MUSYAWARAH DALAM MEMPERSIAPKAN PEMILU 9 APRIL 2009 DI JAKARTA BARAT

Jakarta, dalam rapat kerja Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) se-Kota Administrasi Jakarta Barat (6/4/2009) di Twin Plaza Hotel Jl. S. Parman No. 93-94, Jakarta Barat yang dihadiri oleh sekitar 60 orang dari 56 kelurahan wilayah Jakarta Barat, H. Burhanudin sebagai Wakil Wali Kota Jakarta barat mengingatkan kepada petugas PPL mengenai tugas pokoknya yaitu tentang sosialisasi pemilu, pengawasan terhadap jalannya distribusi logistik pemilu.
Pada waktu yang sama Sukardi (Kasat Intel Jakarta Barat) mengatakan pihak kepolisian beserta jajaran lain akan turut serta dalam mengawasi jalannya pemilu secara terbuka dan tertutup dengan jumlah sekitar 1.400 personil dan menghimbau agar PPL mengenali lapangan atau wilayahnya serta harus adanya persepsi antar Panwaslu.
Kendala yang dihadapi oleh PPL adalah kurangnya anggaran untuk mendukung dana operasi demi meningkatkan kinerja Panwaslu, sulitnya berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan dalam mensosialisasikan tata cara Pemilu kepada masyarakat, serta masih adanya warga yang namanya terdaftar di DPS tetapi tidak ada di DPT.

MASIH ADA DAERAH YANG BELUM TERIMA LOGISTIK PEMILU

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali mengkhawatirkan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait masalah pendistribusian logistic pemilu yang menurut Bawaslu masih ada beberapa daerah yang belum menerimanya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu, Nurhidayat Sardini dalam acara Sosialisasi Bawaslu bertema "Pengawasan Logistik Pemilu Legislatif thn 2009 bagi media massa" di Hotel Millenium Sirih Jakarta, Jumat 27 Maret 2009.

“Kami secara pribadi sangat kawatir tentang distribusi logistik Pemilu ini, mengingat ada beberapa wilayah kab/kota yang sampai sekarang ini belum menerima logistik Pemilu,”keluh Hidayat.

Lebih lanjut Hidayat mengatakan Bawasly membagi kondisi tahapan pemilu dalam beberapa tahapan yaitu tahap pra gawat sekitar tanggal 24-28 Maret, tahap gawat sekitar tanggal 29-31 Maret, tahap genting sekitar 1-4 April) dan tahap kritis sekitar 4-9 April.

“Sekarang ini sudah memasuki kategori Pra Gawat artinya walaupun distribusi logistik sudah 80 % namun sebarannya hanya terkonsentrasi dibeberapa tempat saja,belum menjangkau wilayah lain terutama dengan akses infrastruktur terbatas,”terangnya.

Untuk itu, dirinya meminta KPU untuk melakukan berbagai cara agar penyelenggaraan pemilu bisa tepat waktu. “Titik rawannya adalah soal jumlah dan jenis logistik yang tidak sesuai kebutuhan, logistik yang tidak tersedia di KPPS pada hari H, serta surat suara yang tertukar dengan daerah lain,”tukas Hidayat. (Gahar).

USUL PENUNDAAN PEMILU DITENTANG

Jakarta - Imparsial dan Jaringan Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak usulan berbagai pihak agar pelaksanaan pemilu ditunda. Penundaan pemilu akan mengancam kehidupan demokrasi bangsa dan inkonstitusional.

Demikian dikatakan Direktur Manajerial Imparsial, Rusdi Marpaung dalam jumpa pers tentang "Upaya mendukung Pemilu Demokratis, Aman, dan Menghormati HAM" di kantor Imparsial jalan Diponegoro Jakarta, Jumat 27 Maret 2009

“Kami menegaskan bahwa penundaan apalagi penggagalan pemilu harus dicegah, dihindari dan ditolak. Hal ini akan mengancam proses demokratisasi serta merupakan bentuk tindakan yang inskontitusional,”tegas Rusdi.

Untuk itu dirinya menghimbau kepada para pihak penyelenggara pemilu untuk sungguh-sungguh memperbaiki semua kelemahn yang ada.”Kami prihatin atas berbagai upaya untuk menciptakan kesan bahwa pemilu 2009 dalam kondisi kurang persiapan, tidak aman sehingga perlu ditunda,”jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Program Coordinator for Interactive Media Praxis Association, Andi K Yuwono mendesak aparat kepolisian untuk serius menjalankan fungsinya dalam pengamanan pemilu, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu.

“Kami juga berharap bahwa para kontestan Pemilu tidak melakukan tindakan yang menodai proses dan hasil pemilu. Mari kita bersama-sama memantau dan melaporkan bentuk pelanggaran dalam proses pemilu ini,”ajaknya. (Gahar)

CALEG MUDA BERPOTENSI

Pemilu 2009 diwarnai kehadiran seorang caleg muda yang mempunyai potensi besar dengan latar belakang pendidikan yang mendukung. Namanya Jerry A. K. Sambuaga, MIA Caleg DPR RI dari Partai Golkar Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Pusat – Jakarta Selatan – Luar Negeri) politisi muda yang berusia 23 th menpunyai semangat besar untuk mengabdikan diri untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan Bangsa dan Negara. Dgn usianya yang masih relative muda sudah berfikiran jauh maju kedepan. Diposkonya Jl. Cimandiri No. 11, Cikini, Jakarta Pusat Jerry A. K. Sambuaga, MIA (23/03) Mengatakan bahwa Visi dan Misi dalam kampanye legislatif Pemilu 2009 ini adalah menyangkut tiga komponen dasar yaitu lapangan pekerjaan, kesehatan dan pendidikan. Sehingga tiga komponen tersebut yang harus diperhatikan terlebih dahulu untuk menunjang aspek-aspek lain agar tercapai pemerataan ekonomi dan kesejahteraan di semua lapisan masyarakat. Tiga hal tersebut merupakan tujuan utama yang dikemukakan dalam kampanyenya disamping aspek yang lain karena tiga komponen tersebut adalah hal yang paling relevan dan berhubungan langsung dengan masyarakat kalangan bawah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya “Posko Jerry Sahabat Kita” (JKS) diseluruh kecamatan dan kelurahan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat (18 Kecamatan) untuk menampung aspirasi dari bawah. Fenomena Money Politik yang berkembang dikalangan masyarakat memang ada dan ditakutkan apabila caleg tersebut terpilih nantinya akan berusaha mengembalikan “modal” yang telah dikeluarkan dengan menggunakan jabatan dan kekuasaan yang diperolehnya, dan hal tersebut bertentangan dengan prinsipnya karena kedudukan atau posisi dilegeslatif merupakan sebuah pengabdian. Untuk itu perlu diadakan legalitas hukum mengenai sumber dana yang masuk dan keluar dari para caleg itu sendiri agar ada transparansi kepada masyarakat, sehingga para caleg boleh mendapat sumber dana dari manapun asal penggunaan sumber dana tersebut untuk kepentingan publik. Pada dasarnya politik adalah kepentingan. Untuk itu perlu dibuatkan suatu payung hukum (undang-undang) yang melegalkan hubungan antara politisi/birokrasi, pengusaha dan tim pelobi, sehingga jelas tranparansi kepentingannya apakah caleg tersebut berjuang untuk rakyat atau berjuang untuk pengusaha (diri sendiri) seperti sistem yang ada di Amerika Serikat.

Parpol Kurang Pede Untuk Calonkan Kader Sendiri

Jakarta - Berdasarkan target perolehan suara nasional pada pilleg 2009 yang diperoleh dari hasil survey, sebagian besar parpol tampak kurang percaya diri untuk mendudukan kadernya sebagai Presiden dan Wakil Presiden dari parpolnya sendiri untuk bisa membentuk suatu pemerintahan yang kuat. Partai politik cenderung mengandalkan pemerintahan koalisi.

Demikian dikatakan Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang saat merilis Pengumuman Hasil Survey Parpol Peserta Pemilu 2009 di Hotel Milenium Jakarta, Selasa 17 Maret 2009@.

Sebagian besar parpol,menurut Formappi, hanya mempersiapkan diri untuk mengirimkan kadernya di parlemen nasional dan bukan untuk membentuk pemerintahan nasional. Bahkan ada pula parpol yang hanya mengkonsentrasikan diri untuk dapat mendudukan wakilnya di DPRD.

"Untuk membiaya kampanye, sebagian parpol mengandalkan calrg masing-masing. Hal ini akan berimplikasi pada lemahnya kontrol parpol terhadap caleg, bahkan terhadap caleg yang terpilih sebagai anggota legislatif. Para caleg yang berfinansial lebih kuat dari pengurus parpol akan cenderung mendiktekan pendapatnya kepada pengurus parpol. Lebih dari itu, kebersihan mereka dari korupsi diragukan,"papar Sebastian.

Formappi merilis partai dengan kesiapan organisasi dan caleg maksimal di 33 provinsi antara lain Demokrat 671 caleg, Golkar 641 caleg, PDIP 627 caleg, Hanura 606 caleg, PAN 596 caleg.

Sedangkan partai dengan kategori sedang antara lain PKS 579 caleg, PPP 472, PDP 402 caleg, PKB 398 caleg, Gerindra 396 caleg, PBB 395 caleg, PDS 323 caleg, PIS 317 caleg, PKPI 315 caleg, PBR 314 caleg, PMB 303 caleg.

Adapun partai dengan kategori minim antara lain PPIB 55 caleg, Merdeka 89 caleg, PPNUI 101 caleg, Pelopor 109 caleg, PNIM 115 caleg, PSI 127 caleg, Patriot 117 caleg, PKPB 141 caleg, PKDI 146 caleg, PPD 159 caleg.

"Tiga partai yaitu Hanura, Demokrat dan Gerindra mampu memadukan strategi lengkap seperti menggunakan pengaruh tokoh nasional, mengandalkan program umum yang kuat, menyiapkan program khusus untuk pemilu, memadukan dukungan finansial partai dan caleg, memanfaatkan jaringan partai dan caleg serta menggunakan media modern dan tradisional,"lanjut Sebastian.

Sementara itu PDIP dan RepublikaN juga menggunakan pengaruh tokoh nasional,mengandalkan program umum yang kuat, menyiapkan program khusus untuk pemilu namun dari sisi pendanaan kedua parpol tersebut hanya mengandalkan caleg, tidak ada dukungan finansial dari partai.

"Empat parpol yaitu Golkar,PKS, PAN dan PIS mengandalkan program umum yang kuat, menyiapkan program khusus untuk pemilu, menyediakan dukungan finansial oleh partai untuk berkampanye, mengandalkan dukungan finansial caleg, memanfaatkan jaringan partai, memakai jaringan caleg dan mengandalkan media modern dan tradisional,"tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik LIPI Syamsudin Haris menilai kesiapan semua parol peserta pemilu tidak dapat diperbandingkan, karena parpol lama jelas memiliki kesempatan mempersiapkan diri lebih lama ketimbang parpol baru. Karena itu,menurut dia, penilaian atas kesiapan parpol semestinya pertama-tama didasarkan pada pembedaan antara parpol lama dan parpol baru.

"Keunggulan Demokrat, Hanura dan Gerindra dalam strategi yang dianggap lengkap, bisa dipahami karena ketiga partai tersebut secara geneologis merupakan reinkarnasi Golkar. Artinya para elit ketiga parpol tersebut belajar dari keunggulan dan kekurangan Golkar. Karena itu jika parpol-parpol tersebut memperoleh suara signifikan maka konsekuensi logisnya berdampak pada penurunan signifikan suara Golkar karena segmen pemilihnya cenderung sama atau tumpang tindih,"terangnya.

Selain itu, Syamsudin menganggap kategori agamis, nasionalis, konservatif, progresif pada parpol acapkali sekedar kemasan belaka untuk meraih dukungan. "Bahkan ada juha yang mencantumkannya sekedar untuk memenuhi persyaratan undang-undang,"sindirnya.

Kalau mau jujur,tega Syamsudin, sebenarnya parpol peserta pemilu 2009 pada umumnya tidak atau belum siap memperoleh mandat rakyat. "Parpol hanya siap untuk berkuasa, merebut kursi legislatif,dan menguasai pemerintahan,"ujar Syamsudin.(Gahar)

Caleg PPRN Jangan Kecewakan Rakyat

Jakarta - Partai Peduli Rakyat Nasional PPRN Rabu 18 Maret 2009 menggelar Rapat Umum Terbuka di kawasan Geloraw Bung Karno Senayan Jakarta Pusat. Acara yang dihadiri Ketua Umum PPRN Amelia Yani, Sekjen PPRN Yansen Sitorus dan para caleg DPR RI diwarnai dengan pengibaran bendera raksasa PPRN dan pelepasan burung merpati.

Dalam orasinya Amelia Yani mengingatkan para caleg PPRN agar tidak mengecewakan rakyat yang telah mendukung PPRN.

Dirinya menghimbau agar para caleg membela Pancasila dan UUD 45, tidak menerima suap, tidak melakukan korupsi, membuat perundangan yang membela rakyat.

"Para caleg juga harus siap diturunkan oleh rakyat jika tidak dapat memenuhinya,"ujarnya disambut tepuk tangan ratusan kader PPRN.

Dalam kesempatan yang sama, Yansen Sitorus mengatakan sekarang adalah waktunya bagi PPRN untuk berbuat dan tidak sekedar mengumbar janji.

"Kita harus berbuat untuk rakyat dan jangan lagi berjanji. Para caleg harus berbuat semata-mata untuk kepentingan rakyat. Apabila ada kader partai yang ingkar janji harus mau bertanggungjawab kepada Tuhan,"ujar Yansen mengingatkan.

Dirinya berharap rakyat memberikan kepercayaan pada 9 April untuk mencontreng PPRN. Yansen meminta para kader untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan meyakinkan rakyat untuk memilih PPRN.

"Saya minta kader jaga ketertiban dan jangan membuat keributan dengan partai lain. PPRN tidak mengenal kekerasan,"tukasnya. (Gahar).

TNI BELUM AKAN GUNAKAN HAK POLITIK PADA PEMILU 2009

Jakarta- Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum akan menggunakan Hak politik untuk memilih pada pelaksanaan Pemilu tahun 2009, hal ini sesuai dengan keputusan pimpinan TNI.

Demikian dikatakan Inspektur Jenderal (Irjen) TNI, Letjen TNI Liliek AS dalam amanat tertulisnya pada upacara bendera 17-an yang dilaksanakan di lapangan apel Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Selasa (17/3).

Lebih lanjut dikatakan bahwa dinamika kehidupan sosial-politik nasional dimana kondisi suhu politik cenderung meningkat seiring dengan telah dimulainya kampanye terbuka hingga dilaksanakan pemilu legislatif pada 9 April 2009.

Untuk itu Irjen TNI kembali mengingatkan seluruh prajurit TNI untuk senantiasa menjunjung tinggi, memegang teguh dan melaksanakan secara konsisten Netralitas TNI, sehingga tidak mencederai dan menodai komitmen Netralitas TNI demi persatuan dan kesatuan nasional.

Irjen menekankan kepada seluruh peserta upacara agar senantiasa melaksanakan dan mengimplementasikan pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2009 tentang Panca Tunggal kebijakan yang meliputi kebijakan pembinaan TNI, penggunaan kekuatan TNI, bidang kesejahteraan personel, bidang reformasi internal TNI dan kebijakan bidang tertib administrasi yang merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, terkoordinasi dan simultan.

Kelima kebijakan tersebut pada hakekatnya untuk mencapai ”catur tunggal sasaran” yaitu kesiapan operasi satuan, profesionalisme prajurit TNI, kesejahteraan prajurit, PNS TNI dan keluarganya serta tertib administrasi, yang muara akhirnya bersifat tunggal yaitu keberhasilan tugas pokok TNI sebagai alat dan komponen utama pertahanan negara.

Ditengah-tengah keterbatasan dukungan anggaran yang dialokasikan kepada TNI,maka berbagai langkah efisiensi harus dilakukan dengan menentukan skala prioritas. Peraturan dan perundang-undangan harus dipatuhi, kegiatan yang hanya akan menghadirkan pemborosan harus dihindari.

Sebelum mengakhiri amanatnya Irjen TNI menekankan kepada seluruh peserta upacara untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan ketanggap-segeraan terhadap setiap upaya yang akan mengganggu stabilitas nasional, terutama terhadap upaya menggagalkan Pemilu 2009.

Selain itu seluruh Prajurit TNI harus senantiasa siaga dalam rangka melaksanakan tugas perbantuan kepada Polri maupun pemerintah daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan tidak bertindak sendiri dalam mengatasi permasalahan yang muncul di lapangan dalam mengatasi gangguan stabilitas keamanan menghadapi Pemilu 2009.(Gahar)