Dana Kompensasi Korban Konflik Aceh Dipertanyakan

Liputan6.com, Banda Aceh: Seratus janda korban konflik dari sejumlah kabupaten di Provinisi Nanggroe Aceh Darusalam berunjuk rasa di depan Kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Banda Aceh, baru-baru ini. Mereka menuntut agar dana kompensasi segera dikucurkan.

Dalam aksinya, pengunjuk rasa--kebanyakan wanita--membawa berbagai poster. Mereka mempertanyakan dana kompensasi yang hingga belum disalurkan. Pengunjuk rasa juga berharap BRA berlaku adil dan tidak diskriminasi dalam penyaluran dana tersebut.

Sebelumnya, warga korban konflik Aceh juga meminta bantuan rumah kepada BRA. Saat itu mereka sudah berulang kali meminta namun belum ditanggapi [baca: Korban Konflik Aceh Minta Bantuan Rumah](ULF)(sumber yahoo News)

Satu Tahun Kinerja SBY

Surabaya-Ibernas (1/10)Andi Baso Juherman, wakil sekretaris Pemuda Pancasila kota surabaya mengenai kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perbaikan harus dilakukan di berbagai bidang, untuk ekonomi, diharapkan lebih memperhatikan nasib petani khususnya petani tembakau. Perubahan musim yang berlangsung saat ini sangat berpengaruh dengan tumbuh kembang tanaman tembakau.

Sedangkan bidang pembangunan, pembangunan sudah banyak berjalan. Namun pembangun dirasa masih belum merata khususnya di daerah perbatasan dan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Baso, "pemerintah harus lebih tegas dalam memutuskan dan pengambilan tindakan serta harus adanya pemerataan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat" ungkapnya. (Ambar)

TKI asal Gunung Kidul kurang dari kuota

Sampai saat ini jumlah TKI asal Gunung Kidul yang bekerja di Luar negeri masih sedikit, padahal kuota yang diinginkan oleh pemerintah berjumlah 60 orang, baru terpenuhi setengahnya. Animo masyarakat Kab. Gunung Kidul untuk menjadi TKI sangat rendah, pemerintah melalui dinsos telah melakukan pendekatan dan penyuluhan pada masyarakat untuk meningkatkan animo masyarakat. Pendekatan yang dilakukan biasanya berbarengan dengan penyuluhan masalah atau  kegiatan lain seperti padat karya atau bekerjasama dengan BP3TKI DIY. Pada Senin 21 September 2010  di Kantor dinsos Kab. Gunung Kidul akan diadakan sosialisasi kerja di luar negeri kepada anak-anak remaja yang berasal dari kec. Patuk, kec. Playen, kec. Paliyan berjumlah 30 orang oleh PT. Darmo Karya Raharj, diharapkan dengan adanya even ini masyarakat dapat berminat untuk menjadi TKI dan menambah pendapatan mereka. (Desy)

Tanggapan Koalisi Rakyat Anti Perkebunan Sawit Di Kawasan Eks PLG

Palangkaraya (18/09), Tanggapan Koalisi Rakyat Anti Perkebunan Sawit Di Kawasan Eks PLG, Arie Rompas (Direktur Eksekutif WALHI Provinsi Kalimantan Tengah) mengatakan antara lain:

1.    Kawasan Eks  PLG merupakan kawasan kritis, kondisi lingkungan yang terdegradasi dan rusak disebabkan oleh proyek - proyek pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam realisasinya menjadikan kawasan Eks PLG dalam kondisi krisis akibat hancurnya kawasan hutan gambut dan menjadikan kawasan tersebut rawan akan bencana, antara lain  terjadinya kebakaran hutan di kawasan tersebut, sehingga ketika musim kemarau menyebabkan  bencana asap, sedangkan pada musim penghujan terjadi bencana banjir.

2.    Adanya proyek - proyek yang mengatasnamakan pembangunan dan konservasi di sekitar kawasan yang menyebabkan kawasan tersebut menjadi terancam, antara lain ancaman terhadap sumber - sumber penghidupan masyarakat lokal dan transmigran seperti investasi pembangunan perkebunan sawit di kawasan eks PLG  yang sudah dilakukan oleh 23 perusahaan dengan luas mencapai 935.225 Hektar dengan cara memonopoli tanah dan mengambil hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat transmigran  di kawasan tersebut seperti PT. Globalindo Agung Lestari yang beroperasi di kawasan eks PLG di Blok A yang telah mengambil tanah-tanah masyarakat di desa Dadahup, Mentangai dan Lamunti serta melakukan penggusuran kawasan transmigran yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah, dan PT. Globalindo Agung Lestari belum memiliki AMDAL, serta tidak mempunyai ijin pelepasan kawasan hutan dan perijinan yang tidak prosedural dan bermasalah.

3.    Selain itu proyek PLG juga telah menghancurkan sistem perekonomian masyarakat sekitar kawasan tersebut, masyarakat lokal dan transmigrasi kehilangan mata pencaharian seperti kebun rotan, kebun galam, gemur, purun, kolam ikan tradisioanal (beje), dan sungai yang merupakan tempat mata pencaharian masyarakat hilang akibat dari  pembukaan proyek PLG tersebut yang dibangun tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan  dan tanpa partisipasi masyarakat tersebut.

4.    Tetapi dengan kondisi kawasan Eks PLG yang sudah terdegradasi dan rusak, masyarakat di sekitar kawasan tersebut memiliki inisiatif dengan mencoba untuk memperbaiki dan merehabilitasi kawasan dengan upaya swadaya dan kearifan lokal dimana hutan dan gambut merupakan urat nadi kehidupan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat di sekitar kawasan.

5.    Untuk mencegah terjadinya tragedy ekologi yang kedua kalinya dan penderitaan masyarakat di sekitar kawasan eks PLG, serta upaya keberlanjutan penghidupan  maka kami masyarakat sipil yang peduli terhadap kondisi  lingkungan dan  sosial di kawasan eks PLG dan dengan masyarakat sekitar bersatu untuk melawan proyek-proyek yang mangancam sumber-sumber penghidupan rakyat di kawasan eks PLG, terutama perkebunan skala besar sawit yang akan mengabaikan hak-hak masyarakat atas tanah, merampas hak untuk mengembangakan kehidupan yang layak serta menghilangkan kesempatan untuk mengembangkan budaya produksi pertanian yang bebas, serta Kawasan Eks PLG seharusnya direhabilitasi dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan karena pentingnya kawasan gambut sebagai ekosistem penyerap karbon terkait perubahan iklim dan keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar kawasan tersebut. Apabila kawasan tersebut di berikan ijin untuk perkebunan sawit, akan bertengtangan dengan Inpres Nomor 2 tahun 2007 dan  LOI Indonesia dengan norwegia untuk memoratorium pembukaan kawasan gambut sehubungan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi hingga 26 persen pada tahun 2020 sesuai dengan komitmen Presiden SBY.  (Olin & Dana)

Meningkatnya Indeks Harga Konsumen Yang Menyebabkan Meningkatnya Inflasi Di Kota Palangka Raya

Palangkaraya (18/09), Meningkatnya indeks harga konsumen yang menyebabkan meningkatnya inflasi Di Kota Palangka Raya, Dantes Simbolon, MA (Kepala BPS / Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah) mengatakan antara lain:

1.        Sejak Juli 2010 sampai dengan Agustus 2010 terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) antara lain :

a.         Pada IHK kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau meningkat dari sebelumnya sebesar 133,87 % menjadi sebesar 134,15 %.

b.         IHK kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar  meningkat cukup tinggi dari  sebesar 109,60 % menjadi sebesar 111,60 %.

c.         IHK kelompok sandang meningkat dari sebesar 128,90 % menjadi 129,37 %.

d.        IHK kelompok  kesehatan meningkat dari sebesar 112,69 % menjadi sebesar 112,74 %.

2.        Sedangkan IHK yang  mengalami penurunan dan tetap antara lain :

a.         IHK kelompok bahan makanan mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 157,16 % menjadi sebesar 157,11 %.

b.         IHK kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan juga mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 100,66 % menjadi sebesar 100,65 %

c.         IHK kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga tetap sebesar 106,62 %.

3.        Sebagai dampak terjadinya kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) sehingga menyebabkan meningkatnya inflasi pada beberapa kelompok di Kota Palangka Raya antara lain kelompok perumahan,air, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami peningkatan sebesar 1,33 %, kelompok sandang sebesar 0,36 %, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,21 %, dan kelompok kesehatan sebesar 0,04 %, sedangkan untuk kelompok yang mengalami penurunan dan tetap inflasi antara lain kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan -0,01 %, kelompok makanan -0,03 %, dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga tetap 0,00%.

4.      Sehingga pada Bulan Agustus 2010 di Kota Palangka Raya terjadi inflasi sebesar 0,29 %, untuk inflasi di Palangka Raya tahun kalender tahun 2010 sampai dengan Bulan Agustus 2010 sebesar 6,28 %, dan untuk laju inflasi Tahun ke Tahun dari Agustus 2009 sampai dengan Agustus 2010 Kota Palangka Raya sebesar 9,14 % atau terjadi kenaikan IHK dari bulan Juli 2010 sebesar 124,84 % menjadi sebesar 125,20 % pada Bulan Agustus 2010  (Dana & Olin)

BERSATULAH UMAT ISLAM

Yogyakarta 17 september 2010 Sebagai Ketua Lajnah Tsaqafiyah Hizbut Tahrir Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Ustadz Wahyudi Abu Syamil Ramadhan  menyikapi Perobekan Al-Quran yang terjadi di Amerika  antara lain Umat Islam tidak boleh hanya tinggal diam menyikapi terjadinya perobekan Al-Quran di Amerika karena Aksi tersebut telah menyakiti hati dan menghina Umat Islam dunia. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin Negara yang penduduknya Mayoritas beragama Islam Harus mendesak pemerintah Amerika Supaya memberikan sangsi tegas berupa hukuman terhadap pelaku Penistaan Agama, Hizbut Tahrir Indonesia melakukan langkah penyadaran terhadap Umat Muslim bahwa aksi Perobekan tersebut adalah pelecehan dan penghinaan terhadap Umat muslim, dan apabila hal itu terus berlanjut Jihad Akbar tidak ada salahnya untuk segera dilakukan.Audiensi terhadap tokoh-tokoh ,DPRD dan Pimpinan-pimpinan Daerah sudah dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia Supaya mereka mempunyai Sikap terhadap Aksi Perobekan Al-Quran Yang dilakukan di Amerika dan segera mengambil langkah tegas.Umat Islam harus bersatu dan Riil dibawah satu kekuatan Politik dan Khilafah Islamiyah sehingga kelemahan Umat Islam tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang anti Islam.Umat Islam Harus bersungguh-sungguh berjuang untuk mewujudkan sebuah Institusi Politik yang bisa melindungi dan bisa sebagai payung hukum dibawah Khilafah Islamiyah sehingga kejadian-kejadian penghinaan terhadap umat islam tidak terulang kembali.( CAN )