KAMMI, BKMI, FSLDK, AL-MIZAN FH UNTAN : MENGUTUK KEKERASAN DI XIN JIANG (China) – MENUNTUT KEADILAN HAM

(Indo Berita Nusantara), Pontianak Berlangsung aksi unjuk rasa KAMMI di bunderan tugu digulis untan yang tergabung diantaranya Badan Kerohanian Mahasiswa Islam (BKMI), AL-Mizan Fakultas Hukum Untan dan Forum Silahturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) terkait menuntut keadilan HAM. (13/7/09)

Unjuk rasa tersebut diikuti puluhan mahasiswa dengan Korlap Fadli (BKMI) dengan tuntutan menyerukan kepada para pemimpin dunia termasuk Indonesia untuk menekan otoritas China agar segera memperbaiki kondisi HAM dan mendesak agar otoritas China untuk segera mengatasi konflik dengan menegakan keadilan serta menghentikan monopili politik, ekonomi dan social demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Meminta otoritas China untuk mengurangi kekerasan serta mendahulukan introspeksi dalam setiap insiden perlawanan etnis minoritas sebelum menyalahkan pihak lain, sehingga Insiden-insiden sparatis sangat besar kemungkinannya bahwa etnis-etnis minoritas merasakan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan etnis Han dan menghimbaw media untuk mencerna dan tidak menelan bulat-bulat sebelum menyebarkan berita yang dirilis dan medisa China melihat konflik dari sudut pandang objektif, karena media memiliki tanggung jawab moral dan social dalam kaitannya dengan hal ini.

Aksi unjuk rasa tersebut membawa delapan poster yang bertuliskan antara lain “Hak azasi manusia sudah terkoyak, Hentikan kekerasan di China, Kembalikan Hak Kebangsaan Kami, Hapus pelanggaran Ham di China, Janggan ada diskriminasi social di China, Tegakan Ham di China, Stop pembantaian di Xin jiang, Diskriminasi kaum minoritas di China”.

Dalam orasinya mengatakan bahwa tegakan HAM hancurkan komunis selama ini di kalanggan dunia tidak ada perhatian khusus, sehingga bangsa ini menjadi terdiam. Hal ini seharusnya hak azasi manusia harus ditegakan bukan dibiarkan dan diharapkan agar seluruh dunia harus melihat dan memperhatikan meskipun pada hari ini HAM telah banyak melanggar. (Tegas) Fadli Ketua (BKMI)

Minimnya Suara Mega-Pro di Kendari

Indonesia Bicara-Kendari. Saat ditemui dikantornya Rabu siang,

Sekretaris DPC Gerindra Kota Kendari La Ode Nanang Lesmono mengakui bahwa kecilnya suara
pasangan Mega-Pro di Kota Kendari disebabkan oleh masih kuatnya kultur budaya masyarakat Sulawesi
yang memegang ikatan emosional dengan lebih mengutamakan putera daerah sebagai pemimpin, dan inilah yang menyebabkan
suara JK-Win di Sulawesi umumnya menempati urutan pertama.
Selain itu adalah lemahnya koordinasi antara Tim Pemenangan Mega-Pro pusat dan daerah yang berdampak pada kurang kompaknya Tim dari PDIP maupun dari Gerindra sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri. Dan faktor yang tidak kalah pentingnya adalah minimnya dana sehingga tim tidak dapat bekerja secara maksimal, bahkan untuk menggalang saksi pun tidak dapat dilakukan. Hal tersebut berbeda dengan kabar yang menyatakan bahwa dana Kampanye Tim Mega-Pro paling besar, menurutnya isu tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga berbondong-bondong orang ingin melamar menjadi saksi Mega-Pro di TPS-TPS.
Mengenai hasil sementara yang memenangkan pasangan SBY-Boediono, pihaknya hanya akan mengakui hasil akhir yang resmi diumumkan oleh KPU. Dan apabila memang SBY-Boediono yang menang, secara kelembagaan akan menunggu sikap DPP, namun secara pribadi akan menerima hasil tersebut dengan legowo.
Kekalahan Mega-Pro juga disebabkan oleh hilangnya suara pendukung akibat dari KPU yang tidak profesional dalam menyelesaikan masalah DPT, ditambah lagi masalah sosialisasi penggunaan KTP sehari menjelang pencontrengan pun tidak maksimal, sehingga beberapa daerah seperti di Muna banyak yang tidak mengetahuinya. Apalagi peran Panwaslu sebagai pengawas juga dinilai tidak tegas karena banyak kasus-kasus pelanggaran yang terjadi kurang ditanggapi dengan serius, tambahnya. (FandiK)

MALAPETAKA DEMOKRASI OLEH SPARTAN (SPRATATIS PEMBEBASAN RAKYAT UNTUK TANAH AIR)

(Indo Berita Nusantara), Pada 11 Juli 2009, di Surabaya, buku (MALAPETAKA DEMOKRASI), SPARTAN Jawa Timur, perihal Temuan Investigasi Kecurangan Sistematis Memenangkan Partai Demokrat dan SBY, Pelaksanaan Pileg April 2009, Negara bukan saja gagal menyelenggarakan Pileg secara tertib sesuai jadwal yang digariskan dalam undang-undang tetapi juga lalai mengupayakan pemenuhan hak konstitusional sejumlah besar warga negara.

Terlanggarnya hak Negara ini bukan saja mereduksi legitimasi hasil Pemilu, namun jelas merupakan bentuk pelangaran HAM. Dengan perolehan suara diatas 20% tersebut, maka Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai politik yang mendapat kenaikan suara hingga sekitar 300%.

Ini merupakan lompatan terbesar yang pernah diraih parpol. Tidak ada dalam sejarah dunia dan dinegara manapun, sebuah parpol demikin besar mendapatkan suara hanya dalam satu periode kekuasaan kecuali terjadi pada Partai Demokrat di Indonesia. Belum ada upaya nyata KPU ataupun Pemerintah untuk memperjuangkan nasib warga yang memiliki hak pilih, tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih.

Jutaan warga dipastikan kembali kehilangan hak kontitusionalnya seperti pada Pileg lalu, yang seharusnya dijamin Negara. Buruknya kinerja KPU semakin kasat mata, karena pada saat pelaksanaan Pileg 2009, Ketua KPU Abdul Hafiz hadir di TPS Cikeas, tempat Susilo Bambang Yhudoyono mencontren, dalam Pilpres ini juga KPU tidak netral.

Contoh spanduk perncontrengan yang dibuat KPU telah dengan sengaja menunjuk kepada kolom gambar dan nomor urut pasangan Presidan dan Wakil Presiden SBY-Boediyono. (Andrian)

Kota Kendari, Tiada Hari Tanpa Unjuk Rasa

IndoBeritaNusantara-Kendari. Itulah kata yang pantas bagi Kota Kendari, ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara ini hampir setiap harinya diwarnai oleh aksi unjuk rasa. Hari ini saja sudah tiga elemen mahasiswa/masyarakat yang melakukan aksinya, ketiganya beraksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Mereka adalah Komite untuk Demokrasi Keadilan dan Transparansi Anggaran (KuDETA) Bombana Sultra, Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Wawonii (AMPRW) dan Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (MAK-Sultra). Meskipun hari ini Kota Kendari diguyur hujan akan tetapi puluhan orang yang tergabung dalam elemennya tersebut tetap saja bersemangat menyuarakan aspirasinya yaitu mendesak penyelesaian kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerahnya. MAK-Sultra yang datang pertama seperti dilontarkan Musfan La Kansai (Korlap) menuntut penyelesaian kasus korupsi Pelabuhan Ereke yang melibatkan Kepala Dinas Perhubungan Buton Utara Drs. Darwin Kunu agar tidak berlarut-larut. Kemudian KuDETA yang dikoordinir oleh Rusli Abadi menyuarakan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Kabupaten Bombana agar segera diselesaikan. Selanjutnya AMPRW dipimpin oleh Amran mengaku aksinya tersebut adalah akibat dari adanya keresahan masyarakat Pulau Mawonii yang merasa dirugikan oleh kelakuan oknum-oknum penyelenggara negara yang mangkir dari tujuannya yaitu menyejahterakan rakyat, tetapi justru malah melakukan KKN. Dalam kesempatan ini akhirnya ketiga elemen tersebut diterima oleh pimpinan tertinggi Kejati Sultra Fachmi SH, MH. Meskipun baru menjabat kurang lebih dua minggu, namun dirinya bertekad akan membersihkan Sultra dari tindak KKN tanpa pandang bulu. Dirinya juga berjanji akan bekerja maksimal untuk segera menyelesaikan kasus-kasus tersebut, dan juga menghimbau agar para pengunjuk rasa tidak bertindak anarki dalam melakukan aksinya. (FandiK/Komeng)

KEGIATAN KPU KOTA SURABAYA PASCA PILPRES 2009

10 Juli 2009, di Surabaya, Eko Waluyo (Ketua Humas KPU kota Surabaya), menangapi kegiatan KPU Surabaya pasca Pilpres 2009, mengatakan Sesuai dengan petunjuk KPU pusat dalam pelaksanaan proses penghitungan surat suara di tingkat kecamatan KPU Kota Surabaya menginstruksikan kepada PPK agar tidak melakukan proses penghitungan pada waktu yang ditentukan yaitu 10 s/d 11 Juli 2009, karena sebelumnya sudah mendapat instruksi dari Pusat, supaya melaksanakan penghitungan pada 10 Juli 2009 dan pada 11 Juli 2009, sudah selesai melakukan proses tersebut, dan di serahkan ke KPU Propinsi Jatim.

Dalam pelasanaan penghitungan surat suara tersebut pihak KPU Kota Surabaya juga menerjunkan anggota untuk mengecek keadaan dilapangan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, diawasi oleh tim khusus yang dibentuk KPU Kota Surabaya, untuk mengawasi proses penghitungan di 31 kecamatan tersebut, sampai diserahkan ke tingkat Propinsi.

Dari laporan-laporan yang beredar dilapangan selama pelaksanaan Pilpres 2009, berupa kertas surat suara yang ditemukan telah dicontreng sebelum pelaksanaan pencontrengan, KPU Kota Surabaya telah menyelidiki hal tersebut memang terjadi kekeliruan yang sebenarnya surat suara tersebut adalah surat yang dipakai pada saat proses pensosalisasian kepada anggota TPS yang terselip dalam suara suara, dan hal itu sudah dibereskan tidak sampai menghambat pelaksanaan Pemilu ini. Andrian

SITUASI PELAKSANAAN PILPRES 2009 DI TPS 061 RT.09/05 KEL CIRACAS JAKARTA TIMUR

SITUASI PELAKSANAAN PILPRES 2009 DI TPS 061 RT.09/05 KEL CIRACAS JAKARTA TIMUR