Rapat Paripurna DPRD Propinsi Banten

Senin, 17 November 2008, di Gedung DPRD Banten, Jl. Raya Palima, Serang diadakan Rapat Paripurna tentang “Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Fraksi-Fraksi Atas Nota Pengantar 2 (dua) Raperda Usul Gubernur dan Pembentukan Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Pansus”. Rapat yang mundur satu jam dari jadwal ini dimulai pukul 11.00 WIB dan dihadiri oleh 43 anggota DPRD dari 9 Fraksi.
Drs. H. Mohammad Masduki, M.Si (Wakil Gubernur Banten) mengatakan, “Kami sangat bersyukur karena mendapat apresiasi dan tanggapan yang baik dan ditindaklanjuti secara intensif dari kelompok kerja DPRD mengenai Raperda tentang pengolahan barang milik daerah dan Raperda tentang pembentukan sekretariat.”
Selain itu, pengelolaan barang milik daerah dianggap penting, guna menyelamatkan aset milik Banten dengan memperhatikan azas akuntabilitas, efisiensi, dengan mengikuti aturan pembinaan dan pengawasan yang baik. Gubernur juga menyepakati pendapat dari Fraksi Golkar bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju maka aset daerah harus dibuatkan database khusus.
Mengenai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah/KPID Banten, Gubernur mendorong pembentukan Banten, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi yang layak dan sebaik-baiknya. KPID sebaiknya diisi oleh orang-orang yang berkompetensi. Kegiatan KPID Banten yang dilakukan antara lain monitoring terhadap isi siaran televisi lokal, monitoring isi siaran pemilihan umum kepala daerah.
Dengan itu, Sekretaris DPRD Banten membacakan keputusan rapat, yaitu telah dibentuk 2 (dua) Panitia Khusus/Pansus yaitu Pansus 1 membahas Raperda KPID dan Pansus 2 membahas Raperda pengelolaan barang milik daerah DPRD Propinsi Banten. Kedua Pansus tersebut dipilih dari dan oleh anggota DPRD dan telah ditetapkan di Rapat Paripurna. Biaya yang muncul untuk penyelenggaraan Raperda tersebut dibebankan pada APBD Banten Tahun 2009.
Ditetapkan tugas dari Pansus antara lain memimpin rapat, melakukan konsultasi dan koordinasi kepada rapat Paripurna DPRD terkait dengan Raperda tersebut di atas. (masayu)

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Serang 2009

Hasil pertemuan Bupati Serang dengan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Serang terkait angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan UMK Kabupaten Serang sudah final. Bupati akan mengeluarkan rekomendasi angka UMK Kabupaten Serang Tahun 2009 sebesar Rp. 1.030.000,-. Hal ini ditetapkan setelah adanya pertemuan Aliansi SPSB Serang dan disusul pertemuan Bupati dengan Apindo Serang.
Hafuri Yahya selaku Koordinator Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Serang mengatakan, “Sebelumnya ASPSB mengajukan angka Rp. 1.052.000,-. Sedangkan dari Apindo mengajukan angka Rp. 1.016.540,- ASPSB dapat menerima rekomendasi Bupati Banten mengenai UMK Kabupaten Serang Tahun 2009 sebesar Rp.1.030.000,- asal diikuti dengan Peraturan Bupati.”
Perbup tersebut berisi antara lain, UMK tersebut diperuntukkan bagi pekerja yang bekerja di bawah 1 (satu) tahun dan untuk pekerja lajang. Di luar dari kategori tersebut jumlahnya harus lebih dari UMK. ASPSB juga berharap supaya ada komitmen dalam penentuan UMK tahun yang akan datang, yaitu dengan didasarkan pada mekanisme yang sesuai dengan aturan yang ada, misalnya hasil survey dalam waktu 2 bulan sesuai juklak Menakertrans RI.
Atas usulan dari pihak ASPSB, Bupati menyambut baik dan akan segera dibuatkan Perbup untuk penetapan UMK Kabupaten Serang di tahun-tahun mendatang.
Sementara sebelumnya, untuk KHL Kabupaten Serang belum ada kesepakatan antara Apindo yang mengajukan angka Rp. 1.003.000,- Sementara versi ASPSB sebesar Rp. 1.052.500,- dengan pertimbangan yaitu, sudah menjadi kebiasaan Depekab Serang dalam menetukan angka KHL tahunan selalu mengacu pada hasil survei bulan terakhir (November) sebesar Rp. 1.061.000,-, sesuai laju inflasi tahun 2008.
“Sebaiknya melihat juklak Depnakertrans RI, nilai KHL didasarkan bulan terdekat dengan hasil survey bulan terakhir,” kata Hafuri. (masayu)

AKSI UNJUK RASA OLEH SMI

Jakarta - Aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta Pusat yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) yang dipimpin oleh Feriawan (Koordinator Aksi) dan Toni Suryanto (Sekjen SMI) serta diikuti sekitar 30 orang peserta pada 10 November 2008, mereka menyampaikan tuntutannya antara lain :

a. Pendidikan gratis ilmiah demokrasi dan bervisi kerakyatan
b. Tolak SKB 4 menteri dan berlakukan upah layak nasional
c. Berikan perumahan dan kesehatan gratis untuk rakyat
d. Tolak RUU BHP (Badan Hukum Pendidikan)
e. Sita harta koruptor untuk subsidi sosial
f. Gagalkan solusi pemerintah dalam penangan krisis ( Buy Back Saham )
g. Penguatan pasar dalam negeri ( Naikan Pajak Impor dan Proteksi )pasar
dalam negeri,pengamanan dalam negeri
h. Tolak pemilu 2009, bangun konsolidasi gerakan rakyat

Selain itu koordinator aksi juga melakukan orasi yang berisikan :
a. Stop sistem kapitalisme dalam perekonomian Indonesia
b. UU 13 Th. 2003, UU PMA, UU No.20 Th.2003, SKB 4 Menteri, dll kesemuanya hanya
mengacu kepada liberalisasi dan privatisasi sebagai tatanan ekonomi ”Kapitalisme
Neo Liberal” untuk kepentingan kaum modal nasional maupun Internasional
c. Sistem kapitalisme tidak pernah memikirkan kesejahteraan kaum buruh, petani, kaum
miskin, pelajar, pemuda, dll.

Dalam aksi tersebut mereka juga meneriakan yel-yel yang secara kontinyu, yaitu :
 Imperialisme – Hancurkan
 Kapitalisme – Musnahkan
 SBY & JK – Boneka Imperialisme

Tuntutan SMI yang ditujukan kepada Negara untuk segera malaksanakan solusi dan tuntutan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berisikan antara lain :

- Solusi :
a. Laksanakan Reforma Agraria Sejati
b. Nasionalisasi Aset di bawah Kontrol Klas Pekerja
c. Bangun Industrialisasi Nasional

- Tuntutan :
a. Tolak RUU BHP ( Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan )
b. Pendidikan gratis untuk rakyat dari SD sampai Perguruan Tinggi
c. Gagalkan solusi pemerintah dalam penanganan krisis global ( SKB 4 Menteri,Buy
Back,dll
d. Batalkan SKB 4 Menteri, segera berlakukan Upah layak Nasional
e. Berikan perumahan dan kesehatan gratis untuk rakyat
f. Sita harta koruptor untuk subsidi sosial
g. Naikan pajak impor dan proteksi pasar dalam negeri
h. Tolak PEMILU 2009, Bangun Konsolidasi Gerakan Rakyat

(Toni Nasution)

INDONESIA TUAN RUMAH KONFERENSI KEMANUSIAAN INTERNASIOAL UNTUK PALESTINA

Jakarta - Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Konferensi Kemanusiaan Internasional mengenai bantuan bagi korban penjajahan, dalam hal ini Palestina. Sekitar 300 lembaga swadaya masyarakat (LSM) kemanusiaan dan hak asasi manusia dari dalam dan luar negeri akan bertemu untuk mendiskusikan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan untuk menolong warga Palestina, baik yang hidupu dalam suasana penjajahan di Palestina maupun warga Palestina yang hidup di kamp-kamp pengungsian yang tersebar di sejumlah Negara di Timur Tengah.
Ketua Pengarah Konferensi Suripto yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR menyatakan, partisipasi Indonesia dalam konferensi yang akan berlangsung tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2008 di Jakarta Convention Center itu untuk bergabung dengan masyarakat internasional untuk memberikan berbagai macam bantuan kemanusiaan, dan bersama masyarakat Palestina menolak penjajahan Israel, serta menuntut untuk menolak kedzaliman dan penawanan yang mengancam masyarakat Palestina secara keseluruhan.
Menurut ketua Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) ini, Konferensi Kemanusiaan Internasional ini akan diisi dengan berbagai diskusi guna mencari ide mendukung masyarakat Palestina dalam membangun kapasitas kemampuan bertahan mereka. “Bersamaan dengan konferensi ini juga akan dilakukan festival budaya internasional, pameran dan bazaar,”ujarnya.
Politisi PKS ini menambahkan, hasil yang diharapkan dengan adanya konferensi ini adalah terbentuknya lembaga yang menaungi NGO internasional untuk membantu masyarakat Palestina yang tertuang dalam Deklarasi Jakarta.
“Langkah yang kongkrit adalah menyatukan pikiran dan gerak langkah dalam rangka memberikan kegiatan-kegiatan khususnya di sektor kemanusiaan. Baik itu berupa bantuan, pendidikan untuk anak-anak maupun perhatian pada perempuan yang selama ini dirasakan kurang yang perlu dilindungi,”terangnya. (Gahar).

PALESTINA TERUS BERGOLAK, INDONESIA PRIHATIN

Jakarta - Pemerintah Indonesia sangat prihatin dengan kondisi atas konflik berkepanjangan yang terjadi di Palestina. Apalagi konflik Palestina justru diperparah dengan terjadinya perbedaan pendapat yang tajam sehingga memunculkan perpecahan di Palestina.
Demikian dikatakan Menlu Hasan Wirajuda disela Konferensi Kemanusiaan Internasional di Jakarta Convention Center Jumat 31 Oktober 2008. ”Kita memang prihatin dengan kondisi di Palestina sendiri khussunya terjadinya perbedaan tajam dan perpecahan diantara kelompok palestina itu sendiri,”terang Menlu.
Untuk itu Menlu berharap baik pemerintah maupun tokoh agama Palestina untuk bersatu. Sebab tanpa persatuan upaya memperoleh kemerdekaan itu tidak mudah. “Perpecahan hanya menguntungkan kekuatan kedudukan Israel . Oleh karena itu kita dukung berbagai pihak, seperti yang dilakukan di mesir mengundang tokoh dari Hamas maupun dari Pata untuk mendorong persatuan,”ujarnya.
Pemerintah, lanjut Menlu, telah melakukan pelatihan untuk para diplomat Indonesia untuk ditempatkan di Palestina. Selain itu, pemerintah melalui Departemen Luar Negeri juga mengundang para orang Palestina soal makro finance dan bidang-bidang lainnya.
“Kita sedang merancang apa yang akan kita lakukan, baik pemerintah, dan melibatkan semua departemen. Seperti Departemen Pekerjaan Umum juga akan melakukan pelatihan bidang konstruksi. Departemen lainnya termasuk Bank Indonesia akan juga memberikan pelatihan yang dibutuhkan,”papar Menlu.
Menlu mengatakan bagi badan-badan swasta yang juga ingin memberikan kontribusi disambut baik. "Saya optimis niatan kita untuk melatih 1.000 warga Palestina di Indonesia. Dan saya kira dalam waktu 5 tahun akan bisa kita lakukan. Kami menargetkan bisa melakukan pelatihan terhadap 10.000 warga Palestina yang akan dilakukan berbagai negara Asia dan Afrika,”ungkapnya. (Gahar).

DEMOKRASI BELUM JAMIN PEMBERDAYAAN RAKYAT

Jakarta - Demokrasi saat ini belum bisa menjamin pemberdayaan rakyat. Demokrasi juga hanya dijadikan tameng prosedur demokrasi dari mentalitas feodalististik yang tidak berubah dari zaman orde baru yang otoriter ke era saat ini. Rakyat bisa merasakan bahwa tidak ada perubahan secara kualitas.
Demikian dikatakan Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Yudy Latief pada wartawan ketika dihubungi Senin 10 November 2008. Menurutnya aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden misalnya, telah mengekang majunya seseorang untuk menjadi presiden atau wakil presiden. ”Jadi tidak perlu dibatasi bagi parpol yang ingin mengusung capresnya sendiri sehingga masyarakat diberikan pilihan yang lebih luas,”harapnya.
Yudi menambahkan, koalisi di Indonesia lebih merupakan koalisi yang pragmatis sehingga tidak perlu dibatas-batasi. Selain itu, lanjutnya, partai politik juga memiliki rasionalitasnya sendiri sehingga mereka akan berkoalisi dengan calon yang kuat. (Gahar).