“Satukan Langkah, Dukung Kota Palu menjadi Kota Jasa”

Palu, Sulteng (31/7) Berlangsung Kampanye terakhir Hidayat-Mukhlis Yodjodolo (Hi-Mo) (Pasangan Cawakot No. 1) di Lapangan Panau, Tawaeli, Palu Utara, Sulawesi Tengah. Kampanye ini dimeriahkan oleh Rendy dan Niken (KDI), kemudian beberapa artis lokal Kota Palu. Kampanye ini dihadiri + 200 orang pendukung/simpatisan Hi-Mo.

Dalam kampanye tersebut terlihat Panwaslukada Kecamatan Palu Utara sebanyak + 6 orang dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Palu Utara sebanyak + 5 orang. Untuk pengamanan dikerahkan sekitar + 50 personil polisi dari Polsek Palu Utara. 

Hidayat (Calon Walikota No. 1) dalam orasinya mengatakan bahwa Semoga Pasangan Cawakot No. 1 dapat memimpin Palu dengan baik. Pasangan ini bukan baru terbentuk, melainkan sudah sejak lama.

Tim Sukses Pemenangan Hidayat-Mukhlis Yodjodolo (Pasangan Cawakot No. 1) menyerukan “Pilih No. 1..Coblos No. 1..Hi-Mo”; “Satukan Langkah, Dukung Kota Palu menjadi Kota Jasa”;

“Ingat hari Rabu, 4 Agustus 2010, pukul 09.00 WITA, pilih no. 1, jangan berpaling ke nomor yang lain”; “Hati-hati terhadap serangan fajar, ambil serangannya tapi tetap coblos no. 1”; “Jangan sampai terprovokasi, jaga pilkada ini tetap aman dan kondusif”

Kampanye ini berlangsung dengan aman dan tertib dan simpatisan yang hadir datang dari seluruh penjuru Kota Palu dan terdiri dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Rombongan Hi-Mo ini dikawal oleh Ditlantas Palu dan tidak menyebabkan kemacetan. 

Perkembangan Coblos Ulang Pemilukada Kota Surabaya

Pada 02 Agustus 2010, Wahyu Hariadi (Ketua Panwaslu kota Surabaya) mengatakan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang Pemilukada Kota surabaya berjalan secara aman dan lancar, meskipun terdapat kekurangan secara teknis masih ada, seperti surat undangan atau C6 tidak sampai ke seluruh pemilih yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Total pemilih yang tidak mendapatkan undangan sebesar 20% dari jumlah DPT, hal ini terjadi di Kecamatan Rungkut. Panwaslu Kota Surabaya mendapatkan laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan salah satu calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota sebelum pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang Pemilukada kota Surabaya, khususnya terjadi di Kecamatan Bulak, seperti adanya pembagian beras, pembagian uang dan ditemukan selebaran salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota akan tetapi pihaknya masih melakukan pendalaman mengenai kasus ini. Sedangkan pemasangan spanduk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tempat umum bukan merupakan kewenangan Panwaslu untuk melakukan penindakan terhadap pemasangan spanduk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, karena itu wewenang pemerintah kota untuk melihat izin pemasangan spanduk.(20131)

Pemungutan Suara dan Hitung Ulang Pemilu Kada Kota Surabaya

Surabaya-Ibernas, (2/8)  Kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Aditya Warman Surabaya. Choirul Anam (Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dalam tanggapannya tentang pemungutan suara ulang di 5 Kecamatan (Bulak, Semampir, Krembangan, Rungkut, Sukolilo) dan 2 Kelurahan (Putat Jaya dan Wiyung) serta penghitungan ulang diseluruh PPK di kota Surabaya.

“KPU kota Surabaya sudah melakukan proses pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan ulang di seluruh TPS sejak 1 hari sebelum pelaksanaan dan pada saat pelaksanaan”, ungkapnya.

Saat pengawasan berlangsung tidak menemukan  pelanggaran, secara umum pelaksanaan pemungutan suara dan pengitungan ulang berjalan aman, lancar dan tidak ada kendala.

Rekapituasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dilaksanakan 2-4 Agustus 2010, sedangkan ditingkat KPU dilaksanakan 5-6 Agustus 2010.

DPRD Tunggu Proses Penghitungan Selesai

Surabaya. Senin(02/08). Wisnu Warhana Ketua DPRD Kota Surabaya mengatakan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Surabaya pada 1 Agustus 2010 dianggap tidak optimal, hal ini disebabkan tidak adanya koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan para stakeholder pemilu. Pelanggaran yang dulu terjadi pada pemilukada 2 Juni 2010 pastinya pun akan terjadi lagi, karena KPU tidak melakukan perombakan terlebih dahulu kepada TPS-TPS yang melakukan pelanggaran. Golongan Putih (Golput) yang diharapkan megalami penurunan pun malah mengalami kenaikan, karena kurangnya sosialisasi dari KPU.
Selain itu, terkait permasalahan anggaran pemungutan suara ulang pun itu bermasalah, karena tidak melalui DPRD. Hal ini mengindikasikan adanya manipulasi anggaran secara besar-besaran. Wisnu pun merasa aneh dengan perubahan sikap Panwaslu yang tiba-tiba setuju. Konspirasi yang dilakukan KPU dan Pemerintah Kota tidak bisa dielak lagi. DPRD tentu saja akan melakukan penyelidikan dan pengaduan akan tetapi menunggu penghitungan suara selesai dulu, kami ini orang yang mengerti hukum tidak seperti KPU dan Ketua KPU lebih cocok menjadi tukang becak, tegas Wisnu.

Wacana Menjadikan Palangka Raya Sebagai Ibu Kota Negara

Palangka Raya (2/7), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Syahrian Daulay mengatakan wacana pemindhan ibu kota belangkangan ini semakin menguat, hal itu sudah dibicarakan dengan 4 Kepala Bappeda se-Kalimantan yang sudah sepakat memilih Palangka Raya sebagai ibu kota RI. Ia juga menyebut kesepakatan tersebut merupakan salah satu rekomendasi dalam pertemuan yang juga dihadiri Gubernur se-Kalimantan itu. Palangka Raya dipilih karena wilayahnya bebas gempa, lahan yang masih sangat luas, mempunyai desain kota yang masih sangat bagus dan lokasi yang strategis dan tepat berada di tengah-tengah Negara Indonesia. Ir Soekarno mantan Presiden RI pertama juga pernah mencanangkan sejak awal bahwa Palangka Raya sangat cocok dijadikan sebagai ibu kota. Wacana ini pun sudah mulai diperdebatkan secara terbuka di kalangan DPR RI. Ada suara yang mendukung dan ada pula yang menolak serta menyebut provinsi lain lebih tepat.

Menanggapi hal tersebut Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang mengatakan sangat siap apabila wacana tersebut direalisasikan, Palangka Raya sejak awal memang didesain untuk menjadi ibu kota negara, dengan luas mencapai 2678,51 Kilometer persegi sehingga menjadikan kota terluas di Indonesia. Sebagai perbandingan luas daratan Provinsi DKI Jakarta hanya 661,52 Km persegi atau hanya seperempatnya, kita sangat siap jika memang apa yang dicita-citakan presiden pertama itu benar-benar direalisasikan,” tegasnya.

Dalam acara Muswil III DPW PAN di Palangka Raya, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa menegaskan wacana pemindahan ibu kota ke Palangka Raya bukan hal yang salah, wacana ini harus dikembangkan, namun menurutnya pemindahan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. “ Barang kali apa yang direncanakan pendiri bangsa ini jangkauannya jauh kedepan, banyak ko negara melakukan pemindahan ibu kota negara. Ada beberapa hal yang harus dipikirkan tekait pemindahan ibu kota , ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi mosalnya dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pengalihan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Rayadi Kalteng. Hatta pun menyampaikan bahwa saat ini negara sedang melakukan kajian Grand Design Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, menurutnya wacana ini relavan dengan hal itu dan wacana ini harus masuk dalam konsepsi desain. (APP.S/20101)

Pemaparan Evaluasi Kerja Pemarintah Provinsi Kalimantan Tengah Priode 2005-2010Tentang Potensi Peluang dan Kendala Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Kepada Tim Komisi IX DPR RI

     Acara tersebut dipimpin oleh Ir. Acmad Diran ( Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah ) dan diikutu sekitar 80 orang antara lain Drs H Irgan Chairul Mahfis (Ketua Tim Komisi IX DPR RI), Agus Widodo S.sos (Sekertariat Komisi IX DPR RI), Wakil Ketua DPRS Provinsi Kalimantan Tengah, Perwakilan PT. Jamsostek, Para Pejabat Eslon satu dan Dua di Departemen dan Non Departemen se-Kalimantan Tengah dan Para Anggota Tim Komisi IX DPR RI.

         Dalam acara tersebut, Drs H Irgan Chairul Mahfis (Ketua Tim Komisi IX DPR RI), mengatakan terkait Evaluasi Kerja Pemarintah Provinsi Kalimantan Tengah Priode 2005-2010 selam 5 tahun ini, maka Tim Komisi IX akan mengoreksi dan meninjau ulang hasil kerja Pemarintah Provinsi Kalimantan Tengah Priode 2005-2010, dimana Komisi IX membidangi masalah kesehatan, tenaga kerja dan pembangunan. Dalam hal tersebut Komisi IX akan menekan berbagai aspek permasalahan antara lain mengenai upaya pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan usia harapan hidup, meningkatkan ketenaga kerjaan baik domestik maupun rapat khusus dengan pihak luar  negeri, memperbaiki masalah gizi Ibu,anak dan balita serta masalah kependudukan di Provinsi Kalimantan Tengah.

 Ir. Acmad Diran ( Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah ) dalam pemaparannya mengatakan Kalimantan Tengah adalah Provinsi terbesar ke tiga setelah Provinsi Papua dan Kaltim, teletak ditengah-tengah wilayah asia pasifik dengan luas 153.564 Km2 yang diantaranya adalah luas lahan kering mencapai 4.459.269 Ha, luas padang pengembangan ternak mencapai 116.785 Ha, luas perkebunan sawit mencapai 500.000 Ha, luas lahan persawahan mencapai 200.000 Ha, luas lahan eks pembangunan lahan gambut mencapai 1.000.000 Ha dan lahan pemukiman untuk transmigrasi dengan jumlah penduduk mencapai  96.853 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk di Kalteng mencapai 2.184 juta jiwa pada tahun 2009, dengan kepadatan penduduknya sekitar 13 jiwa/km2. Seluruh lokasi usaha pembangunan ternak dapat terjangkau dengan transportasi darat, sungai dan telah terbukanya isolasi daerah dengan pembangunan jalan trans Kalimantan, jalan-jalan di Kalteng pada umumnya masih sub standar, baik kapasitas maupun sruktural. Dalam pencapaiannya, Pemerintah Provinsi Kalteng telah melaksanakan kinerjanya sebagai berikut :

 a.  Selama 5 tahun masa jabatan Gubernur dan Wakikl Gubernur yang akan berakhir pada 4 Agustus 2010 yang akan datang. Gubernur dan Wakil Gubernur telah meninjau kembali apa yang telah dilaksanakan dalam menjalankan amanah yang dipercayakan Masyarakat Kalimantan Tengah, dengan visi membuka isolasi menuju Kalimantan Tengah yang sejahtera dan bermatabat. Berdasarkan statistik obyektif dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, sudah banyak kemajuan yang di peroleh masyarakat Kalteng dalam 5 tahun terakhir, baik dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, penguatan SDM dan ukuran-ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

 b.  Keberhasilan yang telah dicapai karena semangat dan kebersamaan dengan masyarakat serta seluruh pelaksana penyelenggara daerah dan dukungan Pemerintah Pusat, berikut sejumlah pencapaian yang didapat selama 5 tahun kepemimpin priode 2005-2010 antara lain :

c.   Mengenai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009, Kalteng mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,48 persen di tengah suramnya ekonomi dunia akibat dari GLOBAL ECONOMI CRISIS. Faktor tersebut menunjukan bahwa ekonomi Kalteng relatif konsisten dan stabil.

 d.  Anggaran belanja dan Infrasrutur dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan, pada tahun 2005 APBD Kalteng hanya 596,07 Milyar Rupiah, tahun 2006 meningkat menjadi 903,78 Milyar Rupiah, tahun 2007 meningkat menjadi 1,102 Triliun Rupiah, dan pada 2009 menjadi 2,028 Triliun Rupiah.

 e.  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalteng meningkat signifikan dalam 5 tahun dengan peningkatan sampai 1 persen/tahun dan pada tahun 2008 IPM Kalteng mencapai 73,88 persen dengan peningkatan di seluruh Kabupaten/Kota diseluruh Kalteng. Selain itu tingkat kemiskinan dapat dikurangi, pada tahun 2005 mencapai 10,73 persen dan menurun ditahun 2009 menjadi 7,02 persen atau hampuir separuh dari prosentase penduduk miskin ditingkat Nasional.

 f.    Tingkat partisipasi dibidang pendidikan wajib dilaksanakan pada semua level yang ditunjukan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) terus meningkat selama 5 tahun, antara lain :

 1)     APK SD/MI/Paket A mencapai 95 persen.

2)     APK SMP/MTS/Paket B mencapai 98 persen.

3)     APK SMA/MN/SMK/Paket C mencapai 68,20 persen.

4)     Buta Aksara antara 15 tahun sampai 45 tahun menurun sampai 5 persen.

 g.  Indikator dibidang kesehatan mengalami peningkatan, antara lain :

 1)     Pada tahun 2005 Umur harapan hidup mencapai 70,1 persen/tahun dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 72 persen/tahun.

2)   Pada tahun 2005 angka kematian bayi mencapai 36 persen/tahun dan menurun pada tahun 2009 menjadi 30 persen/tahun.

3)    Pada tahun 2005 angka kematian ibu melahirkan mencapai 324 orang dan menurun pada tahun 2009 menjadi 226 orang. 

h.  Dibidang tenaga kerja tingkat pengangguran mengalami penurunan, berbanding jauh dengan pengangguran terbuka secara Nasional pada tahun 2009.

i.    Pasal-pasal hukum yang telah ditetapkan dan dikeluarkan selama 5 tahun terakhir mencapai 58 Peraturan Daerah.

j.   Dalam pembangunan jalan di Kalteng ada beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalteng yaitu masalah lamanya waktu pembangunan dan biaya yang cukup mahal, antara lain pembangunan :

1)  Pelebaran jalan poros selatan dan peningkatan stuktur.

2)  Perkerasan jalan poros tengah serta pembangunan baru, melanjutkan arah Rambang- Tb.Samba-Tb.Hiran-Tb.Sanamang-Batas Provinsi Kalimantan  Barat.

3)  Peningkatan jalan penghubung yang umur rencananya sudah habis.

4)  Pemeliharaan jalan yang rutin dan berkala. (APP.S/20101)