Jakarta- Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum akan menggunakan Hak politik untuk memilih pada pelaksanaan Pemilu tahun 2009, hal ini sesuai dengan keputusan pimpinan TNI.
Demikian dikatakan Inspektur Jenderal (Irjen) TNI, Letjen TNI Liliek AS dalam amanat tertulisnya pada upacara bendera 17-an yang dilaksanakan di lapangan apel Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Selasa (17/3).
Lebih lanjut dikatakan bahwa dinamika kehidupan sosial-politik nasional dimana kondisi suhu politik cenderung meningkat seiring dengan telah dimulainya kampanye terbuka hingga dilaksanakan pemilu legislatif pada 9 April 2009.
Untuk itu Irjen TNI kembali mengingatkan seluruh prajurit TNI untuk senantiasa menjunjung tinggi, memegang teguh dan melaksanakan secara konsisten Netralitas TNI, sehingga tidak mencederai dan menodai komitmen Netralitas TNI demi persatuan dan kesatuan nasional.
Irjen menekankan kepada seluruh peserta upacara agar senantiasa melaksanakan dan mengimplementasikan pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2009 tentang Panca Tunggal kebijakan yang meliputi kebijakan pembinaan TNI, penggunaan kekuatan TNI, bidang kesejahteraan personel, bidang reformasi internal TNI dan kebijakan bidang tertib administrasi yang merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, terkoordinasi dan simultan.
Kelima kebijakan tersebut pada hakekatnya untuk mencapai ”catur tunggal sasaran” yaitu kesiapan operasi satuan, profesionalisme prajurit TNI, kesejahteraan prajurit, PNS TNI dan keluarganya serta tertib administrasi, yang muara akhirnya bersifat tunggal yaitu keberhasilan tugas pokok TNI sebagai alat dan komponen utama pertahanan negara.
Ditengah-tengah keterbatasan dukungan anggaran yang dialokasikan kepada TNI,maka berbagai langkah efisiensi harus dilakukan dengan menentukan skala prioritas. Peraturan dan perundang-undangan harus dipatuhi, kegiatan yang hanya akan menghadirkan pemborosan harus dihindari.
Sebelum mengakhiri amanatnya Irjen TNI menekankan kepada seluruh peserta upacara untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan ketanggap-segeraan terhadap setiap upaya yang akan mengganggu stabilitas nasional, terutama terhadap upaya menggagalkan Pemilu 2009.
Selain itu seluruh Prajurit TNI harus senantiasa siaga dalam rangka melaksanakan tugas perbantuan kepada Polri maupun pemerintah daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan tidak bertindak sendiri dalam mengatasi permasalahan yang muncul di lapangan dalam mengatasi gangguan stabilitas keamanan menghadapi Pemilu 2009.(Gahar)
Mengenai Saya
- Indo Berita nusantara
- jakarta, selatan, Indonesia
- Indo Berita Nusantara merupakan situs berita internet yang memberikan informasi berbentuk berita diseluruh nusantara Alamat Jl. Joe. Gg. Kelapa Hijau Telp.(021)98265014 Anda punya berita atau informasi silahkan kirim ke e-mal : ibernas.jakarta@yahoo.com
Jumat, 20 Maret 2009
APPP Ajak Masyarakat Tolak Golput
Jakarta - Aliansi Pemuda Peduli Pemilu (APPP) mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin dalam Pileg dan Pilpres 2009. APPP juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat aktif dalam mensukseskan Pemilu.
Hal tersebut disampaikan APPP dalam aksi damai menolak golput dalam pemilu 2009 di depan kantor KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Selasa 17 Maret 2009.
"Kami menegaskan kepada rakyat Indonesia bahwa Pemilu adalah pestanya rakyat bukan hanya pestanya para elit politik,"ujar koordinator aksi, Dani Kusuma.
APPP juga mendesak KPU Pusat dan daerah untuk serius dalam menjalankn tugas karena posisinya yang strategis dalam penyelenggaraan Pemilu. "KPU harus independen dan jangan terlibat dalam politik uang,"seru Dani.
Dani menambahkan, pemilu merupakan instrumen yang sah bagi warga negara untuk memilih dan dipilih baik secara perorangan maupun kelembagaan melalui Parapol untuk memegang mandat rakyat sebagai pemimpin.
"Pemilu adalah basis utama partisipasi politik masyarakat sekaligus bentuk pengejawentahan hak dan kedaulatan rakyat,"tegasnya.(Gahar)
Hal tersebut disampaikan APPP dalam aksi damai menolak golput dalam pemilu 2009 di depan kantor KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Selasa 17 Maret 2009.
"Kami menegaskan kepada rakyat Indonesia bahwa Pemilu adalah pestanya rakyat bukan hanya pestanya para elit politik,"ujar koordinator aksi, Dani Kusuma.
APPP juga mendesak KPU Pusat dan daerah untuk serius dalam menjalankn tugas karena posisinya yang strategis dalam penyelenggaraan Pemilu. "KPU harus independen dan jangan terlibat dalam politik uang,"seru Dani.
Dani menambahkan, pemilu merupakan instrumen yang sah bagi warga negara untuk memilih dan dipilih baik secara perorangan maupun kelembagaan melalui Parapol untuk memegang mandat rakyat sebagai pemimpin.
"Pemilu adalah basis utama partisipasi politik masyarakat sekaligus bentuk pengejawentahan hak dan kedaulatan rakyat,"tegasnya.(Gahar)
Beberapa Pimpinan Parpol Tak Hadiri DeklarasiKampanye Damai
AKARTA - Start kampanye dalam bentuk rapat umum atau terbuka dimulai kemarin (16/3) di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ). Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengawali kampanye terbuka itu dengan mendeklarasikan kampanye damai bersama parpol nasional peserta Pemilu Legislatif 2009.
Seluruh parpol nasional peserta Pemilu 2009 sepakat untuk melaksanakan kampanye damai bersama-sama. Di setiap provinsi nanti, masing-masing parpol mendapatkan jatah dua kali kampanye. Jadwal sudah ditentukan oleh KPU melalui SK Nomor 173 tertanggal 13 Maret lalu. Waktu dan lokasi pelaksanaan ditentukan oleh KPU provinsi setempat.
Pembacaan ikrar kampanye damai itu dipimpin langsung Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary. Dalam ikrarnya, Hafiz meminta seluruh parpol untuk mematuhi seluruh tata aturan perundang-undangan terkait kampanye. Terutama, supaya kampanye damai itu juga bisa dinikmati masyarakat umum secara keseluruhan. "Ini pesta demokrasi bersama. Jangan mengganggu ketertiban umum," kata Hafiz.
Hadir dalam deklarasi tersebut, tujuh komisioner KPU lengkap. Sejumlah pejabat negara juga hadir. Di antaranya, Mendagri Mardiyanto, Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanagara mewakili Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, dan anggota Bawaslu Bambang Eko Cahyo Widodo yang mewakili Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini.
Seluruh partai kemarin bersama-sama membacakan ikrar kampanye damai. Suasana ikrar sempat tidak tertib setelah ribuan simpatisan partai mendekati panggung tempat deklarasi. Bahkan, saat penandatanganan ikrar damai, suasana seperti pasar itu masih saja terjadi. Setelah penandatanganan ikrar, setiap parpol diberikan waktu tiga menit di atas panggung untuk membacakan orasi masing-masing.
Meski hadir semua, tampaknya, acara tersebut bukan merupakan agenda utama bagi parpol nasional. Indikasinya, sebagian tokoh teras parpol memilih tidak hadir dalam deklarasi itu. Sejumlah parpol besar hanya mewakilkan diri untuk menghadiri deklarasi tersebut.
Nama-nama seperti Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Persatuan Pembanguan Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Demokrasi Kebangsaan Ryaas Rasyid, dan Ketua Umum Partai Karya Perjuangan Indonesia Meutia Hatta tak tampak. Ketua DPR Agung Laksono yang sebenarnya didapuk untuk membacakan ikrar juga tak hadir.
Beberapa ketua umum yang hadir dalam deklarasi itu bisa dihitung jari. Misalnya, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati Sukarnoputri, Ketua Umum Partai Karya Perjuangan M. Jasin. Tak lupa, hadir pula Ketua Umum Partai Persatuan Daerah Oesman Sapta dan Ketua Umum Partai Buruh Muchtar Pakpahan. Ketua Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar baru hadir pada pertengahan acara.
Minimnya tokoh yang hadir itu diakui oleh Hafiz. Meski secara pribadi merasa kurang, dia memaklumi hal tersebut. Mayoritas ketua umum tak hadir karena sedang melaksanakan tugas di pemerintahan. "Tadi saya ketemu Pak JK (Jusuf Kalla). Beliau tidak bisa hadir karena tidak ambil cuti. Kemungkinan sama juga terjadi sama Ketum yang lain," katanya.
Dalam undangan, ternyata, juga terjadi kesalahpahaman. Dua kubu Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) hadir. Masing-masing dari kubu Mentik Budiwiyono dan Endung Sutrisno. "Itu murni kesalahan teknis. Sejatinya, undangan hanya satu," jawabnya.
Selain parpol nasional, KPU sebenarnya mengundang enam parpol lokal Aceh untuk turut hadir mendeklarasikan kampanye damai. Namun, hingga penutupan, tak satu pun parlok Aceh yang hadir. Menurut Hafiz, pihaknya akan segera meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk menyusun acara dan deklarasi yang sama.
Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz menyatakan, ketidakhadiran Suryadharma memang disebabkan tugasnya sebagai menteri koperasi. Namun, dia menilai bahwa secara substansi, acara deklarasi kampanye damai itu tetap tinggi, meski tanpa kehadiran tokoh-tokoh parpol. "Hasil deklarasi damai ini akan kami sosialisasikan kepada seluruh elemen partai," kata Irgan.
Sementara di Makassar Kampanye damai di Lapangan Karebosi kemarin ternodai oleh bentrokan yang melibatkan kader Partai Kedaulatan. Insiden tersebut diduga dipicu adanya dualisme kepemimpinan di dalam tubuh partai nomor urut sebelas tersebut.
Insiden itu terjadi sekitar pukul 14.00 Wita. Saat itu salah seorang pengurus Partai Kedaulatan versi Syamsuddin Ilyas bersama Bunyamin baru saja mengambil stiker untuk dipasang di mobil pimpinannya. Pada saat bersamaan, beberapa pengurus partai versi Asrulah yang juga mengklaim sebagai pengurus sah langsung mendatangi Bunyamin.
Tanpa banyak bicara, mereka melayangkan pukulan ke arah Bunyamin. Syamsuddin yang menyaksikan kejadian itu hendak melerai kedua belah pihak. Sayang, bukan berhasil melerai, dia malah dipukuli pelaku.
''Saya tiba-tiba dipukul di bagian kepala dan punggung. Padahal, saya hanya berusaha melerai agar tidak terjadi perkelahian yang lebih besar,'' ujar Syamsuddin saat melaporkan insiden itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar kemarin sore.
Bentrokan besar bisa diatasi setelah aparat kepolisian dari Polwiltabes Makassar Barat turun tangan untuk mengamankan situasi. Akibat insiden itu, seorang kader Partai Kedaulatan versi Asrullah bernama Syamsul, 45, ditangkap polisi. Dia dijadikan tersangka lantaran memukul Syamsuddin dan Bunyamin. (iron/icon)
Seluruh parpol nasional peserta Pemilu 2009 sepakat untuk melaksanakan kampanye damai bersama-sama. Di setiap provinsi nanti, masing-masing parpol mendapatkan jatah dua kali kampanye. Jadwal sudah ditentukan oleh KPU melalui SK Nomor 173 tertanggal 13 Maret lalu. Waktu dan lokasi pelaksanaan ditentukan oleh KPU provinsi setempat.
Pembacaan ikrar kampanye damai itu dipimpin langsung Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary. Dalam ikrarnya, Hafiz meminta seluruh parpol untuk mematuhi seluruh tata aturan perundang-undangan terkait kampanye. Terutama, supaya kampanye damai itu juga bisa dinikmati masyarakat umum secara keseluruhan. "Ini pesta demokrasi bersama. Jangan mengganggu ketertiban umum," kata Hafiz.
Hadir dalam deklarasi tersebut, tujuh komisioner KPU lengkap. Sejumlah pejabat negara juga hadir. Di antaranya, Mendagri Mardiyanto, Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanagara mewakili Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, dan anggota Bawaslu Bambang Eko Cahyo Widodo yang mewakili Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini.
Seluruh partai kemarin bersama-sama membacakan ikrar kampanye damai. Suasana ikrar sempat tidak tertib setelah ribuan simpatisan partai mendekati panggung tempat deklarasi. Bahkan, saat penandatanganan ikrar damai, suasana seperti pasar itu masih saja terjadi. Setelah penandatanganan ikrar, setiap parpol diberikan waktu tiga menit di atas panggung untuk membacakan orasi masing-masing.
Meski hadir semua, tampaknya, acara tersebut bukan merupakan agenda utama bagi parpol nasional. Indikasinya, sebagian tokoh teras parpol memilih tidak hadir dalam deklarasi itu. Sejumlah parpol besar hanya mewakilkan diri untuk menghadiri deklarasi tersebut.
Nama-nama seperti Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Persatuan Pembanguan Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Demokrasi Kebangsaan Ryaas Rasyid, dan Ketua Umum Partai Karya Perjuangan Indonesia Meutia Hatta tak tampak. Ketua DPR Agung Laksono yang sebenarnya didapuk untuk membacakan ikrar juga tak hadir.
Beberapa ketua umum yang hadir dalam deklarasi itu bisa dihitung jari. Misalnya, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati Sukarnoputri, Ketua Umum Partai Karya Perjuangan M. Jasin. Tak lupa, hadir pula Ketua Umum Partai Persatuan Daerah Oesman Sapta dan Ketua Umum Partai Buruh Muchtar Pakpahan. Ketua Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar baru hadir pada pertengahan acara.
Minimnya tokoh yang hadir itu diakui oleh Hafiz. Meski secara pribadi merasa kurang, dia memaklumi hal tersebut. Mayoritas ketua umum tak hadir karena sedang melaksanakan tugas di pemerintahan. "Tadi saya ketemu Pak JK (Jusuf Kalla). Beliau tidak bisa hadir karena tidak ambil cuti. Kemungkinan sama juga terjadi sama Ketum yang lain," katanya.
Dalam undangan, ternyata, juga terjadi kesalahpahaman. Dua kubu Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) hadir. Masing-masing dari kubu Mentik Budiwiyono dan Endung Sutrisno. "Itu murni kesalahan teknis. Sejatinya, undangan hanya satu," jawabnya.
Selain parpol nasional, KPU sebenarnya mengundang enam parpol lokal Aceh untuk turut hadir mendeklarasikan kampanye damai. Namun, hingga penutupan, tak satu pun parlok Aceh yang hadir. Menurut Hafiz, pihaknya akan segera meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk menyusun acara dan deklarasi yang sama.
Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz menyatakan, ketidakhadiran Suryadharma memang disebabkan tugasnya sebagai menteri koperasi. Namun, dia menilai bahwa secara substansi, acara deklarasi kampanye damai itu tetap tinggi, meski tanpa kehadiran tokoh-tokoh parpol. "Hasil deklarasi damai ini akan kami sosialisasikan kepada seluruh elemen partai," kata Irgan.
Sementara di Makassar Kampanye damai di Lapangan Karebosi kemarin ternodai oleh bentrokan yang melibatkan kader Partai Kedaulatan. Insiden tersebut diduga dipicu adanya dualisme kepemimpinan di dalam tubuh partai nomor urut sebelas tersebut.
Insiden itu terjadi sekitar pukul 14.00 Wita. Saat itu salah seorang pengurus Partai Kedaulatan versi Syamsuddin Ilyas bersama Bunyamin baru saja mengambil stiker untuk dipasang di mobil pimpinannya. Pada saat bersamaan, beberapa pengurus partai versi Asrulah yang juga mengklaim sebagai pengurus sah langsung mendatangi Bunyamin.
Tanpa banyak bicara, mereka melayangkan pukulan ke arah Bunyamin. Syamsuddin yang menyaksikan kejadian itu hendak melerai kedua belah pihak. Sayang, bukan berhasil melerai, dia malah dipukuli pelaku.
''Saya tiba-tiba dipukul di bagian kepala dan punggung. Padahal, saya hanya berusaha melerai agar tidak terjadi perkelahian yang lebih besar,'' ujar Syamsuddin saat melaporkan insiden itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar kemarin sore.
Bentrokan besar bisa diatasi setelah aparat kepolisian dari Polwiltabes Makassar Barat turun tangan untuk mengamankan situasi. Akibat insiden itu, seorang kader Partai Kedaulatan versi Asrullah bernama Syamsul, 45, ditangkap polisi. Dia dijadikan tersangka lantaran memukul Syamsuddin dan Bunyamin. (iron/icon)
Rabu, 18 Maret 2009
2 Mantan Dubes RI untuk China Segera Disidang
Dua tersangka kasus pungutan biaya kawat di KBRI China, mantan Dubes RI di China, AA Kustia dan Kuntara akan segera menjalani sidang dipengadilan. Berkas dakwaan yang disusun penyidik Kejagung dinyatakan telah lengkap.
AA Kustia dan Kuntara, Rabu (17/3/2009) ini dipanggil ke Kejagung, dalam rangka
penyerahan tahap dua kasus tersebut. "Jam 11.00 WIB keduanya datang karena
kita panggil. Pemanggilan ini untuk penyerahan tanggung jawab tersangka dan
barang bukti kepada penuntut umum," kata Direktur Penyidikan pada Bidang
Pidana Khusus Arminsyah saat dihubungi detikcom.
Selanjutnya menyusul dinyatakannya berkas lengkap, surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan.
Hingga kini kedua tersangka belum mengembalikan uang kerugian negara.
"Kuntara yang sudah mau, tapi sampai sekarang belum. Bahasa keinginan itu
masih ada, kita lihat besok-besok lagi bagaimana," pungkasnya.(gema)
AA Kustia dan Kuntara, Rabu (17/3/2009) ini dipanggil ke Kejagung, dalam rangka
penyerahan tahap dua kasus tersebut. "Jam 11.00 WIB keduanya datang karena
kita panggil. Pemanggilan ini untuk penyerahan tanggung jawab tersangka dan
barang bukti kepada penuntut umum," kata Direktur Penyidikan pada Bidang
Pidana Khusus Arminsyah saat dihubungi detikcom.
Selanjutnya menyusul dinyatakannya berkas lengkap, surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan.
Hingga kini kedua tersangka belum mengembalikan uang kerugian negara.
"Kuntara yang sudah mau, tapi sampai sekarang belum. Bahasa keinginan itu
masih ada, kita lihat besok-besok lagi bagaimana," pungkasnya.(gema)
DPRP Kembali Gelar Dialog Publik Otsus Papua
JAYAPURA-Masih pincangnya pelaksanaan Undang Undang 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua, terus disikapi Komisi A DPRP dengan membedah pelaksanaan Otsus melalui dialog publik.Setelah pada akhir tahun 2008, Komisi A menggelar dialog di Hotel Yasmin Jayapura, rencananya dialog serupa akan digelar di Jakarta.
Sekretaris Komisi A DPR Papua Yanni mengatakan, dalam dialog tersebut rencananya akan mengundang Menkopolhukam, Mendagri, Mentri Keuangan, Menkumham, DPR RI dan lembaga terkait lainnya.”Dialog ini rencananya dilaksanakan setelah Pemilu,”ungkap Yanni kepada Cenderawasih Pos, Selasa (17/3) kemarin.
Dialog ini digelar menurut Yanni karena selama 8 tahun pelaksanaan Otsus masih ada sejumlah hal yang diakomodir dalam Otsus tetapi belum terlaksana, seperti pembentukan Lembaga ad Hoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). “Termasuk di dalamnya masalah pemekaran Provinsi Papua yang sampai saat ini masih kerap menjadi kontroversi dan polemik dari sebagian masyarakat Papua hingga bagaimana pembangian beberapa provinsi di Papua yang seharusnya diamanatkan dalam UU Otsus tesebut,”terangnya.
Disamping itu, selama 8 tahun berjalan menurutnya, masih banyak orang yang belum memahami benar bagaimana sebenarnya Otsus Papua itu. “Ini tidak hanya terjadi di daerah tetapi yang paling sering justru terjadi di pemerintah Pusat,” katanya.
Masih adanya ketidakpahaman tersebut, mengakibatkan sering terjadinya tumpang tindih dalam penyusunan suatu produk hukum oleh pemerintah pusat. “Tak heran kalau kemudian sering ada aturan yang dibuat oleh pemeirntah pusat tetapi berlawanan dengan Otsus Papua. Dari dialog ini, diharapkan ada restrukturisasi Otsus agar lebih sempurna dan dapat mengakomodiri semua yang dibutuhkan rakyat Papua demi kesejahteraan masyarakat Papua,” tandasnya. (JM)
Sekretaris Komisi A DPR Papua Yanni mengatakan, dalam dialog tersebut rencananya akan mengundang Menkopolhukam, Mendagri, Mentri Keuangan, Menkumham, DPR RI dan lembaga terkait lainnya.”Dialog ini rencananya dilaksanakan setelah Pemilu,”ungkap Yanni kepada Cenderawasih Pos, Selasa (17/3) kemarin.
Dialog ini digelar menurut Yanni karena selama 8 tahun pelaksanaan Otsus masih ada sejumlah hal yang diakomodir dalam Otsus tetapi belum terlaksana, seperti pembentukan Lembaga ad Hoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). “Termasuk di dalamnya masalah pemekaran Provinsi Papua yang sampai saat ini masih kerap menjadi kontroversi dan polemik dari sebagian masyarakat Papua hingga bagaimana pembangian beberapa provinsi di Papua yang seharusnya diamanatkan dalam UU Otsus tesebut,”terangnya.
Disamping itu, selama 8 tahun berjalan menurutnya, masih banyak orang yang belum memahami benar bagaimana sebenarnya Otsus Papua itu. “Ini tidak hanya terjadi di daerah tetapi yang paling sering justru terjadi di pemerintah Pusat,” katanya.
Masih adanya ketidakpahaman tersebut, mengakibatkan sering terjadinya tumpang tindih dalam penyusunan suatu produk hukum oleh pemerintah pusat. “Tak heran kalau kemudian sering ada aturan yang dibuat oleh pemeirntah pusat tetapi berlawanan dengan Otsus Papua. Dari dialog ini, diharapkan ada restrukturisasi Otsus agar lebih sempurna dan dapat mengakomodiri semua yang dibutuhkan rakyat Papua demi kesejahteraan masyarakat Papua,” tandasnya. (JM)
KPU Jatim Minta Mobil dan Rumah
Permintaan KPU Jawa Timur terkait penyediaan fasilitas kantor, rumah, dan mobil dinas baru dinilai kurang etis. Saat ini, KPU seharusnya berkonsentrasi pada penyelenggaraan tahapan dan suksesnya pelaksanaan pemilu.
Demikian diungkapkan pengajar ilmu politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, Rabu (18/3) di Surabaya. "Tidak etis jika KPU di saat seperti ini menuntut fasilitas lebih. Kebutuhan mereka seharusnya dipersiapkan jauh-jauh hari karena saat ini waktu mereka berfokus pada kinerja pelaksanaan pemilu," kata Airlangga.
Menurut Airlangga, jika KPU Jawa Timur mengajukan permintaan dalam konteks pemenuhan kebutuhan logistik adalah masuk akal. Namun, sangat tidak etis jika tuntutan yang disampaikan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi.
Tidak mendesak
Sementara itu, hingga saat ini Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku belum menerima surat permohonan fasilitas dari KPU Jawa Timur. "KPU kan kantornya sudah ada, begitu juga dengan mobil dinasnya," kata Soekarwo.
Menurutnya, jika memang KPU membutuhkan fasilitas kantor yang lebih luas, misalnya untuk penghitungan suara, maka proses tersebut dapat dilakukan di tempat lain. Terkait permohonan rumah dinas untuk tiga anggota KPU yang ber asal dari luar Surabaya, Soekarwo bersedia menyediakan sesuai ketersediaan fasilitas yang ada.
"Ada rumah dinas, kalau memang kosong boleh digunakan. Kalau harus mencari tempat dan membangun rumah dinas kan sulit," tambahnya.
Dalam hal anggaran dana KPU, Sekretaris Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Suwarno Putra Raharjo mengungkapkan, dana APBD hanya dialokasikan untuk kebutuhan KPU di lapangan yang sifatnya mendesak. Sedangkan, kebutuhan KPU lainnya disokong dengan dana APBN.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu, pemerintah mengalokasikan APBN untuk mendukung kelancaran pemilu. Dalam pasal dua, bab I, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu tahun 2009 berkaitan dengan, sosialisasi pemilu, kelancaran transportasi pengiriman logistik, monitoring kelancaran penyelenggaraan pemilu, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pemilu.
"Poin terakhir pasal dua tentang kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pemilu ini tidak jelas dan rawan untuk dipersepsikan. Yang jelas, dana APBN sifatnya hanya mendukung dan untuk kebutuhan mendesak saja," tambah Suwarno. (R. setiawan)
Demikian diungkapkan pengajar ilmu politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, Rabu (18/3) di Surabaya. "Tidak etis jika KPU di saat seperti ini menuntut fasilitas lebih. Kebutuhan mereka seharusnya dipersiapkan jauh-jauh hari karena saat ini waktu mereka berfokus pada kinerja pelaksanaan pemilu," kata Airlangga.
Menurut Airlangga, jika KPU Jawa Timur mengajukan permintaan dalam konteks pemenuhan kebutuhan logistik adalah masuk akal. Namun, sangat tidak etis jika tuntutan yang disampaikan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi.
Tidak mendesak
Sementara itu, hingga saat ini Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku belum menerima surat permohonan fasilitas dari KPU Jawa Timur. "KPU kan kantornya sudah ada, begitu juga dengan mobil dinasnya," kata Soekarwo.
Menurutnya, jika memang KPU membutuhkan fasilitas kantor yang lebih luas, misalnya untuk penghitungan suara, maka proses tersebut dapat dilakukan di tempat lain. Terkait permohonan rumah dinas untuk tiga anggota KPU yang ber asal dari luar Surabaya, Soekarwo bersedia menyediakan sesuai ketersediaan fasilitas yang ada.
"Ada rumah dinas, kalau memang kosong boleh digunakan. Kalau harus mencari tempat dan membangun rumah dinas kan sulit," tambahnya.
Dalam hal anggaran dana KPU, Sekretaris Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Suwarno Putra Raharjo mengungkapkan, dana APBD hanya dialokasikan untuk kebutuhan KPU di lapangan yang sifatnya mendesak. Sedangkan, kebutuhan KPU lainnya disokong dengan dana APBN.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu, pemerintah mengalokasikan APBN untuk mendukung kelancaran pemilu. Dalam pasal dua, bab I, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu tahun 2009 berkaitan dengan, sosialisasi pemilu, kelancaran transportasi pengiriman logistik, monitoring kelancaran penyelenggaraan pemilu, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pemilu.
"Poin terakhir pasal dua tentang kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pemilu ini tidak jelas dan rawan untuk dipersepsikan. Yang jelas, dana APBN sifatnya hanya mendukung dan untuk kebutuhan mendesak saja," tambah Suwarno. (R. setiawan)
Langganan:
Postingan (Atom)
