Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah Sigi

Sigi, Sulteng 16/7 KPU Sigi menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Donggala Tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010, dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Donggala, Amir Mahmud, SH selaku Ketua Rapat Pleno tersebut.

Rapat tersebut dimulai pada pukul 10.00 pagi hari waktu setempat. Para pasangan calon beserta tim sukses masing-masing telah memadati jalan di depan Kantor KPU Sigi sejak pukul 09.30. Hal ini menyebabkan kemacetan di sekitar Kantor KPU dan membuat para pengguna jalan harus mengambil jalan memutar melewati jalan belakang KPU.

Pengamanan rapat tersebut diserahkan kepada Polres Donggala yang mengerahkan sekitar kurang lebih 100 orang personil. Adapun personil dari kepolisian bersenjata lengkap dan peralatan huru hara telah disiapkan ketika rapat akan dimulai.

Adapun hasil pengundian nomor urut calon sebagai berikut :

Nomor Urut 1 : Drs. Rizali Djaelangkara, M.Si dan Ajub Willem

Nomor Urut 2 : Helmy Zaenong dan Anwar, S.Sos

Nomor Urut 3 : Sulmin Tenggo, SH dan Elisa Subainda, S.Pd

Nomor Urut 4 : Drs. Anwar Ponulele, M.Si dan Fredy Lody Djaru, S.Sos

Nomor Urut 5 : Ir. H. Aswadin Randalembah dan Drs. Livingstone Sango

Nomor Urut 6 : Drs. Ridwan Yalidjama dan Drs. H. Edison Kindangen

Rapat sempat dihentikan beberapa saat oleh Ketua Rapat karena wadah kotak undian mengambil nomor urut transparan. Panitia segera melapisi kotak undian tersebut dengan kertas dan rapat kembali dilanjutkan.

Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah Sigi

Sigi, Sulteng 16/7 KPU Sigi menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Donggala Tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010, dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Donggala, Amir Mahmud, SH selaku Ketua Rapat Pleno tersebut.

Rapat tersebut dimulai pada pukul 10.00 pagi hari waktu setempat. Para pasangan calon beserta tim sukses masing-masing telah memadati jalan di depan Kantor KPU Sigi sejak pukul 09.30. Hal ini menyebabkan kemacetan di sekitar Kantor KPU dan membuat para pengguna jalan harus mengambil jalan memutar melewati jalan belakang KPU.

Pengamanan rapat tersebut diserahkan kepada Polres Donggala yang mengerahkan sekitar kurang lebih 100 orang personil. Adapun personil dari kepolisian bersenjata lengkap dan peralatan huru hara telah disiapkan ketika rapat akan dimulai.

Adapun hasil pengundian nomor urut calon sebagai berikut :

Nomor Urut 1 : Drs. Rizali Djaelangkara, M.Si dan Ajub Willem

Nomor Urut 2 : Helmy Zaenong dan Anwar, S.Sos

Nomor Urut 3 : Sulmin Tenggo, SH dan Elisa Subainda, S.Pd

Nomor Urut 4 : Drs. Anwar Ponulele, M.Si dan Fredy Lody Djaru, S.Sos

Nomor Urut 5 : Ir. H. Aswadin Randalembah dan Drs. Livingstone Sango

Nomor Urut 6 : Drs. Ridwan Yalidjama dan Drs. H. Edison Kindangen

Rapat sempat dihentikan beberapa saat oleh Ketua Rapat karena wadah kotak undian mengambil nomor urut transparan. Panitia segera melapisi kotak undian tersebut dengan kertas dan rapat kembali dilanjutkan.

Gubernur Kalteng akan meneruskan sengketa Pemilukada di Kabupaten Kota Waringin Barat

Palangka Raya ( 16/7 ), Dalam jumpa pers ( 15/7 ) dikediaman Agustin Teras Narang SH ( Gubernur Kalimantan Tengah ), Beliau mengatakan antara lain :

KPUD Kabupaten Kobar menindak lanjuti keputusannya dengan tetap mengesahkan pasangan H Sugianto Sabran – Eko Soemarno SH sebagai calon terpilih Pilkada Kabupaten Kobar, kemudian hasil KPUD Kabupaten Kobar akan diteruskan kepada DPRD Kabupaten Kobar selanjutnya akan ditetapkan oleh Mendagri atas nama Presidan.

Selanjutnya Gubaernur menunggu pertimbangan dari DPRD Kabupaten Kobar dan akan melaporkan kepada Mendagri tentang keputusan KPUD Kabupaten Kobar dan DPRD Kabupaten Kobar serta melaporkan adanya keputusa MK yang mendiskualifikasi pasangan H Sugianto Sabran – Eko Soemarno SH dan menetapkan pasangan Ujang Iskandar – Bambang Purwanto sebagai calon terpilih Pilkada Kabupaten Kobar.

Gubernur berkoordinasi dengan pihak Kapolda Kalteng dan pihak TNI mengenai masalah keamanan di Kobar, dengan menurunkan Pasukan Tambahan dari TNI AD dan TNI AU, karena Gubernur menginginkan pelantikan Bupati – Wakil Bupati terpilih tetap diselenggarakan di Kabupeten Kobar. ( 20101/APP.S )

Kesiapan Panwaslu Kab. Pandeglang dalam Pemilu Kada Kab. Pandeglang tahun 2010

Pandeglang (15/7/2010), Panitia Pengawas Pemilu Kab. Pandeglang telah dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu dan telah bekerja sejak tahap awal pelaksanaan Pemilu Kada Kab. Pandeglang tahun 2010. Bukti dari kesiapan itu adalah dengan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten yang beranggotakan 3 orang. Ditingkat Kecamatan, dibentuk Panitia Pengawas tingkat Kecamatan (PPK) yang masing-masing beranggotakan 3 orang, sedangkan di tingkat Kelurahan dibentuk Panitia Pengawas tingkat Kelurahan (PPL) yang masing-masing beranggotakan 1 orang. Seluruh Panitia Pengawas, dari tingkat Kabupaten hingga Kelurahan telah memiliki kantornya sendiri. Demikian keterangan Maskur, S.Hi selaku Ketua Panwaslu kab. Pandeglang di kantornya Jl. Mulkita no. 6 Pandeglang.

Pada tahap awal, Panwaslu kab. Pandeglang telah melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi terhadap persyaratan dukungan massa bagi calon Bupati/Wakil Bupati dari jalur independen. Dalam tahap ini ternyata keempat pasangan calon yang terdiri dari Iin Mansyur-Agus Djasir, Yoyon-Oyim, Enjat Sudrajat-Djadjat Mujahidin dan Rona-Agus Wahyu Wardana tidak dapat memenuhi jumlah minimal dukungan massa yaitu sebanyak 35.052 orang bagi tiap-tiap pasangan.

Selain itu Panwaslu juga sedang melakukan pengawasan terhadap pengadaan logistik Pemilu Kada di Kab. Pandeglang. Bentuk pengawasan tersebut adalah dengan mengingatkan kepada perusahaan yang mengikuti tender pengadaan logistik pemilu kada , melalui KPU kab. Pandeglang, untuk memperhatikan ketepatan waktu, jumlah serta mutu logistik yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pemilu tersebut.

Hal tersebut diatas berkenaan dengan paradigma baru yang dianut oleh Panwaslu saat ini yaitu upaya preventif untuk meminimalkan jumlah pelanggaran. Panwaslu harus lebih sering memberikan peringatan kepada KPU, partai-partai politik, calon Bupati/Wakil Bupati maupun kepada masyarakat tentang tata cara pelaksanaan Pemilu Kada sehingga diharapkan pemilu dapat berjalan lancar, aman dan tertib dengan sesedikit mungkin terjadi pelanggaran. Berbeda dengan saat pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2009, dimana Panwaslu berusaha menindak sebanyak-banyaknya bentuk pelanggaran yang terbukti.

(20121/andre)

Pelepasan Peserta Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) di Palangka Raya

Palangka Raya ( 14/7 ) dikantor Gubernur telah diselenggarakan pelepasan Peserta Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Provinsi Kalimantan Tengah yang dihadiri Wakil Gubernur Ir.Achmad Diran. Para peserta yang berasal dari beberapa daerah yakni Kalimantan Tengah sebagai tuan rumah dan Provinsi utusan diantaranya DI.Yogyakarta, Bali dan Papua. Mereka yang rata-rata adalah pemuda/i pilihan dari daerah asalnya dan yang telah dinyatakan lulus dari beberapa tahapan seleksi. Sebelum para pemuda mengikuti BPAP seluruh anggota yang berjumlah 1.200 orang pemuda yang terdiri dari 33 provinsi ini telah mengikuti kegiatan Jambore Pemuda Jambore Indonesia yang dipusatkan di Ngabang kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 1 s.d 6 juni. Sedangkan acara BPAP sendiri dilaksanakn 7 s.d 14 juli di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, semua peserta telah diberikan pembekalan dan pelatihan dengan tujuan dintaranya ialah meningkatkan kapasitas, kualitas sumber daya pemuda dan mengembangkan keterampilan produktif sebagai bekal kemandirian masing-masing peserta. Maksud dari kegiatan BPAP dan JPI ini adalah meningkatkan wawasan melalui pemahaman keanekaragaman seni budaya serta memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandasi semangat nasionalisme dan setelah selesainya acara ini para pemuda diharapkan dapat membangun kerjasama antar pemuda dari daerah yang berbeda untuk mengembangkan usaha produktif yang berbasis sumber daya daerah yang mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungn hidup. ( ACH )

Tanggapan Mahasiswa Terhadap Kenaikkan Tarif Dasar Listrik

Surabaya-Dalu (Presiden BEM Universitas) tanggal 15 Juli 2010 dalam tanggapannya tentang Kebijakkan Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) mengatakan antara lain pihaknya menolak kebijakan kenaikan TDL yang diputuskan oleh pemerintah karena dianggap salah dan tidak berpihak kepada rakyat, selain itu pihaknya juga berpendapat agar diadakan kajian ulang mengenai hal ini karena sebelum memutuskan suatu kebijakkan sebaiknya pemerintah dapat mengumpulkan ahlinya dan memandang realita dilapangan.

Menyikapi hal tersebut, Dalu memberikan saran kepada pemerintah yaitu dalam mengambil suatu keputusan sebaikknya memperhatikan atau memandang realita dilapangan dengan melibatkan Pengusaha, PLN dan ESDM untuk berdiskusi supaya dapat memutuskan kebijakkan yang sesuai, bisa digunakkannya sumber daya alternatif penghasil listrik selain Bahan Bakar Minyak bisa juga menggunakan energi yang lain yaitu Gas Alam. Proyek swastanisasi listrik yang sudah digagas dari 1-2 tahun yang lalu dapat dijalankan secara optimal sehingga kesediaan listrik dapat terjamin.