Pameran North Aceh IV 2010

Di penghujung tahun 2010 ini,  Pemkab. Aceh Utara kembali menggelar Pameran North Aceh IV 2010, kegiatan ini dilaksanakan di Desa Blang Adoe  Kuta  Makmur Aceh Utara . Pemkab Aceh Utara sangat antusias dalam melaksanakan pameran ini. sebagaimana yang dikatakan oleh Misbahul Munir Ketua Pelaksana  Pameran. Karena merupakan langkah penting dalam mengantispasi era globalisasi ekonomi.  Produk unggulan yangdipamerkan  antara lain sawit dan coklat, serta produk industri  berupa sabuk kelapa. Pameran ini berlangsung dari tanggal 18 Desember sampai dengan 31 Desember 2010. (M/R)

DEMO PERINGATAN HARI HAM

Peringatan hari HAM yang jatuh pada tanggal 10 Desember diperingati dengan melakukan aksi unjuk rasa. Sebanyak  50 orang mahasiswa Kab. Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yang tergabung dalam SMURT (solidaritas mahasiswa untuk rakyat), HIMIPOL (himpunan mahasiswa politik) UNIMAL (Universitas Malikussaleh), dan GEUPHAM (gerakan peduli HAM). Melakukan unjuk rasa menuntut pembentukan KKR (komisi kebenaran dan rekonsiliasi) dan pengadilan HAM. Tuntutan mahasiswa ini didasarkan pada fakta bahwa selama konflik yang terjadi di Aceh telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat (TNI/Polri). Selain melakukan orasi di simpang jam Kota Lhokseumawe, para pendemo juga melakukan aksi dihalaman Kantor DPRK Kota Lhokseumawe, H. M. Yusuf anggota DPRK Kota yang berasal dari Partai Aceh (PA) menemui pendemo dan menyatakan DPRK Kota sangat serius untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan meminta waktu untuk menyelesaikannya. Selain menyatakan dukungan, Yusuf juga ikut membubuhkan tanda tangan dispanduk yang dibawa pendemo. Selain spanduk, pendemo juga membawa foto-foto pelanggaran HAM. (MR)

Palembang Tuan Rumah Workshop Sanitasi Internasional

Palembang menjadi tuan rumah workshop sanitasi internasional tingkat Asia. yang masuk dalam keanggotaan citynet. Workshop yang dilaksanakan pada 29 November, diikuti oleh perwakilan dari sejumlah negara anggota citynet.Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Horison Palembang ini,  membahas berbagai permasalahan sanitasi sejumlah negara anggota citynet. Peserta pertemuan tersebut berasal dari sejumlah negara dan menghadirkan pakar lingkungan sebagai narasumber.

Walikota Palembang H. Eddy Santana Putra mengatakan, Palembang menjadi tuan rumah kegiatan tersebut setelah beberapa kali pertemuan dilaksanakan di Filipina dan Jepang serta negara lain. Diharapkan  pertemuan internasional itu mampu memberikan solusi dalam pengolahan limbah secara optimal, sehingga kualitas sanitasi lingkungan terus meningkat.

Oleh : Taufiq Akbar

PELANTIKAN UNSUR PIMPINAN DPRD KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Setelah lama menunggu , akhirnya kemarin (21/10/10) pukul 10.00 WIB unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), diantaranya Ketua DPRD Benteng, Ferry Ramly, SH,  Wakil Ketua I, Hadi Sucipto dan Wakil Ketua II, Amancik, dilantik. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Bengkulu Tengah dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, Fuad Muhammadi, SH, MH. Acara yang berjalan dengan khidmat diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dihadiri 25 anggota DPRD Benteng, Pejabat Bupati Benteng, Dr. H. Bambang Suseno,SKM, MM, Unsur Muspida dan pejabat eselon II. Usai dilantik, Ketua DPRD Benteng,  Ferry Ramly, SH, berjanji akan segera menindaklanjuti pelaksanaan Pemilukada Kab. Bengkulu Tengah yang selama ini menjadi polemik. Selain itu, Ferry juga akan membangun kerjasama dengan pihak ekskutif dan masyarakat Benteng, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Benteng.(ap)

DEKLARASI GERAKAN PEMUDA MELAWAN KORUPSI

Yogyakarta 28 Oktober 2010, diawali dari keprihatinan Mahasiswa melihat  kondisi Bangsa ini yang semakin bobrok dengan banyakya uang rakyat yang telah dikorupsi  hal itulah yang mendorong Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan humaniora  Universitas  Islam Negeri  Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk mengadakan Pelatihan anti korupsi dengan format sekolah  singkat dan temu Mahasiswa FISIP se-Indonesia yang diselenggarakan 26-28 oktober 2010, Sekolah singkat tersebut diselenggarakan di Gedung Youth Center dan dihadiri oleh beberapa mahasiswa Fisip se-Indonesia,antara lain Mahasiswa  Universitas Andalas, IAIN sunan Ampel, Universitas Riau, Universitas Mulawarman, Universitas Airlangga, UNSWAGATI Cirebon, Universitas Siliwangi, Universitas Pasundan, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah jember, Universitas Neegeri Semarang, Universitas Sebelas maret, Universitas Sumatra Utara, UNPAD, UNAS Jakarta, Universitas Wiraraja Sumenep, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Puncaknya berakhir  28 Oktober bersamaan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda mereka melakukan Aksi unjuk Rasa damai dan mendeklarasikan Gerakan  Pemuda Melawan Korupsi, aksi tersebut dimulai dari perempatan condong catur Yogyakarta berjalan menuju Kediaman Wapres Budiono dengan dikawal petugas kepolisian, tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut adalah sikap tegas pemerintah Untuk menghukum mati para Koruptor, selesaikan kasus lumpur lapindo, adili markus dan mafia hokum, reformasi lembaga penegak hokum dan tegakkan supremasi hokum ( CAN )

KONFERENSI PERS OLEH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA CILEGON TENTANG PERNYATAAN SIKAP BERKAITAN DENGAN MASALAH LAHAN PELABUHAN KUBANGSARI

Komite Nasional Pemuda Indonesia Cilegon, pada 18 Oktober 2010 telah melangsungkan konferensi pers terkait pernyataan sikap elemen Pemuda Kota Cilegon tentang masalah lahan pelabuhan Kubangsari di Rumah Makan Sari Kuring Indah Jl. Raya S.A Tirtayasa Cilegon. Acara yang diikuti oleh 50 orang diantaranya Edi Kodratullah dari LSM Komando Barisan Rakyat (Kobra), Syamlawi perwakilan dari Ikatan Pemuda/Pemudi Indonesia (IPPI), Aat Syafaat  dari kelompok Pemuda Justicia, Uri Masruri, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Farouk perwakilan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Irfan Alvin, Sekretaris DPD KNPI Banten, yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia Cabang (KNPI) Cilegon dipimpin oleh Hidayatullah, Ketua KNPI Cilegon.

Pernyataan sikap yang mereka bacakan adalah antara lain mendukung pembangunan pelabuhan Kubangsari kota Cilegon (Kubangsari harga mati bagi kota Cilegon), mengutuk segala upaya yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel (KS) untuk menguasai kembali lahan Kubangsari, menuntut mundur Direktur Utama PT KS Fazwar Bujang karena telah melakukan kebohongan publik dan buruknya kepemimpinan di PT KS, mendesak kepada Walikota Cilegon untuk tidak mengeluarkan izin pembangunan Posco jika pembangunan tersebut mengganggu dan menggunakan lahan Kubangsari, menghimbau kepada PT KS-Pohang Steel dan Iron Corporations (Posco) Korea untuk tidak melanjutkan pembangunan jika tidak ada izin dari Walikota, dan menghimbau kepada DPRD Kota Cilegon untuk mem-PTUN SK BPN Pusat serta meminta kepada Kadin dan pengusaha daerah lainnya untuk bersatu mewujudkan pembangunan pelabuhan Kubangsari dan tidak terjebak oleh kepentingan sesaat yang ditawarkan pihak KS-Posco. Jika tuntutan pemuda Cilegon tidak direspon maka kami akan melakukan aksi besar-besaran baik di Cilegon maupun ke Presiden RI.

Dalam pernyataannya, Hidayatullah mengatakan antara lain bahwa pada 20-10-2010, KNPI merencanakan apel akbar seluruh elemen Pemuda Cilegon dalam rangka pencanangan Oktober 2010 sebagai bulan perjuangan pemuda Cilegon di lapangan parkir kompleks kantor DPRD Cilegon. Lalu pada 22-10-2010, KNPI beserta seluruh elemen Pemuda Cilegon merencanakan aksi unjuk rasa di kantor PT KS Cilegon dan kantor Kadin Cilegon. Pada 28-10-2010, apabila peletakan batu pertama pembangunan pabrik kerjasama antara PT KS-Posco tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah, KNPI dan seluruh elemen Pemuda Cilegon beserta masyarakat merencanakan aksi pemblokiran terhadap jalan yang akan dilalui oleh Wakil Presiden RI saat menuju ke lokasi. Mereka telah siap untuk melakukan aksi dengan kekerasan, dipimpin Ari Taufik (sebagai Korlap).

Sebagai orang yang hadir dalam pertemuan tersebut Hilman Setiaji perwakilan dari GP Anshor, mengatakan antara lain bahwa Gerakan Pemuda Anshor menolak kedzaliman, pengusaha jangan menginjak-injak rakyat Cilegon dan bahwa Barisan Anshor Serbaguna (Banser) siap menghalangi kegiatan pembangunan pabrik PT KS-Posco apabila ternyata mereka mencaplok lahan Kubangsari.

Sementara itu Arif Rahman, Ketua Karang Taruna Cilegon, menyatakan antara lain bahwa Kementerian BUMN dan BPN Pusat harus mengembalikan lahan Kubangsari kepada rakyat Cilegon dan Posco akan didukung apabila tanpa mengambil lahan Kubangsari. Dia juga mengatakan bahwa Jika pada 20-10-2010 di Jakarta terjadi aksi pemakzulan SBY sebagai Presiden, maka di Cilegon terjadi aksi pemakzulan Fazwar Bujang sebagai Dirut PT KS.

Seperti diketahui, bahwa status tanah eks HGU no.1/Kubangsari, adalah bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional no.24-VIII-1999 tanggal 21 Juli 1999 tentang Pembatalan Sebagian HGU no.2/Kubangsari tercatat atas nama PT Krakatau Steel (Persero) terletak di desa Kubangsari Kec. Pulomerak Kotamadya Cilegon (dahulu Kab. Serang) Prov Jabar, yaitu antara lain ‘mengeluarkan tanah negara bekas HGU no.1/Kubangsari sebagaimana diurakan dalam surat ukur tanggal 19 Februari 1973 no.6/1973 seluas 665.200 m2 dari bagian Hak Guna Bangunan no.2/Kubangsari yang diberikan kepada PT Krakatau Steel (Persero) tersebut dan mengembalikan statusnya kepada keadaan semula sebagai tanah negara’.

Dalam proses peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkaman Agung RI no. 43.PK/TUN/2004 tanggal 13 April 2005 yang amar putusannya adalah menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali (PT Krakatau Steel) atas gugatan terhadap Keputusan Menteri Negara Agraria/Ka BPN no.24-VIII-1999 tanggal 21 Juli 1999.

Dalam proses peradilan Perdata, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI no.138.K/Pdt/2005 tanggal 1 Maret 2006 yang amar putusannya adalah mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Ka BPN, Kantor BPN Koba Cilegon dan PT Duta Sari Prambanan) atas gugatan perdata dari PT Krakatau Steel.

Pemerintah Kota Cilegon pada 28 April 2003 mengajukan permohonan Hak Pengelolaan atas tanah eks HGU no.1/Kubangsari namun belum bisa diberikan karena sedang menjadi objek gugatan antara PT Krakatau Steel dengan PT. Duta Sari Prambanan, BPN Pusat dan Kantor Pertanahan Cilegon. Tanah tersebut juga masih tercatat di Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara sebagai aset PT Krakatau Steel. Namun sudah ada perintah pengadilan agar PT Krakatau Steel untuk segera mengeluarkan sebagian tanah seluas 665.200 m2 dari seluas tanah 2.520.950 m2 yang berada dalam HGB no.2/Kubangsari atas nama PT Krakatau Steel.

Pemerintah Kota Cilegon sampai saat ini sedang melaksanakan pembangunan pelabuhan Kota Cilegon untuk kepentingan umum dan telah mengeluarkan dana investasi sebesar Rp.99.436.635.000,- (sembilan puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kajian kelayakan, pembangunan akses jalan, reklamasi pantai, pematangan lahan, pemagaran dan pembangunan trustle.

Jadi bagi Kota Cilegon, Kubangsari merupakan aset daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan merupakan cita-cita masyarakat Cilegon dalam mewujudkan pelabuhan bertaraf Internasional.

Namun dalam hal ini PT Krakatau Steel dinilai telah merugikan kepentingan masyarakat Cilegon dengan mencaplok lahan Kubangsari dalam kerjasamanya dengan Pohang Steel and Iron Corporation (Posco) dari Korea. Hal ini berdasarkan atas Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 1/PBT/BPN RI/2010 tentang pencabutan SK Menteri Agraria/Kepala BPN nomor 24-VIII-1999 tentang pembatalan sebagian Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 2/Kubangsari atas nama PT Krakatau Steel. SK Ka BPN itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 452.K/TUN/2000 yang memerintahkan pemisahan sebagian HGB nomor 2/Kubangsari sesuai ak Guna Usaha (HGU) nomor 1/Kubangsari, sehingga mestinya proyek PT KS-Posco yang direncanakan menggunakan lahan seluas sekitar 400 Ha, tidak termasuk lahan Kubangsari seluas 66 Ha.

Dana Kompensasi Korban Konflik Aceh Dipertanyakan

Liputan6.com, Banda Aceh: Seratus janda korban konflik dari sejumlah kabupaten di Provinisi Nanggroe Aceh Darusalam berunjuk rasa di depan Kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Banda Aceh, baru-baru ini. Mereka menuntut agar dana kompensasi segera dikucurkan.

Dalam aksinya, pengunjuk rasa--kebanyakan wanita--membawa berbagai poster. Mereka mempertanyakan dana kompensasi yang hingga belum disalurkan. Pengunjuk rasa juga berharap BRA berlaku adil dan tidak diskriminasi dalam penyaluran dana tersebut.

Sebelumnya, warga korban konflik Aceh juga meminta bantuan rumah kepada BRA. Saat itu mereka sudah berulang kali meminta namun belum ditanggapi [baca: Korban Konflik Aceh Minta Bantuan Rumah](ULF)(sumber yahoo News)

Satu Tahun Kinerja SBY

Surabaya-Ibernas (1/10)Andi Baso Juherman, wakil sekretaris Pemuda Pancasila kota surabaya mengenai kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perbaikan harus dilakukan di berbagai bidang, untuk ekonomi, diharapkan lebih memperhatikan nasib petani khususnya petani tembakau. Perubahan musim yang berlangsung saat ini sangat berpengaruh dengan tumbuh kembang tanaman tembakau.

Sedangkan bidang pembangunan, pembangunan sudah banyak berjalan. Namun pembangun dirasa masih belum merata khususnya di daerah perbatasan dan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Baso, "pemerintah harus lebih tegas dalam memutuskan dan pengambilan tindakan serta harus adanya pemerataan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat" ungkapnya. (Ambar)

TKI asal Gunung Kidul kurang dari kuota

Sampai saat ini jumlah TKI asal Gunung Kidul yang bekerja di Luar negeri masih sedikit, padahal kuota yang diinginkan oleh pemerintah berjumlah 60 orang, baru terpenuhi setengahnya. Animo masyarakat Kab. Gunung Kidul untuk menjadi TKI sangat rendah, pemerintah melalui dinsos telah melakukan pendekatan dan penyuluhan pada masyarakat untuk meningkatkan animo masyarakat. Pendekatan yang dilakukan biasanya berbarengan dengan penyuluhan masalah atau  kegiatan lain seperti padat karya atau bekerjasama dengan BP3TKI DIY. Pada Senin 21 September 2010  di Kantor dinsos Kab. Gunung Kidul akan diadakan sosialisasi kerja di luar negeri kepada anak-anak remaja yang berasal dari kec. Patuk, kec. Playen, kec. Paliyan berjumlah 30 orang oleh PT. Darmo Karya Raharj, diharapkan dengan adanya even ini masyarakat dapat berminat untuk menjadi TKI dan menambah pendapatan mereka. (Desy)

Tanggapan Koalisi Rakyat Anti Perkebunan Sawit Di Kawasan Eks PLG

Palangkaraya (18/09), Tanggapan Koalisi Rakyat Anti Perkebunan Sawit Di Kawasan Eks PLG, Arie Rompas (Direktur Eksekutif WALHI Provinsi Kalimantan Tengah) mengatakan antara lain:

1.    Kawasan Eks  PLG merupakan kawasan kritis, kondisi lingkungan yang terdegradasi dan rusak disebabkan oleh proyek - proyek pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam realisasinya menjadikan kawasan Eks PLG dalam kondisi krisis akibat hancurnya kawasan hutan gambut dan menjadikan kawasan tersebut rawan akan bencana, antara lain  terjadinya kebakaran hutan di kawasan tersebut, sehingga ketika musim kemarau menyebabkan  bencana asap, sedangkan pada musim penghujan terjadi bencana banjir.

2.    Adanya proyek - proyek yang mengatasnamakan pembangunan dan konservasi di sekitar kawasan yang menyebabkan kawasan tersebut menjadi terancam, antara lain ancaman terhadap sumber - sumber penghidupan masyarakat lokal dan transmigran seperti investasi pembangunan perkebunan sawit di kawasan eks PLG  yang sudah dilakukan oleh 23 perusahaan dengan luas mencapai 935.225 Hektar dengan cara memonopoli tanah dan mengambil hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat transmigran  di kawasan tersebut seperti PT. Globalindo Agung Lestari yang beroperasi di kawasan eks PLG di Blok A yang telah mengambil tanah-tanah masyarakat di desa Dadahup, Mentangai dan Lamunti serta melakukan penggusuran kawasan transmigran yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah, dan PT. Globalindo Agung Lestari belum memiliki AMDAL, serta tidak mempunyai ijin pelepasan kawasan hutan dan perijinan yang tidak prosedural dan bermasalah.

3.    Selain itu proyek PLG juga telah menghancurkan sistem perekonomian masyarakat sekitar kawasan tersebut, masyarakat lokal dan transmigrasi kehilangan mata pencaharian seperti kebun rotan, kebun galam, gemur, purun, kolam ikan tradisioanal (beje), dan sungai yang merupakan tempat mata pencaharian masyarakat hilang akibat dari  pembukaan proyek PLG tersebut yang dibangun tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan  dan tanpa partisipasi masyarakat tersebut.

4.    Tetapi dengan kondisi kawasan Eks PLG yang sudah terdegradasi dan rusak, masyarakat di sekitar kawasan tersebut memiliki inisiatif dengan mencoba untuk memperbaiki dan merehabilitasi kawasan dengan upaya swadaya dan kearifan lokal dimana hutan dan gambut merupakan urat nadi kehidupan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat di sekitar kawasan.

5.    Untuk mencegah terjadinya tragedy ekologi yang kedua kalinya dan penderitaan masyarakat di sekitar kawasan eks PLG, serta upaya keberlanjutan penghidupan  maka kami masyarakat sipil yang peduli terhadap kondisi  lingkungan dan  sosial di kawasan eks PLG dan dengan masyarakat sekitar bersatu untuk melawan proyek-proyek yang mangancam sumber-sumber penghidupan rakyat di kawasan eks PLG, terutama perkebunan skala besar sawit yang akan mengabaikan hak-hak masyarakat atas tanah, merampas hak untuk mengembangakan kehidupan yang layak serta menghilangkan kesempatan untuk mengembangkan budaya produksi pertanian yang bebas, serta Kawasan Eks PLG seharusnya direhabilitasi dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan karena pentingnya kawasan gambut sebagai ekosistem penyerap karbon terkait perubahan iklim dan keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar kawasan tersebut. Apabila kawasan tersebut di berikan ijin untuk perkebunan sawit, akan bertengtangan dengan Inpres Nomor 2 tahun 2007 dan  LOI Indonesia dengan norwegia untuk memoratorium pembukaan kawasan gambut sehubungan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi hingga 26 persen pada tahun 2020 sesuai dengan komitmen Presiden SBY.  (Olin & Dana)