Indoberitanusantara, Kendari, sekitar 50 orang aksi unjukrasa di depan eks MTQ dari seluruh BEM Aliansi Mahasiswa Pemerhati Pendidikan, menuntut undang-undang BHP dipimpin oleh Munir (Korlap Fakultas Hukum Unhalu), dalam orasinya, mengatakan “Dari rejim boneka yang satu sampai bergantian dengan rejim boneka lainnya di negeri ini, upaya komersialisasi pendidikan semakin deras. Rejim lebih memilih tunduk pada kesepakatan dengan instrument imperialis dari pada memenuhi kebutuhan rakyat atas pendidikan.(25/6)
Deretan panjang perampokan hak rakyat pada medio abad 20an atas pendidikan dimulai dalam kesepakatan untuk kucuran hutang (Letter of Intent/LOI) dari dana Internasional Monetery Found (IMF) tahun 1999, terdapat kesepakatan bahwa pemerintah harus mencabut subsidi untuk pendidikan dan kesehatan. Hal ini yang membuat masyarakat menanggung biaya pendidikan dan kesehatan terlalu mahal diluar kemampuan mayoritas penduduk Indonesia. Padahal jelas dalam UUD 1945 pasal 31 bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD.
Melalui Bank Dunia (World Bank/WB), pemerintah Indonesia telah mendapatkan kucuran dana hutang 114,54 dollar AS untuk membiayai program Indonesia Managing Higher Education For Relevance And Efficiency (IMHERE) yang disepakati bulan juni 2005 dan berakhir 2011. Dimana program tersebut bertujuan untuk mewujudkan otonomi perguruan tinggi, efiensi dan relevan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar. Karna Bank Dunia menganggap anggaran pendidikan terlalu banyak menyedot anggaran di APBN, sehingga harus dipaksa subsidinya, pemangkasan tersebut meliputi juga anggaran untuk guru dan dosen.
Selain itu sejak tahun 2001 pemerintahan Indonesia telah meratifikasi kesepakatan bersama tentang perdagangan jasa (General Agreement On Trade And Service/GATS) Oraganisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO) dimana pendidikan dimasukan menjadi salah satu dari 16 komoditas (barang dagangan). Dengan demikian para investor kemudian bisa menanamkan investasinya di sector pendidikan (terutama untuk pendidikan tinggi).
Selanjutnya pemerintah melakukan kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB), tentang Hinger Education Project dengan total hutang 102,6 million dollar AS mulai tahun 1993 sampai 2001 bantuan tersebut diberikan untuk enam kampus PTN dan 11 kampus PTS di Indonesia. Misi dari kerjasama tersebut sama persis dengan program World Bank yaitu tentang Efisiensi dan relevansi perguruan tinggi, kebijakan tersebut sesungguhnya mengukuhkan otonomi terhadap kampus.
Demikian juga hutang yang diberikan oleh Islamic development Bank (IDB), kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dengan kampus tetaplah mengedepankan otonomi perguruan tinggi. Kesepakatan IDB ini banyak terjalin dengan kampus islam negeri (UIN), hampir seluruh kampus UIN di Indonesia. Bukti konkrit dari perjanjian ini adalah ditetapkannya kampus sebagai Badan Layanan Umum (BLU), yang kebijakannya ditetapkan oleh pemerintahan SBY-Kalla lewat undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara dan PP No. 23 tentang tata kelola Badan Layanan Umum”.
Dalam menyatakan sikapnya Aliansi Mahasiswa Pemerhati Pendidikan mengatakan “Meminta kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyatakan sikap segera mencabut Undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang telah menjadi gerbang komersialisasi dunia pendidikan dan yang kedua “Ciptakan ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan”. (komenk)
Mengenai Saya
- Indo Berita nusantara
- jakarta, selatan, Indonesia
- Indo Berita Nusantara merupakan situs berita internet yang memberikan informasi berbentuk berita diseluruh nusantara Alamat Jl. Joe. Gg. Kelapa Hijau Telp.(021)98265014 Anda punya berita atau informasi silahkan kirim ke e-mal : ibernas.jakarta@yahoo.com
Kamis, 25 Juni 2009
DEMO MAHASISWA ANTI KORUPSI SULTRA (MAK-SULTRA)
INDOBERITANUSANTARA, KENDARI-Mendesak agar Kejati Sultra segera menyelesaikan kasus pekerjaan Pelabuhan Ereke yang melibatkan Darwin Kunu (Kepala Dinas Perhubungan Buton Utara) dan La Samba (Pimpinan Proyek).Rabu (24/06)
La Ode Andri Lasora (Korlap), mengatakan ”dalam rangka penegakkan supermasi hukum di NKRI perlu adanya komitmen yang kita bangun secara bersama-sama. Untuk mengefektifitaskan persoalan tersebut, harus secara proporsional keterlibatan dari pada seluruh stakeholders yang ada di Indonesia khususnya di Sultra. Dalam pemberantasan KKN, kejaksaan adalah salah satu lembaga pemberantasan korupsi dan masyarakat adalah garda yang melegitimasi kinerja kejaksaan dalam pemberantasan korupsi”.
”Sesuai hasil investigasi MAK-SULTRA bahwa sebuah proses pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di NKRI gambaran pekerjaan proyek di Kab.Buton Utara pada pekerjaan pembangunan Pelabuhan Ereke Rp. 800.000.000,- dilakukan dengan proses swakelola dan diakui oleh Kepala Dinas Perhubungan Buton Utara (Darwin Kunu) dengan alasan bencana alam namun menurut pemahaman masyarakat Buton Utara di Ereke tidak pernah terjadi bencana alam dan kemudian pada pekerjaan proyek tersebut tidak dicantumkan papan proyek sehingga tidak diketahui sebenarnya hal tersebut kapan dimulai sampai akhir pekerjaan, beberapa anggaran pekerjaan dan siapa yang mengerjakan”.
”Bahkan diperjelas dengan hasil investigasi dari Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Tenggara di lokasi pekerjaan proyek jembatan Ereke bahwa pada lokasi proyek tidak dicantumkan papan proyek, yang lebih rancu lagi ketika kami menyampaikan hal ini dikejaksaan malah kami hanya diberikan janji bahwa kejaksaan belum pernah turun di Buton Utara (Ereke) sehingga pihak perhubungan Buton Utara mengulangi perbuatannya dengan melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu pada belanja pengadaan Speed Boat anggarannya Rp. 1.247.500.000,- dilakukan langsung bukan dengan cara proses tender dan perlu diketahui bahwa barngnya sudah berada di Buton Utara sebanyak 1 unit, kami MAK-SULTRA menyatakan bahwa kejaksaan tidak serius dalam menangani kasus korupsi di Sultra.
”Agus Cipto, SH (Kasi Pidum Kejati Sultra), yang menerima para pengunjukrasa, mengatakan ”bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kasi Intel Kejari Raha, untuk mengetahui sampai sejauh mana penanganan masalah proyek jembatan, sekaligus pengadaan Speed Boat, untuk selanjutnya kami akan turun lapangan. Saya kira Kejari Raha tidak akan menutup mata terkait masalah ini karena selalu dipantau oleh Kejati Sultra. (komenk)
La Ode Andri Lasora (Korlap), mengatakan ”dalam rangka penegakkan supermasi hukum di NKRI perlu adanya komitmen yang kita bangun secara bersama-sama. Untuk mengefektifitaskan persoalan tersebut, harus secara proporsional keterlibatan dari pada seluruh stakeholders yang ada di Indonesia khususnya di Sultra. Dalam pemberantasan KKN, kejaksaan adalah salah satu lembaga pemberantasan korupsi dan masyarakat adalah garda yang melegitimasi kinerja kejaksaan dalam pemberantasan korupsi”.
”Sesuai hasil investigasi MAK-SULTRA bahwa sebuah proses pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di NKRI gambaran pekerjaan proyek di Kab.Buton Utara pada pekerjaan pembangunan Pelabuhan Ereke Rp. 800.000.000,- dilakukan dengan proses swakelola dan diakui oleh Kepala Dinas Perhubungan Buton Utara (Darwin Kunu) dengan alasan bencana alam namun menurut pemahaman masyarakat Buton Utara di Ereke tidak pernah terjadi bencana alam dan kemudian pada pekerjaan proyek tersebut tidak dicantumkan papan proyek sehingga tidak diketahui sebenarnya hal tersebut kapan dimulai sampai akhir pekerjaan, beberapa anggaran pekerjaan dan siapa yang mengerjakan”.
”Bahkan diperjelas dengan hasil investigasi dari Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Tenggara di lokasi pekerjaan proyek jembatan Ereke bahwa pada lokasi proyek tidak dicantumkan papan proyek, yang lebih rancu lagi ketika kami menyampaikan hal ini dikejaksaan malah kami hanya diberikan janji bahwa kejaksaan belum pernah turun di Buton Utara (Ereke) sehingga pihak perhubungan Buton Utara mengulangi perbuatannya dengan melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu pada belanja pengadaan Speed Boat anggarannya Rp. 1.247.500.000,- dilakukan langsung bukan dengan cara proses tender dan perlu diketahui bahwa barngnya sudah berada di Buton Utara sebanyak 1 unit, kami MAK-SULTRA menyatakan bahwa kejaksaan tidak serius dalam menangani kasus korupsi di Sultra.
”Agus Cipto, SH (Kasi Pidum Kejati Sultra), yang menerima para pengunjukrasa, mengatakan ”bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kasi Intel Kejari Raha, untuk mengetahui sampai sejauh mana penanganan masalah proyek jembatan, sekaligus pengadaan Speed Boat, untuk selanjutnya kami akan turun lapangan. Saya kira Kejari Raha tidak akan menutup mata terkait masalah ini karena selalu dipantau oleh Kejati Sultra. (komenk)
Kunjungan cawapres Prabowo ke Kab. Gresik
IBN-Hari ini (24/06/09), cawapres Prabowo Subiakto melakukan kunjungan ke Kab. Gresik. Setibanya di Gresik, cawapres Prabowo Subiakto melakukan ziarah ke makan Sunan Giri. Di salah satu makam Wali Songo ini, para pedagang dan warga yang dating berkesempatan untuk bersalaman dengan pasangan Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres mendatang.
Selain melakukan ziarah, cawapres Prabowo Subiakto juga bertemu dengan para simpatisannya di Gedung Klinik Konsultasi Bisnis Kawasan Bunder Cerme Gresik. Terdapat sekitar 1000 orang simpatisan PDIP, Gerindra dan partai pendukung lainnya yang datang memenuhi gedung tersebut.
Dalam pertemuan terbatas tersebut, cawapres Prabowo mengatakan “ Sistem ekonomi yang sekarang merupakan sistem ekonomi yang keliru karena banyak kekayaan Indonesia yang lari ke luar negeri, sehingga diperlukan adanya perubahan”
“Selain itu pemerintah akan menjual BUMN karena dianggap tidak efisien, padahal seharusnya pemerintah bukan menjual BUMN, tetapi menjadikan BUMN tersebut menjadi efisien” ujarnya
Prabowo juga mengungkapkan bahwa hanya pasangan capres-cawapres Mega-Prabowo lah yang berani menandatangani kontrak politik dengan para nelayan, petani, mahasiswa dan buruh.(rm)
Selain melakukan ziarah, cawapres Prabowo Subiakto juga bertemu dengan para simpatisannya di Gedung Klinik Konsultasi Bisnis Kawasan Bunder Cerme Gresik. Terdapat sekitar 1000 orang simpatisan PDIP, Gerindra dan partai pendukung lainnya yang datang memenuhi gedung tersebut.
Dalam pertemuan terbatas tersebut, cawapres Prabowo mengatakan “ Sistem ekonomi yang sekarang merupakan sistem ekonomi yang keliru karena banyak kekayaan Indonesia yang lari ke luar negeri, sehingga diperlukan adanya perubahan”
“Selain itu pemerintah akan menjual BUMN karena dianggap tidak efisien, padahal seharusnya pemerintah bukan menjual BUMN, tetapi menjadikan BUMN tersebut menjadi efisien” ujarnya
Prabowo juga mengungkapkan bahwa hanya pasangan capres-cawapres Mega-Prabowo lah yang berani menandatangani kontrak politik dengan para nelayan, petani, mahasiswa dan buruh.(rm)
Rabu, 24 Juni 2009
Menpora : Jalin Kemesraan Antara Pemimpin dan Rakyat
(Indo Berita Nusantara) PONTIANAK – Menteri Pemuda dan Olahraga (MENPORA) Adyaksa Dault yakin salah satu sebab terwujudnya kondisi negara yang baik jika antara pemimpin dengan yang dipimpin tercipta suatu kemesraan. Hal tersebut disampaikan dalam acara Maulid Nabi Muhammad S.A.W di Keraton Kadariyah, Pontianak, Senin (22/06). Beliau menceritakan saat Perang Badar bagaimana 300 orang pasukan kaum muslimin mampu mengalahkan 3000 orang pasukan kafir Quraisy.
“Kemenangan pasukan muslim yang hanya 300 orang memang karena dibantu oleh kekuasaan Allah, namun dibalik itu karena adanya kemesraan antara pemimpin dan yang dipimpin. Tidak ada jarak diantara mereka.” Ujarnya.
Dalam tausiahnya, Menpora mengatakan dirinya pernah membaca buku karangan Kenichi Ohmane dengan judul “The End of Nation State” atau hancurnya Negara-Bangsa yang menengarai faktor-faktor yang mengoyak-ngoyak struktur Negara-bangsa hingga tak lagi berbatas sebagaimana di masa lalu adalah empat I, yaitu industri, investasi, individu, dan informasi.
Menpora mengingatkan para pemuda bahwa kedepan tantangan yang dihadapi para pemuda bangsa semakin berat karena arus informasi-informasi yang didapat oleh para pemuda lebih banyak berasal dari media tv melalui sinetron dan juga internet. Sangat sedikit informasi yang didapat para pemuda melalui alim ulama dan habib.
“Kita tidak menolak globalisasi, tapi jangan sampai terjadi westernisasi,” Ujarnya.
Menutup Tausiahnya, Adyaksa Dault berpesan agar dalam pilpres 2009, para capres hendaknya berkompetisi dengan sehat dan jangan menyebar fitnah untuk menjatuhkan pasangan capres yang lain. (Ryan)
“Kemenangan pasukan muslim yang hanya 300 orang memang karena dibantu oleh kekuasaan Allah, namun dibalik itu karena adanya kemesraan antara pemimpin dan yang dipimpin. Tidak ada jarak diantara mereka.” Ujarnya.
Dalam tausiahnya, Menpora mengatakan dirinya pernah membaca buku karangan Kenichi Ohmane dengan judul “The End of Nation State” atau hancurnya Negara-Bangsa yang menengarai faktor-faktor yang mengoyak-ngoyak struktur Negara-bangsa hingga tak lagi berbatas sebagaimana di masa lalu adalah empat I, yaitu industri, investasi, individu, dan informasi.
Menpora mengingatkan para pemuda bahwa kedepan tantangan yang dihadapi para pemuda bangsa semakin berat karena arus informasi-informasi yang didapat oleh para pemuda lebih banyak berasal dari media tv melalui sinetron dan juga internet. Sangat sedikit informasi yang didapat para pemuda melalui alim ulama dan habib.
“Kita tidak menolak globalisasi, tapi jangan sampai terjadi westernisasi,” Ujarnya.
Menutup Tausiahnya, Adyaksa Dault berpesan agar dalam pilpres 2009, para capres hendaknya berkompetisi dengan sehat dan jangan menyebar fitnah untuk menjatuhkan pasangan capres yang lain. (Ryan)
Selasa, 23 Juni 2009
Mega Prabowo 5 Hari Keliling Jatim
WILAYAH Jawa Timur termasuk target suara bagi pasangan Capres-cawapres Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden(Pilpres) 2009. Selama lima hari mulai Rabu (24/6) besok sampai Senin (29/6), pasangan nomer satu itu keliling Jawa Timur bertemu dan mendengar langsung aspirasi serta keluhan masyarakat.
Aktivitas bertemu masyarakat itu termasuk rangkaian acara kampanye Mega Prabowo di Jawa-Bali, yang sudah diawali dari Provinsi Jawa Barat. “Wilayah Jawa Timur ini akan all out digarap tim kampanye Mega Prabowo.. Semua tim kampanye di tingkat kota dan kabupaten, sudah menargetkan kemenangan bagi Mega Prabowo,” tandas Suhandoyo, Ketua Tim Kampanye Mega Prabowo Provinsi Jawa Timur, Selasa (23/6).
Kampanye di Jatim, jelas Suhandoyo, diawali Cawapres Prabowo di Surabaya, Gresik dan Lamongan mulai pagi sampai malam hari, Rabu (24/6). Pada pagi hari, Prabowo menjadi pembicara di seminar wawasan kebangsaan di Graha Samudra, Bumimoro, kawasan Tanjung Perak Surabaya.
Siang, Prabowo diagendakan ziarah ke makam Sunan Giri Gresik lebih dulu sebelum bertemu dengan elemen petani, buruh dan nelayan. Dari Gresik, Prabowo akan bertemu dengan elemen yang sama ditambah perangkat desa di Lamongan.
Selama di Lamongan, Prabowo rencananya juga berziarah di makam Dewi Andangsari (ibunda Mahapatih Gajah Mada) di Ngimbang. Rangkaian kampanye hari itu akan ditutup pertemuan Prabowo dengan Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu di Surabaya.
Hari berikutnya, Kamis (25/6) Prabowo bersilaturahim di Universitas Darul Ulum Jombang yang sebelumnya didahului bertemu dengan petani setempat.. Dari Jombang, siang harinya Prabowo melanjutkan kampanye di Kota Mojokerto.
Menurut Suhandoyo, Megawati dan Prabowo baru kampanye bersamaan pada Jumat (26/6) di Surabaya. Keduanya akan menandatangani kontrak politik dengan kepala desa dan soal pencabutan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP)dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 30 perguruan tinggi negeri se-Indonesia.
Pada hari itu, Prabowo akan mengikuti Salat Jumat di masjid Cheng Hoo, yang dibangun komunitas muslim Tionghoa Surabaya. “Sorenya, Ibu Mega kampanye terbuka di Madiun dan Pak Prabowo rapat umum di Jember,” jelasnya.
Pada hari Sabtu (27/6), acara kampanye Megawati dan Prabowo kembali tidak menjadi satu. Mega akan melakukan pertemuan dengan konstituen pendukung Mega-Pro di Banyuwangi. Sedang Prabowo akan mengunjungi pasar buah tradisional di Ranuyoso Probolinggo dan menemui pendukung Mega-Pro di Probolinggo dan Pasuruan.
Pada hari akhir rangkaian kampanye di Jatim, Senin (29/6), Cawapres Prabowo ke Malang, menemui pendukung Mega-Pro setempat. Dari Malang, Prabowo akan mengunjungi peternakan ayam di Blitar, menemui petani dan perajin di Tulungagung dan bersilaturahim dengan petani dan nelayan di Trenggalek. (*)Andrian
Aktivitas bertemu masyarakat itu termasuk rangkaian acara kampanye Mega Prabowo di Jawa-Bali, yang sudah diawali dari Provinsi Jawa Barat. “Wilayah Jawa Timur ini akan all out digarap tim kampanye Mega Prabowo.. Semua tim kampanye di tingkat kota dan kabupaten, sudah menargetkan kemenangan bagi Mega Prabowo,” tandas Suhandoyo, Ketua Tim Kampanye Mega Prabowo Provinsi Jawa Timur, Selasa (23/6).
Kampanye di Jatim, jelas Suhandoyo, diawali Cawapres Prabowo di Surabaya, Gresik dan Lamongan mulai pagi sampai malam hari, Rabu (24/6). Pada pagi hari, Prabowo menjadi pembicara di seminar wawasan kebangsaan di Graha Samudra, Bumimoro, kawasan Tanjung Perak Surabaya.
Siang, Prabowo diagendakan ziarah ke makam Sunan Giri Gresik lebih dulu sebelum bertemu dengan elemen petani, buruh dan nelayan. Dari Gresik, Prabowo akan bertemu dengan elemen yang sama ditambah perangkat desa di Lamongan.
Selama di Lamongan, Prabowo rencananya juga berziarah di makam Dewi Andangsari (ibunda Mahapatih Gajah Mada) di Ngimbang. Rangkaian kampanye hari itu akan ditutup pertemuan Prabowo dengan Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu di Surabaya.
Hari berikutnya, Kamis (25/6) Prabowo bersilaturahim di Universitas Darul Ulum Jombang yang sebelumnya didahului bertemu dengan petani setempat.. Dari Jombang, siang harinya Prabowo melanjutkan kampanye di Kota Mojokerto.
Menurut Suhandoyo, Megawati dan Prabowo baru kampanye bersamaan pada Jumat (26/6) di Surabaya. Keduanya akan menandatangani kontrak politik dengan kepala desa dan soal pencabutan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP)dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 30 perguruan tinggi negeri se-Indonesia.
Pada hari itu, Prabowo akan mengikuti Salat Jumat di masjid Cheng Hoo, yang dibangun komunitas muslim Tionghoa Surabaya. “Sorenya, Ibu Mega kampanye terbuka di Madiun dan Pak Prabowo rapat umum di Jember,” jelasnya.
Pada hari Sabtu (27/6), acara kampanye Megawati dan Prabowo kembali tidak menjadi satu. Mega akan melakukan pertemuan dengan konstituen pendukung Mega-Pro di Banyuwangi. Sedang Prabowo akan mengunjungi pasar buah tradisional di Ranuyoso Probolinggo dan menemui pendukung Mega-Pro di Probolinggo dan Pasuruan.
Pada hari akhir rangkaian kampanye di Jatim, Senin (29/6), Cawapres Prabowo ke Malang, menemui pendukung Mega-Pro setempat. Dari Malang, Prabowo akan mengunjungi peternakan ayam di Blitar, menemui petani dan perajin di Tulungagung dan bersilaturahim dengan petani dan nelayan di Trenggalek. (*)Andrian
AKSI UNJUK RASA KOMPAK TUNTUT IZIN PT. SSL DICABUT
IBN-PEKANBARU-sekitar 30 orang aktivis Koalisi Mahasiswa Paguyuban Kabapten kota (KOMPAK) se-Riau dan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) dengan korlap Riki Zaputra melakukan aksi unjuk rasa, Senin (22/6/09). KOMPAK terdiri dari berbagai elemen organisasi masyarakat a.l. Rumpun Pemuda Pelajar Mahasiswa (RPPM) Rokan Hulu (Rohul), Kesatuan Pelajar Mahasiswa Kota (KEPAK) Bertuah, Himpunan Pemuda Mahasiswa Kampar (HIPPEMASKA) Pekanbaru, PB-HIPPMIH Pekanbaru, Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Kuantan Singingi (HIPMAKUSI), Himpunan Mahasiswa Kabupaten Kampar Riau (HMKKR), Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Pelalawan (HIPMAWAN) dan Forumkomunikasi se Indonesia.
Aksi diawali dengan berorasi di bundaran air mancur Jl. Jendral Sudirman, Dilanjutkan di depan Kantor Gubernur Riau dan depan Polda Riau. Aksi tersebut sebagai protes atas meninggalnya tiga orang warga Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) akibat bentrok dengan petugas keamanan PT. Sumatera Silva Lestari (SSL) pada 28 Mei 2009.
Setelah berhasil menemui perwakilan dari Polda Riau, KOMPAK kembali ke kantor Gubernur untuk dapat bertemu dengan Gubernur. Namun para pengunjuk rasa tidak berhasil menemui Gubernur maupun perwakilannya, kemudian aksi diakhiri dengan pelemparan telur di plang nama kantor Gubernur Riau.
Para pengunjuk rasa dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan untuk Gubernur meminta lahan PT. SSL distatus quokan, dibentuk tim pencari fakta oleh Pemprov Riau, agar mencabut izin operasi PT. SSL dan dilakukan pendataan ulang lahan masyarakat yang direbut oleh PT. SSL. Untuk Kapolda dapat agar mengusut tuntas kasus pembunuhan tiga orang warga Desa Tangun, mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan copt Kapolres Rohul.
Dalam aksinya para pengunjuk rasa membawa sapnduk, poster dan bendera bertulisakan a.l. : Kapitalisme vs HAM, Gubernur Riau Dimana Hatimu, Tidakkah Kamu Tahu Rakyatmu Derita. Copot Kapolres Rohul dan Bumi Hanguskan PT. SSL. Binasakan Perusahaan Kapitalisme. Usut Pelanggaran HAM di Desa Tangun Oleh PT. SSL. Kapolres Rohul Pemgecut!!!!, Hampir 1 Bulan Tragedi Tangun Tidak Satupun Pihak dari PT. SSL Dijadikan Tersangka Polres Rohul Makan Suap!!!!,Kapolda Copot Kapolres Rohul. RGM Penindas Masyarakat Rohul, RMG Melanggar HAM di Tangun, RGM Harus Tanggung Jawab. Tangkap Pembunuh Warga Tangun. HIPPEMASKA, HMI MPO cabang Pekanbaru dan RPPM-Rohul. (anto)
Aksi diawali dengan berorasi di bundaran air mancur Jl. Jendral Sudirman, Dilanjutkan di depan Kantor Gubernur Riau dan depan Polda Riau. Aksi tersebut sebagai protes atas meninggalnya tiga orang warga Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) akibat bentrok dengan petugas keamanan PT. Sumatera Silva Lestari (SSL) pada 28 Mei 2009.
Setelah berhasil menemui perwakilan dari Polda Riau, KOMPAK kembali ke kantor Gubernur untuk dapat bertemu dengan Gubernur. Namun para pengunjuk rasa tidak berhasil menemui Gubernur maupun perwakilannya, kemudian aksi diakhiri dengan pelemparan telur di plang nama kantor Gubernur Riau.
Para pengunjuk rasa dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan untuk Gubernur meminta lahan PT. SSL distatus quokan, dibentuk tim pencari fakta oleh Pemprov Riau, agar mencabut izin operasi PT. SSL dan dilakukan pendataan ulang lahan masyarakat yang direbut oleh PT. SSL. Untuk Kapolda dapat agar mengusut tuntas kasus pembunuhan tiga orang warga Desa Tangun, mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan copt Kapolres Rohul.
Dalam aksinya para pengunjuk rasa membawa sapnduk, poster dan bendera bertulisakan a.l. : Kapitalisme vs HAM, Gubernur Riau Dimana Hatimu, Tidakkah Kamu Tahu Rakyatmu Derita. Copot Kapolres Rohul dan Bumi Hanguskan PT. SSL. Binasakan Perusahaan Kapitalisme. Usut Pelanggaran HAM di Desa Tangun Oleh PT. SSL. Kapolres Rohul Pemgecut!!!!, Hampir 1 Bulan Tragedi Tangun Tidak Satupun Pihak dari PT. SSL Dijadikan Tersangka Polres Rohul Makan Suap!!!!,Kapolda Copot Kapolres Rohul. RGM Penindas Masyarakat Rohul, RMG Melanggar HAM di Tangun, RGM Harus Tanggung Jawab. Tangkap Pembunuh Warga Tangun. HIPPEMASKA, HMI MPO cabang Pekanbaru dan RPPM-Rohul. (anto)
Langganan:
Postingan (Atom)
