PBB TOLAK ATURAN DENDA 100 M BAGI CAPRES/CAWAPRES YANG MUNDUR

Jakarta - Partai Bulan Bintang (PBB) menolak dengan tegas di RUU Pilpres tentang denda hingga Rp 100 miliar bagi capres/cawapres yang mundur dari pencalonan. Menurut PBB, aturan tersebut terlalu mengada-ada dan tak rasional.

“Itu mengada-ada dan tak logis. Aturan itu tak perlu karena tak mungkin dilaksanakan. Kenapa UU harus mutlak seperti itu. Kalau capres mau mundur ya mundur saja tak perlu didenda. Bagaimana kalau capres tak kuat bayar denda?" ucap Ketua Umum DPP PBB MS Ka’ban kepada wartawan di kompleks pejabat tinggi negara, Jl Denpasar Raya, Jakarta , Sabtu 27 September 2008.

Menurutnya, aturan tersebut justru akan mengundang masalah. Pasalnya, bisa saja aturan itu justru membuka peluang transaksi terselubung yang berbahaya. " Para pengusaha bermasalah bisa masuk. Ini bahaya dan harus dihindari," ulasnya.

Menurut mantan anggota DPR RI ini, seharusnya Pansus RUU Pilpres membuat UU yang bisa dilaksanakan. Kaban justru menanyakan bagaimana seandainya capres/cawapres yang mundur tak sanggup membayar denda.

"Kenapa UU harus mutlak seperti itu. Kalau capres mau mundur ya mundur saja tak perlu didenda. Bagaimana kalau capres tak kuat bayar denda?" ucapnya.

Karenanya, Kaban menilai usulan tentang dicantumkannya denda terhadap capres/cawapres yang mundur dalam RUU Pilpres itu dihapus saja. "Aturan itu tak rasional dan emosional," tandasnya.(Gahar)

PERBUATAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK DISIPLIN OLEH KARYAWAN NAGA SWALAYAN

Saya adalah pelanggan Naga Swalayan yang berada di dekat lampu merah Ciracas, persis di samping jalan Raya Bogor.
Pada hari Sabtu sore tanggal 6 September 2008 Saya bersama keluarga membeli kebutuhan rutin di Naga Sawalayan. Karena saya pikir tidak terlalu jauh dan kami sudah berlangganan tetap di swalayan terseb. Setelah kami memilih barang/kebutuhan yang diperlukan lalu kami menuju Kasir bermaksud untuk membayar, tetapi keadaan di Kasir sangat penuh dan terpaksa kamipun harus mengantri.
Dengan sabar kami mengantri, dan ketika tiba pada urutan saat kami membayar, tiba-tiba ada dua orang pria (kami tidak tahu apakah itu customer atau karyawan), karena dua orang pria tersebut kenal dan sepertinya hafal dengan karyawan tersebut.
Dua orang pria tersebut melalui arah belakang kasir membawa barang dagangan yang sepertinya juga hendak membayar. Kami untuk sementara meperhatikan. Dan Karyawati Naga Swalayan meyuruh dua orang tersebut membayar dikassa tempat dimana kami ingin membayar.
Dengan serta merta kami menolak untuk didahului, karena kami pikir, kami telah mengantri. Tanpa ada penyesalan atau malu dan tanpa ucapan maaf. Karyawati tersebut pindah ke Kassa lainnya dengan dua orang pria tersebut, dan yang lebih menjengkelkannya lagi karyawati tersebut malah menyindir " Sudah antri biar kasih orang, amal-amal di bulan puaa" seolah-olah dia yang paling benar. Pada saat itu pula sebenarnya kami ingin bertemu dengan manajer swalayan tersebut, tetapi hari sudah mendekati berbuka puasa, dan mungkin juga manajer swalayan tersebut tidak ada karena hari Sabtu.

Disinilah perlu diperhatikan oleh para manajer swalayan atau supermarket. Salah satu keberhasilan untuk meningkatkan omzet penjualan adalah sikap daripada karyawan perusahaan tersebut, saya tidak memandang apakah pekerjaan itu sebagai pramuniaga, atau apalah namanya, tetapi saya menilai dari sikap dan perbuatan yang diberikan terhadap pelanggan. Karena seorang pramuniaga adalah duta dari perusahaan tersebut.

Disini saya perlu menghimbau kepada manajer Naga Swalayan, tolong diberi pelajaran minimal peringatan atau teguran agar tidak terulang lagi.

50 Tempat Hiburan Malam di Jaktim Tetap Buka

Meski telah dilarang beroperasi, sekitar 50 tempat hiburan malam di wilayah Jakarta Timur tetap nekat beroperasi selama bulan Ramadhan. Karena itu, warga yang tinggal di sekitar tempat hiburan malam tersebut resah. 0

Sutardi, Kasie Pengawasan Usaha Pariwisata Sudin Pariwisata Jakarta Timur, mengakui adanya sejumlah tempat hiburan yang masih beroperasi pada malam hari.

Namun, mereka pada umumnya adalah tempat hiburan yang tidak memiliki ijin operasi atau ilegal. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki kewenangan menertibkannya. Sebab, penertiban merupakan tanggung jawab Sudin Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib).

"Segala bentuk penertiban terhadap tempat hiburan ilegal adalah urusan dari aparat Tramtib. Merekalah yang melakukan tindakan atas pelanggaran tersebut. Sedangkan Sudin Pariwisata, hanya melakukan pengawasan administrasinya saja," kata Sutardi, Selasa (2/9). Hingga kini tempat hiburan ilegal di wilayah Jaktim, jumlahnya lebih dari 50 buah.

Mereka tersebar di 10 kecamatan. Misalnya, di Kecamatan Cipayung dan Ciracas. "Padahal kami telah memberitahukan keberadaan tempat hiburan ilegal itu kepada pihak Tramtib di masing-masing kecamatan. Karena merekalah yang berwenang dalam melakukan segala tindakan penertiban," tandasnya.

Sedangkan, 35 buah tempat hiburan malam yang berijin atau legal telah menaati aturan yang berlaku. Mereka sudah tutup sehari sebelum bulan puasa. Misalya, Griya Pijat sebanyak 14, dua musik hidup, satu karaoke, 12 biliar, tiga bioskop, satu permainan ketangkasan, dan sebanyak dua permainan anak.

Tapi sayang, ketika dikonfirmasi beritajakarta.com, Lantip, Kasie Operasi Sudin Tramtib Jakarta Timur, mengaku belum mendapat pemberitahuan dari pihak Sudin Pariwisata Jakarta Timur soal adanya tempat hiburan tanpa izin yang tetap beroperasi selama bulan puasa ini. "Kami belum diberitahukan dari Sudin Pariwisata, mengenai keberadaan tempat hiburan ilegal di wilayah Jaktim. Jika kami sudah tahu, maka tentunya sudah kami operasikan sebelum masuknya bulan Ramadhan ini," ujarnya.

Apakah kita benar-benar sudah memperhatikan remaja kita ?

Mari kita perhatikan bahwa tingkah laku remaja kita pada saat ini sudah banyak yang tidak wajar, hal itu dapat dilihat dari sikap dan etika mereka.
Pernah suatu ketika saya melakukan research terhadap beberapa remaja di Jakarta, dari ehidapan yang wajar sampai dengan tidak wajar.
Walaupun tidak semua remaja di Jakarta tidak seperti itu tetapi perbandingannya lebih banyak remaja yang melakukan kegiatan yang tidak sewajarnya, diantaranya melakukan tindakan asusila, mengikuti kebudayaan asing yang sebenarnya tidak cocok untuk bangsa kita.

Kalau saja kita mau menanggapi dengan serius dan membina mereka mungkin hal ini tidak mungkin terjadi. Terlebih-lebih beri kepercayaan terhadap mereka apabila mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, dan kita sebagai orang tua cukup memantau, mendukung, mengawasi, dan mengontrol semua kegiatan tersebut, serta jangan sekali-kali mengintervelansikan mereka, karena samasaja tidak percaya terhadap mereka.

PEMPROV DKI MEMBATASI LOKASI PEMASANGAN ATRIBUTE KAMPANYE

Seseuai UUD No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPRD. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan lokasi-lokasi yang boleh dan tidak boleh dipasangi atribute kampanye peserta Pemilu dan peraturan tersebut dilakukan melalui peraturan daerah.

Melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur DKI Priyanto di balai kota, pada hari Kamis (10/7). Rapat yang dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilu DKI Juri Ardiantoro dan jajaran Birokrasi pemprov DKI.
Menurut Juri : "pada prinsipnya, pemasangan atribut parpol bisa dilakukan dimana saja sepanjang lokasinya tidak dilarang oleh pemerintah daerah"
Maka pemprov DKI mengeluarkan peraturan khusus mengenai pengaturan lokasi penempatan atribut kampanye peserta pemilu 2009.

Dalam rapat koordinasi tersebut juga menyimpulkan bahwa kawasan sekitar Monumen Nasional (Monas) merupakan salah satu daerah yang terlarang untuk pemasangan atribute kampanye peserta Pemilu 2009.
Kampanye yang boleh dilakukan adalah jenis kampanye tertutup dengan jumlah peserta terbatas, yaitu 250 orang untuk tingkat kota, 500 orang untuk tingkat provinsi, dan 1.000 untuk tingkat nasional.

Kampanye dengan melibatkan massa yang lebih besar atau banyak dapat dilakukan pada tiga minggu sebelum pelaksanaan pencoblosan yang akan jatuh pada tanggal 9 April 2009.

Adapun lokasi terlarang untuk pemasangan dan pengumpulan massa adalah :

• Rumah Sakit & tempat pelayanan kesehatan.
• Gedung sekolah dan tempat pendidikan.
• Tempat umum : halte, terminal, dan stasiun.
• Rumah Ibadah.
• Jalan Tol & jalan protokol ibu kota antara lain jalan MH. Thamrin, Jend. Sudirman, Gatot Subroto, MT. Haryono, S. Parman, HR. Rasuna Said, Diponegoro, dan Jalan Imam Bonjol.
• Taman, diantaranya Monas, Menteng dan Taman Suropati.

Gubernur DKI Fauzi Bowo, menghimbau kepada 34 Parpol peserta Pemilu agar mematuhi aturan pemasangan alat peraga kampanye tersebut demi tertibnya ibu kota.

Hasil Perolehan Suara SementaraPilkada Kab Mimika.

Hasil Perolehan Suara SementaraPilkada Kab Mimika.

Pada 19 Mei2008 di kab. Mimika, berlangsung Pilkada kab Mimika periode 2008-2013 denganhasil perolehan suara sementara sbb :

1. Pasangan Yan Anton Yoteni,Amd. Pd - Pdt. Paulus Pakage, STh, memperoleh total suara sebanyak 862 suara.
2. Pasangan Hans Magal,SP - H. Sutoyo, Amd.Kes, memperoleh total suara sebanyak 2.823 suara.
3. Pasangan Klemen Tinal, SE.MM - H. Abd.Muis, ST.MM, memperoleh total suara sebanyak 5.296 suara.
4. Pasangan Drs.Yoseph Yopi Kilangin - Yohanes Fekix Helyanan, SE, memperoleh total suara sebanyak 4.905 suara.

Catatan :

Pukul 10.30Wit terjadi keributan kecil di TPS 49 Kebun Sirih antara pemilih dan petugasKPPS terkait surat suara yang habis, sehingga warga tidak dapat memilih, namundapat di atasi oleh pihak keamanan dari kepolisian.

Secara umum Pilkadadi Kota Timika berlangsung lancar.

Prakiraan Peta Kekuatan Kandidat Bupati Mimika2008.

Pada 18 Mei 2008 di kab.Mimika, dilaporkan terkait prakiraan peta kekuatan kandidat bupati-wakil bupatikabupaten Mimika periode 2008-2013, sebagai berikut :

1. Yan Anton Yoteni, Amd. Pd - Pdt. Paulus Pakage, S.Th. Pasangan tersebut diusung oleh Koalisi Mimika Dalam Kasih gabungan dari 2 partai yaitu PDS dan Partai Merdeka dengan alamat kantor koalisi di jalan Yos Sudarso (samping kantor dinas P dan P Mimika) Timika. Mayoritas pendukung pasangan tersebut berasal dari masyarakat suku Paniai, masyarakat Nabire yang berdomisili di Timika, sebagian suku Jawa dan suku Maluku. Jumlah massa pendukung yang mengikuti kampanye baik yang terbuka maupun tertutup selama masa kampanye diperkirakan sekitar 5 ribu orang.
2. Hans Magal, SE - H. Sutoyo, Amd. Kes. Pasangan tersebut diusung oleh Koalisi Mimika Bangkit gabungan dari 6 partai yaitu PKS, PPDI, PKPB, Partai Demokrat, PNI Marhaenisme dan PNBK dengan alamat kantor koalisi di jalan Baru Kwamki Baru Timika. Mayoritas pendukung pasangan tersebut berasal dari masyarakat suku Jawa, suku Amungme, suku Dani, suku Nduga, suku Biak yang berdomisili di Timika, suku Maluku dan suku Kamoro. Jumlah massa pendukung yang mengikuti kampanye baik yang terbuka maupun tertutup selama masa kampanye diperkirakan sekitar 10 ribu orang.
3. Klemen Tinal, SE, MM - Ir. Abdul Muis, MM. Pasangan tersebut diusung oleh Koalisi Mimika Untuk Semua gabungan dari 8 partai yaitu Partai Golkar, PAN, PDK, Partai Pelopor, PPP, PBB, PBR, dan PPIB dengan alamat kantor koalisi di jalan Cenderawasih (depan Hotel Timika Raya) Timika. Mayoritas pendukung pasangan tersebut berasal dari masyarakat suku Jawa, suku Sulawesi Selatan, suku Maluku (Ambon, Kei), suku Sulawesi Utara, suku Sumatera, suku Amungme, suku Dani dan suku Kamoro. Jumlah massa pendukung yang mengikuti kampanye baik yang terbuka maupun tertutup selama masa kampanye diperkirakan sekitar 25 ribu orang.
4. Drs. Yoppi Kilangin - Yohanes Felix Helyanan, SE. Pasangan tersebut diusung oleh Koalisi Suara Rakyat gabungan dari 4 partai yaitu PBSD, PDIP, PSI dan PKPI dengan alamat kantor koalisi di Hotel Grand Tembaga jalan Cenderawasih (depan supermarket TOP) Timika. Mayoritas pendukung pasangan tersebut berasal dari masyarakat suku Jawa, suku Maluku (Ambon, Kei), suku Sulawesi Selatan, suku Sulawesi Utara, suku NTT, suku NTB, suku Amungme, suku Nduga, suku Dani, suku Paniai dan suku Kamoro. Jumlah massa pendukung yang mengikuti kampanye baik yang terbuka maupun tertutup selama masa kampanye diperkirakan sekitar 15 ribu orang.

Tanggapan Tentang Situasi MenjelangPilkada Mimika

Pada 18 Mei2008 di kab. Mimika, diperoleh beberapa tanggapan terkait dengan PilkadaKabupaten Mimika, sebagai berikut :

1. Elminus Mom (panglima perang suku Damal/panglima perang kontra pemekaran tahun 2003), mengatakan antara lain :

1) Menjamin situasi Pilkada Mimika aman dan siap menerima kekalahan jikakandidat yang didukung kalah

2) Telah mengadakan rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kwamki Lama untukmendukung Pilkada Mimika berlangsung dengan aman dan damai

3) Mendukung penuh pemekaran provinsi Papua Tengah dengan ibukota di Timika,meskipun tahun 2003 pihaknya sebagai panglima perang untuk menolak pemekaran

4) Siap mematuhi peraturan yang berlaku dalam Pilkada Mimika

2. Nourman Karupukaro (Tokoh Pemuda Suku Kamoro), mengatakan a.l :

1) Situasi menjelang Pilkada Mimika relatif aman terkendali, namun perludiwaspadai terhadap kerawanan yang timbul akibat masih banyak masyarakat yangbelum terdaftar sebagai pemilih tetap.

2) Mendukung adanya pemekaran provinsi Papua Tengah dengan ibukota di Timika,namun kurang setuju jika dilaksanakan bersama dengan momen Pilkada Mimikakarena dapat mengganggu kelancaran proses Pilkada

Catatan :

1. Anna Balla (ketua KPUD Mimika) tahun2004 pernah menjabat sebagai wakil ketua Partai Buruh Sosial Demokrat Kab. Mimika(ketua PBSD Mimika sekarang Yoppi Kilangin), sedangkan Grace Simbiak (anggotaKPUD Mimika) th 2004 juga pernah menjabat sebagai bendahara partai tersebut. SupervisorKPUD Mimika adalah Jhon Boney (mantan anggota KPU Provinsi Papua 2003-2008) dansebelumnya berasal dari PDIP, sehingga diindikasi akan memihak pada pasanganYopi Kilangin.

2. Terinformasi bahwa massa dari kubuKlemen Tinal banyak yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap, sehingga haltersebut rawan konflik.

3. Pendistribusian logistik Pilkada danpembuatan TPS di kampung-kampung telah selesai dan siap digunakan untukpencoblosan tanggal 19 Mei 2008.

Beberapa tanggapan terkait situasi menjelang Pilkada Mimika.

Pada 17 Mei 2008 diperoleh tanggapan terkait situasi menjelang Pilkada Mimika, sbb :
a. Fedelis Zonggonau (tokoh masyarakat suku moni/paniai), mengatakan antara lain :
1) Masyarakat suku moni/paniai mendukung Pilkada Mimika yang aman dan damai sampai dengan pelantikan bupati Mimika definitif.
2) Dengan adanya pemasangan papan nama provinsi papua tengah di jalan cenderawasih Timika tidak mempengaruhi kelancaran tahapan pilkada Mimika, karena hal tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat
3) Hingga saat ini, situasi menjelang pilkada kabupaten Mimika relatif kondusif dan belum terindikasi adanya kegiatan yang dapat menghambat proses pencoblosan tanggal 19 Mei 2008.
b. AKP. Mada (kasat intel polres Mimika), mengatakan antara lain :
1) Perlu diwaspadai adanya reaksi masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap karena dianggap sebagai bom waktu untuk mempermasalahkan jumlah pemilih tetap oleh kandidat bupati yang kalah, meskipun telah dibuat kesepakatan damai
2) Berdasarkan situasi dilapangan, kota Timika menjelang pilkada mimika relatif kondusif. Namun tetap diwaspadai pasca pencoblosan, mengingat terdapat indikasi masyarakat yang kontra pemekaran akan melakukan perlawanan terkait dengan pemasangan papan nama provinsi papua tengah di Timika.

Tanggapantentang distribusi Logistik Pemilukada Kabupaten Mimika.

Pada 16 Mei 2008, diperoleh informasi tentang tanggapanberbagai kalangan terkait pendistribusian logistik pemilukada kabupaten Mimika.Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan informasi sebagai berikut :

Allo Rafra, SH (Pejabat Bupati Mimika), mengatakan antaralain :

a. Distribusilogistik pemilukada ke distrik-distrik menjelang tanggal 19 Mei akan berjalandengan lancar

b. Berdasarkanhasil laporan terakhir KPUD Mimika dan muspida Mimika tentang distribusilogistik ke TPS-TPS sudah siap

c. Pihaknya terusmelakukan monitoring persiapan pemilukada, karena merupakan agenda pentingdaerah

Anna Balla S.Ag (Ketua KPUD Mimika), mengatakan antaralain :

a. Pendistribusianlogistik pemilukada terutama di distrik pedalaman akan secepatnya diselesaikansebelum masa pencoblosan 19 Mei

b. Pengirimanlogistik di pedalaman seperti distrik Mimika Tengah, Mimika Barat dan MimikaBarat Jauh sudah dilakukan menggunakan tranportasi laut.

c. Target KPUDdalam pengiriman seluruh logistik pemilukada kabupaten Mimika tanggal 17 Mei2008

Tanggapan berbagai kalanganttg Pemekaran Prov Papua Tengah.

Pada 15 Mei 2008 di Kantor DPRD Mimika jalan Cenderawasih SP No. 1Timika diperoleh informasi dari berbagai kalangan terkait dengan pemekaranprovinsi Papua Tengah yang beribukota di Timika. Sehubungan dengan haltersebut, dapat disampaikan informasi sebagai berikut :

1. Allo Rafra, SH (Pejabat Bupati Mimika), mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat dan tidak berkaitan dengan Pemda Kabupaten Mimika
2. Alpius Edoway (anggota DPRD Mimika), mengatakan antara lain :

1) Pemekaran Provinsi PapuaTengah harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yangberlaku, sehingga dapat terhindar dari kerawanan-kerawanan akibat daripemekaran tersebut

2) Mendukung adanya pemekaranProvinsi Papua Tengah, namun sebaiknya dilaksanakan setelah pemilukada danpelantikan bupati definitif, karena hal tersebut dapat mengganggu kelancaranpemilukada

3. AKBP. GC Mansnembra (Kapolres Mimika), mengatakan antara lain :

1) Kegiatan pemasangan papannama provinsi Papua Tengah tidak mendapat ijin dari kepolisian, karenamomentnya dinilai tidak tepat dan bertepatan dengan proses pemilukada

2) Dalam waktu dekat akanmemanggil panitia kegiatan pemasangan papan provinsi Papua Tengah untukdimintai keterangan

Pada 14 Mei 2008 pukul 09.30 sd 12.30 di Gedung Eme Neme Yau WareTimika, berlangsung debat publik cabup dan cawabup yang dihadiri oleh sekitar300 orang al; A.Rafra (Bupati Mimika), Anna Balla,S.Ag (Ketua KPUD), UsiKarundeng (MC) Drh Constan Karma (ketua komisi penanggulangan Aids daerah),Hasan Basri Umar, MS, (Dir.pasca sarjana magister ekonomi pembangunan Uncen), Dr.HendryMahulette,M.Si (Dosen Uncen), Dr. Muridan S Widjoyo (Peneliti senior Lipi).

1. Dalam debat publik tersebut pasangan no. 1 Yan Anton Yoteni,Amd.Pd dan Pdt. Paulus Pakage, STh mengatakan al; Dalam melaksanakan pembangunan di kab Mimika, hanya ada 4 tungku yaitu, tungku adat, tungku agama, tungku pemerintahan dan tungku Freeport.
2. Pasangan no. 2 Hans Magal dan H. Sutoyo, mengatakan bahwa ada 3 tahapan penting yang harus di perioritaskan dalam program kerja kami yaitu, program kerja jangka pendek, progker jangka menengah dan progker jangka panjang.yaitu; untuk progker jangka pendek kami akan melakukan penataan internal pemerintahan al: menata pemerintahan yang bersih dan penempatan aparatur pemerintahan yang profesional. Pogker jangka menengah dalam bidang infrastruktur dan pelayanan publik al: Membuka akses antara pedesaan, distrik dan kabupaten. Progker jangka panjang dalam bidang sospolkam, untuk mewujudkan kab Mimika yang lebih aman dan damai al: peningkatan saling percaya dan harmoni antar kelompok masyarakat di kab Mimika.
3. Pasangan no.3 Klemen tinal, SE.MM dan H.Abd. Muis, ST.MM, mengatakan untuk mewujudkan masyarakat Mimika yang madani harus di sertai dengan unsur-unsur yang meliputi al : Memiliki lapangan kerja dan pendaptan secara pasti berdasarkan pengembangan potensi yang di miliki secara mandiri. MemilikI tingkat kesejahteraan yang memadai ditandai dengan kecukupan sandang, pangan dan papan.
4. Pasangan no 4. Drs. Joseph Yopi Kilangin dan Yohanes Felix Helyanan,SE mengatakan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera di kab Mimika pada masa kepemimpinan saya adalah pendekatan pusat pertumbuhan pada wilayah dan pendekatan sektor pembangunan yang berhubungan dengan masyarakat al: Memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses segala kebutuhan agar dapat mencapai tingkat kesejahteraan hidup dan masa depannya di kab Mimika.

PencananganPapan Nama Provinsi Papua Tengah di Timika.

Pada 13 Mei 2008 pukul10.30 s.d 11.30 WIT di Gedung Bekas UD Cahaya Perkasa Jl. Cenderawasih SP IITimika, berlangsung pencanangan papan nama provinsi Papua Tengah oleh tim pemekaranprovinsi Papua Tengah pimpinan Andreas Anggaibak, S.Sos (Ketua Tim) danHeronimus Taime, SE (sekretaris) yang dihadiri sekitar 100 orang mewakilitomas, todat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda kabupaten Mimika. Sehubungandengan hal tersebut, dapat disampaikan informasi sebagai berikut :

Pukul 10.30 WIT, acaradimulai dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian HeronimusTaime, SE (sekretaris), membacakan kronologis sejarah Provinsi Papua Tengahdilanjutkan dengan sambutannya Andreas Anggaibak, S.Sos (ketua tim), mengatakanantara lain : Meminta kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut mendukungberdirinya Provinsi Papua Tengah dan menghimbau kepada masyarakat yangmenghadiri acara ini untuk tetap menjaga papan nama provinsi Papua Tengah agar tetapterpasang pada tempatnya. Danpihaknya tetap mendukung kelancaran proses pilkada kabupaten Mimika dengan aman dan damai. Dalamkesempatan tersebut juga terdapat beberapa masyarakat yang menyampaikanpendapatnya yaitu bahwa mendukung pemekaran provinsi Papua Tengah demipembangunan disegala bidang.

Catatan:

1. Papan nama yang di pasang didepan Gedung UD Cahaya Perkasa bertuliskan Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Kantor DPRD Papua Tengah dengan alamat jalan Cenderawasih No. 1 dan No.2 SP II Timika dan dilokasi terdapat beberapa spanduk yang bertuliskan antara lain : Masyarakat Kabupaten Mimika, Yapen, Nabire, Biak Numfor, Waropen, Paniai, Supriori mendukung penuh berdirinya Provinsi Papua Tengah, Fungsikan sekarang juga provinsi Papua Tengah kami sadar untuk bersatu demi masa depan anak cucu daerah kami, Indonesia tanah airku provinsi Papua Tengah kebanggaanku sekarang kami bersatu untuk maju
2. Dalam kesepakatan Biak dan Bali para bupati dan ketua DPRD se-Provinsi Papua Tengah (Biak, Nabire, Yapen, Waropen, Paniai, dan Mimika) yang tidak menandatangani kesepakatan tersebut hanya bupati Mimika Klemen Tinal.(mantan bupati/calbub) Adapun terkait kelompok yang kontra pemekaran hingga saat ini belum termonitor kegiatan yang mengarah pada pengerahan massa