Rapat Paripurna DPRD Propinsi Banten

Senin, 17 November 2008, di Gedung DPRD Banten, Jl. Raya Palima, Serang diadakan Rapat Paripurna tentang “Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Fraksi-Fraksi Atas Nota Pengantar 2 (dua) Raperda Usul Gubernur dan Pembentukan Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Pansus”. Rapat yang mundur satu jam dari jadwal ini dimulai pukul 11.00 WIB dan dihadiri oleh 43 anggota DPRD dari 9 Fraksi.
Drs. H. Mohammad Masduki, M.Si (Wakil Gubernur Banten) mengatakan, “Kami sangat bersyukur karena mendapat apresiasi dan tanggapan yang baik dan ditindaklanjuti secara intensif dari kelompok kerja DPRD mengenai Raperda tentang pengolahan barang milik daerah dan Raperda tentang pembentukan sekretariat.”
Selain itu, pengelolaan barang milik daerah dianggap penting, guna menyelamatkan aset milik Banten dengan memperhatikan azas akuntabilitas, efisiensi, dengan mengikuti aturan pembinaan dan pengawasan yang baik. Gubernur juga menyepakati pendapat dari Fraksi Golkar bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju maka aset daerah harus dibuatkan database khusus.
Mengenai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah/KPID Banten, Gubernur mendorong pembentukan Banten, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi yang layak dan sebaik-baiknya. KPID sebaiknya diisi oleh orang-orang yang berkompetensi. Kegiatan KPID Banten yang dilakukan antara lain monitoring terhadap isi siaran televisi lokal, monitoring isi siaran pemilihan umum kepala daerah.
Dengan itu, Sekretaris DPRD Banten membacakan keputusan rapat, yaitu telah dibentuk 2 (dua) Panitia Khusus/Pansus yaitu Pansus 1 membahas Raperda KPID dan Pansus 2 membahas Raperda pengelolaan barang milik daerah DPRD Propinsi Banten. Kedua Pansus tersebut dipilih dari dan oleh anggota DPRD dan telah ditetapkan di Rapat Paripurna. Biaya yang muncul untuk penyelenggaraan Raperda tersebut dibebankan pada APBD Banten Tahun 2009.
Ditetapkan tugas dari Pansus antara lain memimpin rapat, melakukan konsultasi dan koordinasi kepada rapat Paripurna DPRD terkait dengan Raperda tersebut di atas. (masayu)