maka kita tidak akan segan-segan mengambil tindakan, Kita inikan bertugas untuk menjaga keamanan. Jadi kalau situasi gak aman karena keberadaan Greenpeace, ya kita evakuasi saja Greenpeacenya" kata Kapolres.
Ketika disinggung soal tingkat keamanan di Teluk Meranti saat ini, Kapolres mengatakan, "Situasi di sana masih aman, walaupun ada dua kubu masyarakat yang pro dan kontra terhadap keberadaan Greenpeace. Sebab setiap hari personil kita, sudah kita siagakan di sana selama 24 jam sampai Greenpecae pergi dari Kecamatan Teluk Meranti."
Sementara itu Ujang Kirai, warga Teluk Meranti dari kelompok penolak Greenpeace, mengungkapkan ada ratusan warga mendatangi Camp Greenpeace. Namun dirinya tidak bisa menyebutkan apa tujuan mereka mendatangi cam tersebut. "Meski ada kelompok masyarakat yang pro-kontra di sini, namun kondisi di Teluk Meranti tetap aman dan tidak ada keributan sedikitpun," katanya.
Sebagaimana diketahui, Greenpeace di Riau melakukan kampanye agar PT RAPP segera menghentikan mengeksploitasi hutan gambut karena izinnya dinilai kelompok penyelamat lingkungan itu belum lengkap. Aksi ini membuat gerah perusahaan bubur kertas terbesar di Asia Tenggara itu. Dan atas laporan PT RAPP yang telah mengantongi izin dari Dephut untuk menggarap lahan seluas 56 ribu hektar di Semenanjung Kampar itu, polisi lantas menangkap 33 aktivis, 21 orang telah dijadikan tersangka, 11 aktivis lainnya dari WNA telah dideportasi.
Polres Pelalawan memberikan batas waktu hingga pukul 18.OO WIB kemarin agar para aktivis harus hengkang. Namun warga menolak ultimatum itu, hingga kini warga masih berjaga-jaga di basecamp bersama dengan para aktivis Greenpeace.

Poltabes Pontianak Amankan 5930 Butir Ekstasi

(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Jajaran Restik Poltabes Pontianak berhasil mengamankan 5930 butir pil ekstasi dengan merk Mercy, bersama tersangka Slm dan Asw. Penangkapan terjadi pada Selasa (24/11) pukul 11.00 Wib di kawasan Jalan 28 Oktober, tepatnya di Komplek perumahan Dwi Ratna 3 Kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara.

Waka Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol. Sariman yang meninjau penyidikan di Poltabes Pontianak, dalam keterangan persnya mengatakan modus yang digunakan oleh tersangka adalah melalui paket pengiriman titipan kilat. Zat psikotropika seberat 4 kg tersebut dikemas dalam 4 buah kantong plastic kedap udara yang ditimbun oleh biscuit dan makanan ringan.

“Keberhasilan penangkapan ini berawal dari pengintaian di salah satu ruang khusus di bandara, lalu kita ikuti pengirimannya sampai di alamat yang dimaksud,’ ujar wakapolda. Menurut Wakapolda pihak penyidik masih terus melakukan pendalaman penyidikan, serta olah TKP di Bandara Supadio.

Tersangka yang diperiksa intensif di Mapoltabes Pontianak mengaku hanya sebagai kurir upahan yang dibayar Rp. 1 juta per setiap kali pengiriman. Dan menurut pengakuan tersangka yang disitir dari tim penyidik, ini adalah pengiriman yang ke sepuluh kalinya, namun pada pengiriman sebelumnya hanya berkisar antar 600-1500 butir per pengiriman.

Wakasat Restik Poltabes Pontianak, Iptu Abdul Hafdzy mengatakan pil ekstasi berwarna biru merupakan pil ekstasi jenis baru yang didatangkan dari Jakarta, dan dipasarkan dengan harga Rp 200.000/ butir. “Dengan barang bukti sebanyak ini, perkiraan hukuman adalah minimal hukuman seumur hidup, maksimal adalah hukuman mati,” ujarnya. (Ryan)

Liput Raker KPU, Wartawan Diusir

(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Lima orang wartawan dari Antara, Indowarta, Harian Media Indonesia, Indo Berita Nusantara dan Harian Borneo Tribune yang sedianya akan meliput acara pembukaan Raker KPU dengan KPU Regional Kalimantan beserta KPU Banten dan KPU Sumsel di Grand Mahkota Hotel Pontianak, diusir dan dilarang meliput kegiatan tersebut oleh panitia dari pihak KPU, Selasa (24/11) malam.
Mereka merasa heran dengan perlakuan panitia tersebut, sebab kehadiran para jurnalis ini berdasarkan undangan yang dikirim via SMS oleh Ketua KPU Kalbar, AR. Muzammil. Meskipun sudah menunjukkan SMS tersebut kepada pihak panitia, mereka tetap tidak diperbolehkan meliput dengan alasan hal itu merupakan instruksi dari Pimpinan KPU bahwa acara tersebut ‘off the record’.
Belakangan, KPU melalui Ketua KPU Kalbar, AR Muzammil melakukan klarifiksai dengan mengatakan telah terjadi mis komunikasi, pihak panitia salah mengartikan kata ‘off the record’ yang dimaksudkan oleh pimpinan KPU. “Sebenarnya bukan acaranya yang off the record, tapi ada beberapa hal terkait Raker yang para jurnalis tidak diperkenankan untuk memuatnya dalam media masing-masing,” ujar Muzammil via telepon.
Acara Raker ini sendiri merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu legislative dan Pemilu Presiden 2009 oleh KPU sampai ke tingkat KPPS. Beberapa hal yang dibahas diantaranya adalah masalah Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan DPT dibahas oleh Komisi 1, Daerah Pemilihan dan Mekanisme Pencalonan dibahas oleh Komisi 2, Pemungutan Penghitungan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dibahas oleh Komisi 3, Anggaran, Logistik dan Teknologi Informatika dibahas oleh Komisi 4, Organisasi Tata Kerja dan Kode Etik dibahas oleh Komisi 5, dan Kampanye, Sosialisasi, Pemantauan dan Pengawasan Pemilu dibahas oleh Komisi 6.
Kegiatan yang diikuti sekitar 490 peserta ini merupakan yang terakhir dari seluruh rangkaian Raker KPU dengan KPU regional, dan rencananya ini akan berlangsung dari 24 hingga 26 November 2009. Pembukaan dilakukan langsung oleh Ketua KPU, Prof.DR. H. Ahmad Hafidz Anshary AZ. MA. (Ryan)

Pemkab Muna Siap Bantu Dana Pilkada Butur

INDOBERITANUSANTARA, KENDARI - Ridwan Bae (Bupati Muna), menegaskan pemerintahannya siap membantu dana Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) Buton Utara, yang akan dilaksanakan tahun 2010 mendatang. Sebagai wujud kepedulian kabupaten induk untuk mendukung percepatan pembangunan.
“Kami siap bantu, karena yang kami harapkan segera ada bupati, bukan Pejabat Bupati terus,” kata Ridwan Bae.
Demi berlangsungnya Pilkada, Ridwan Bae meminta kepada masyarakat untuk menanggalkan atribut kedaerahan (wilayah kecamatan-red). Mengharapkan warga Buton Utara untuk bahu-membahu mensukseskan Pilkada demi kemajuan daerah. Meninggalkan pertentangan soal pembangunan perkantoran ibu kota.
“Yang harus dipikirkan saat ini adalah ada bupati dan wakil bupati terlebih dahulu. Soal ibu kota sambi berjalan, menunggu kepastian hukumnya,” tegas Ridwan Bae.
Menurutnya, tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda Pilkada. Harus cepat. “Soal dana Pilkada, kami siap membantu. Melalui anggaran Butur yang masih kami pegang,” katanya.
“Kasian kalau daerah mekar tapi tak punya Bupati, tidak membangun-bangun daerah, tujuan pemekaran tidak terwujud. Pelayanan tidak semakin bagus jadinya. Kemajuan daerah tidak nampak-nampak,” KmK

AKSI UNJURASA DI KEJATI SULTRA

INDOBERITANUSANTARA, Kendari - Puluhan mahasiswa, yang mengatasnamakan Majelis Pro Rakyat Indonesia (MPR INDONESIA) SULAWESI TENGGARA, menyikapi masalah indikasi korupsi diwilayah Kanwil Depag Sultra yang melibatkan Drs. H. Abdul Muis (KaKanwil Depag Sultra). (25/11)

“Kedatangan kami disini menginginkan penuntasan Karupsi Di Departemen Agama dan dalang dari semua scenario Korpusi ini segera ditangkap dan ditahan. Kepemimpinan Drs. H. Abdul Muis (KaKanwil Depag Sultra) telah banyak masalah yang ditimbulkan seperti dugaan pelecehan seksual yang merupakan perbuatan amoral”. Abdilah Munawir (Koordinator Presidium) saat meneriakan orasinya.

Keputusan Menteri Agama mempertahankan KaKanwil Depag Sultra merupakan symbol matinya Institusi Departeman keAgamaan yang seharusnya menjadi contoh panutan dan teladan bagi seluruh elemen masyarakat Institusi Pemerintah di Sulawesi Tenggara.

“Indikasi korupsi Departemen Agama yang belum terungkap dan telah berlarut-larut di Meja Kejaksaan Tinggi, yaitu Indikasi korupsi 55 unit komputer diduga dilakukan oleh Drs. H. Abdul Muis (KaKanwil Depag Sultra) yang memanfaatkan Anggaran dan memperkaya diri sampai sekarang sangat kabal hukum, sedangkan Wa Ode Hasriah yang hanya sebagai Kontraktor dijadikan buronan dari pihak kejaksaan, dan masalah dana blockgrant 1,4 miliar”.

“Kami Mendesak Kajati Sultra untuk menahan 2 tersangka terkait anggaran Blockgrant dan mengungkap Aktor indikasi korupsi Drs. H. Abdul Muis, selain itu kami meminta Kajati Sultra mengungkap berbagai korupsi di Depag Sultra tanpa pandang bulu. Mendesak Ketua DPRD Sultra untuk melakukan Hering bersama MPR dan menghadirkan para Pimpinan Depag Sultra. Meminta Kepala BPKP Sultra untuk mempublikasikan ke media hasil audit kerugian Negara Indikasi Korupsi Depag Sultra. Meminta Drs. H. Abdul Muis untuk dapat bertanggung jawab secara Hukum atas indikasi korupsi Depag Sultra”. Dalam pernyataan sikapnya.

“Sementara itu, Muh. Idris Gani (Kadiv Humas Kejati Sultra) saat menemui para pengunjuk rasa mengatakan, bahwa pemilik barang atau kontraktor sudah diperiksa, dan saat ini masih dalam audit, serta memeriksa saksi, kami akan terus melakukan pemantaun terhadap kasus tersebut”. KmK

Pelantikan DPRD Kota Pontianak

(Indo Berita Nusantara) Pontianak, Convention Centre (PCC) Jl. Sultan Syarif Abdurrahman, berlangsung acara Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan III DPRD Kota Pontianak dengan agenda Pengambilan Sumpah/ Janji Angota DPRD Kota Pontianak Periode 2009-2014, bertindak selaku ketua sidang Gusti Hersan Aslirosa (Ketua DPRD Kota Pontianak). Senin, (15/09/09)

Turut hadir dalam acara tersebut Drs. Christiandy Sanjaya, SE (Wakil Gubernur Kalbar), Sutarmidji SH, M.Hum (Walikota Pontianak), Gusti Sofyan (Sekwan), AR. Muzammil (Ketua KPU Kalbar).

Sementara Ketua Sidang Gusti Hersan Aslirosa dalam pembukaannya mengatakan bahwa pelaksanaan sidang istimewa dengan agenda Pengambilan sumpah jabatan para anggota DPRD itu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalbar Cornelis, No 513 Tahun 2009, tanggal 4 September, tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kota Pontianak. (Ujarnya)

Sementara itu dari 45 orang anggota DPRD yang terpilih terdiri dari partai-partai pemenang pemilu yang meliputi Partai Demokrat delapan orang, Golkar lima orang, PDIP lima orang, PKS empat orang, PPP empat orang, PAN empat orang, PBR tiga orang, Hanura tiga orang, PPD tiga orang, PKB dua orang, PKNU dua orang, PKPB satu orang, PDS satu orang, dan Partai Buruh satu orang.
Acara tersebut juga dilanjutkan dengan pembacaan sumpah/janji para anggota DPRD yang dipandu oleh Soebaryanto (Kepala Pengadilan Negeri Pontianak) dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yaitu Sekertaris Dewan, Gusti Sofyan kemudian membacakan ketua DPRD dan Wakil sementara yaitu Hartono Azaz (Partai Demokrat) dan Deden Arienugraha (Partai Golkar).

Hal senada juga di sampaikan oleh Hartono Azas, mengatakan bahwa meskipun anggota dewan terdiri dari berbagai macam partai dan kepentingan, namun kini mereka telah bersatu sebagai wakil rakyat yang bertugas untuk mengakomodir keinginan rakyat. Sementara, Wakil Gubernur Kalbar Drs. Christiandy Sanjaya, SE dalam sambutannya mengatakan kedudukan DPRD sama dan setara dengan Pemerintah Kota Pontianak tidak saling membawahi dan satu bertanggung jawab dengan yang lain, DPRD dan pemerintah kota harus saling seimbang tanpa mengabaikan daya kritis di antara anggota DPRD. (Tegasnya)

DPD HNSI Akan Mengelar Muscab.

Setelah vakum selama tiga tahun, dewan pimpinan daerah (DPD) himpuan nelayan seluruh Indonesia (HNSI) akan menggelar Musyawarah Cabang (Muscab). Selain menyiapkan beberapa program, Muscab ini bertujuan untuk memilih kepengurusanh baru. "Kita sudah mendapat mandat dari DPP HNSI pusat untuk segera membenahi kembali DPC HNSI ditingkat kabupaten salah satunya di Bagan Siapiapi yang telah vakum selama 3 tahun ," jelas Wakil Ketua DPD HNSI Riau sementara Hadi.

Menurutnya, dengan dilakukannya pembenahan ditubuh HNSI tingkat cabang maka ini nantinya akan menjadi wadah bernaungnya bagi para nelayan tradisional laut, sungai dan danau di Kabupaten Rohil. Muscab sudah harus dilaksanakan paling lama 6 bulan ke depan untuk membentuk kepengurusan baru yang diserahkan sepenuhnya kepada Ketua DPC Rohil
Sementara Ramli.

Dikatakan, digesanya pembentukan DPC tersebut sesuai dengan ADART HNSI hasil munas 2007 di Jakarta dalam pasal 25 ayat 6 yang berbunyi apabila masa jabatan pengurus definitif sudah habis dan tidak mampu
melaksanakan Muscab maka secara otomatis kepemimpinan diambil alih oleh dewan pimpinan daerah untuk sementara waktu sampai terbentuknya kepengurusan dewan pimpinan cabang definitif paling lama 6 bulan.

"Dalam ADART HNSI sudah jelas aturanya dan ini berlaku mulai dari tingkat DPP hingga ranting sehingga tidak terjadi kekosongan (demisioner) ditubuh HNSI, kemudian masyarakat nelayan nantinya akan terkoordinir tidak terkotak-kotak mendapat perlindungan hukum, kesehatan dan asuransi," sebutnya.

Selain itu Hadi juga menambahkan, banyak manfaat dan keuntungan yang diberikan HNSI kepada masyarakat nelayan salah satunya peningkatan taraf hidup, peningkatan hasil tangkap ikan, terjaminnya kehidupan nelayan dan Penerapan harga standar penjualan ikan sehingga tidak merugikan nelayan.

"Saya hanya menyampaikan harapan dan keinginan Dirjen DKP bahwa Muscab yang digelar HNSI dapat sukses dan berhasil dengan melaporkan secara akurat terkait kondisi dan yang dilakasankan pengurus
nantinya," harapnya.

Sambutan Menag Bermuatan Politis.

Ribuan masyarakat berbagai penjuru daerah hadir menyaksikan pembukaan MTQ ke-28 Provinsi Riau di Kota Bagan Siapiapi yang diresmikan langsung Menteri Agama RI Suryadharma Ali di podium utama pada malam acara puncak pembukaan perlombaan syiar Quran tersebut. Namun sayangnya, disela sambutannya Menag menyampaikan himbauan yang berbau politis dengan
ajakan mendukung dukungan salah seorang calon pemimpin sebagai pilihan rakyat khususnya di Kabupaten Rohil yang sepantasnya tidak perlu disampaikan sehingga dapat menodai kegiatan
akbar umat Islam tersebut.

"Saya yakin program kerakyatan dan kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah daerah fokus di setiap daerah dan saya yakin pada pemilihan yang akan datang tidak akan susah lagi masyarakat memilih," jelas Menag RI mengawali sambutannya pada pembukaan MTQ.

Dikatakan, bahwa pelaksanaan MTQ bukan hanya sekedar lahirnya syiar Alquran akan tetapi mampu melahirkan umat yang hayati dengan mengikuti petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, pesan Alquran yang terkandung di dalamnya menuntun umat manusia pada kehidupan yang bermartabat seiring dengan perkembangan bangsa.

Kecintaan umat terhadap nilai Quran juga harus dibangun dalam bentuk ekspresi sehingga lahirlah bentuk dan tingkah laku sebagi cermin Qurani.

Disisi lain, di tengah kondisi kondisi bangsa yang memperlihatkan menurunya krisi akhlak dan moral maka kegiatan ini menjadi langkah untuk kembali membangkitkan pada generasi muda sebagai langkah yang relevan, disamping itu pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas tersebut terutama melalui jalur formal dan informal karena MTQ melibatkan masyarakat secara nasional dan internasional dengan meningkatkan kualitas baca tulis Alquran.

"MTQ dipandang sebagai kegiatan positif Islami dengan peran dapat membangun kerukunan umat
Islam, selain itu diharapkan MTQ diharap mampu memberikan syiar dakwah pada generasi muda yang sebagaiman diketahui bahwa Alquran merupakan sumber ajaran Islam dan rahmad bagi sekalian alam," katanya.

Menag juga menyebutkan pelaksanaan MTQ yang ingin dicapai yakni kesuskesan dengan memberi dampak kolektif bagi masyarakat dan negara sebagai realita yang mencerminkan secara baik dan benar, sebab kita memiliki kewajiban mengawak akhlak ditengah arus globalisasi saat ini.

Sementara itu, Gubernur Riau HM Rusli Zainal juga menyampaikan beberapa hal bahwa MTQ dapat meningkatkan ketaqwaan umat sebagai wujud ibadah dengan membumikan Alquran di Tanah Melayu yang kental dengan keislaman sesuai tekad dan visi Riau 2020 sebagai pusat kebudayaanMelayu dan agamis.

Masyarakat agamis Islam yang diabangun diatas nilai quran maka masyarakat bersama LPTQ menitik beratkan pembinaan dgn visi membumikan Alquran sebagai wujud masyarakat melayu yang pandai membaca dan menulis Alquran kemudian diamalkan.

Pelaksaan MTQ yang dilakukan secara rutin disetiap kabupaten/kota setiap tahunya tidak terlepas dari pembangunan yang dicapai selama ini.
kemudian MTQ yang dilaksanakan merupakan petunjuk membinmbing umat islam sekaligus momen strategis terhadap motivasi yang dicapai selama ini.
Oleh karennya gemar membaca Alguran harus digalakkan sejak dini untuk menmabah khasanah dan keiman kepada Allah.

"Alquran itu bukan hanya dibaca disaat akan berlangsung perlombaan, dikuburan atau ketika nafas di tengah tengorokan akan tetapi dengan gemar baca quran mampu memperbaiki akhlah anak didik kita," sebut.

Rusli juga menharapkan pelaksanaan MTQ terselangara dengan baik dengan sukses penyelenggaraan, promosi dan prestasi sebagai acuan keberhasilan kedepan dengan menghasilakn qori/a terbaik nasional dan internasional," sarannya

PKL Kalbar : Dukung Polri Dalam Kasus Bibit-Chandra

(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Puluhan masa yang tergabung dalam Forum UKM Indonesia se-Kalbar berunjuk rasa di Bunderan Untan Digulis diantaranya, Front Komunitas Indonesia Satu serta Organisasi Kepemudaan STEMPO-Pontianak Barat, yang didominiasi oleh Pedagang Kaki Lima Kalbar, Jumat (20/11) pagi melakukan aksi mendukung Polri dan Kejaksaan terkait kasus hukum Bibit-Chandra. Aksi yang diawali di kawasan Tugu Digulis-Bundaran Universitas Tanjungpura Jalan Ahmad Yani, tersebut juga menolak rekomendasi dari Tim 8 yang dianggap tidak kompeten untuk menyelesaikan kasus ini.

Dalam orasinya, korlap aksi Efendi mengatakan agar kasus ini harus dituntaskan dan jangan sampai ada intervensi dalam penuntasan kasus ini. ”Jika kasus ini tidak diselesaikan akan melukai hati rakyat,” ujarnya. Menurutnya, perjuangan mereka ini untuk kepentingan bersama dan penegakkan hukum di Indonesia. ”Kita buktikan di pengadilan, jangan semua hanya bicara dan komentar di media saja,” sesalnya.

Selanjutnya massa bergerak menuju Kantor DPRD Kalbar. Dalam kesempatan itu, Efendi membacakan pernyataan sikap yang isinya antara lain mendukung sikap Polri-Kejaksaan dalam proses pengadilan Penegakkan hukum dala kasus Bibit-Chandra (KPK), menolak rekomendasi Tim 8 (TPF) yang telah terlalu jauh masuk ke ranah institusi yang legal dan sah (Kejaksaan-Kepolisian) Indonesia. Berikutnya adalah menolak keras intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun kepada kejaksaan dan Polri yang mengakibatkan tidak berjalannya proses penegakkan hukum di NKRI, serta meminta dan mendukung bahwa hukum adalah panglima di muka bumi Indonesia ini. Terkahir, pernyataan sikap meminta agar DPRD Kalbar dapat segera mungkin meneruskan aspirasi kami kepada DPR RI, Kapolri, Kejaksaan dan Presiden RI.

Anggota DPRD kalbar dari F-PPP, Retno Pramoedya yang menemui massa aksi menyatakan sepaham dan sependapat dengan penegakkan hukum, karena menurutnya hukum di Indonesia sedang bermasalah. “Aspirasi ini akan kami teruskan kepada pimpinan DPRD Kalbar serta ke institusi diatas kami,” ujarnya.

Dari Kantor DPRD Kalbar, massa menuju Mapolda Kalbar. Sesampainya disana mereka tidak diperbolehkan masuk, dan hanya melakukan aksi di depan gerbang Mapolda Kalbar. Sekali lagi Efendi membacakan pernyataan sikap, yang langsung diterima oleh pihak Polda Kalbar untuk diteruskan ke Kapolda Kalbar lalu ke Kapolri.

Beberapa spanduk dan poster yang dibawa peserta aksi ditinggalkan di halaman Mapolda Kalbar. Dalam salah satu spanduk massa meminta agar SBY dan DPR jangan terpengaruh Rekomendasi Tim 8, dan melanjutkan proses hukum terhadap oknum KPK. Mereka juga mempertanyakan kredibilitas kerja Tim 8. (Ryan)

Golkar : Bulat Menangkan Pemilu 2014

(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Golkar di Pekanbaru, Aburizal Bakrie mencanangkan pemenangan Pemilu pada 2014 mendatang. Hal tersebut ditegaskannya ketika membuka Musyawarah Daerah ke-VIII DPD Golkar Kalbar, Jumat (20/11) di Sekretariat DPD Golkar Kalbar, Gedung Zamrud Khatulistiwa di Jalan Ahmad Yani-Pontianak.

Untuk mencapai target tersebut, Ical meminta agar Pengurus DPD Golkar Kalbar terpilih hasil Musda VIII ini nantinya mampu mengaplikasikan amanat Munas Pekanbaru yaitu empat sukses diantaranya Sukses Konsolidasi, Sukses Kaderisasi, Sukses Pembangunan Nasional dan Sukses Pemilu.

”Sukses konsolidasi dari organisasi partai, kita harapkan menjadi tugas utama dari jajaran pengurus terpilih di DPD Kalbar yang nantinya akan terbentuk, agar mereka mampu melakukan konsolidasi vertikal hingga ke tingkat pedesaan, karena pemilih kita kebanyakan berasal dari pedesaan,” urainya. Selain itu, menurut Ical, konsolidasi horizontal juga perlu di lakukan dengan mengaktifkan dan mengikutsertakan kembali KPPG dan AMPG, agar organisasi sayap tersebut bisa membantu pemenangan Pemilu 2014 nanti.

Ical mengakui kekurangan partainya adalah tidak melakukan kaderisasi seperti pada masa-masa kepengurusan jauh sebelumnya. ”Kita harap nanti disetiap desa di Kalbar ini ada minimal 100 orang kader, sedangkan di Jawa saya mengharapkan 150 kader per desa. Dengan jumlah tersebut kita bisa harapkan 10 juta kader untuk 78.000 desa di seluruh Indonesia. Jika 1 kader bisa menarik 3 orang pemilih, maka kita proyeksikan Golkar akan mendapat suara sekitar 40 juta suara. Dan secara nasional program ini akan kita lakukan pada Januari 2010,” paparnya.

Disamping kaderisasi, untuk pemenangan Pilkada dan Pemilu Ical juga menyarankan untuk merangkul masyarakat muda melalui media cetak dan eletronik. ”Kita harus raih simpati anak-anak muda, karena mereka yang saat ini berada di bangku kelas II SMP akan menjadi pemilih pemula pada 2014, untuk itu kita raih ketertarikan mereka melalui perkembangan teknologi seperti Internet, Facebook, Twitter dan lain sebagainya,” katanya.

Sementara itu, Dewan Penasehat DPP Golkar, Akbar Tandjung meminta agar DPD Golkar di Kalbar bisa memenangkan pilkada di enam Kabupaten yang akan digelar seerntak pada Mei 2010 nanti, sebagai loncatan untuk meraih kembali 9,5 juta suara yang hilang pada Pemilu 2009 lalu. ”Untuk itu, dalam penentuan kader yang akan diusung, DPD Kalbar akan diarahkan oleh DPP untuk memilih siapa calon yang akan didukung Golkar,” ucapnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh dua kandidat calon Ketua DPD Golkar Kalbar yang akan bersaing, Abang Tambul Husin yang masih menjabat Ketua DPD Golkar Kabupaten Kapuas Hulu dan H. Morkes Effendi Ketua DPD Golkar Kabupaten Ketapang, Ketua DPD Golkar Kalbar Ir. H. Zulfadhli menyatakan tidak akan maju lagi dalam pencalonan Ketua DPD Golkar Kalbar pada Musda ini. Secara jantan, Bang Zul, sapaan akrab Zulfadhli juga mengakui bahwa dirinya gagal mempertahankan kemenangan DPD Golkar Kalbar pada Pemilu 2009.

Acara Musda VIII DPD Golkar Kalbar sendiri sedianya akan berlangsung hingga 23 November 2009 di Hotel Orchadz. Selain 14 Kabupaten /Kota yang akan memberikan suaranya untuk memilih Ketua DPD, suara lain akan diambil dari DPP, serta organisasi sayap yang ikut mendirikan dan didirikan oleh Golkar seperti Kosgoro, AMPG, KPPG dan Soksi. (Ryan)

Proyek Siluman Marak di Bangan Sinembah

Bagan Batu-Proyek siluman kini marak di Kecamatan Bagan Sinembah. Pasalnya, hampir semua proyek baik semenisasi maupun pengerjaan jembatan yang ada di kecamatan tersebut tidak memiliki plang proyek. Dari pantauan Riau Mandiri di lapangan seluruh proyek semenisasi yang diduga siluman karena tidak memiliki plang nama itu terdapat tujuh lokasi ditiga kepenghuluan, seperti di Kepenghuluan Bagan Batu yakni didua gang di Jalan Subrantas dan satu gang di Jalan Ahmad Yani.

Ditempat lain seperti di Kepenghulan Bagan Sinembah seperti di Jalan Amad Yani Ujung, satu gang dan satu gang lagi di Jalan Sisingamagaraja Dusun Bangun Rejo. Proyek semenisasi lainya di Kepenghuluan Bahtera Makmur Gang Mawar serta pembangunan empat jembatan di Kepenghuluan Bagan Batu.

Simarmata, Warga Bagan Batu, mengatakan semua proyek tersebut tidak jelas siapa yang mengerjakan. Sebab, hampir semua proyek yang berada di daerah ini tidak memiliki plang nama.

"Kita mempertanyakan proses pelaksanaan pembangunan proyek tersebut. Sebab, tidak ada plang nama yang terdapat diproyek tersebut sehingga kita tidak tahu dari mana anggaran yang digunakan," ujarnya.

Simarmata menjelaskan, seluruh proyek semenisasi yang sudah dan sedang dilaksanaan ada kejanggalan. Sebab, proyek tersebut dikerjakan sepanggal-panggal, artinya panjang semenisasi paling panjang 100 meter dan kebanyakan 50 meter.

"Kita lihat proyeknya ini tanggung karena tidak dapat menjangkau masyarakat yang ada di gang tersebut.Kita heran proyek semenisasi ini pendek pendek sepertinya hanya sepenggal sepenggal saja. Kebingunan kita ditambah lagi karena tidak tampak plang proyek disetiap lokasi proyek yang dikerjakan, "jelasnya

Camat tidak Tahu

Menanggapi banyaknya proyek yang dinilai tidak transpran atau terkesan siluman, Camat Bagan Sinembah Suwandi mengakuinya. Tidak itu saja, orang nomor satu di daerah ini juga menyebutkan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pemilik proyek tersebut.

"Saya tidak mengetahui proyek siapa itu. Sebab, keberadaan proyek tersebut tidak ada yang melapor kepada saya maupun kepenghuluan," ujarnya.

Suwandi menjelaskan sebagai pemerintah kecamatan yang berfungsi sebagai pembinaan dan pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan mengakui kesulitan untuk melakukan tugas pengawasan karena terkadang banyak kontraktor yang melaksanakan pembangunan tidak melaporkanya.

Bahkan mereka tidak memasang plang proyek di lokasi tempat mereka berkerja. " Meski mereka tidak melapor, kita tetap melakukan pengawasan serta berkoordinasi dengan pihak terkait," ujarnya

JAMA’AH MUSLIMIN KAL-BAR : MENGUTUK KERAS ZIONIS ISRAEL

(Indo Berita Nusantara) Pontianak, puluhan massa yang tergabung dalam Jama’ah Muslimin (Hizbullah) melakukan aksi unjuk rasa di Jl. Ahmad Yani di Bunderan Digulis Untan, terkait Penyerbuan Zionis Israel ke Mesjid Al- Aqhso. 29/10

menyatakan sikap mengutuk keras penyerbuan brutal zionis Israel ke Masjid Al-Aqso, karena tindakan ini merupakan kezaliman nyata, tindakan zionis Israel menyerbu Masjid Al-Aqhso menodai kesucian Masjid Al-Aqsho sebagai kiblat pertama umat Islam, tempat Isra Mi’raj Nabi Muhammad Shllallahu Alahi Wasallam, tempat suci Islam ketiga setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah, sehingga nyata bertentangan dengan hak asasi manusia.

Mendesak Umat Islam untuk segera mengambil langkah kongkrit guna menyelamatkan Masjid Al-Aqsho antara lain memboikot produk-produk Zionis Israel dan produk-produk yang memberikan keuntungan terhadap Zionis Israel. Negara-negara Islam yang selama ini menjalin hubungan diplomatik dengan Israel segera memutuskan hubungan. Menyeru terhadap para Ulama, khotib atau tokoh ormas Islam untuk segera mengingatkan umat Islam pentingnya kedudukan Masjid Al-Aqsho dalam Islam serta upaya Yahudisasi terhadap kawasan Al-Aqsho. Menyeru seluruh umat Islam agar bergerak mengirimkan mujahi-mujahid dan membela Masjid Al-Aqsho. Menyeru seluruh umat Islam untuk memberikan dukungan do’a bagi saudara-saudara di kawasan Masjid Al-Aqsho serta melaksanakan Qunut Nazilah.

Pemerintah Republik Indonesia agar tetap konsisten memberikan dukungan bagi warga Palestina khususnya umat Islam untuk beribadah di Masjid Al-Aqsho. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umat Islam Indonesia untuk berjuang bersama-sama dan saudara di Palestina dalam rangka mengembalikan Masjid Al-Aqsho sebagai kiblat pertama dan tempat suci ketiga umat Islam, serta mengajak seluruh umat Islam untuk merapatkan barisan dalam satu Jama’ah Muslimin, serta menggalang dukungan moral dan material guna membantu umat Islam yang menderita di Palestina.

Pemerintah harus bersuara dari jajaran DPRD bukan hanya satu kali bersuara melainkan harus berkali-kali dengan katalain ada beberapa kavling Pemerintah mengerahkan kepada kaum muslimin untuk berziarah, sehingga dapat membuka peluang selebar-lebarnya bagi kaum muslimin untuk berziarah ke Palestina dan memberikan bantuan-bantuan fisik dan jika disuarakan dengan Pemerintah kami sangat yakin bahwa masyarakat menjadi tau. Tegas Uray Salam

Yahudi berusaha menghancurkan Masjidil Aqsho yaitu dengan cara menggali terowongan dibawah bangunan tersebut dengan katalain kita harus cegah dan akan bicara sedunia, maka muslimin yang berada di palestina mereka hanya menginginkan muslimin lain bagaimana mereka datang ke Mekkah dan Madinah, sehingga dengan membanjiri muslimin di Palestina mereka tidak semena-mena menghancurkan Masjidil Aqsho akan tetapi yang lebih parah yaitu kaum muslimin tidak bisa masuk kedalam punya hak apa mereka sekarang mana dunia yang mengatakan Hak asasi manusia yaitu HAM Amerika yang getol-getolnya seharusnya ini harus adil kita berbicara jika dikatakan manusia penjajahan harus dihapuskan, maka penjajah malah dipelihara muslimah memprotes bahwa Hak Asasi Manusia semu ternyata kezoliman masih ada. Namun umat Islam harus bersatu dan ketika kita berbicara Masjidil Aqsho kita harus bersatu, maka kita jangan mau dibodoh-bodohin oleh Amerika apalagi dengan politiknya. Ujar H. Nusihan Zaini Abdurahman

KEPENGHULUAN Sungai Tapah-Kasang Bangsawan di Kecamatan Pujud sepakat menentukan patok tapal batas untuk diteruskan kepada Pemkab Rokan Hilir

“Keduanya bersepakat memastikan batas kepenghuluan masing-masing setelah melalui proses mufakat antara penghulu dan masyarakat keduanya,’’ kata Camat Pujud Cicik Mawardi Athar, Selasa (3/11) menandai perumusan kebijakan seputar pelaksanaan rapat koordinasi camat bersama seluruh pihak penghulu seputar tapal batas di kecamatan tersebut. Prosesnya, perumusan kebijakan diserahkan kepada pihak kepenghuluan baik itu penghulu maupun bersama masyarakatnya untuk duduk bermusyawarah mencari kemufakatan.

Cicik menyebutkan, masalah tapal batas di wilayah kecamatan tersebut memang merupakan persoalan serius. Sebab meskipun telah diatur melalui Undang-undang terutamanya pembentukan kabupaten Rokan Hilir sepuluh tahun lalu, atau saat pemekaran kecamatan Pujud dari kecamatan Tanah Putih tujuh tahun lalu, permasalahan tapal batas antar desa atau kepenghuluan masih selalu mengkristal. Karenanya, perlu dibahas secara bersama-sama melibatkan komponen dasar antara masing-masing penghulu dan masyarakat.

Kenyataan seperti itu menurut mantan Camat Sinaboi itu, guna mengefektifkan fungsi pelayanan publik oleh pemerintah. Sebab bila tapal batas masih belum juga tuntas, potensi gesekan ditengah masyarakat selalu tidak dapat dihindarkan.

Apalagi, Kecamatan Pujud yang merupakan wilayah terluar Rokan Hilir berbatasan langsung dengan kabupaten Rokan Hulu dan Labuhan Batu Sumatera Utara merupakan tempat atau daerah paling cenderung diserobot. Karenanya, batas-batas dasar antara kepenghuluan sudah harus dapat dikukuhkan sejak dini.

Untuk tahap awal, baru Sungai Tapah dan Kasang Bangsawan yang menyatakan telah duduk semeja menuntaskan batas yang ada. Dengan demikian, hampir sebagian besar antara setiap kepenghuluan masih belum jelas karena banyak faktor. Meski telah dituangkan dan Perda tentang pemekaran wilayah kepenghuluan, namun titik patok sebagai tanda batas sah belum dapat ditegaskan. Sehingga secara de facto, belum ditemukan tanda batas yang dilegitimasi baik oleh hukum maupun kaidah sosial masyarakat.

‘’Rakor kita pertegas mencari solusi atas tapal batas yang selama ini masih mengambang. Kendati perumusannya digesa dari komponen paling dasar yakni masyarakat, keputusan akhir tetap ditangan pemerintah kabupaten,’’ ucap Cicik lagi.

Agar semua persoalan menyangku tapal batas kepenghuluan, dia mengharapkan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk secara bersama-sama menciptakan suasana yang harmoni. ‘’Mari wujudkan masyarakat yang dinamis dan harmonis. Segera kita tentukan patok tapal batas setiap kepenghuluan untuk menggesa dan menyongsong pembangunan dimasa mendatang,’’ sambung Cicik.