Poltabes Pontianak Amankan 5930 Butir Ekstasi

(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Jajaran Restik Poltabes Pontianak berhasil mengamankan 5930 butir pil ekstasi dengan merk Mercy, bersama tersangka Slm dan Asw. Penangkapan terjadi pada Selasa (24/11) pukul 11.00 Wib di kawasan Jalan 28 Oktober, tepatnya di Komplek perumahan Dwi Ratna 3 Kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara.

Waka Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol. Sariman yang meninjau penyidikan di Poltabes Pontianak, dalam keterangan persnya mengatakan modus yang digunakan oleh tersangka adalah melalui paket pengiriman titipan kilat. Zat psikotropika seberat 4 kg tersebut dikemas dalam 4 buah kantong plastic kedap udara yang ditimbun oleh biscuit dan makanan ringan.

“Keberhasilan penangkapan ini berawal dari pengintaian di salah satu ruang khusus di bandara, lalu kita ikuti pengirimannya sampai di alamat yang dimaksud,’ ujar wakapolda. Menurut Wakapolda pihak penyidik masih terus melakukan pendalaman penyidikan, serta olah TKP di Bandara Supadio.

Tersangka yang diperiksa intensif di Mapoltabes Pontianak mengaku hanya sebagai kurir upahan yang dibayar Rp. 1 juta per setiap kali pengiriman. Dan menurut pengakuan tersangka yang disitir dari tim penyidik, ini adalah pengiriman yang ke sepuluh kalinya, namun pada pengiriman sebelumnya hanya berkisar antar 600-1500 butir per pengiriman.

Wakasat Restik Poltabes Pontianak, Iptu Abdul Hafdzy mengatakan pil ekstasi berwarna biru merupakan pil ekstasi jenis baru yang didatangkan dari Jakarta, dan dipasarkan dengan harga Rp 200.000/ butir. “Dengan barang bukti sebanyak ini, perkiraan hukuman adalah minimal hukuman seumur hidup, maksimal adalah hukuman mati,” ujarnya. (Ryan)

Liput Raker KPU, Wartawan Diusir

(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Lima orang wartawan dari Antara, Indowarta, Harian Media Indonesia, Indo Berita Nusantara dan Harian Borneo Tribune yang sedianya akan meliput acara pembukaan Raker KPU dengan KPU Regional Kalimantan beserta KPU Banten dan KPU Sumsel di Grand Mahkota Hotel Pontianak, diusir dan dilarang meliput kegiatan tersebut oleh panitia dari pihak KPU, Selasa (24/11) malam.
Mereka merasa heran dengan perlakuan panitia tersebut, sebab kehadiran para jurnalis ini berdasarkan undangan yang dikirim via SMS oleh Ketua KPU Kalbar, AR. Muzammil. Meskipun sudah menunjukkan SMS tersebut kepada pihak panitia, mereka tetap tidak diperbolehkan meliput dengan alasan hal itu merupakan instruksi dari Pimpinan KPU bahwa acara tersebut ‘off the record’.
Belakangan, KPU melalui Ketua KPU Kalbar, AR Muzammil melakukan klarifiksai dengan mengatakan telah terjadi mis komunikasi, pihak panitia salah mengartikan kata ‘off the record’ yang dimaksudkan oleh pimpinan KPU. “Sebenarnya bukan acaranya yang off the record, tapi ada beberapa hal terkait Raker yang para jurnalis tidak diperkenankan untuk memuatnya dalam media masing-masing,” ujar Muzammil via telepon.
Acara Raker ini sendiri merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu legislative dan Pemilu Presiden 2009 oleh KPU sampai ke tingkat KPPS. Beberapa hal yang dibahas diantaranya adalah masalah Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan DPT dibahas oleh Komisi 1, Daerah Pemilihan dan Mekanisme Pencalonan dibahas oleh Komisi 2, Pemungutan Penghitungan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dibahas oleh Komisi 3, Anggaran, Logistik dan Teknologi Informatika dibahas oleh Komisi 4, Organisasi Tata Kerja dan Kode Etik dibahas oleh Komisi 5, dan Kampanye, Sosialisasi, Pemantauan dan Pengawasan Pemilu dibahas oleh Komisi 6.
Kegiatan yang diikuti sekitar 490 peserta ini merupakan yang terakhir dari seluruh rangkaian Raker KPU dengan KPU regional, dan rencananya ini akan berlangsung dari 24 hingga 26 November 2009. Pembukaan dilakukan langsung oleh Ketua KPU, Prof.DR. H. Ahmad Hafidz Anshary AZ. MA. (Ryan)

Pemkab Muna Siap Bantu Dana Pilkada Butur

INDOBERITANUSANTARA, KENDARI - Ridwan Bae (Bupati Muna), menegaskan pemerintahannya siap membantu dana Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) Buton Utara, yang akan dilaksanakan tahun 2010 mendatang. Sebagai wujud kepedulian kabupaten induk untuk mendukung percepatan pembangunan.
“Kami siap bantu, karena yang kami harapkan segera ada bupati, bukan Pejabat Bupati terus,” kata Ridwan Bae.
Demi berlangsungnya Pilkada, Ridwan Bae meminta kepada masyarakat untuk menanggalkan atribut kedaerahan (wilayah kecamatan-red). Mengharapkan warga Buton Utara untuk bahu-membahu mensukseskan Pilkada demi kemajuan daerah. Meninggalkan pertentangan soal pembangunan perkantoran ibu kota.
“Yang harus dipikirkan saat ini adalah ada bupati dan wakil bupati terlebih dahulu. Soal ibu kota sambi berjalan, menunggu kepastian hukumnya,” tegas Ridwan Bae.
Menurutnya, tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda Pilkada. Harus cepat. “Soal dana Pilkada, kami siap membantu. Melalui anggaran Butur yang masih kami pegang,” katanya.
“Kasian kalau daerah mekar tapi tak punya Bupati, tidak membangun-bangun daerah, tujuan pemekaran tidak terwujud. Pelayanan tidak semakin bagus jadinya. Kemajuan daerah tidak nampak-nampak,” KmK

AKSI UNJURASA DI KEJATI SULTRA

INDOBERITANUSANTARA, Kendari - Puluhan mahasiswa, yang mengatasnamakan Majelis Pro Rakyat Indonesia (MPR INDONESIA) SULAWESI TENGGARA, menyikapi masalah indikasi korupsi diwilayah Kanwil Depag Sultra yang melibatkan Drs. H. Abdul Muis (KaKanwil Depag Sultra). (25/11)

“Kedatangan kami disini menginginkan penuntasan Karupsi Di Departemen Agama dan dalang dari semua scenario Korpusi ini segera ditangkap dan ditahan. Kepemimpinan Drs. H. Abdul Muis (KaKanwil Depag Sultra) telah banyak masalah yang ditimbulkan seperti dugaan pelecehan seksual yang merupakan perbuatan amoral”. Abdilah Munawir (Koordinator Presidium) saat meneriakan orasinya.

Keputusan Menteri Agama mempertahankan KaKanwil Depag Sultra merupakan symbol matinya Institusi Departeman keAgamaan yang seharusnya menjadi contoh panutan dan teladan bagi seluruh elemen masyarakat Institusi Pemerintah di Sulawesi Tenggara.

“Indikasi korupsi Departemen Agama yang belum terungkap dan telah berlarut-larut di Meja Kejaksaan Tinggi, yaitu Indikasi korupsi 55 unit komputer diduga dilakukan oleh Drs. H. Abdul Muis (KaKanwil Depag Sultra) yang memanfaatkan Anggaran dan memperkaya diri sampai sekarang sangat kabal hukum, sedangkan Wa Ode Hasriah yang hanya sebagai Kontraktor dijadikan buronan dari pihak kejaksaan, dan masalah dana blockgrant 1,4 miliar”.

“Kami Mendesak Kajati Sultra untuk menahan 2 tersangka terkait anggaran Blockgrant dan mengungkap Aktor indikasi korupsi Drs. H. Abdul Muis, selain itu kami meminta Kajati Sultra mengungkap berbagai korupsi di Depag Sultra tanpa pandang bulu. Mendesak Ketua DPRD Sultra untuk melakukan Hering bersama MPR dan menghadirkan para Pimpinan Depag Sultra. Meminta Kepala BPKP Sultra untuk mempublikasikan ke media hasil audit kerugian Negara Indikasi Korupsi Depag Sultra. Meminta Drs. H. Abdul Muis untuk dapat bertanggung jawab secara Hukum atas indikasi korupsi Depag Sultra”. Dalam pernyataan sikapnya.

“Sementara itu, Muh. Idris Gani (Kadiv Humas Kejati Sultra) saat menemui para pengunjuk rasa mengatakan, bahwa pemilik barang atau kontraktor sudah diperiksa, dan saat ini masih dalam audit, serta memeriksa saksi, kami akan terus melakukan pemantaun terhadap kasus tersebut”. KmK

Pelantikan DPRD Kota Pontianak

(Indo Berita Nusantara) Pontianak, Convention Centre (PCC) Jl. Sultan Syarif Abdurrahman, berlangsung acara Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan III DPRD Kota Pontianak dengan agenda Pengambilan Sumpah/ Janji Angota DPRD Kota Pontianak Periode 2009-2014, bertindak selaku ketua sidang Gusti Hersan Aslirosa (Ketua DPRD Kota Pontianak). Senin, (15/09/09)

Turut hadir dalam acara tersebut Drs. Christiandy Sanjaya, SE (Wakil Gubernur Kalbar), Sutarmidji SH, M.Hum (Walikota Pontianak), Gusti Sofyan (Sekwan), AR. Muzammil (Ketua KPU Kalbar).

Sementara Ketua Sidang Gusti Hersan Aslirosa dalam pembukaannya mengatakan bahwa pelaksanaan sidang istimewa dengan agenda Pengambilan sumpah jabatan para anggota DPRD itu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalbar Cornelis, No 513 Tahun 2009, tanggal 4 September, tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kota Pontianak. (Ujarnya)

Sementara itu dari 45 orang anggota DPRD yang terpilih terdiri dari partai-partai pemenang pemilu yang meliputi Partai Demokrat delapan orang, Golkar lima orang, PDIP lima orang, PKS empat orang, PPP empat orang, PAN empat orang, PBR tiga orang, Hanura tiga orang, PPD tiga orang, PKB dua orang, PKNU dua orang, PKPB satu orang, PDS satu orang, dan Partai Buruh satu orang.
Acara tersebut juga dilanjutkan dengan pembacaan sumpah/janji para anggota DPRD yang dipandu oleh Soebaryanto (Kepala Pengadilan Negeri Pontianak) dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yaitu Sekertaris Dewan, Gusti Sofyan kemudian membacakan ketua DPRD dan Wakil sementara yaitu Hartono Azaz (Partai Demokrat) dan Deden Arienugraha (Partai Golkar).

Hal senada juga di sampaikan oleh Hartono Azas, mengatakan bahwa meskipun anggota dewan terdiri dari berbagai macam partai dan kepentingan, namun kini mereka telah bersatu sebagai wakil rakyat yang bertugas untuk mengakomodir keinginan rakyat. Sementara, Wakil Gubernur Kalbar Drs. Christiandy Sanjaya, SE dalam sambutannya mengatakan kedudukan DPRD sama dan setara dengan Pemerintah Kota Pontianak tidak saling membawahi dan satu bertanggung jawab dengan yang lain, DPRD dan pemerintah kota harus saling seimbang tanpa mengabaikan daya kritis di antara anggota DPRD. (Tegasnya)

DPD HNSI Akan Mengelar Muscab.

Setelah vakum selama tiga tahun, dewan pimpinan daerah (DPD) himpuan nelayan seluruh Indonesia (HNSI) akan menggelar Musyawarah Cabang (Muscab). Selain menyiapkan beberapa program, Muscab ini bertujuan untuk memilih kepengurusanh baru. "Kita sudah mendapat mandat dari DPP HNSI pusat untuk segera membenahi kembali DPC HNSI ditingkat kabupaten salah satunya di Bagan Siapiapi yang telah vakum selama 3 tahun ," jelas Wakil Ketua DPD HNSI Riau sementara Hadi.

Menurutnya, dengan dilakukannya pembenahan ditubuh HNSI tingkat cabang maka ini nantinya akan menjadi wadah bernaungnya bagi para nelayan tradisional laut, sungai dan danau di Kabupaten Rohil. Muscab sudah harus dilaksanakan paling lama 6 bulan ke depan untuk membentuk kepengurusan baru yang diserahkan sepenuhnya kepada Ketua DPC Rohil
Sementara Ramli.

Dikatakan, digesanya pembentukan DPC tersebut sesuai dengan ADART HNSI hasil munas 2007 di Jakarta dalam pasal 25 ayat 6 yang berbunyi apabila masa jabatan pengurus definitif sudah habis dan tidak mampu
melaksanakan Muscab maka secara otomatis kepemimpinan diambil alih oleh dewan pimpinan daerah untuk sementara waktu sampai terbentuknya kepengurusan dewan pimpinan cabang definitif paling lama 6 bulan.

"Dalam ADART HNSI sudah jelas aturanya dan ini berlaku mulai dari tingkat DPP hingga ranting sehingga tidak terjadi kekosongan (demisioner) ditubuh HNSI, kemudian masyarakat nelayan nantinya akan terkoordinir tidak terkotak-kotak mendapat perlindungan hukum, kesehatan dan asuransi," sebutnya.

Selain itu Hadi juga menambahkan, banyak manfaat dan keuntungan yang diberikan HNSI kepada masyarakat nelayan salah satunya peningkatan taraf hidup, peningkatan hasil tangkap ikan, terjaminnya kehidupan nelayan dan Penerapan harga standar penjualan ikan sehingga tidak merugikan nelayan.

"Saya hanya menyampaikan harapan dan keinginan Dirjen DKP bahwa Muscab yang digelar HNSI dapat sukses dan berhasil dengan melaporkan secara akurat terkait kondisi dan yang dilakasankan pengurus
nantinya," harapnya.