Persiapan Panitia Pemungutan Suara

Palu, Sulteng (3/8) Persiapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Besusu Barat hampir 100 %. Pada Kelurahan Besusu Barat terdapat 22 TPS dengan DPT yang berjumlah sebanyak 9.722 orang. Adapun TPS 22, yang terletak di Kantor Kelurahan Besusu Barat merupakan TPS tambahan. Hal ini bertujuan untuk mensortir dan membagi para pemilih yang dekat dengan Kantor Kelurahan untuk mencoblos di TPS 22.

Beberapa kotak suara belum diantar ke TPS, karena sedang menunggu aparat kepolisian yang bertugas untuk mengamankan kotak suara. Dijadwalkan pada pukul 15.00 WITA, kotak suara sudah mulai didistribusikan ke TPS-TPS

Surat Pemilih sampai hari ini masih dalam tahap pendistribusian ke rumah-rumah. Untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sudah diberikan penjelasan dan tidak ada protes lebih lanjut. Terdapat 1 orang Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di setiap TPS dan 4 orang Panitia Pengawas Kecamatan.

Adapun Muslimin (Ketua PPK Palu Timur) mengatakan bahwa Jumlah DPT Kecamatan Palu Timur dari 8 Kelurahan sebanyak 51.166 orang, yang terdiri dari 24.980 (Laki-laki) dan 26.180 (Perempuan).

Pendistribusian logistik dimulai sejak 10.00 WITA, dikawal oleh Kapolsek Palu Timur. Ada satu permasalahan terkait distribusi logistik, yakni bilik yang seharusnya didistribusikan ke Kelurahan Poboya terbawa ke Kelurahan Lasuani. Sampai saat ini, Kelurahan Besusu Tengah yang sudah siap sepenuhnya mulai dari logistik sampai kartu pemilih. Kartu Pemilih dan Surat Panggilan (c6) hingga hari ini masih dalam tahap pendistribusian.

Untuk menjawab pemilih yang tidak terdaftar, PPK sudah semaksimal mungkin mensosialisasikan jadwal pendaftaran. Bila yang tidak terdaftar sudah diberikan penjelasan, contohnya ada satu pemilih yang ketika penetapan DPS ada di tempat (rumah), tapi ketika penetapan DPT, pemilih tersebut sedang berada di luar Kota Palu. Panitia Pengawas Kecamatan dan PPK selalu berkoordinasi setiap saat ada pergerakan atau kegiatan.

Jadwal pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WITA-13.00 WITA. Kemudian PPS istirahat dan dilanjutkan dengan penghitungan. PPK mengharapkan pada pukul 16.00 WITA, Kotak Suara sudah mulai didistribusikan kembali ke kecamatan. Bila melewati pukul 18.00 WITA kerawanan dalam pendistribusian akan meningkat. Pengamanan yang dikerahkan kepolisian sebanyak setiap TPS ditempatkan satu orang polisi. Pada PPS dan PPK ditempatkan 2 orang polisi.

Perkembangan Hasil Musyawarah Wilayah III Partai Amanat Nasional DPW Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya (3/7), di Hotel Luwansa, Jl. G. Obos, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Ade Supriyadi (Ketua DPW PAN Provinsi Kalimantan Tengah) mengatakan Pelaksanaan Muswill berjalan dengan baik sampai selesai pada pukul 03.15 WIB 3 Agustus 2010. Dalam Muswil tersebut juga menetapkan rekomendasi program - program kerja untuk internal partai maupun eksternal partai. Dalam Pelaksanaan Muswil juga menetapkan antara lain Ade Supriyadi sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Kalimantan Tengah, dan akan menetapkan dan membentuk Formatur yang PAN Provinsi Kalimantan tengah antara lain :

1.  Ade Supriyadi (Ketua Formatur)
2. Hang Ali Saputra 
3. Junaedi. 
4. Maryanto Dwi Prasetyo 
5. Arif Spi 
6. Delta Putra Utama 
7. Imam Mardani. 
8. Rinco Norkim 

Adanya Formatur dibentuk untuk menyusun kepengurusan dan dengan terbentuknya Kepengurusan DPW PAN Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan tugas jangka pendek antara lain :

1.  Membentuk dan melaksanakan Musyawarah Daerah di 14 Kabupaten Kota dan harus selesai tanggal 31 Oktober 2010.
2. Mengadakan Musyawarah ditingkat Kecamatan dan harus selesai pada Bulan Januari 2011.          (Dana & Olin)

 

“Satukan Langkah, Dukung Kota Palu menjadi Kota Jasa”

Palu, Sulteng (31/7) Berlangsung Kampanye terakhir Hidayat-Mukhlis Yodjodolo (Hi-Mo) (Pasangan Cawakot No. 1) di Lapangan Panau, Tawaeli, Palu Utara, Sulawesi Tengah. Kampanye ini dimeriahkan oleh Rendy dan Niken (KDI), kemudian beberapa artis lokal Kota Palu. Kampanye ini dihadiri + 200 orang pendukung/simpatisan Hi-Mo.

Dalam kampanye tersebut terlihat Panwaslukada Kecamatan Palu Utara sebanyak + 6 orang dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Palu Utara sebanyak + 5 orang. Untuk pengamanan dikerahkan sekitar + 50 personil polisi dari Polsek Palu Utara. 

Hidayat (Calon Walikota No. 1) dalam orasinya mengatakan bahwa Semoga Pasangan Cawakot No. 1 dapat memimpin Palu dengan baik. Pasangan ini bukan baru terbentuk, melainkan sudah sejak lama.

Tim Sukses Pemenangan Hidayat-Mukhlis Yodjodolo (Pasangan Cawakot No. 1) menyerukan “Pilih No. 1..Coblos No. 1..Hi-Mo”; “Satukan Langkah, Dukung Kota Palu menjadi Kota Jasa”;

“Ingat hari Rabu, 4 Agustus 2010, pukul 09.00 WITA, pilih no. 1, jangan berpaling ke nomor yang lain”; “Hati-hati terhadap serangan fajar, ambil serangannya tapi tetap coblos no. 1”; “Jangan sampai terprovokasi, jaga pilkada ini tetap aman dan kondusif”

Kampanye ini berlangsung dengan aman dan tertib dan simpatisan yang hadir datang dari seluruh penjuru Kota Palu dan terdiri dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Rombongan Hi-Mo ini dikawal oleh Ditlantas Palu dan tidak menyebabkan kemacetan. 

Perkembangan Coblos Ulang Pemilukada Kota Surabaya

Pada 02 Agustus 2010, Wahyu Hariadi (Ketua Panwaslu kota Surabaya) mengatakan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang Pemilukada Kota surabaya berjalan secara aman dan lancar, meskipun terdapat kekurangan secara teknis masih ada, seperti surat undangan atau C6 tidak sampai ke seluruh pemilih yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Total pemilih yang tidak mendapatkan undangan sebesar 20% dari jumlah DPT, hal ini terjadi di Kecamatan Rungkut. Panwaslu Kota Surabaya mendapatkan laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan salah satu calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota sebelum pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang Pemilukada kota Surabaya, khususnya terjadi di Kecamatan Bulak, seperti adanya pembagian beras, pembagian uang dan ditemukan selebaran salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota akan tetapi pihaknya masih melakukan pendalaman mengenai kasus ini. Sedangkan pemasangan spanduk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tempat umum bukan merupakan kewenangan Panwaslu untuk melakukan penindakan terhadap pemasangan spanduk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, karena itu wewenang pemerintah kota untuk melihat izin pemasangan spanduk.(20131)

Pemungutan Suara dan Hitung Ulang Pemilu Kada Kota Surabaya

Surabaya-Ibernas, (2/8)  Kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Aditya Warman Surabaya. Choirul Anam (Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dalam tanggapannya tentang pemungutan suara ulang di 5 Kecamatan (Bulak, Semampir, Krembangan, Rungkut, Sukolilo) dan 2 Kelurahan (Putat Jaya dan Wiyung) serta penghitungan ulang diseluruh PPK di kota Surabaya.

“KPU kota Surabaya sudah melakukan proses pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan ulang di seluruh TPS sejak 1 hari sebelum pelaksanaan dan pada saat pelaksanaan”, ungkapnya.

Saat pengawasan berlangsung tidak menemukan  pelanggaran, secara umum pelaksanaan pemungutan suara dan pengitungan ulang berjalan aman, lancar dan tidak ada kendala.

Rekapituasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dilaksanakan 2-4 Agustus 2010, sedangkan ditingkat KPU dilaksanakan 5-6 Agustus 2010.

DPRD Tunggu Proses Penghitungan Selesai

Surabaya. Senin(02/08). Wisnu Warhana Ketua DPRD Kota Surabaya mengatakan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Surabaya pada 1 Agustus 2010 dianggap tidak optimal, hal ini disebabkan tidak adanya koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan para stakeholder pemilu. Pelanggaran yang dulu terjadi pada pemilukada 2 Juni 2010 pastinya pun akan terjadi lagi, karena KPU tidak melakukan perombakan terlebih dahulu kepada TPS-TPS yang melakukan pelanggaran. Golongan Putih (Golput) yang diharapkan megalami penurunan pun malah mengalami kenaikan, karena kurangnya sosialisasi dari KPU.
Selain itu, terkait permasalahan anggaran pemungutan suara ulang pun itu bermasalah, karena tidak melalui DPRD. Hal ini mengindikasikan adanya manipulasi anggaran secara besar-besaran. Wisnu pun merasa aneh dengan perubahan sikap Panwaslu yang tiba-tiba setuju. Konspirasi yang dilakukan KPU dan Pemerintah Kota tidak bisa dielak lagi. DPRD tentu saja akan melakukan penyelidikan dan pengaduan akan tetapi menunggu penghitungan suara selesai dulu, kami ini orang yang mengerti hukum tidak seperti KPU dan Ketua KPU lebih cocok menjadi tukang becak, tegas Wisnu.