Jakarta - Calon presiden Sutiyoso, akan meluncurkan slogan baru yang menjadi spirit untuk memimpin Indonesia. Slogan tersebut adalah"Indonesia Pantang Menyerah". Slogan ini diharapkan menjadi panduan bagi rakyat Indonesia untuk bersatu, pantang menyerah dan merebut kembali hak-hak rakyat yang dirampas. "Hak ekonomi rakyat telah direnggut oleh pemodal yang sewenang-wenang. Hak politik rakyat dicabut oleh ratusan ribuan uang yang disebar tim sukses menjelang pemilu. Hak rakyat untuk beragama dan berkeyakinan dirampas oleh tirani," ujar Sutiyoso dalam konferensi pers yang digelar di lobi Bandara Soekarno Hatta, Sabtu 26/10 sebelum bertolak ke Biak.
"Indonesia Pantang Menyerah" diluncurkan sejalan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang diperingati bangsa Indonesia tiap 28 Oktober.Semangat Sumpah Pemuda sejalan dengan semangat pantang menyerah. "Saya ingin menggelorakan kembali semangat rakyat kita untuk tak kenal patah arah merebut hak-hak rakyat. Kita butuh pemimpin yang bisa mengembalikan harga diri bangsa ini," ujar Bang Yos.
Untuk memasyarakatkan gerakan tersebut, Bang Yos dalam dua bulan ke depan akan melakukan ekspedisi mengelilingi nusantara dengan mengunjungi tujuh pulau besar di Indonesia. Di mulai dari wilayah timur Indonesia, Biak Papua untuk melihat dan berdialog dengan masyarakat Biak yang direncanakan akan dibangun peluncuran satelit milik Rusia. "Wilayah timur karena di situ wilayah paling kaya sumber daya alam akan tetapi rakyatnya mastih jauh tertinggal," ujar Bang Yos.
"Saya ingin menyerap aspirasi rakyat indonesia dan untuk dibulatkan dalam perjuangan bersama untuk melakukan perubahan. Kita harus bertarung demi satu alasan merubah nasib rakyat. Dari ujung Sumatera hingga Papua, mendambakan pemimpin yang tegas dan berani untuk mewujudkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, pertanian yang lebih
baik," ujar Bang Yos. Aspirasi rakyat inilah, kata Bang Yos, menjadi dorongan kuat untuk bertarung memperebutkan kursi presiden RI.
Untuk itu, Bang Yos dan rombongan memohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, semoga dapat mewujudkan kehendak rakyat indonesia terutama masyarakat di daerah.disampaikan oleh sutiyoso. (Gahar).
Mengenai Saya
- Indo Berita nusantara
- jakarta, selatan, Indonesia
- Indo Berita Nusantara merupakan situs berita internet yang memberikan informasi berbentuk berita diseluruh nusantara Alamat Jl. Joe. Gg. Kelapa Hijau Telp.(021)98265014 Anda punya berita atau informasi silahkan kirim ke e-mal : ibernas.jakarta@yahoo.com
Jumat, 31 Oktober 2008
WAPRES TEMU KANGEN DENGAN HASAN TIRO SELAMA DUA JAM
Jakarta - Pendiri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Teungku Hasan Muhammad di Tiro Jumat 24 Oktober 2008 melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman dinas wapres jalan Dipengoro Nomor 2 Jakarta Pusat. Hasan Tiro tiba sekitar pukul 19.15 wib dengan menggunakan Toyota Alphard warna hitam bernomor polisi B 881 FH. Dengan berbalut jas warna hitam, Hasan Tiro tampak didampingi sejumlah petinggi GAM antara lain Malik Mahmud, Irwandi Yusuf yang kini menjabat sebagai Gubernur NAD serta Muzakir Manaf. Sedangkan wapres Jusuf Kalla didampingi Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Mantan Menhukham Hamid Awaludin. Hadir juga dr Farid Husein yang merupakan tim negosiator MoU Helsinki.
Usai melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih dua jam, Hasan Tiro meninggalkan kediaman dinas wapres. Sebelumnya, kepada wartawan Malik Mahmud mengatakan kunjungan kali ini dalam rangka bersilaturahmi. Apalagi selama ini Hasan Tiro telah mengunjungi beberapa tempat di Aceh dan sangat ingin bertemu Wakil Presiden. “Sebenarnya beliau ingin bertemu dengan Bapak Presiden, tapi karena Bapak Presiden sedang ke Beijing , pertemuan tidak dapat diadakan,”ujarnya.
Lebih lanjut Malik mengatakan sejak dulu Hasan Tiro sangat ingin kembali dan tinggal di Aceh. “Perdamaian di Aceh hendaknya dipelihara bersama-sama. Sehingga, Aceh yang sempat diguncang bencana dahsyat bisa dibangun kembali secepat mungkin. Keadaan di Aceh cukup baik, keamanan sudah ada,”tukasnya.
Wapres Jusuf Kalla menyambut hangat keinginan Hasan Tiro untuk kembali tinggal di tanah kelahirannya tersebut. “Pemerintah menyambut baik niat tersebut, apalagi saya melihat kondisi beliau sangat sehat,”ujar Kalla.
Kalla kembali menegaskan bahwa pertemuan yang dilakukan atas inisiatifnya itu merupakan ajang silaturahmi biasa dan tidak ada agenda politik apapun. “Pertemuan itu digelar atas inisiatif saya. Sebelum pulang saya undang dia,”jelasnya. (Gahar
Usai melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih dua jam, Hasan Tiro meninggalkan kediaman dinas wapres. Sebelumnya, kepada wartawan Malik Mahmud mengatakan kunjungan kali ini dalam rangka bersilaturahmi. Apalagi selama ini Hasan Tiro telah mengunjungi beberapa tempat di Aceh dan sangat ingin bertemu Wakil Presiden. “Sebenarnya beliau ingin bertemu dengan Bapak Presiden, tapi karena Bapak Presiden sedang ke Beijing , pertemuan tidak dapat diadakan,”ujarnya.
Lebih lanjut Malik mengatakan sejak dulu Hasan Tiro sangat ingin kembali dan tinggal di Aceh. “Perdamaian di Aceh hendaknya dipelihara bersama-sama. Sehingga, Aceh yang sempat diguncang bencana dahsyat bisa dibangun kembali secepat mungkin. Keadaan di Aceh cukup baik, keamanan sudah ada,”tukasnya.
Wapres Jusuf Kalla menyambut hangat keinginan Hasan Tiro untuk kembali tinggal di tanah kelahirannya tersebut. “Pemerintah menyambut baik niat tersebut, apalagi saya melihat kondisi beliau sangat sehat,”ujar Kalla.
Kalla kembali menegaskan bahwa pertemuan yang dilakukan atas inisiatifnya itu merupakan ajang silaturahmi biasa dan tidak ada agenda politik apapun. “Pertemuan itu digelar atas inisiatif saya. Sebelum pulang saya undang dia,”jelasnya. (Gahar
Kamis, 30 Oktober 2008
MASALAH NELAYAN ACEH DIBAHAS DI BANGKOK
Bangkok - Persoalan nelayan kecil Aceh yang sering terdampar di kepulauan Andaman dan Nikobar dibahas dalam Global Conference on Securing Rights of Small Scale Fisheries di Bangkok sejak 14-17 Oktober lalu. Salah satu keputusan konferensi itu, UN FAO telah mengagendakan lebih lanjut pertemuan menteri perikanan dan maritim pada Maret 2009 di Roma Italia tentang nelayan nelayan kecil yang melintasi batas negara.“Nelayan kecil yang ditahan di luar negeri sering diperlakukan tidak manusia seperti tawanan perang yang sering terjadi antar negara di Afrika, Asia dan Amerika latin,” sebut Sekretaris Jenderal Panglima Laot Aceh M Adli Abdullah, Ahad (19/10).
Dalam pernyataan tertulis, Adli menjelaskan dalam konferensi yang diprakarsai oleh UN FAO, South East Asia Fisheries Development (Seafdec) dan World Fish Center, mengutip data dari World Fishers Forum People (WFFP) dan International Collective Support of Fishworkers (ICSF), sekarang terdapat 10 titik yang sering terjadi penahanan nelayan kecil pelintas batas oleh negara di dunia. Nelayan yang sering ditahan yakni nelayan asal Aceh di lautan India, nelayan Indonesia timur di Australia dan Papua Nugini, Eriteria dan Yaman, Senegal dan Mauritania, Kenya-Gabon dan Somalia, India-Pakistan-Srilangka-Bangladesh, dan Thailand-Malaysia-Vietnam dan Cambodia, Chili dan Brazil. “Konfererensi ini merekomendasikan setiap negara yang sering menghadapi permasalahan penangkapan nelayan kecil mengikuti ketentuan pasal 73 hukum laut Perserikatan Bangsa Bangsa (UNCLOS) tahun 1981. Mereka dilindungi dan tidak mendapat hukuman seperti narapidana lainnya dan diminta,” pinta Adli panjang lebar.
Pada kesempatan sama, Presiden World Fishers Forum People, Saseegh Jaffer menyerukan agar digagas perjanjian bilateral dan multilateral untuk melindungi nelayan nelayan kecil pelintas batas di dunia. Nelayan kecil harus mendapat perlindungan dan lebih diutamakan dalam pengelolaan sumber daya perikanan, karena mareka melaut bukan untuk memperkaya diri tetapi mencari sesuap nasi untuk memberi makan keluarga. World FishersForum People adalah wadah aktifis dan organisasi nelayan se dunia yang berkantor pusatnya di Afrika Selatan dan organisasi panglima laot Aceh dibicarakan menjadi anggota penuh WFFP sehingga nelayan Aceh menjadi bahagian dalam komunitas nelayan global.
Konferensi global ini dihadiri oleh 323 peserta mewakili negara negara maju dan berkembang, organisasi nelayan dari seluruh dunia, WFFP, ICSF, serta serta Badan Badan Internasional lainnya menangani bidang perikanan. Konferensi selama tiga hari ini membahas pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak nelayan kecil di seluruh dunia. (Gahar/Sumber M Adli Abdullah/Sekretaris Jenderal Panglima Laot Aceh).
Dalam pernyataan tertulis, Adli menjelaskan dalam konferensi yang diprakarsai oleh UN FAO, South East Asia Fisheries Development (Seafdec) dan World Fish Center, mengutip data dari World Fishers Forum People (WFFP) dan International Collective Support of Fishworkers (ICSF), sekarang terdapat 10 titik yang sering terjadi penahanan nelayan kecil pelintas batas oleh negara di dunia. Nelayan yang sering ditahan yakni nelayan asal Aceh di lautan India, nelayan Indonesia timur di Australia dan Papua Nugini, Eriteria dan Yaman, Senegal dan Mauritania, Kenya-Gabon dan Somalia, India-Pakistan-Srilangka-Bangladesh, dan Thailand-Malaysia-Vietnam dan Cambodia, Chili dan Brazil. “Konfererensi ini merekomendasikan setiap negara yang sering menghadapi permasalahan penangkapan nelayan kecil mengikuti ketentuan pasal 73 hukum laut Perserikatan Bangsa Bangsa (UNCLOS) tahun 1981. Mereka dilindungi dan tidak mendapat hukuman seperti narapidana lainnya dan diminta,” pinta Adli panjang lebar.
Pada kesempatan sama, Presiden World Fishers Forum People, Saseegh Jaffer menyerukan agar digagas perjanjian bilateral dan multilateral untuk melindungi nelayan nelayan kecil pelintas batas di dunia. Nelayan kecil harus mendapat perlindungan dan lebih diutamakan dalam pengelolaan sumber daya perikanan, karena mareka melaut bukan untuk memperkaya diri tetapi mencari sesuap nasi untuk memberi makan keluarga. World FishersForum People adalah wadah aktifis dan organisasi nelayan se dunia yang berkantor pusatnya di Afrika Selatan dan organisasi panglima laot Aceh dibicarakan menjadi anggota penuh WFFP sehingga nelayan Aceh menjadi bahagian dalam komunitas nelayan global.
Konferensi global ini dihadiri oleh 323 peserta mewakili negara negara maju dan berkembang, organisasi nelayan dari seluruh dunia, WFFP, ICSF, serta serta Badan Badan Internasional lainnya menangani bidang perikanan. Konferensi selama tiga hari ini membahas pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak nelayan kecil di seluruh dunia. (Gahar/Sumber M Adli Abdullah/Sekretaris Jenderal Panglima Laot Aceh).
PERTARUNGAN PILPRES, SBY MASIH UNGGUL
Jakarta - Mendekati pemilu 2009 dukungan terhadap Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk kembali menjadi orang nomor satu di Indonesia semakin menguat. SBY diprediksikan akan tetap berada dihati rakyatnya untuk bisa terus membangun negeri ini.
Berdasarkan hasil survey terakhir Lembaga Survey Indonesia (LSI) Survei yang dilakukan pada 8-20 September 2008 dengan wawancara tatap muka dengan responden WNI yang berumur 17 tahun ke atas yang memiliki hak pilih dalam pemilu, SBY berada di peringkat pertama sebesar 32 persen dari total 1.239 responden.
"SBY meraih 32 persen suara di atas saingan terdekatnya Megawati Soekarnoputri yang memperoleh 24 persen suara," ujar Direktur LSI Saiful Mujani di kantornya Jalan Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Pusat Minggu 19 Oktober 2008.
Berdasar survei ini,kata Saiful, SBY masih menjadi calon yang paling banyak akan dipilih bila pemilihan Presiden dilakukan sekarang dibanding lima nama capres lainnya yang diajukan dalam simulasi yaitu Mega, Wiranto, Sultan, Prabowo dan Sutiyoso.
“Dalam tiga tahun terakhir, SBY selalu berada di urutan pertama kecuali survei Juni 2008, karena SBY waktu itu kalah oleh Megawati. Dukungan pada SBY dan Mega dalam satu tahun terakhir kurang lebih sama dengan perolehan suara mereka di Pilpres putaran pertama Juli 2004,”tukasnya.
Setelah SBY, posisi berikutnya diikuti Mega 24 persen, Wiranto 6 persen, Prabowo 5 persen dan Sri Sultan 4 persen, Hidayat Nurwahid 3 persen, Amien 3 Persen. Sedangkan Jusuf Kalla (JK) hanya memperoleh suara 2 persen.
Menyikapi persaingan SBY-Mega, Saiful menjelaskan bila survei dilakukan secara head to head antara SBY dan Mega hasilnya masih unggul SBY. "SBY memimpin 49 persen, Mega 36 persen, dan belum tahu 15 persen,"tandasnya.(Gahar).
Berdasarkan hasil survey terakhir Lembaga Survey Indonesia (LSI) Survei yang dilakukan pada 8-20 September 2008 dengan wawancara tatap muka dengan responden WNI yang berumur 17 tahun ke atas yang memiliki hak pilih dalam pemilu, SBY berada di peringkat pertama sebesar 32 persen dari total 1.239 responden.
"SBY meraih 32 persen suara di atas saingan terdekatnya Megawati Soekarnoputri yang memperoleh 24 persen suara," ujar Direktur LSI Saiful Mujani di kantornya Jalan Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Pusat Minggu 19 Oktober 2008.
Berdasar survei ini,kata Saiful, SBY masih menjadi calon yang paling banyak akan dipilih bila pemilihan Presiden dilakukan sekarang dibanding lima nama capres lainnya yang diajukan dalam simulasi yaitu Mega, Wiranto, Sultan, Prabowo dan Sutiyoso.
“Dalam tiga tahun terakhir, SBY selalu berada di urutan pertama kecuali survei Juni 2008, karena SBY waktu itu kalah oleh Megawati. Dukungan pada SBY dan Mega dalam satu tahun terakhir kurang lebih sama dengan perolehan suara mereka di Pilpres putaran pertama Juli 2004,”tukasnya.
Setelah SBY, posisi berikutnya diikuti Mega 24 persen, Wiranto 6 persen, Prabowo 5 persen dan Sri Sultan 4 persen, Hidayat Nurwahid 3 persen, Amien 3 Persen. Sedangkan Jusuf Kalla (JK) hanya memperoleh suara 2 persen.
Menyikapi persaingan SBY-Mega, Saiful menjelaskan bila survei dilakukan secara head to head antara SBY dan Mega hasilnya masih unggul SBY. "SBY memimpin 49 persen, Mega 36 persen, dan belum tahu 15 persen,"tandasnya.(Gahar).
Rabu, 29 Oktober 2008
RENCANA PEMANGGILAN PRABOWO UPAYA HAMBAT LAJU GERINDRA
Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Soebiyanto menganggap ada upaya manuver politik dalam Pansus Orang Hilang yang sedang digarap DPR. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghalangi laju Partai Gerindra yang saat ini sedang bersiap menghadapi pemilu 2009.
“Sudah banyak tokoh dan pihak yang memberi tanggapan soal pansus ini, dan saya sependapat dengan pendapat tokoh-tokoh tersebut, bahwa dari segi timing saja, ini sudah keliatan ini merupakan manuver politik dari pihak-pihak yang mungkin merasa terancam oleh lajunya partai Gerindra. Ini saya lihat lebih kearah manuver politik. Tidak ada masalah, kita akan terus, karena rakyat menuntut perubahan karena kesulitan ekonomi yang mendasar,” ujar mantan Danjen Kopassus ini di Ary Sutta Center Jakarta, Rabu 22 Oktober 2008.
Prabowo mengatakan, dalam alam demokrasi seharusnya kita tidak berpikir musuh, harusnya kita sama-sama sebagai warga Negara dimana demokrasi menuntut adanya pilihan. “Saya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab, melihat negara saya yang sedang sulit, saya maju menawarkan pilihan, dan rakyat yang akan memilih,”ungkapnya.
Dirinya menyayangkan adanya sejumlah politisi yang lebih mementingkan kekuasaan. “Begitu mereka mendapatkan kekuasaan, mereka gunakan kekuasaan itu untuk memperkaya diri, bukan untuk membela rakyat. Inilah orang-orang yang mungkin terancam oleh gerakan perubahan yang kita tawarkan”jelasnya.
Menanggapi apakah dirinya akan datang atau tidak di pansus orang hilang, Prabowo memandangnya dari segi hukum dan legitimasinya. “Saya kira legitimasinya itu lemah. Kan sudah ada ucapan dari Jaksa Agung, dan sebagainya,”tandas ketua HKTI ini. (Gahar).
“Sudah banyak tokoh dan pihak yang memberi tanggapan soal pansus ini, dan saya sependapat dengan pendapat tokoh-tokoh tersebut, bahwa dari segi timing saja, ini sudah keliatan ini merupakan manuver politik dari pihak-pihak yang mungkin merasa terancam oleh lajunya partai Gerindra. Ini saya lihat lebih kearah manuver politik. Tidak ada masalah, kita akan terus, karena rakyat menuntut perubahan karena kesulitan ekonomi yang mendasar,” ujar mantan Danjen Kopassus ini di Ary Sutta Center Jakarta, Rabu 22 Oktober 2008.
Prabowo mengatakan, dalam alam demokrasi seharusnya kita tidak berpikir musuh, harusnya kita sama-sama sebagai warga Negara dimana demokrasi menuntut adanya pilihan. “Saya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab, melihat negara saya yang sedang sulit, saya maju menawarkan pilihan, dan rakyat yang akan memilih,”ungkapnya.
Dirinya menyayangkan adanya sejumlah politisi yang lebih mementingkan kekuasaan. “Begitu mereka mendapatkan kekuasaan, mereka gunakan kekuasaan itu untuk memperkaya diri, bukan untuk membela rakyat. Inilah orang-orang yang mungkin terancam oleh gerakan perubahan yang kita tawarkan”jelasnya.
Menanggapi apakah dirinya akan datang atau tidak di pansus orang hilang, Prabowo memandangnya dari segi hukum dan legitimasinya. “Saya kira legitimasinya itu lemah. Kan sudah ada ucapan dari Jaksa Agung, dan sebagainya,”tandas ketua HKTI ini. (Gahar).
MANTAN KORBAN PENCULIKAN MINTA PANSUS ORANG HILANG DIBUBARKAN
Jakarta - Mantan korban penculikan aktifis tahun 1998 yang juga Mantan Wakil Sekjen PDI, Haryanto Taslam mendesak dibubarkannya Pansus Orang Hilang di DPR. Sebab menurutnya keberadaan Pansus tersebut sudah tidak relevan lagi.
“Lebih baik dibubarkan saja karena sudah tidak perlu ada lagi. Sebaliknya pemerintah harus berani mengambil tanggung jawab atas kesalahan-kesalahan pemerintahan masa lalu,”tegas Hartas panggilan akrab Haryanto Taslam pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Rabu 22 Oktober 2008.
Hartas mengecam pihak-pihak yang sengaja perdagangkan isu menyangkut kepastian anak bangsa yang menjadi korban demi kepentingan politik. “Langkah DPR menggelar pansus untuk orang hilang dan penculikan aktifis 1997/1998 disaat menjhelang pemilu 2009 jelas sarat dengan manuver politik daripada sebuah usaha penegakan hukum dan HAM,”tukasnya.
Apalagi, lanjutnya, kasus orang hilang dan penculikan aktifis 1997/1998 pada kenyataan pernah diproses di Mahkamah Militer Tinggi Jakarta pada tahun 1999 lalu. Kepada mereka yang dinyatakan terlibat dan terbukti melanggar hukum telah dijatuhi vonis dan telah menjalani hukuman.
“Kasus orang hilang dan penculikan aktifis 1997/1998 seperti halnya kasus TSS, Tanjung Priok, Talangsari dan lain-lain adalah sebuah kebijakan politik rejim yang berkuasa pada saat itu, yang selama ini pada kenyataannya sulit diminta pertanggungjawabannya secara pribadi terhadap para pejabat atau mantan pejabat yang diduga terlibat,”akunya.
Hartas menilai bahwa kasus orang hilang dan penculikan aktifis 1997/1998 adalah buah kebijakan politik yang salah yang telah dilakukan oleh rejim penguasa yang lalu yang harus menjadi pelajaran sejarah yang amat berharga.
“Oleh karenanya pemerintah sekarang harus menjamin kesalahan seperti itu tidak terjadi kembali di masa sekarang dan masa datang,”sarannya.
Selain itu, Pemerintah harus menetapkan suatu sikap politik yang mengedepankan penghargaan atas harkat dan martabat para korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang sebagai warga bangsa yang terhormat dan layak dihargai peran sejarahnya. “Berikan santunan dan jaminan social kepada keluarga korban sebagai kompensasi atas segala penderitaan mereka dalam penantian panjang,”pintanya. (Gahar).
“Lebih baik dibubarkan saja karena sudah tidak perlu ada lagi. Sebaliknya pemerintah harus berani mengambil tanggung jawab atas kesalahan-kesalahan pemerintahan masa lalu,”tegas Hartas panggilan akrab Haryanto Taslam pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Rabu 22 Oktober 2008.
Hartas mengecam pihak-pihak yang sengaja perdagangkan isu menyangkut kepastian anak bangsa yang menjadi korban demi kepentingan politik. “Langkah DPR menggelar pansus untuk orang hilang dan penculikan aktifis 1997/1998 disaat menjhelang pemilu 2009 jelas sarat dengan manuver politik daripada sebuah usaha penegakan hukum dan HAM,”tukasnya.
Apalagi, lanjutnya, kasus orang hilang dan penculikan aktifis 1997/1998 pada kenyataan pernah diproses di Mahkamah Militer Tinggi Jakarta pada tahun 1999 lalu. Kepada mereka yang dinyatakan terlibat dan terbukti melanggar hukum telah dijatuhi vonis dan telah menjalani hukuman.
“Kasus orang hilang dan penculikan aktifis 1997/1998 seperti halnya kasus TSS, Tanjung Priok, Talangsari dan lain-lain adalah sebuah kebijakan politik rejim yang berkuasa pada saat itu, yang selama ini pada kenyataannya sulit diminta pertanggungjawabannya secara pribadi terhadap para pejabat atau mantan pejabat yang diduga terlibat,”akunya.
Hartas menilai bahwa kasus orang hilang dan penculikan aktifis 1997/1998 adalah buah kebijakan politik yang salah yang telah dilakukan oleh rejim penguasa yang lalu yang harus menjadi pelajaran sejarah yang amat berharga.
“Oleh karenanya pemerintah sekarang harus menjamin kesalahan seperti itu tidak terjadi kembali di masa sekarang dan masa datang,”sarannya.
Selain itu, Pemerintah harus menetapkan suatu sikap politik yang mengedepankan penghargaan atas harkat dan martabat para korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang sebagai warga bangsa yang terhormat dan layak dihargai peran sejarahnya. “Berikan santunan dan jaminan social kepada keluarga korban sebagai kompensasi atas segala penderitaan mereka dalam penantian panjang,”pintanya. (Gahar).
Langganan:
Postingan (Atom)
