Refleksi 10 Tahun Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Indonesia “Kebebasan Tanpa Hak”

Trade Union Rights Centre/TURC (Pusat Studi dan Advokasi Hak-Hak Serikat Buruh) mengadakan Lokakarya Hak Kebebasan Berserikat dan Partisipasi Publik Serikat Pekerja/SP atau Serikat Buruh/SB sebagai strategi, yang diselenggarakan tanggal 6-8 Agustus 2010, di Hotel Mahadria, Jl. Kimas Jong No.12 Alun-alun Serang Banten. Acara tersebut dihadiri sekitar 25 orang dari serikat pekerja di Kota Serang Propinsi Banten, dipimpin oleh Dela Feby Situmorang (Sekretaris Eksekutif TURC).

Pada tanggal 7 Agustus 2010, menghadirkan pembicara Machmud Permana, SE (Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Karawang/FSPKEP SPSI Kabupaten Karawang) dengan mengambil tema “Mekanisme dan Teknik Pelaporan Kasus Anti Union Melalui Komite Kebebasan Berserikat ILO”. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) didirikan untuk mewujudkan perdamaian melalui promosi dari keadilan sosial dengan mensyahkan Standar Perburuhan Internasional/ILS dan membantu negara anggota untuk ratifikasi dan melaksanakan Standar Perburuan Internasional. ILO mensahkan dan mempromosikan ILS dengan melaksanakan dan mengawasi ILS dari perwakilan Pemerintah, pengusaha dan pekerja. Sejak pertama didirikan hingga saat ini Komisi Kebebasan Berserikat telah menangani lebih dari 2736 kasus (data s/d 27 November 2009) yang meliputi berbagai aspek kebebasan berserikat, penangkapan dan hilangnya aktivis-aktivis serikat pekerja, campur tangan dalam kegiatan serikat pekerja, dan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berserikat. Serikat pekerja di Indonesia belum memanfaatkan sepenuhnya mekanisme pengawasan khusus tentang kebebasan berserikat, terbukti hanya ada beberapa organisasi serikat pekerja yang rajin representasi/pengaduan ke Dirjen ILO.

Indra Munaswar (Sekjen Federasi Serikat Pekerja/FSPTSK dan anggota Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial/KAJS) juga hadir sebagai pembicara. Beliau mengatakan bahwa ketika seseorang menyatakan komitmen di depan publik, maka harus disadari bahwa dirinya mewakili kepentingan orang banyak. Begitu sebuah komitmen diucapkan, maka jaminannya adalah keutuhan pribadi, dimana kita tidak bisa mengelak sedikitpun dari komitmen yang telah kita sampaikan. Integritas tidak bisa dilaksanakan setengah-setengah.

Dihari terakhir lokakarya ini, anggota aliansi serikat pekerja atau serikat buruh Serang dan sekitarnya merekomendasikan perjuangan hak-hak berserikat dan menyelesaikan permasalahan buruh secara internal maupun mediasi yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah yang berisi sebagai berikut :

1. Terkait dengan infrastruktur kami mencatat permasalahan di masyarakat bahwa penyebab kepadatan lalu-lintas adalah kendaraan dengan standar muatan melebihi kapasitas melewati jalan lintas propinsi, padahal infrastruktur jalan yang tersedia tidak memenuhi persyaratan. Ditambah lagi tidak ada saluran drainase atau pembangunan air yang optimal dan sering dilakukannya penggalian jalan untuk penggunaan yang berbeda-beda tanpa koordinasi antara PDAM, PT. PLN, TELKOM, Perusahaan Gas Negara (PGN), dan Dinas Pekerjaan Umum, yang sangat menggangu produktivitas pekerja. Sehingga kami menuntut Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum serta penertiban dalam penggunaannya.

2. Pemerintah pusat melalui Direktur PLN telah mengumumkan kenaikan tarif dasar listrik/TDL yang rencananya akan diberlakukan pada tahun 2010 ini. Dampak kenaikan TDL faktanya selalu berimbas pada semua aspek ekonomi yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, transportasi, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kenaikan TDL juga mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, bertambahnya angka kemiskinan, dan meningkatnya angka kriminalitas. Kami meminta Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan kondisi rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan terkait tarif dasar listrik/TDL dan segera mengadakan operasi pasar secara berkala dan transparan.

3. Kebutuhan kesehatan dan pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan menjadi tanggungjawab penyelenggara negara untuk menjamin setiap warga negara dari keterbelakangan ilmu akibat kemiskinan. Namun faktanya masih terjadi pembatasan bagi buruh melalui program jamsostek yang tidak mencukupi pembiayaan kesehatan buruh. Selain itu tidak seluruh pekerja dijamin dalam program jamsostek, khususnya pekerja dengan status kontrak dan outsourcing. Sehingga kami meminta Pemerintah Daerah khususnya kantor wilayah/Kanwil untuk bertanggungjawab memberi perhatian pada pemenuhan jaminan kesehatan dan pendidikan serta melakukan pengawasan dan perbaikan terhadap kondisi tersebut.

Anggota aliansi serikat pekerja atau serikat buruh Serang dan sekitarnya akan segera menkonsolidasikan massa buruh dan masyarakat jika dalam waktu dekat Pemerintah Daerah tidak mampu menunjukkan kinerja perbaikan. (EDP/20109)

PERSIAPAN PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN 2010 – 2015

Sriyanti Isti Purnani ,S.ip Kasubag Publikasi Humas Pemda Sleman ketika ditemui diruang kerjanya mengatakan bahwa persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sleman sudah mencapai 90% tinggal menunggu waktu pelaksanaan, Gladi Kotor persiapan pelantikan Bupati Sri Purnomo dan Wakil Bupati Yuni Satia Rahayu telah dilaksanakan dan akan dilanjutkan gladi bersih pada hari senin 9 agustus 2010 di kantor DPRD Sleman, gladi kotor dihadiri oleh Bupati terpilih Sri Purnomo , ketua DPRD dan unsur pemerintahan kabupaten sleman yang lain akan tetapi Wakil Bupati terpilih Yuni Satia Rahayu tidak bisa hadir dalam gladi kotor tersebut dikarenakan masih berada di Jakarta, Tamu undangan yang akan menghadiri pelantikan bupati pada 10 agustus tersebut diperkirakan sekitar 1300 tamu Undangan antara lain Gubernur DIY, Muspida Propinsi DIY, Sekda Propinsi DIY, Muspida Kabupaten Sleman , Tim penggerak PKK Propinsi DIY, Semua anggota DPRD, Ketua-ketua Komisi, Pimpinan DPRD, Ketua – ketua Komisi DPRD, Pimpinan DPRD, Keluarga Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Lurah-lurah Propinsi DIY, Mantan-mantan Bupati Kabupaten Sleman, Rektor-rektor perguruan tinggi DIY, Organisasi-organisasi Sosial di Sleman, Mantan-mantan calon Bupati yang tidak terpilih, dan unsur-unsur pemerintahan yang lain.Mantan Bupati Non aktif Ibnu Subiyanto yang sekarang sedang ditahan diencanakan akan di undang untuk menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2010-2015, surat undangan resminya sudah berada ditangan Ketua DPRD(Can)

Kesiapan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jelang Ramadhan

Surabaya-Ibernas (6/8), Kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jalan Airlangga No 20 Surabaya. Sudiyanto (Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya) dalam tanggapannya tentang kesiapan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan menjelang Ramadhan.

Kesiapan yang dilakukan oleh BPOM Surabaya menjelang Ramadhan yaitu pembuatan surat edaran berisi himbauan ditujukan kepada pengusaha agar tidak menjual barang yang sudah kadaluarsa, rusak dan tidak layak dijual kepasaran serta akan meninjau langsung dengan melibatkan tim yang beranggotakan dari beberapa instansi.

BPOM memiliki kewenangan untuk pengawasan peredaran makanan,  minuman, obat dan kosemetik khususnya produk yang memiliki kode MD (makanan dalam) dan ML (makan luar negeri atau import) serta perizinan edar mulai dari free market (sebelum produk diedarkan kepasarann) dan post market (setelah makanan beredar dipasaran).

BPOM menghimbau kepada masyarakat dalam pembelian produk agar memperhatikan fisik (kondisi produk, kemasannya rusak atau tidak), no pendaftaran (MD/ML), tanggal kadaluarsa serta no batch (mewakili 1 kali proses produksi). 20112

Taushiyah MUI Jawa Timur

Surabaya (IBERNAS)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur menyatakan siap untuk menghadapi bulan Ramadhan dan megeluarkan selebaran yang berisikan taushiyah atau himbauan kepada seluruh umat muslim di Jawa Timur agar dapat menjalankan ibadahnya secara khusyuk.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur telah membuat selebaran berisikan taushiyah yang akan diberikan kepada Gubernur, MUI Daerah serta dewan Masjid seluruh Jawa Timur agar didistribusikan kepada masyarakat. Selebaran tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi umat Islam dalam pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadhan.

 

Adapun beberapa isi taushiyah MUI Propinsi Jawa Timur antara lain ; Menyerukan dan mengajak segenap umat Islam untuk bersama-sama menyambut bulan suci Ramadhan 1431 H/2010 M, dengan memperbanyak amal ibadah, baik secara ritual maupun sosial, sesuai ketentuan syari’ah Islamiyah dan berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar berdasarkan Al-Qur’an Kariem dan as-Sunnah serta Ijma’ Ulama ; Bahwa bulan suci Ramadhan merupakan bulan yang paling dihormati dan disucikan bagi umat Islam, sehingga merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mensucikan jiwa (Tazkiyatunnafs). Untuk itu perlu digiatkan berbagai amalan ibadah yang dapat memperkuat dan meneguhkan keimanan & ketaqwaan kepada Allah SWT, antara lain :dengan menunaikan zakat, memperbanyak shodaqah, dzikir/taqarrub dan amalan-amalan shalih lain, seperti membaca Al-Qur’anul Kariem, pengajian/pembinaan mental ruhaniyah, shalat-shalat sunnah (Tarawih/Witir, tahajjud, dsb) ; Menjauhkan berbagai perbuatan, ucapan maupun sikap yang dapat merusakkan nilai/pahala ibadah khususnya yang terkait dengan hubungan kemaksiatan mata, telinga, mulut, anggota badan lainnya, terutama mengenai gerak hati yang harus dipelihara agar tidak mengarah kepada kemaksiyatan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharapkan agar semua pihak menghormati dan mematuhi ketentuan-ketentuan pemerintah dengan penuh kesadaran dan mengusahakan agar berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur-unsur kemaksiyatan dapat dicegah.

Kepada aparat keamanan, khususnya POLRI dan segenap perangkat yang bertugas dibidang KAMTIBMAS, dimohon agar dapat meningkatkan tugas-tugas pengamanan, termasuk pelarangan petasan sebab ini dapat menganggu kekhusyu’an ibadah Ramadhan.

Rencananya pada Selasa 10 Agustus 2010, akan diadakan "Pawai Damai" dengan melibatkan sekitar 23 organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur. [Ah/Sa]

RAKERDA Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Se-Kalimantan Tengah

Palangka Raya, Rabu (5/8) Gerakan PKK yang berusia 38 tahun ini telah tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, untuk itu Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga hendaknya dapat menyikapi berbagai perubahan yang ada dengan memberdayakan dan meningkatkan peran keluarga secara lebih luas serta dapat melaksanakan peran dan fungsi masing-masing sebuah keluarga. Bila peranan dan fungsi yang akan dijalankan dapat terwujud maka taraf hidup dan kesejahteraan keluarga akan meningkat dibidang apapun.

Pembangunan disegala bidang akan dapat diwujudkan dan semata-mata bukan mimpi belaka, dengan ini Pemerintah Daerah harus melibatkan semua unsur masyarakat yang mempunyai potensi dan kreativitas bernilai tinggi yang mampu bersaing di segala bidang termasuk semua kaum wanita. Dalam hal membangun Provinsi Kalimantan Tengah ini untuk lebih maju di segala sektor kehidupan, maka dalam hal ini kaum wanita di ikut sertakan untuk dapat berkiprah dan berperan penting secara luas. Wanita dalam hal ini adalah sebuah subyek yang pekerjaannya hanya untuk menekuni suatu aktivitas yang monoton saja (Pendapat Umum). Karena wanita juga dapat menjadi seorang pemimpin, penggerak, pembina dan sebagai subyek pembangunan keluarga serta masyarakat yang berupaya untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Ini semua merupakan suatu cita-cita pembangunan yang ingin dicapai secara bersama demi terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sejahtera juga berkualitas serta meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat, kata Teras Narang, SH (Gubernur Kalteng selaku Ketua Penyantun TP-PKK) dalam sambutanya.

Teras Narang, SH juga berharap agar PT-PKK sebagai mitra pemerintah untuk tetap solid dan maju ke depan, dari hasil rapat ini diharapkan agar TP-PKK untuk tetap menjaga menjaga kesinambungan prorgam sehingga dapat memberikan perubahan kehidupan bagi keluarga dan masyarakat, untuk itu Gubernur selaku Ketua menginginkan agar hasil RAKERDA ini dapat melahirkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan di seluruh daerah Provinsi Kalteng.

TP-PKK dalam program kerjanya ke depan diinginkan untuk lebih memprioritaskan pada bidang pendidikan dan kesehatan, menaggulangi kemiskinan dan masalah-masalah sosial yang ada pada masyarakat. Untuk itu kerjasama yang bersinergi dan saling mendukung sangat diharapkan sekali untuk program kerja yang telah direncanakan dapat terealisasikan dengan baik. (ACH)

Gunung Kidul 5 agustus 2010 – Audiensi Penyampaian aspirasi kepada Bupati Gunung Kidul

Audiensi Penyampaian Aspirasi LSM GCW(Gunung Kidul Corruption Watch), PUKAT(Perempuan Penggerak Ekonomi Rakyat) dan 15 perwakilan masyarakat Gunung Kidul kepada Bupati Gunung Kidul terkait 5 tahun Pemerintahan kedepan, audiensi diterima langsung oleh Bupati Gunung Kidul Prof. Dr.Ir H Sumpeno Putro M.Sc  di kantornya. aspirasi yang disampaikan oleh M.Dadang Iskandar sebagai koordinator GCW antara lain meminta agar Bupati dan Wakilnya dapat memenuhi janji-janjinya pada waktu kampanye dan menciptakan ,mewujudkan tata kelola  pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi sehingga Gunung kidul dapat lebih maju lagi ,selain itu  pembenahan infrrastruktur jalan yang rusak agar menjadi perhatian untuk lima tahun kedepan,dalam tanggapanya Bupati Gunung kidul mengatakan bahwa Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu dalam pelaksanaan tugasnya nanti akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalime yang tinggi, menurutnya Good governance dan clean governance dalam pemerintahan adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul akan senantiasa memberikan pelayanan prima bagi masyarakatnya ,Bupati Gunung kidul juga berpesan kepada jajaran pemerintahannya agar jangan sekali-kali berbohong apalagi menipu masyarakat,karena menurutnya Pemerintah adalah abdi masyarakat,bukannya sebaliknya.(CAN)