Jakarta - Peralatan Satuan Tugas (Satgas) Force Head Quarter Support Unit (FHQSU) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXVI-A/UNIFIL dan Military Police Unit (MPU) TNI Konga XXV-A/UNIFIL dikirim menggunakan kapal laut ICE STAR ke Lebanon dari pelabuhan 203 Tanjung Priok, Minggu malam (26/10).
Berbagai peralatan dikirim dengan jumlah 26 unit kontainer (18 FHQSU, 8 MPU), 67 unit kendaraan (32 FHQSU, 35 MPU) serta didampingi 3 personel Satgas (2 FHQSU, 1 MPU) yang dipimpin oleh Kapten Laut (KH) Anis yang menjabat sebagai Pasi Angkutan Satgas FHQSU.
Sementara itu, sebelum keberangkatan Komandan Satgas FHQSU Kolonel Mar Saut Tamba Tua, Pasilog MPU Kapten Cpm Rizal dan Kapten Cpm Ade San Arief ikut mengawasi jalannya loading cargo serta memberangkatkan ketiga personel yang ikut. (Gahar).
Mengenai Saya
- Indo Berita nusantara
- jakarta, selatan, Indonesia
- Indo Berita Nusantara merupakan situs berita internet yang memberikan informasi berbentuk berita diseluruh nusantara Alamat Jl. Joe. Gg. Kelapa Hijau Telp.(021)98265014 Anda punya berita atau informasi silahkan kirim ke e-mal : ibernas.jakarta@yahoo.com
Selasa, 04 November 2008
TAYANG PERDANA FILM PERKAWINAN DINI DI NIAS
Medan - Tayang perdana film dokudrama berjudul “Perempuan Nias, Meretas Jalan Kesetaraan (PNMJK)” di Lapangan Merdeka Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Sabtu (25/10) malam, menyedot ribuan penonton, dan banyak perempuan tersanjung dan berdaya.
Seorang penonton yang juga aktivis perempuan di Gunung Sitoli, Nuril Melani Telaumbanua, mengatakan, film PNMJK cukup mewakili aspirasi kaum perempuan Nias. “Saya berharap ada perubahan yang terjadi di masyarakat,” harapnya.
Ketua salah satu ormas Islam di Nias, Jefrita Farid yang menyatakan, film dokudrama PNMJK merupakan sebuah film bernuansa pendidikan yang jarang dilakukan di Nias. “Penontonnya sangat ramai karena pertunjukan seperti ini jarang dilakukan,” sebutnya.
Wakapolres Nias, Jhony D. Sinaga, dalam komentarnya menyatakan pemutaran film dokudrama PNMJK merupakan cara efektif dalam menyosialisasikan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang saat ini gencar dilakuan aparat kepolisian.
Karenanya, dia berharap agar masyarakat dapat mengambil sisi edukasi dari film tersebut bahwa kekerasan dalam rumah tangga cukup berdampak negatif terhadap perempuan.
“Mari kita hentikan kekerasan terhadap perempuan. Dan masyarakat jangan segan-segan untuk melaporkan ke kepolisian jika menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan,” ujarnya.
Jhony mengakui produksi film bertema kekerasan terhadap perempuan di Nias belum ada digarap sebelumnya. “Saya salut. Ini merupakan cara berbeda dalam penyampaian pesan karena selama ini hanya dilakukan melalui seminar-seminar ataupun diskusi-diskusi,” tandasnya.
Wakapolres juga mengucapkan terimakasih kepada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dan Sineas Film Documentary (SFD) dengan dukungan Aliansi Jurnalis Independen(AJI) Medan , yang telah memproduksi film PNMJK.
“Saya berharap ada film lanjutan yang mengangkat tentang keberhasilan perempuan di Nias,” sebutnya.
Film dokudrama PNMJK ini berkisah tentang perkawinan dini di Kabupaten Nias yang diangkat dari kisah nyata. Berdasarkan penelitian PKPA, sepanjang 2005 – 2007 tercatat 109 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan dominasi kasus perkawinan dini.
Manajer Area PKPA Nias sekaligus sebagai Producer Film, Misran Lubis mengatakan, film dokudrama PNMJK tidak dimaksudkan untuk mendeskreditkan adat dan budaya masyarakat di Nias. “Hanya saja ada cara-cara yang salah dalam mengaplikasikannya. Karenanya kami berharap film ini menjadi titik awal bagi kita untuk lebih menghargai perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan tidak kita dengar dan jumpai lagi,” katanya.
Bedah Film di RRI
Beberapa jam sebelum penayangan masal di lapangan, film dokudrama PNMJK juga diputar pada acara kupas film di RRI Pro2 FM Nias. Sutradara, produser dan pemeran utama, berdialog dengan masyarakat. “Nonton film dulu, lalu bedah film. Acara ini disiarkan secara langsung,” kata Sutradara film dokudrama PNMJK, Onny Kresnawan.
Onny mengatakan, masyarakat cukup terkesan atas film tersebut. Salah satu pertanyaan yang muncul dari peserta diskusi adalah pemilihan kata “Meretas” dalam judul film tersebut. “Jujurnya, saya dan tim kreatif sempat juga saling debat dan ada yang menawarkan pakai kalimat “Merintis”. Tapi jatuhnya pada kalimat “Meretas” Kalau merintis, saya yakin sudah ada perempuan-perampuan Nias yang melakukannya, hanya saja masih belum mulus jalannya. Maka, kini saatnya perempuan Nias harus meretas jalan yang sudah dibuat itu untuk menuju yang lebih baik lagi,” argumennya
Seorang tokoh perempuan Nias yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Nias, Nur Delima, mengatakan, film ini sangat menyentuh. Sementara, staf Dinas KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nias, Dermanyati Mendrofa, mengatakan, “kami sangat tertarik menonton film dokudrama ini. Di kabupaten ini juga banyak hal-hal serupa terjadi. Saya harap PKPA bisa memproduksi film yang menceritakan tentang perempuan Nias yang berprestasi. Film ini diharapkan dapat memotivasi perempuan-perempuan Nias untuk bisa lebih maju selangkah.”
Onny mengatakan, baiknya penilaian masyarakat terhadap film tersebut merupakan hasil kerja keras anak-anak Nias dan dipersembahkan untuk anak-anak Nias. “Kami berusaha memaksimalkan hasil dari serba keterbatasan yang ada, misalnya pemain yang tidak punya pengalaman dalam bermain dan minimnya pendanaan. Tapi ini bukan menjadi halangan berarti.Sesuai dengan motto SFD, ‘Berkarya Profesional, Bersemangat Kerelawanan’,” ujarnya.
“Kita tidak berhenti dengan keterbatasan dana, karena ada persoalan masyarakat yang harus segera disampaikan, itu yang lebih penting,” tandas Onny. (Gahar).
Seorang penonton yang juga aktivis perempuan di Gunung Sitoli, Nuril Melani Telaumbanua, mengatakan, film PNMJK cukup mewakili aspirasi kaum perempuan Nias. “Saya berharap ada perubahan yang terjadi di masyarakat,” harapnya.
Ketua salah satu ormas Islam di Nias, Jefrita Farid yang menyatakan, film dokudrama PNMJK merupakan sebuah film bernuansa pendidikan yang jarang dilakukan di Nias. “Penontonnya sangat ramai karena pertunjukan seperti ini jarang dilakukan,” sebutnya.
Wakapolres Nias, Jhony D. Sinaga, dalam komentarnya menyatakan pemutaran film dokudrama PNMJK merupakan cara efektif dalam menyosialisasikan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang saat ini gencar dilakuan aparat kepolisian.
Karenanya, dia berharap agar masyarakat dapat mengambil sisi edukasi dari film tersebut bahwa kekerasan dalam rumah tangga cukup berdampak negatif terhadap perempuan.
“Mari kita hentikan kekerasan terhadap perempuan. Dan masyarakat jangan segan-segan untuk melaporkan ke kepolisian jika menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan,” ujarnya.
Jhony mengakui produksi film bertema kekerasan terhadap perempuan di Nias belum ada digarap sebelumnya. “Saya salut. Ini merupakan cara berbeda dalam penyampaian pesan karena selama ini hanya dilakukan melalui seminar-seminar ataupun diskusi-diskusi,” tandasnya.
Wakapolres juga mengucapkan terimakasih kepada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dan Sineas Film Documentary (SFD) dengan dukungan Aliansi Jurnalis Independen(AJI) Medan , yang telah memproduksi film PNMJK.
“Saya berharap ada film lanjutan yang mengangkat tentang keberhasilan perempuan di Nias,” sebutnya.
Film dokudrama PNMJK ini berkisah tentang perkawinan dini di Kabupaten Nias yang diangkat dari kisah nyata. Berdasarkan penelitian PKPA, sepanjang 2005 – 2007 tercatat 109 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan dominasi kasus perkawinan dini.
Manajer Area PKPA Nias sekaligus sebagai Producer Film, Misran Lubis mengatakan, film dokudrama PNMJK tidak dimaksudkan untuk mendeskreditkan adat dan budaya masyarakat di Nias. “Hanya saja ada cara-cara yang salah dalam mengaplikasikannya. Karenanya kami berharap film ini menjadi titik awal bagi kita untuk lebih menghargai perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan tidak kita dengar dan jumpai lagi,” katanya.
Bedah Film di RRI
Beberapa jam sebelum penayangan masal di lapangan, film dokudrama PNMJK juga diputar pada acara kupas film di RRI Pro2 FM Nias. Sutradara, produser dan pemeran utama, berdialog dengan masyarakat. “Nonton film dulu, lalu bedah film. Acara ini disiarkan secara langsung,” kata Sutradara film dokudrama PNMJK, Onny Kresnawan.
Onny mengatakan, masyarakat cukup terkesan atas film tersebut. Salah satu pertanyaan yang muncul dari peserta diskusi adalah pemilihan kata “Meretas” dalam judul film tersebut. “Jujurnya, saya dan tim kreatif sempat juga saling debat dan ada yang menawarkan pakai kalimat “Merintis”. Tapi jatuhnya pada kalimat “Meretas” Kalau merintis, saya yakin sudah ada perempuan-perampuan Nias yang melakukannya, hanya saja masih belum mulus jalannya. Maka, kini saatnya perempuan Nias harus meretas jalan yang sudah dibuat itu untuk menuju yang lebih baik lagi,” argumennya
Seorang tokoh perempuan Nias yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Nias, Nur Delima, mengatakan, film ini sangat menyentuh. Sementara, staf Dinas KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nias, Dermanyati Mendrofa, mengatakan, “kami sangat tertarik menonton film dokudrama ini. Di kabupaten ini juga banyak hal-hal serupa terjadi. Saya harap PKPA bisa memproduksi film yang menceritakan tentang perempuan Nias yang berprestasi. Film ini diharapkan dapat memotivasi perempuan-perempuan Nias untuk bisa lebih maju selangkah.”
Onny mengatakan, baiknya penilaian masyarakat terhadap film tersebut merupakan hasil kerja keras anak-anak Nias dan dipersembahkan untuk anak-anak Nias. “Kami berusaha memaksimalkan hasil dari serba keterbatasan yang ada, misalnya pemain yang tidak punya pengalaman dalam bermain dan minimnya pendanaan. Tapi ini bukan menjadi halangan berarti.Sesuai dengan motto SFD, ‘Berkarya Profesional, Bersemangat Kerelawanan’,” ujarnya.
“Kita tidak berhenti dengan keterbatasan dana, karena ada persoalan masyarakat yang harus segera disampaikan, itu yang lebih penting,” tandas Onny. (Gahar).
TARUNA AKADEMI TNI/POLRI DAN MAHASISWA SANGAT PEDULI TERHADAP PERMASALAHAN BANGSA DAN NEGARA
PANGLIMA TNI :
Padang - Taruna Akademi TNI/Polri dan Mahasiswa sangat peduli terhadap permasalahan bangsa dan negara, dan sebagai generasi penerus bangsa senantiasa terpanggil serta siap membantu kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.
Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso saat membuka Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) ke 29 di Padang Sumbar, Senin (27/10).
Menurut Panglima TNI, Latsitarda Nusantara yang melibatkan Taruna dan komponen bangsa lainnya seperti Mahasiswa, berbagai unsur Pemuda, Pelajar dan masyarakat pada umumnya, didedikasikan sebagai upaya untuk membangun dan memperkokoh nilai kesatuan pengabdian antar TNI, Polri, Mahasiswa dan masyarakat, sehingga akan menjadi fundamen yang kokoh bagi terwujudnya “kemanunggalan TNI-Polri dengan Rakyat”, dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa, yang dewasa ini menuntut revitalisasi dan penyegaran.
Oleh karena itu Panglima TNI berharap agar seluruh peserta Latsitarda, pimpinan TNI-Polri sangat mengharapkan adanya jalinan komunikasi dan interaksi yang baik antara generasi penerus TNI-Polri, Mahasiswa dan masyarakat setempat, karena keharmonisan hubungan TNI-Polri, Mahasiswa dan rakyat akan memberikan kontribusi yang sangat positif bagi stabilitas keamanan di daerah, maupun dalam skala nasional.
Pada pelaksanaan Latsitardanus ke 29 tahun 2008, diangkat tema “Melalui Latsitarda Nusantara XXIX Tahun 2008, Kita Tingkatkan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Semangat Kemanunggalan TNI, Polri, Mahasiswa dan Masyarakat Guna Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa”.
Dari tema tersebut menurut Panglima TNI dapat ditarik dua pokok pikiran yang dewasa ini amat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia . Pokok pikiran pertama, yaitu tentang akselerasi pembangunan daerah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pokok pikiran kedua, adalah tentang persatuan dan kesatuan bangsa yang telah mengalami “pendangkalan” serius, akibat pengaruh dan gerusan zaman.
Latsitardanus ke 29 tahun 2008 akan dilaksanakan selama 1 bulan (27 Oktober s/d 26 Nopember 2008) melibatkan 1463 personel terdiri dari 320 Taruna Akmil, 179 Taruna AAL, 151 Taruna AAU, 283 Taruna Akpol, 200 Mahasiswa dan berbagai perguruan tinggi, 22 dosen dan 508 anggota tetap yang terdiri dari pelatih dan unsur pendukung.
Kegiatan Latsitardanus ke 29 akan dilaksanakan di 6 Kota/Kabupaten di Sumbar meliputi Kodya Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan dan Kab. Pesisir Selatan dengan kegiatan meliputi fisik : pembuatan jalan, pembuatan sekolah, fasilitas umum, pembersihan dan sebagainya. Sedangkan kegiatan non fisik meliputi kegiatan penyuluhan hukum, bela negara dan kejuangan serta riset sosial bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Upacara pembukaan Latsitarda Nusantara antara lain dihadiri oleh Kasau, Marsekal TNI Subandrio, Wakasal, Laksdya TNI Moekhlas Sidik, Danjen Akademi TNI Mayjen TNI (Mar) Nono Sampono beserta Gubernur Akmil, AAL, AAU dan Akpol, Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPRD, segenap unsure Muspida Sumatera Barat dan para undangan lainnya.
Usai pelaksanaan upacara, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyerahkan bantuan pendidikan berupa 15 unit computer kepada Bupati/Walikota yang wilayahnya menjadi sasaran Latsitardanus, dan menyerahkan piagam penghargaan kepada masyarakat setempat atas partisipasi dalam mendukung kegiatan Latsitardanus ke 29.
Sementara itu Ketua Umum Dharma Pertiwi, Ny. Angky Djoko Santoso menyerahkan 200 paket alat khitanan missal dan alat-alat olahraga untuk masyarakat. (Gahar).
Padang - Taruna Akademi TNI/Polri dan Mahasiswa sangat peduli terhadap permasalahan bangsa dan negara, dan sebagai generasi penerus bangsa senantiasa terpanggil serta siap membantu kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.
Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso saat membuka Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) ke 29 di Padang Sumbar, Senin (27/10).
Menurut Panglima TNI, Latsitarda Nusantara yang melibatkan Taruna dan komponen bangsa lainnya seperti Mahasiswa, berbagai unsur Pemuda, Pelajar dan masyarakat pada umumnya, didedikasikan sebagai upaya untuk membangun dan memperkokoh nilai kesatuan pengabdian antar TNI, Polri, Mahasiswa dan masyarakat, sehingga akan menjadi fundamen yang kokoh bagi terwujudnya “kemanunggalan TNI-Polri dengan Rakyat”, dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa, yang dewasa ini menuntut revitalisasi dan penyegaran.
Oleh karena itu Panglima TNI berharap agar seluruh peserta Latsitarda, pimpinan TNI-Polri sangat mengharapkan adanya jalinan komunikasi dan interaksi yang baik antara generasi penerus TNI-Polri, Mahasiswa dan masyarakat setempat, karena keharmonisan hubungan TNI-Polri, Mahasiswa dan rakyat akan memberikan kontribusi yang sangat positif bagi stabilitas keamanan di daerah, maupun dalam skala nasional.
Pada pelaksanaan Latsitardanus ke 29 tahun 2008, diangkat tema “Melalui Latsitarda Nusantara XXIX Tahun 2008, Kita Tingkatkan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Semangat Kemanunggalan TNI, Polri, Mahasiswa dan Masyarakat Guna Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa”.
Dari tema tersebut menurut Panglima TNI dapat ditarik dua pokok pikiran yang dewasa ini amat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia . Pokok pikiran pertama, yaitu tentang akselerasi pembangunan daerah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pokok pikiran kedua, adalah tentang persatuan dan kesatuan bangsa yang telah mengalami “pendangkalan” serius, akibat pengaruh dan gerusan zaman.
Latsitardanus ke 29 tahun 2008 akan dilaksanakan selama 1 bulan (27 Oktober s/d 26 Nopember 2008) melibatkan 1463 personel terdiri dari 320 Taruna Akmil, 179 Taruna AAL, 151 Taruna AAU, 283 Taruna Akpol, 200 Mahasiswa dan berbagai perguruan tinggi, 22 dosen dan 508 anggota tetap yang terdiri dari pelatih dan unsur pendukung.
Kegiatan Latsitardanus ke 29 akan dilaksanakan di 6 Kota/Kabupaten di Sumbar meliputi Kodya Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan dan Kab. Pesisir Selatan dengan kegiatan meliputi fisik : pembuatan jalan, pembuatan sekolah, fasilitas umum, pembersihan dan sebagainya. Sedangkan kegiatan non fisik meliputi kegiatan penyuluhan hukum, bela negara dan kejuangan serta riset sosial bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Upacara pembukaan Latsitarda Nusantara antara lain dihadiri oleh Kasau, Marsekal TNI Subandrio, Wakasal, Laksdya TNI Moekhlas Sidik, Danjen Akademi TNI Mayjen TNI (Mar) Nono Sampono beserta Gubernur Akmil, AAL, AAU dan Akpol, Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPRD, segenap unsure Muspida Sumatera Barat dan para undangan lainnya.
Usai pelaksanaan upacara, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyerahkan bantuan pendidikan berupa 15 unit computer kepada Bupati/Walikota yang wilayahnya menjadi sasaran Latsitardanus, dan menyerahkan piagam penghargaan kepada masyarakat setempat atas partisipasi dalam mendukung kegiatan Latsitardanus ke 29.
Sementara itu Ketua Umum Dharma Pertiwi, Ny. Angky Djoko Santoso menyerahkan 200 paket alat khitanan missal dan alat-alat olahraga untuk masyarakat. (Gahar).
Jumat, 31 Oktober 2008
SUTIYOSO LUNCURKAN "INDONESIA PANTANG MENYERAH"
Jakarta - Calon presiden Sutiyoso, akan meluncurkan slogan baru yang menjadi spirit untuk memimpin Indonesia. Slogan tersebut adalah"Indonesia Pantang Menyerah". Slogan ini diharapkan menjadi panduan bagi rakyat Indonesia untuk bersatu, pantang menyerah dan merebut kembali hak-hak rakyat yang dirampas. "Hak ekonomi rakyat telah direnggut oleh pemodal yang sewenang-wenang. Hak politik rakyat dicabut oleh ratusan ribuan uang yang disebar tim sukses menjelang pemilu. Hak rakyat untuk beragama dan berkeyakinan dirampas oleh tirani," ujar Sutiyoso dalam konferensi pers yang digelar di lobi Bandara Soekarno Hatta, Sabtu 26/10 sebelum bertolak ke Biak.
"Indonesia Pantang Menyerah" diluncurkan sejalan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang diperingati bangsa Indonesia tiap 28 Oktober.Semangat Sumpah Pemuda sejalan dengan semangat pantang menyerah. "Saya ingin menggelorakan kembali semangat rakyat kita untuk tak kenal patah arah merebut hak-hak rakyat. Kita butuh pemimpin yang bisa mengembalikan harga diri bangsa ini," ujar Bang Yos.
Untuk memasyarakatkan gerakan tersebut, Bang Yos dalam dua bulan ke depan akan melakukan ekspedisi mengelilingi nusantara dengan mengunjungi tujuh pulau besar di Indonesia. Di mulai dari wilayah timur Indonesia, Biak Papua untuk melihat dan berdialog dengan masyarakat Biak yang direncanakan akan dibangun peluncuran satelit milik Rusia. "Wilayah timur karena di situ wilayah paling kaya sumber daya alam akan tetapi rakyatnya mastih jauh tertinggal," ujar Bang Yos.
"Saya ingin menyerap aspirasi rakyat indonesia dan untuk dibulatkan dalam perjuangan bersama untuk melakukan perubahan. Kita harus bertarung demi satu alasan merubah nasib rakyat. Dari ujung Sumatera hingga Papua, mendambakan pemimpin yang tegas dan berani untuk mewujudkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, pertanian yang lebih
baik," ujar Bang Yos. Aspirasi rakyat inilah, kata Bang Yos, menjadi dorongan kuat untuk bertarung memperebutkan kursi presiden RI.
Untuk itu, Bang Yos dan rombongan memohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, semoga dapat mewujudkan kehendak rakyat indonesia terutama masyarakat di daerah.disampaikan oleh sutiyoso. (Gahar).
"Indonesia Pantang Menyerah" diluncurkan sejalan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang diperingati bangsa Indonesia tiap 28 Oktober.Semangat Sumpah Pemuda sejalan dengan semangat pantang menyerah. "Saya ingin menggelorakan kembali semangat rakyat kita untuk tak kenal patah arah merebut hak-hak rakyat. Kita butuh pemimpin yang bisa mengembalikan harga diri bangsa ini," ujar Bang Yos.
Untuk memasyarakatkan gerakan tersebut, Bang Yos dalam dua bulan ke depan akan melakukan ekspedisi mengelilingi nusantara dengan mengunjungi tujuh pulau besar di Indonesia. Di mulai dari wilayah timur Indonesia, Biak Papua untuk melihat dan berdialog dengan masyarakat Biak yang direncanakan akan dibangun peluncuran satelit milik Rusia. "Wilayah timur karena di situ wilayah paling kaya sumber daya alam akan tetapi rakyatnya mastih jauh tertinggal," ujar Bang Yos.
"Saya ingin menyerap aspirasi rakyat indonesia dan untuk dibulatkan dalam perjuangan bersama untuk melakukan perubahan. Kita harus bertarung demi satu alasan merubah nasib rakyat. Dari ujung Sumatera hingga Papua, mendambakan pemimpin yang tegas dan berani untuk mewujudkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, pertanian yang lebih
baik," ujar Bang Yos. Aspirasi rakyat inilah, kata Bang Yos, menjadi dorongan kuat untuk bertarung memperebutkan kursi presiden RI.
Untuk itu, Bang Yos dan rombongan memohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, semoga dapat mewujudkan kehendak rakyat indonesia terutama masyarakat di daerah.disampaikan oleh sutiyoso. (Gahar).
WAPRES TEMU KANGEN DENGAN HASAN TIRO SELAMA DUA JAM
Jakarta - Pendiri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Teungku Hasan Muhammad di Tiro Jumat 24 Oktober 2008 melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman dinas wapres jalan Dipengoro Nomor 2 Jakarta Pusat. Hasan Tiro tiba sekitar pukul 19.15 wib dengan menggunakan Toyota Alphard warna hitam bernomor polisi B 881 FH. Dengan berbalut jas warna hitam, Hasan Tiro tampak didampingi sejumlah petinggi GAM antara lain Malik Mahmud, Irwandi Yusuf yang kini menjabat sebagai Gubernur NAD serta Muzakir Manaf. Sedangkan wapres Jusuf Kalla didampingi Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Mantan Menhukham Hamid Awaludin. Hadir juga dr Farid Husein yang merupakan tim negosiator MoU Helsinki.
Usai melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih dua jam, Hasan Tiro meninggalkan kediaman dinas wapres. Sebelumnya, kepada wartawan Malik Mahmud mengatakan kunjungan kali ini dalam rangka bersilaturahmi. Apalagi selama ini Hasan Tiro telah mengunjungi beberapa tempat di Aceh dan sangat ingin bertemu Wakil Presiden. “Sebenarnya beliau ingin bertemu dengan Bapak Presiden, tapi karena Bapak Presiden sedang ke Beijing , pertemuan tidak dapat diadakan,”ujarnya.
Lebih lanjut Malik mengatakan sejak dulu Hasan Tiro sangat ingin kembali dan tinggal di Aceh. “Perdamaian di Aceh hendaknya dipelihara bersama-sama. Sehingga, Aceh yang sempat diguncang bencana dahsyat bisa dibangun kembali secepat mungkin. Keadaan di Aceh cukup baik, keamanan sudah ada,”tukasnya.
Wapres Jusuf Kalla menyambut hangat keinginan Hasan Tiro untuk kembali tinggal di tanah kelahirannya tersebut. “Pemerintah menyambut baik niat tersebut, apalagi saya melihat kondisi beliau sangat sehat,”ujar Kalla.
Kalla kembali menegaskan bahwa pertemuan yang dilakukan atas inisiatifnya itu merupakan ajang silaturahmi biasa dan tidak ada agenda politik apapun. “Pertemuan itu digelar atas inisiatif saya. Sebelum pulang saya undang dia,”jelasnya. (Gahar
Usai melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih dua jam, Hasan Tiro meninggalkan kediaman dinas wapres. Sebelumnya, kepada wartawan Malik Mahmud mengatakan kunjungan kali ini dalam rangka bersilaturahmi. Apalagi selama ini Hasan Tiro telah mengunjungi beberapa tempat di Aceh dan sangat ingin bertemu Wakil Presiden. “Sebenarnya beliau ingin bertemu dengan Bapak Presiden, tapi karena Bapak Presiden sedang ke Beijing , pertemuan tidak dapat diadakan,”ujarnya.
Lebih lanjut Malik mengatakan sejak dulu Hasan Tiro sangat ingin kembali dan tinggal di Aceh. “Perdamaian di Aceh hendaknya dipelihara bersama-sama. Sehingga, Aceh yang sempat diguncang bencana dahsyat bisa dibangun kembali secepat mungkin. Keadaan di Aceh cukup baik, keamanan sudah ada,”tukasnya.
Wapres Jusuf Kalla menyambut hangat keinginan Hasan Tiro untuk kembali tinggal di tanah kelahirannya tersebut. “Pemerintah menyambut baik niat tersebut, apalagi saya melihat kondisi beliau sangat sehat,”ujar Kalla.
Kalla kembali menegaskan bahwa pertemuan yang dilakukan atas inisiatifnya itu merupakan ajang silaturahmi biasa dan tidak ada agenda politik apapun. “Pertemuan itu digelar atas inisiatif saya. Sebelum pulang saya undang dia,”jelasnya. (Gahar
Kamis, 30 Oktober 2008
MASALAH NELAYAN ACEH DIBAHAS DI BANGKOK
Bangkok - Persoalan nelayan kecil Aceh yang sering terdampar di kepulauan Andaman dan Nikobar dibahas dalam Global Conference on Securing Rights of Small Scale Fisheries di Bangkok sejak 14-17 Oktober lalu. Salah satu keputusan konferensi itu, UN FAO telah mengagendakan lebih lanjut pertemuan menteri perikanan dan maritim pada Maret 2009 di Roma Italia tentang nelayan nelayan kecil yang melintasi batas negara.“Nelayan kecil yang ditahan di luar negeri sering diperlakukan tidak manusia seperti tawanan perang yang sering terjadi antar negara di Afrika, Asia dan Amerika latin,” sebut Sekretaris Jenderal Panglima Laot Aceh M Adli Abdullah, Ahad (19/10).
Dalam pernyataan tertulis, Adli menjelaskan dalam konferensi yang diprakarsai oleh UN FAO, South East Asia Fisheries Development (Seafdec) dan World Fish Center, mengutip data dari World Fishers Forum People (WFFP) dan International Collective Support of Fishworkers (ICSF), sekarang terdapat 10 titik yang sering terjadi penahanan nelayan kecil pelintas batas oleh negara di dunia. Nelayan yang sering ditahan yakni nelayan asal Aceh di lautan India, nelayan Indonesia timur di Australia dan Papua Nugini, Eriteria dan Yaman, Senegal dan Mauritania, Kenya-Gabon dan Somalia, India-Pakistan-Srilangka-Bangladesh, dan Thailand-Malaysia-Vietnam dan Cambodia, Chili dan Brazil. “Konfererensi ini merekomendasikan setiap negara yang sering menghadapi permasalahan penangkapan nelayan kecil mengikuti ketentuan pasal 73 hukum laut Perserikatan Bangsa Bangsa (UNCLOS) tahun 1981. Mereka dilindungi dan tidak mendapat hukuman seperti narapidana lainnya dan diminta,” pinta Adli panjang lebar.
Pada kesempatan sama, Presiden World Fishers Forum People, Saseegh Jaffer menyerukan agar digagas perjanjian bilateral dan multilateral untuk melindungi nelayan nelayan kecil pelintas batas di dunia. Nelayan kecil harus mendapat perlindungan dan lebih diutamakan dalam pengelolaan sumber daya perikanan, karena mareka melaut bukan untuk memperkaya diri tetapi mencari sesuap nasi untuk memberi makan keluarga. World FishersForum People adalah wadah aktifis dan organisasi nelayan se dunia yang berkantor pusatnya di Afrika Selatan dan organisasi panglima laot Aceh dibicarakan menjadi anggota penuh WFFP sehingga nelayan Aceh menjadi bahagian dalam komunitas nelayan global.
Konferensi global ini dihadiri oleh 323 peserta mewakili negara negara maju dan berkembang, organisasi nelayan dari seluruh dunia, WFFP, ICSF, serta serta Badan Badan Internasional lainnya menangani bidang perikanan. Konferensi selama tiga hari ini membahas pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak nelayan kecil di seluruh dunia. (Gahar/Sumber M Adli Abdullah/Sekretaris Jenderal Panglima Laot Aceh).
Dalam pernyataan tertulis, Adli menjelaskan dalam konferensi yang diprakarsai oleh UN FAO, South East Asia Fisheries Development (Seafdec) dan World Fish Center, mengutip data dari World Fishers Forum People (WFFP) dan International Collective Support of Fishworkers (ICSF), sekarang terdapat 10 titik yang sering terjadi penahanan nelayan kecil pelintas batas oleh negara di dunia. Nelayan yang sering ditahan yakni nelayan asal Aceh di lautan India, nelayan Indonesia timur di Australia dan Papua Nugini, Eriteria dan Yaman, Senegal dan Mauritania, Kenya-Gabon dan Somalia, India-Pakistan-Srilangka-Bangladesh, dan Thailand-Malaysia-Vietnam dan Cambodia, Chili dan Brazil. “Konfererensi ini merekomendasikan setiap negara yang sering menghadapi permasalahan penangkapan nelayan kecil mengikuti ketentuan pasal 73 hukum laut Perserikatan Bangsa Bangsa (UNCLOS) tahun 1981. Mereka dilindungi dan tidak mendapat hukuman seperti narapidana lainnya dan diminta,” pinta Adli panjang lebar.
Pada kesempatan sama, Presiden World Fishers Forum People, Saseegh Jaffer menyerukan agar digagas perjanjian bilateral dan multilateral untuk melindungi nelayan nelayan kecil pelintas batas di dunia. Nelayan kecil harus mendapat perlindungan dan lebih diutamakan dalam pengelolaan sumber daya perikanan, karena mareka melaut bukan untuk memperkaya diri tetapi mencari sesuap nasi untuk memberi makan keluarga. World FishersForum People adalah wadah aktifis dan organisasi nelayan se dunia yang berkantor pusatnya di Afrika Selatan dan organisasi panglima laot Aceh dibicarakan menjadi anggota penuh WFFP sehingga nelayan Aceh menjadi bahagian dalam komunitas nelayan global.
Konferensi global ini dihadiri oleh 323 peserta mewakili negara negara maju dan berkembang, organisasi nelayan dari seluruh dunia, WFFP, ICSF, serta serta Badan Badan Internasional lainnya menangani bidang perikanan. Konferensi selama tiga hari ini membahas pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak nelayan kecil di seluruh dunia. (Gahar/Sumber M Adli Abdullah/Sekretaris Jenderal Panglima Laot Aceh).
Langganan:
Postingan (Atom)