Jakarta - Aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta Pusat yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) yang dipimpin oleh Feriawan (Koordinator Aksi) dan Toni Suryanto (Sekjen SMI) serta diikuti sekitar 30 orang peserta pada 10 November 2008, mereka menyampaikan tuntutannya antara lain :
a. Pendidikan gratis ilmiah demokrasi dan bervisi kerakyatan
b. Tolak SKB 4 menteri dan berlakukan upah layak nasional
c. Berikan perumahan dan kesehatan gratis untuk rakyat
d. Tolak RUU BHP (Badan Hukum Pendidikan)
e. Sita harta koruptor untuk subsidi sosial
f. Gagalkan solusi pemerintah dalam penangan krisis ( Buy Back Saham )
g. Penguatan pasar dalam negeri ( Naikan Pajak Impor dan Proteksi )pasar
dalam negeri,pengamanan dalam negeri
h. Tolak pemilu 2009, bangun konsolidasi gerakan rakyat
Selain itu koordinator aksi juga melakukan orasi yang berisikan :
a. Stop sistem kapitalisme dalam perekonomian Indonesia
b. UU 13 Th. 2003, UU PMA, UU No.20 Th.2003, SKB 4 Menteri, dll kesemuanya hanya
mengacu kepada liberalisasi dan privatisasi sebagai tatanan ekonomi ”Kapitalisme
Neo Liberal” untuk kepentingan kaum modal nasional maupun Internasional
c. Sistem kapitalisme tidak pernah memikirkan kesejahteraan kaum buruh, petani, kaum
miskin, pelajar, pemuda, dll.
Dalam aksi tersebut mereka juga meneriakan yel-yel yang secara kontinyu, yaitu :
Imperialisme – Hancurkan
Kapitalisme – Musnahkan
SBY & JK – Boneka Imperialisme
Tuntutan SMI yang ditujukan kepada Negara untuk segera malaksanakan solusi dan tuntutan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berisikan antara lain :
- Solusi :
a. Laksanakan Reforma Agraria Sejati
b. Nasionalisasi Aset di bawah Kontrol Klas Pekerja
c. Bangun Industrialisasi Nasional
- Tuntutan :
a. Tolak RUU BHP ( Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan )
b. Pendidikan gratis untuk rakyat dari SD sampai Perguruan Tinggi
c. Gagalkan solusi pemerintah dalam penanganan krisis global ( SKB 4 Menteri,Buy
Back,dll
d. Batalkan SKB 4 Menteri, segera berlakukan Upah layak Nasional
e. Berikan perumahan dan kesehatan gratis untuk rakyat
f. Sita harta koruptor untuk subsidi sosial
g. Naikan pajak impor dan proteksi pasar dalam negeri
h. Tolak PEMILU 2009, Bangun Konsolidasi Gerakan Rakyat
(Toni Nasution)
Mengenai Saya
- Indo Berita nusantara
- jakarta, selatan, Indonesia
- Indo Berita Nusantara merupakan situs berita internet yang memberikan informasi berbentuk berita diseluruh nusantara Alamat Jl. Joe. Gg. Kelapa Hijau Telp.(021)98265014 Anda punya berita atau informasi silahkan kirim ke e-mal : ibernas.jakarta@yahoo.com
Kamis, 20 November 2008
INDONESIA TUAN RUMAH KONFERENSI KEMANUSIAAN INTERNASIOAL UNTUK PALESTINA
Jakarta - Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Konferensi Kemanusiaan Internasional mengenai bantuan bagi korban penjajahan, dalam hal ini Palestina. Sekitar 300 lembaga swadaya masyarakat (LSM) kemanusiaan dan hak asasi manusia dari dalam dan luar negeri akan bertemu untuk mendiskusikan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan untuk menolong warga Palestina, baik yang hidupu dalam suasana penjajahan di Palestina maupun warga Palestina yang hidup di kamp-kamp pengungsian yang tersebar di sejumlah Negara di Timur Tengah.
Ketua Pengarah Konferensi Suripto yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR menyatakan, partisipasi Indonesia dalam konferensi yang akan berlangsung tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2008 di Jakarta Convention Center itu untuk bergabung dengan masyarakat internasional untuk memberikan berbagai macam bantuan kemanusiaan, dan bersama masyarakat Palestina menolak penjajahan Israel, serta menuntut untuk menolak kedzaliman dan penawanan yang mengancam masyarakat Palestina secara keseluruhan.
Menurut ketua Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) ini, Konferensi Kemanusiaan Internasional ini akan diisi dengan berbagai diskusi guna mencari ide mendukung masyarakat Palestina dalam membangun kapasitas kemampuan bertahan mereka. “Bersamaan dengan konferensi ini juga akan dilakukan festival budaya internasional, pameran dan bazaar,”ujarnya.
Politisi PKS ini menambahkan, hasil yang diharapkan dengan adanya konferensi ini adalah terbentuknya lembaga yang menaungi NGO internasional untuk membantu masyarakat Palestina yang tertuang dalam Deklarasi Jakarta.
“Langkah yang kongkrit adalah menyatukan pikiran dan gerak langkah dalam rangka memberikan kegiatan-kegiatan khususnya di sektor kemanusiaan. Baik itu berupa bantuan, pendidikan untuk anak-anak maupun perhatian pada perempuan yang selama ini dirasakan kurang yang perlu dilindungi,”terangnya. (Gahar).
Ketua Pengarah Konferensi Suripto yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR menyatakan, partisipasi Indonesia dalam konferensi yang akan berlangsung tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2008 di Jakarta Convention Center itu untuk bergabung dengan masyarakat internasional untuk memberikan berbagai macam bantuan kemanusiaan, dan bersama masyarakat Palestina menolak penjajahan Israel, serta menuntut untuk menolak kedzaliman dan penawanan yang mengancam masyarakat Palestina secara keseluruhan.
Menurut ketua Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) ini, Konferensi Kemanusiaan Internasional ini akan diisi dengan berbagai diskusi guna mencari ide mendukung masyarakat Palestina dalam membangun kapasitas kemampuan bertahan mereka. “Bersamaan dengan konferensi ini juga akan dilakukan festival budaya internasional, pameran dan bazaar,”ujarnya.
Politisi PKS ini menambahkan, hasil yang diharapkan dengan adanya konferensi ini adalah terbentuknya lembaga yang menaungi NGO internasional untuk membantu masyarakat Palestina yang tertuang dalam Deklarasi Jakarta.
“Langkah yang kongkrit adalah menyatukan pikiran dan gerak langkah dalam rangka memberikan kegiatan-kegiatan khususnya di sektor kemanusiaan. Baik itu berupa bantuan, pendidikan untuk anak-anak maupun perhatian pada perempuan yang selama ini dirasakan kurang yang perlu dilindungi,”terangnya. (Gahar).
PALESTINA TERUS BERGOLAK, INDONESIA PRIHATIN
Jakarta - Pemerintah Indonesia sangat prihatin dengan kondisi atas konflik berkepanjangan yang terjadi di Palestina. Apalagi konflik Palestina justru diperparah dengan terjadinya perbedaan pendapat yang tajam sehingga memunculkan perpecahan di Palestina.
Demikian dikatakan Menlu Hasan Wirajuda disela Konferensi Kemanusiaan Internasional di Jakarta Convention Center Jumat 31 Oktober 2008. ”Kita memang prihatin dengan kondisi di Palestina sendiri khussunya terjadinya perbedaan tajam dan perpecahan diantara kelompok palestina itu sendiri,”terang Menlu.
Untuk itu Menlu berharap baik pemerintah maupun tokoh agama Palestina untuk bersatu. Sebab tanpa persatuan upaya memperoleh kemerdekaan itu tidak mudah. “Perpecahan hanya menguntungkan kekuatan kedudukan Israel . Oleh karena itu kita dukung berbagai pihak, seperti yang dilakukan di mesir mengundang tokoh dari Hamas maupun dari Pata untuk mendorong persatuan,”ujarnya.
Pemerintah, lanjut Menlu, telah melakukan pelatihan untuk para diplomat Indonesia untuk ditempatkan di Palestina. Selain itu, pemerintah melalui Departemen Luar Negeri juga mengundang para orang Palestina soal makro finance dan bidang-bidang lainnya.
“Kita sedang merancang apa yang akan kita lakukan, baik pemerintah, dan melibatkan semua departemen. Seperti Departemen Pekerjaan Umum juga akan melakukan pelatihan bidang konstruksi. Departemen lainnya termasuk Bank Indonesia akan juga memberikan pelatihan yang dibutuhkan,”papar Menlu.
Menlu mengatakan bagi badan-badan swasta yang juga ingin memberikan kontribusi disambut baik. "Saya optimis niatan kita untuk melatih 1.000 warga Palestina di Indonesia. Dan saya kira dalam waktu 5 tahun akan bisa kita lakukan. Kami menargetkan bisa melakukan pelatihan terhadap 10.000 warga Palestina yang akan dilakukan berbagai negara Asia dan Afrika,”ungkapnya. (Gahar).
Demikian dikatakan Menlu Hasan Wirajuda disela Konferensi Kemanusiaan Internasional di Jakarta Convention Center Jumat 31 Oktober 2008. ”Kita memang prihatin dengan kondisi di Palestina sendiri khussunya terjadinya perbedaan tajam dan perpecahan diantara kelompok palestina itu sendiri,”terang Menlu.
Untuk itu Menlu berharap baik pemerintah maupun tokoh agama Palestina untuk bersatu. Sebab tanpa persatuan upaya memperoleh kemerdekaan itu tidak mudah. “Perpecahan hanya menguntungkan kekuatan kedudukan Israel . Oleh karena itu kita dukung berbagai pihak, seperti yang dilakukan di mesir mengundang tokoh dari Hamas maupun dari Pata untuk mendorong persatuan,”ujarnya.
Pemerintah, lanjut Menlu, telah melakukan pelatihan untuk para diplomat Indonesia untuk ditempatkan di Palestina. Selain itu, pemerintah melalui Departemen Luar Negeri juga mengundang para orang Palestina soal makro finance dan bidang-bidang lainnya.
“Kita sedang merancang apa yang akan kita lakukan, baik pemerintah, dan melibatkan semua departemen. Seperti Departemen Pekerjaan Umum juga akan melakukan pelatihan bidang konstruksi. Departemen lainnya termasuk Bank Indonesia akan juga memberikan pelatihan yang dibutuhkan,”papar Menlu.
Menlu mengatakan bagi badan-badan swasta yang juga ingin memberikan kontribusi disambut baik. "Saya optimis niatan kita untuk melatih 1.000 warga Palestina di Indonesia. Dan saya kira dalam waktu 5 tahun akan bisa kita lakukan. Kami menargetkan bisa melakukan pelatihan terhadap 10.000 warga Palestina yang akan dilakukan berbagai negara Asia dan Afrika,”ungkapnya. (Gahar).
Selasa, 18 November 2008
DEMOKRASI BELUM JAMIN PEMBERDAYAAN RAKYAT
Jakarta - Demokrasi saat ini belum bisa menjamin pemberdayaan rakyat. Demokrasi juga hanya dijadikan tameng prosedur demokrasi dari mentalitas feodalististik yang tidak berubah dari zaman orde baru yang otoriter ke era saat ini. Rakyat bisa merasakan bahwa tidak ada perubahan secara kualitas.
Demikian dikatakan Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Yudy Latief pada wartawan ketika dihubungi Senin 10 November 2008. Menurutnya aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden misalnya, telah mengekang majunya seseorang untuk menjadi presiden atau wakil presiden. ”Jadi tidak perlu dibatasi bagi parpol yang ingin mengusung capresnya sendiri sehingga masyarakat diberikan pilihan yang lebih luas,”harapnya.
Yudi menambahkan, koalisi di Indonesia lebih merupakan koalisi yang pragmatis sehingga tidak perlu dibatas-batasi. Selain itu, lanjutnya, partai politik juga memiliki rasionalitasnya sendiri sehingga mereka akan berkoalisi dengan calon yang kuat. (Gahar).
Demikian dikatakan Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Yudy Latief pada wartawan ketika dihubungi Senin 10 November 2008. Menurutnya aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden misalnya, telah mengekang majunya seseorang untuk menjadi presiden atau wakil presiden. ”Jadi tidak perlu dibatasi bagi parpol yang ingin mengusung capresnya sendiri sehingga masyarakat diberikan pilihan yang lebih luas,”harapnya.
Yudi menambahkan, koalisi di Indonesia lebih merupakan koalisi yang pragmatis sehingga tidak perlu dibatas-batasi. Selain itu, lanjutnya, partai politik juga memiliki rasionalitasnya sendiri sehingga mereka akan berkoalisi dengan calon yang kuat. (Gahar).
GOLKAR MINTA SOEHARTO DIBERI GELAR PAHLAWAN
Jakarta - Partai Golkar berharap pemerintah bisa menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Partai Golkar menilai Soeharto secara criteria pantas untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional terlepas dari kasus-kasus pribadi yang menyertainya karena Soeharto memiliki jasa yang besar terhadap bangsa ini.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar HR Agung Laksono pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Senin 10 November 2008. “Kita berharap agar keinginan Golkar ini bisa dipenuhi pemerintah. Jasa-jasa beliau harus bisa dipisahkan dengan kesalahan-kesalahannya yang manusiawi,”tandas Agung.
Agung menilai Soeharto banyak berjasa untuk bangsa, mulai dari jaman merebut kemerdekaan sampai mengisi pembangunan. Dengan demikian, dirinya berharap masyarakat dapat menghargai jasa pahlawannya. ” “Setiap pahlawan jika dilihat pribadinya tentunya memiliki dosa-dosanya tersendiri, begitu juga dengan Soeharto,” kata ketua DPR RI ini.
Namun demikian Agung menyadari ada pandangan lain terhadap sosok Soeharto dimasyarakat. “Kalau ada yang menganggap berbeda sah saja. Namun mereka juga harus menerima jika Golkar memiliki pandangan seperti ini,”tandasnya. (Gahar).
Demikian dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar HR Agung Laksono pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Senin 10 November 2008. “Kita berharap agar keinginan Golkar ini bisa dipenuhi pemerintah. Jasa-jasa beliau harus bisa dipisahkan dengan kesalahan-kesalahannya yang manusiawi,”tandas Agung.
Agung menilai Soeharto banyak berjasa untuk bangsa, mulai dari jaman merebut kemerdekaan sampai mengisi pembangunan. Dengan demikian, dirinya berharap masyarakat dapat menghargai jasa pahlawannya. ” “Setiap pahlawan jika dilihat pribadinya tentunya memiliki dosa-dosanya tersendiri, begitu juga dengan Soeharto,” kata ketua DPR RI ini.
Namun demikian Agung menyadari ada pandangan lain terhadap sosok Soeharto dimasyarakat. “Kalau ada yang menganggap berbeda sah saja. Namun mereka juga harus menerima jika Golkar memiliki pandangan seperti ini,”tandasnya. (Gahar).
SUTIYOSO NILAI PEMERINTAH TELANTARKAN ATAMBUA
Jakarta - Pemerintah saat ini dinilai calon presiden Sutiyoso menelantarkan pengungsi di perbatasan Atambua NTT. Kepada sejumlah media sepulang dari Atambua, Sutiyoso menyatakan mendapatkan beberapa masalah besar yang bisa meledak sewaktu-waktu. ”Masalah ini bisa mengancam keutuhan NKRI,”ujar Sutiyoso dalam rilisnya, Senin 10 November 2008.
Setidaknya ada beberapa masalah di NTT yang ditemukan Sutiyoso dalam kunjungannya. Pertama, sektor pendidikan masih memprihatinkan. Pendidikan anak di tempat pengungsian masih jauh dari layak Sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan masih terbatas. ”Masalah pendidikan di Kabupaten Belu memang cukup memprihatinkan. Terutama pendidikan anak-anak eks pengungsi. Jumlah anak-anak eks pengungsi yang mencapai sekitar 1.000 orang tidak sebanding dengan prasarana yang disiapkan,” ujar Bang Yos.
Kedua, status pengungsi yang sudah dianggap bukan pengungsi oleh pemerintah menyebabkan bantuan dihentikan. ”Jumlah pengungsi yang besar sekitar 16.000 ribu harus menjadi perhatian kita semua,” tambahnya.
Ketiga, masalah ketahanan pangan. ”Sumber daya tersebut belum dikelola secara optimal untuk kesejahteraan rakyat NTT sehingga kelaparan dan kemiskinan masih dialami oleh sebagian rakyat NTT hingga saat ini,” kata Bang Yos. Padahal NTT memiliki aneka sumber daya, antara lain: lahan kering, lebak, lahan pasang surut, pantai dan lahan tadah hujan, aneka pangan nabati dan hewani yang tersebar di laut, danau, hutan dan ekosistem lainnya. Sutiyoso menyatakan akan ikut memperjuangkan agar tingkat kerawanan pangan di NTT turun hingga 50% dan kemiskinan menjadi 22 %.
Keempat, masalah air bersih. Dari 19 kabupaten/kota di NTT ternyata dilaporkan hanya lima kabupaten yang relatif cukup kebutuhan air bersihnya. 14 kabupaten/kota, hingga sekarang belum lepas dari persoalan kesulitan air yang selalu menimpa terutama di puncak kemarau. ”Kita harus galakkan program penghijauan dan menindak pelaku penebangan liar. Jangan biarkan pohon dan rumput yang berfungsi menyerap dan menyimpan air tanah ditebang dan dibakar. Akibatnya, permukaan buminya gundul sehingga air hujan tidak menyerap ke dalam tanah, sebaliknya mengalir ke sungai dan terus ke laut,” ujar Sutiyoso.
Kekeringan dan hujan memang menakutkan. Di NTT terdapat 40 sungai dengan panjang 25-118 kilometer, seperti Sungai Benanain dan Sungai Noelmina di Pulau Timor. Sungai-sungai itu hanya mengalir pada musim hujan bahkan bisa menyebabkan banjir. Sebaliknya memasuki kemarau, air sungai mengering.
Kelima, belum optimalnya pengelolaan potensi kelautan di NTT. Propinsi NTT dijuluki dengan propinsi 1000 pulau karena banyaknya pulau-pulau besar dan kecil (yang sudah didiami maupun belum didiami), namun masyarakat belum berdaya dengan sumber daya kelautan yang dimilikinya. Padahal, lanjut Sutiyoso, seperti ikan tuna yang bisa jadi komoditas unggulan NTT. Indonesia adalah negara pemasok ikan tuna terbesar ke Jepang dan merupakan komoditas ekspor terbesar kedua setelah udang.Total ekspor ikan tuna dari Indonesia mencapai 200.000 ton/ tahun.
Dari masalah yang ditemui Sutiyoso selama mengunjungi NTT ini, ia mengajak semua pihak memikirkan serius nasib pulau yang menjadi batas wilayah negara. ”Pulau di perbatasan itu seperti rakyat tanpa bernegara. Ada rakyat, ada wilayah tapi seperti tak memliki pemerintah yang melayani rakyat,” ujar Bang Yos. Ia juga menandaskan agar perhatian pemerintah ke depan harus merata di semua daerah. ”Sentralisme pembangunan di Indonesia bagian Barat harus didistribusikan ke Timur. Agar kecemburuan antar daerah berkurang,” ucapnya. (Gahar).
Setidaknya ada beberapa masalah di NTT yang ditemukan Sutiyoso dalam kunjungannya. Pertama, sektor pendidikan masih memprihatinkan. Pendidikan anak di tempat pengungsian masih jauh dari layak Sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan masih terbatas. ”Masalah pendidikan di Kabupaten Belu memang cukup memprihatinkan. Terutama pendidikan anak-anak eks pengungsi. Jumlah anak-anak eks pengungsi yang mencapai sekitar 1.000 orang tidak sebanding dengan prasarana yang disiapkan,” ujar Bang Yos.
Kedua, status pengungsi yang sudah dianggap bukan pengungsi oleh pemerintah menyebabkan bantuan dihentikan. ”Jumlah pengungsi yang besar sekitar 16.000 ribu harus menjadi perhatian kita semua,” tambahnya.
Ketiga, masalah ketahanan pangan. ”Sumber daya tersebut belum dikelola secara optimal untuk kesejahteraan rakyat NTT sehingga kelaparan dan kemiskinan masih dialami oleh sebagian rakyat NTT hingga saat ini,” kata Bang Yos. Padahal NTT memiliki aneka sumber daya, antara lain: lahan kering, lebak, lahan pasang surut, pantai dan lahan tadah hujan, aneka pangan nabati dan hewani yang tersebar di laut, danau, hutan dan ekosistem lainnya. Sutiyoso menyatakan akan ikut memperjuangkan agar tingkat kerawanan pangan di NTT turun hingga 50% dan kemiskinan menjadi 22 %.
Keempat, masalah air bersih. Dari 19 kabupaten/kota di NTT ternyata dilaporkan hanya lima kabupaten yang relatif cukup kebutuhan air bersihnya. 14 kabupaten/kota, hingga sekarang belum lepas dari persoalan kesulitan air yang selalu menimpa terutama di puncak kemarau. ”Kita harus galakkan program penghijauan dan menindak pelaku penebangan liar. Jangan biarkan pohon dan rumput yang berfungsi menyerap dan menyimpan air tanah ditebang dan dibakar. Akibatnya, permukaan buminya gundul sehingga air hujan tidak menyerap ke dalam tanah, sebaliknya mengalir ke sungai dan terus ke laut,” ujar Sutiyoso.
Kekeringan dan hujan memang menakutkan. Di NTT terdapat 40 sungai dengan panjang 25-118 kilometer, seperti Sungai Benanain dan Sungai Noelmina di Pulau Timor. Sungai-sungai itu hanya mengalir pada musim hujan bahkan bisa menyebabkan banjir. Sebaliknya memasuki kemarau, air sungai mengering.
Kelima, belum optimalnya pengelolaan potensi kelautan di NTT. Propinsi NTT dijuluki dengan propinsi 1000 pulau karena banyaknya pulau-pulau besar dan kecil (yang sudah didiami maupun belum didiami), namun masyarakat belum berdaya dengan sumber daya kelautan yang dimilikinya. Padahal, lanjut Sutiyoso, seperti ikan tuna yang bisa jadi komoditas unggulan NTT. Indonesia adalah negara pemasok ikan tuna terbesar ke Jepang dan merupakan komoditas ekspor terbesar kedua setelah udang.Total ekspor ikan tuna dari Indonesia mencapai 200.000 ton/ tahun.
Dari masalah yang ditemui Sutiyoso selama mengunjungi NTT ini, ia mengajak semua pihak memikirkan serius nasib pulau yang menjadi batas wilayah negara. ”Pulau di perbatasan itu seperti rakyat tanpa bernegara. Ada rakyat, ada wilayah tapi seperti tak memliki pemerintah yang melayani rakyat,” ujar Bang Yos. Ia juga menandaskan agar perhatian pemerintah ke depan harus merata di semua daerah. ”Sentralisme pembangunan di Indonesia bagian Barat harus didistribusikan ke Timur. Agar kecemburuan antar daerah berkurang,” ucapnya. (Gahar).
Langganan:
Postingan (Atom)
