INDOBERITANUSANTARA, Kendari - Puluhan mahasiswa, yang mengatasnamakan Majelis Pro Rakyat Indonesia (MPR INDONESIA) SULAWESI TENGGARA, menyikapi masalah indikasi korupsi diwilayah Kanwil Depag Sultra yang melibatkan Drs. H. Abdul Muis (KaKanwil Depag Sultra). (25/11)
“Kedatangan kami disini menginginkan penuntasan Karupsi Di Departemen Agama dan dalang dari semua scenario Korpusi ini segera ditangkap dan ditahan. Kepemimpinan Drs. H. Abdul Muis (KaKanwil Depag Sultra) telah banyak masalah yang ditimbulkan seperti dugaan pelecehan seksual yang merupakan perbuatan amoral”. Abdilah Munawir (Koordinator Presidium) saat meneriakan orasinya.
Keputusan Menteri Agama mempertahankan KaKanwil Depag Sultra merupakan symbol matinya Institusi Departeman keAgamaan yang seharusnya menjadi contoh panutan dan teladan bagi seluruh elemen masyarakat Institusi Pemerintah di Sulawesi Tenggara.
“Indikasi korupsi Departemen Agama yang belum terungkap dan telah berlarut-larut di Meja Kejaksaan Tinggi, yaitu Indikasi korupsi 55 unit komputer diduga dilakukan oleh Drs. H. Abdul Muis (KaKanwil Depag Sultra) yang memanfaatkan Anggaran dan memperkaya diri sampai sekarang sangat kabal hukum, sedangkan Wa Ode Hasriah yang hanya sebagai Kontraktor dijadikan buronan dari pihak kejaksaan, dan masalah dana blockgrant 1,4 miliar”.
“Kami Mendesak Kajati Sultra untuk menahan 2 tersangka terkait anggaran Blockgrant dan mengungkap Aktor indikasi korupsi Drs. H. Abdul Muis, selain itu kami meminta Kajati Sultra mengungkap berbagai korupsi di Depag Sultra tanpa pandang bulu. Mendesak Ketua DPRD Sultra untuk melakukan Hering bersama MPR dan menghadirkan para Pimpinan Depag Sultra. Meminta Kepala BPKP Sultra untuk mempublikasikan ke media hasil audit kerugian Negara Indikasi Korupsi Depag Sultra. Meminta Drs. H. Abdul Muis untuk dapat bertanggung jawab secara Hukum atas indikasi korupsi Depag Sultra”. Dalam pernyataan sikapnya.
“Sementara itu, Muh. Idris Gani (Kadiv Humas Kejati Sultra) saat menemui para pengunjuk rasa mengatakan, bahwa pemilik barang atau kontraktor sudah diperiksa, dan saat ini masih dalam audit, serta memeriksa saksi, kami akan terus melakukan pemantaun terhadap kasus tersebut”. KmK
Mengenai Saya
- Indo Berita nusantara
- jakarta, selatan, Indonesia
- Indo Berita Nusantara merupakan situs berita internet yang memberikan informasi berbentuk berita diseluruh nusantara Alamat Jl. Joe. Gg. Kelapa Hijau Telp.(021)98265014 Anda punya berita atau informasi silahkan kirim ke e-mal : ibernas.jakarta@yahoo.com
Senin, 30 November 2009
Senin, 23 November 2009
Pelantikan DPRD Kota Pontianak
(Indo Berita Nusantara) Pontianak, Convention Centre (PCC) Jl. Sultan Syarif Abdurrahman, berlangsung acara Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan III DPRD Kota Pontianak dengan agenda Pengambilan Sumpah/ Janji Angota DPRD Kota Pontianak Periode 2009-2014, bertindak selaku ketua sidang Gusti Hersan Aslirosa (Ketua DPRD Kota Pontianak). Senin, (15/09/09)
Turut hadir dalam acara tersebut Drs. Christiandy Sanjaya, SE (Wakil Gubernur Kalbar), Sutarmidji SH, M.Hum (Walikota Pontianak), Gusti Sofyan (Sekwan), AR. Muzammil (Ketua KPU Kalbar).
Sementara Ketua Sidang Gusti Hersan Aslirosa dalam pembukaannya mengatakan bahwa pelaksanaan sidang istimewa dengan agenda Pengambilan sumpah jabatan para anggota DPRD itu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalbar Cornelis, No 513 Tahun 2009, tanggal 4 September, tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kota Pontianak. (Ujarnya)
Sementara itu dari 45 orang anggota DPRD yang terpilih terdiri dari partai-partai pemenang pemilu yang meliputi Partai Demokrat delapan orang, Golkar lima orang, PDIP lima orang, PKS empat orang, PPP empat orang, PAN empat orang, PBR tiga orang, Hanura tiga orang, PPD tiga orang, PKB dua orang, PKNU dua orang, PKPB satu orang, PDS satu orang, dan Partai Buruh satu orang.
Acara tersebut juga dilanjutkan dengan pembacaan sumpah/janji para anggota DPRD yang dipandu oleh Soebaryanto (Kepala Pengadilan Negeri Pontianak) dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yaitu Sekertaris Dewan, Gusti Sofyan kemudian membacakan ketua DPRD dan Wakil sementara yaitu Hartono Azaz (Partai Demokrat) dan Deden Arienugraha (Partai Golkar).
Hal senada juga di sampaikan oleh Hartono Azas, mengatakan bahwa meskipun anggota dewan terdiri dari berbagai macam partai dan kepentingan, namun kini mereka telah bersatu sebagai wakil rakyat yang bertugas untuk mengakomodir keinginan rakyat. Sementara, Wakil Gubernur Kalbar Drs. Christiandy Sanjaya, SE dalam sambutannya mengatakan kedudukan DPRD sama dan setara dengan Pemerintah Kota Pontianak tidak saling membawahi dan satu bertanggung jawab dengan yang lain, DPRD dan pemerintah kota harus saling seimbang tanpa mengabaikan daya kritis di antara anggota DPRD. (Tegasnya)
DPD HNSI Akan Mengelar Muscab.
Setelah vakum selama tiga tahun, dewan pimpinan daerah (DPD) himpuan nelayan seluruh Indonesia (HNSI) akan menggelar Musyawarah Cabang (Muscab). Selain menyiapkan beberapa program, Muscab ini bertujuan untuk memilih kepengurusanh baru. "Kita sudah mendapat mandat dari DPP HNSI pusat untuk segera membenahi kembali DPC HNSI ditingkat kabupaten salah satunya di Bagan Siapiapi yang telah vakum selama 3 tahun ," jelas Wakil Ketua DPD HNSI Riau sementara Hadi.
Menurutnya, dengan dilakukannya pembenahan ditubuh HNSI tingkat cabang maka ini nantinya akan menjadi wadah bernaungnya bagi para nelayan tradisional laut, sungai dan danau di Kabupaten Rohil. Muscab sudah harus dilaksanakan paling lama 6 bulan ke depan untuk membentuk kepengurusan baru yang diserahkan sepenuhnya kepada Ketua DPC Rohil
Sementara Ramli.
Dikatakan, digesanya pembentukan DPC tersebut sesuai dengan ADART HNSI hasil munas 2007 di Jakarta dalam pasal 25 ayat 6 yang berbunyi apabila masa jabatan pengurus definitif sudah habis dan tidak mampu
melaksanakan Muscab maka secara otomatis kepemimpinan diambil alih oleh dewan pimpinan daerah untuk sementara waktu sampai terbentuknya kepengurusan dewan pimpinan cabang definitif paling lama 6 bulan.
"Dalam ADART HNSI sudah jelas aturanya dan ini berlaku mulai dari tingkat DPP hingga ranting sehingga tidak terjadi kekosongan (demisioner) ditubuh HNSI, kemudian masyarakat nelayan nantinya akan terkoordinir tidak terkotak-kotak mendapat perlindungan hukum, kesehatan dan asuransi," sebutnya.
Selain itu Hadi juga menambahkan, banyak manfaat dan keuntungan yang diberikan HNSI kepada masyarakat nelayan salah satunya peningkatan taraf hidup, peningkatan hasil tangkap ikan, terjaminnya kehidupan nelayan dan Penerapan harga standar penjualan ikan sehingga tidak merugikan nelayan.
"Saya hanya menyampaikan harapan dan keinginan Dirjen DKP bahwa Muscab yang digelar HNSI dapat sukses dan berhasil dengan melaporkan secara akurat terkait kondisi dan yang dilakasankan pengurus
nantinya," harapnya.
Menurutnya, dengan dilakukannya pembenahan ditubuh HNSI tingkat cabang maka ini nantinya akan menjadi wadah bernaungnya bagi para nelayan tradisional laut, sungai dan danau di Kabupaten Rohil. Muscab sudah harus dilaksanakan paling lama 6 bulan ke depan untuk membentuk kepengurusan baru yang diserahkan sepenuhnya kepada Ketua DPC Rohil
Sementara Ramli.
Dikatakan, digesanya pembentukan DPC tersebut sesuai dengan ADART HNSI hasil munas 2007 di Jakarta dalam pasal 25 ayat 6 yang berbunyi apabila masa jabatan pengurus definitif sudah habis dan tidak mampu
melaksanakan Muscab maka secara otomatis kepemimpinan diambil alih oleh dewan pimpinan daerah untuk sementara waktu sampai terbentuknya kepengurusan dewan pimpinan cabang definitif paling lama 6 bulan.
"Dalam ADART HNSI sudah jelas aturanya dan ini berlaku mulai dari tingkat DPP hingga ranting sehingga tidak terjadi kekosongan (demisioner) ditubuh HNSI, kemudian masyarakat nelayan nantinya akan terkoordinir tidak terkotak-kotak mendapat perlindungan hukum, kesehatan dan asuransi," sebutnya.
Selain itu Hadi juga menambahkan, banyak manfaat dan keuntungan yang diberikan HNSI kepada masyarakat nelayan salah satunya peningkatan taraf hidup, peningkatan hasil tangkap ikan, terjaminnya kehidupan nelayan dan Penerapan harga standar penjualan ikan sehingga tidak merugikan nelayan.
"Saya hanya menyampaikan harapan dan keinginan Dirjen DKP bahwa Muscab yang digelar HNSI dapat sukses dan berhasil dengan melaporkan secara akurat terkait kondisi dan yang dilakasankan pengurus
nantinya," harapnya.
Sambutan Menag Bermuatan Politis.
Ribuan masyarakat berbagai penjuru daerah hadir menyaksikan pembukaan MTQ ke-28 Provinsi Riau di Kota Bagan Siapiapi yang diresmikan langsung Menteri Agama RI Suryadharma Ali di podium utama pada malam acara puncak pembukaan perlombaan syiar Quran tersebut. Namun sayangnya, disela sambutannya Menag menyampaikan himbauan yang berbau politis dengan
ajakan mendukung dukungan salah seorang calon pemimpin sebagai pilihan rakyat khususnya di Kabupaten Rohil yang sepantasnya tidak perlu disampaikan sehingga dapat menodai kegiatan
akbar umat Islam tersebut.
"Saya yakin program kerakyatan dan kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah daerah fokus di setiap daerah dan saya yakin pada pemilihan yang akan datang tidak akan susah lagi masyarakat memilih," jelas Menag RI mengawali sambutannya pada pembukaan MTQ.
Dikatakan, bahwa pelaksanaan MTQ bukan hanya sekedar lahirnya syiar Alquran akan tetapi mampu melahirkan umat yang hayati dengan mengikuti petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, pesan Alquran yang terkandung di dalamnya menuntun umat manusia pada kehidupan yang bermartabat seiring dengan perkembangan bangsa.
Kecintaan umat terhadap nilai Quran juga harus dibangun dalam bentuk ekspresi sehingga lahirlah bentuk dan tingkah laku sebagi cermin Qurani.
Disisi lain, di tengah kondisi kondisi bangsa yang memperlihatkan menurunya krisi akhlak dan moral maka kegiatan ini menjadi langkah untuk kembali membangkitkan pada generasi muda sebagai langkah yang relevan, disamping itu pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas tersebut terutama melalui jalur formal dan informal karena MTQ melibatkan masyarakat secara nasional dan internasional dengan meningkatkan kualitas baca tulis Alquran.
"MTQ dipandang sebagai kegiatan positif Islami dengan peran dapat membangun kerukunan umat
Islam, selain itu diharapkan MTQ diharap mampu memberikan syiar dakwah pada generasi muda yang sebagaiman diketahui bahwa Alquran merupakan sumber ajaran Islam dan rahmad bagi sekalian alam," katanya.
Menag juga menyebutkan pelaksanaan MTQ yang ingin dicapai yakni kesuskesan dengan memberi dampak kolektif bagi masyarakat dan negara sebagai realita yang mencerminkan secara baik dan benar, sebab kita memiliki kewajiban mengawak akhlak ditengah arus globalisasi saat ini.
Sementara itu, Gubernur Riau HM Rusli Zainal juga menyampaikan beberapa hal bahwa MTQ dapat meningkatkan ketaqwaan umat sebagai wujud ibadah dengan membumikan Alquran di Tanah Melayu yang kental dengan keislaman sesuai tekad dan visi Riau 2020 sebagai pusat kebudayaanMelayu dan agamis.
Masyarakat agamis Islam yang diabangun diatas nilai quran maka masyarakat bersama LPTQ menitik beratkan pembinaan dgn visi membumikan Alquran sebagai wujud masyarakat melayu yang pandai membaca dan menulis Alquran kemudian diamalkan.
Pelaksaan MTQ yang dilakukan secara rutin disetiap kabupaten/kota setiap tahunya tidak terlepas dari pembangunan yang dicapai selama ini.
kemudian MTQ yang dilaksanakan merupakan petunjuk membinmbing umat islam sekaligus momen strategis terhadap motivasi yang dicapai selama ini.
Oleh karennya gemar membaca Alguran harus digalakkan sejak dini untuk menmabah khasanah dan keiman kepada Allah.
"Alquran itu bukan hanya dibaca disaat akan berlangsung perlombaan, dikuburan atau ketika nafas di tengah tengorokan akan tetapi dengan gemar baca quran mampu memperbaiki akhlah anak didik kita," sebut.
Rusli juga menharapkan pelaksanaan MTQ terselangara dengan baik dengan sukses penyelenggaraan, promosi dan prestasi sebagai acuan keberhasilan kedepan dengan menghasilakn qori/a terbaik nasional dan internasional," sarannya
ajakan mendukung dukungan salah seorang calon pemimpin sebagai pilihan rakyat khususnya di Kabupaten Rohil yang sepantasnya tidak perlu disampaikan sehingga dapat menodai kegiatan
akbar umat Islam tersebut.
"Saya yakin program kerakyatan dan kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah daerah fokus di setiap daerah dan saya yakin pada pemilihan yang akan datang tidak akan susah lagi masyarakat memilih," jelas Menag RI mengawali sambutannya pada pembukaan MTQ.
Dikatakan, bahwa pelaksanaan MTQ bukan hanya sekedar lahirnya syiar Alquran akan tetapi mampu melahirkan umat yang hayati dengan mengikuti petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, pesan Alquran yang terkandung di dalamnya menuntun umat manusia pada kehidupan yang bermartabat seiring dengan perkembangan bangsa.
Kecintaan umat terhadap nilai Quran juga harus dibangun dalam bentuk ekspresi sehingga lahirlah bentuk dan tingkah laku sebagi cermin Qurani.
Disisi lain, di tengah kondisi kondisi bangsa yang memperlihatkan menurunya krisi akhlak dan moral maka kegiatan ini menjadi langkah untuk kembali membangkitkan pada generasi muda sebagai langkah yang relevan, disamping itu pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas tersebut terutama melalui jalur formal dan informal karena MTQ melibatkan masyarakat secara nasional dan internasional dengan meningkatkan kualitas baca tulis Alquran.
"MTQ dipandang sebagai kegiatan positif Islami dengan peran dapat membangun kerukunan umat
Islam, selain itu diharapkan MTQ diharap mampu memberikan syiar dakwah pada generasi muda yang sebagaiman diketahui bahwa Alquran merupakan sumber ajaran Islam dan rahmad bagi sekalian alam," katanya.
Menag juga menyebutkan pelaksanaan MTQ yang ingin dicapai yakni kesuskesan dengan memberi dampak kolektif bagi masyarakat dan negara sebagai realita yang mencerminkan secara baik dan benar, sebab kita memiliki kewajiban mengawak akhlak ditengah arus globalisasi saat ini.
Sementara itu, Gubernur Riau HM Rusli Zainal juga menyampaikan beberapa hal bahwa MTQ dapat meningkatkan ketaqwaan umat sebagai wujud ibadah dengan membumikan Alquran di Tanah Melayu yang kental dengan keislaman sesuai tekad dan visi Riau 2020 sebagai pusat kebudayaanMelayu dan agamis.
Masyarakat agamis Islam yang diabangun diatas nilai quran maka masyarakat bersama LPTQ menitik beratkan pembinaan dgn visi membumikan Alquran sebagai wujud masyarakat melayu yang pandai membaca dan menulis Alquran kemudian diamalkan.
Pelaksaan MTQ yang dilakukan secara rutin disetiap kabupaten/kota setiap tahunya tidak terlepas dari pembangunan yang dicapai selama ini.
kemudian MTQ yang dilaksanakan merupakan petunjuk membinmbing umat islam sekaligus momen strategis terhadap motivasi yang dicapai selama ini.
Oleh karennya gemar membaca Alguran harus digalakkan sejak dini untuk menmabah khasanah dan keiman kepada Allah.
"Alquran itu bukan hanya dibaca disaat akan berlangsung perlombaan, dikuburan atau ketika nafas di tengah tengorokan akan tetapi dengan gemar baca quran mampu memperbaiki akhlah anak didik kita," sebut.
Rusli juga menharapkan pelaksanaan MTQ terselangara dengan baik dengan sukses penyelenggaraan, promosi dan prestasi sebagai acuan keberhasilan kedepan dengan menghasilakn qori/a terbaik nasional dan internasional," sarannya
Sabtu, 21 November 2009
PKL Kalbar : Dukung Polri Dalam Kasus Bibit-Chandra
(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Puluhan masa yang tergabung dalam Forum UKM Indonesia se-Kalbar berunjuk rasa di Bunderan Untan Digulis diantaranya, Front Komunitas Indonesia Satu serta Organisasi Kepemudaan STEMPO-Pontianak Barat, yang didominiasi oleh Pedagang Kaki Lima Kalbar, Jumat (20/11) pagi melakukan aksi mendukung Polri dan Kejaksaan terkait kasus hukum Bibit-Chandra. Aksi yang diawali di kawasan Tugu Digulis-Bundaran Universitas Tanjungpura Jalan Ahmad Yani, tersebut juga menolak rekomendasi dari Tim 8 yang dianggap tidak kompeten untuk menyelesaikan kasus ini.
Dalam orasinya, korlap aksi Efendi mengatakan agar kasus ini harus dituntaskan dan jangan sampai ada intervensi dalam penuntasan kasus ini. ”Jika kasus ini tidak diselesaikan akan melukai hati rakyat,” ujarnya. Menurutnya, perjuangan mereka ini untuk kepentingan bersama dan penegakkan hukum di Indonesia. ”Kita buktikan di pengadilan, jangan semua hanya bicara dan komentar di media saja,” sesalnya.
Selanjutnya massa bergerak menuju Kantor DPRD Kalbar. Dalam kesempatan itu, Efendi membacakan pernyataan sikap yang isinya antara lain mendukung sikap Polri-Kejaksaan dalam proses pengadilan Penegakkan hukum dala kasus Bibit-Chandra (KPK), menolak rekomendasi Tim 8 (TPF) yang telah terlalu jauh masuk ke ranah institusi yang legal dan sah (Kejaksaan-Kepolisian) Indonesia. Berikutnya adalah menolak keras intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun kepada kejaksaan dan Polri yang mengakibatkan tidak berjalannya proses penegakkan hukum di NKRI, serta meminta dan mendukung bahwa hukum adalah panglima di muka bumi Indonesia ini. Terkahir, pernyataan sikap meminta agar DPRD Kalbar dapat segera mungkin meneruskan aspirasi kami kepada DPR RI, Kapolri, Kejaksaan dan Presiden RI.
Anggota DPRD kalbar dari F-PPP, Retno Pramoedya yang menemui massa aksi menyatakan sepaham dan sependapat dengan penegakkan hukum, karena menurutnya hukum di Indonesia sedang bermasalah. “Aspirasi ini akan kami teruskan kepada pimpinan DPRD Kalbar serta ke institusi diatas kami,” ujarnya.
Dari Kantor DPRD Kalbar, massa menuju Mapolda Kalbar. Sesampainya disana mereka tidak diperbolehkan masuk, dan hanya melakukan aksi di depan gerbang Mapolda Kalbar. Sekali lagi Efendi membacakan pernyataan sikap, yang langsung diterima oleh pihak Polda Kalbar untuk diteruskan ke Kapolda Kalbar lalu ke Kapolri.
Beberapa spanduk dan poster yang dibawa peserta aksi ditinggalkan di halaman Mapolda Kalbar. Dalam salah satu spanduk massa meminta agar SBY dan DPR jangan terpengaruh Rekomendasi Tim 8, dan melanjutkan proses hukum terhadap oknum KPK. Mereka juga mempertanyakan kredibilitas kerja Tim 8. (Ryan)
Dalam orasinya, korlap aksi Efendi mengatakan agar kasus ini harus dituntaskan dan jangan sampai ada intervensi dalam penuntasan kasus ini. ”Jika kasus ini tidak diselesaikan akan melukai hati rakyat,” ujarnya. Menurutnya, perjuangan mereka ini untuk kepentingan bersama dan penegakkan hukum di Indonesia. ”Kita buktikan di pengadilan, jangan semua hanya bicara dan komentar di media saja,” sesalnya.
Selanjutnya massa bergerak menuju Kantor DPRD Kalbar. Dalam kesempatan itu, Efendi membacakan pernyataan sikap yang isinya antara lain mendukung sikap Polri-Kejaksaan dalam proses pengadilan Penegakkan hukum dala kasus Bibit-Chandra (KPK), menolak rekomendasi Tim 8 (TPF) yang telah terlalu jauh masuk ke ranah institusi yang legal dan sah (Kejaksaan-Kepolisian) Indonesia. Berikutnya adalah menolak keras intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun kepada kejaksaan dan Polri yang mengakibatkan tidak berjalannya proses penegakkan hukum di NKRI, serta meminta dan mendukung bahwa hukum adalah panglima di muka bumi Indonesia ini. Terkahir, pernyataan sikap meminta agar DPRD Kalbar dapat segera mungkin meneruskan aspirasi kami kepada DPR RI, Kapolri, Kejaksaan dan Presiden RI.
Anggota DPRD kalbar dari F-PPP, Retno Pramoedya yang menemui massa aksi menyatakan sepaham dan sependapat dengan penegakkan hukum, karena menurutnya hukum di Indonesia sedang bermasalah. “Aspirasi ini akan kami teruskan kepada pimpinan DPRD Kalbar serta ke institusi diatas kami,” ujarnya.
Dari Kantor DPRD Kalbar, massa menuju Mapolda Kalbar. Sesampainya disana mereka tidak diperbolehkan masuk, dan hanya melakukan aksi di depan gerbang Mapolda Kalbar. Sekali lagi Efendi membacakan pernyataan sikap, yang langsung diterima oleh pihak Polda Kalbar untuk diteruskan ke Kapolda Kalbar lalu ke Kapolri.
Beberapa spanduk dan poster yang dibawa peserta aksi ditinggalkan di halaman Mapolda Kalbar. Dalam salah satu spanduk massa meminta agar SBY dan DPR jangan terpengaruh Rekomendasi Tim 8, dan melanjutkan proses hukum terhadap oknum KPK. Mereka juga mempertanyakan kredibilitas kerja Tim 8. (Ryan)
Golkar : Bulat Menangkan Pemilu 2014
(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Golkar di Pekanbaru, Aburizal Bakrie mencanangkan pemenangan Pemilu pada 2014 mendatang. Hal tersebut ditegaskannya ketika membuka Musyawarah Daerah ke-VIII DPD Golkar Kalbar, Jumat (20/11) di Sekretariat DPD Golkar Kalbar, Gedung Zamrud Khatulistiwa di Jalan Ahmad Yani-Pontianak.
Untuk mencapai target tersebut, Ical meminta agar Pengurus DPD Golkar Kalbar terpilih hasil Musda VIII ini nantinya mampu mengaplikasikan amanat Munas Pekanbaru yaitu empat sukses diantaranya Sukses Konsolidasi, Sukses Kaderisasi, Sukses Pembangunan Nasional dan Sukses Pemilu.
”Sukses konsolidasi dari organisasi partai, kita harapkan menjadi tugas utama dari jajaran pengurus terpilih di DPD Kalbar yang nantinya akan terbentuk, agar mereka mampu melakukan konsolidasi vertikal hingga ke tingkat pedesaan, karena pemilih kita kebanyakan berasal dari pedesaan,” urainya. Selain itu, menurut Ical, konsolidasi horizontal juga perlu di lakukan dengan mengaktifkan dan mengikutsertakan kembali KPPG dan AMPG, agar organisasi sayap tersebut bisa membantu pemenangan Pemilu 2014 nanti.
Ical mengakui kekurangan partainya adalah tidak melakukan kaderisasi seperti pada masa-masa kepengurusan jauh sebelumnya. ”Kita harap nanti disetiap desa di Kalbar ini ada minimal 100 orang kader, sedangkan di Jawa saya mengharapkan 150 kader per desa. Dengan jumlah tersebut kita bisa harapkan 10 juta kader untuk 78.000 desa di seluruh Indonesia. Jika 1 kader bisa menarik 3 orang pemilih, maka kita proyeksikan Golkar akan mendapat suara sekitar 40 juta suara. Dan secara nasional program ini akan kita lakukan pada Januari 2010,” paparnya.
Disamping kaderisasi, untuk pemenangan Pilkada dan Pemilu Ical juga menyarankan untuk merangkul masyarakat muda melalui media cetak dan eletronik. ”Kita harus raih simpati anak-anak muda, karena mereka yang saat ini berada di bangku kelas II SMP akan menjadi pemilih pemula pada 2014, untuk itu kita raih ketertarikan mereka melalui perkembangan teknologi seperti Internet, Facebook, Twitter dan lain sebagainya,” katanya.
Sementara itu, Dewan Penasehat DPP Golkar, Akbar Tandjung meminta agar DPD Golkar di Kalbar bisa memenangkan pilkada di enam Kabupaten yang akan digelar seerntak pada Mei 2010 nanti, sebagai loncatan untuk meraih kembali 9,5 juta suara yang hilang pada Pemilu 2009 lalu. ”Untuk itu, dalam penentuan kader yang akan diusung, DPD Kalbar akan diarahkan oleh DPP untuk memilih siapa calon yang akan didukung Golkar,” ucapnya.
Dalam acara yang dihadiri oleh dua kandidat calon Ketua DPD Golkar Kalbar yang akan bersaing, Abang Tambul Husin yang masih menjabat Ketua DPD Golkar Kabupaten Kapuas Hulu dan H. Morkes Effendi Ketua DPD Golkar Kabupaten Ketapang, Ketua DPD Golkar Kalbar Ir. H. Zulfadhli menyatakan tidak akan maju lagi dalam pencalonan Ketua DPD Golkar Kalbar pada Musda ini. Secara jantan, Bang Zul, sapaan akrab Zulfadhli juga mengakui bahwa dirinya gagal mempertahankan kemenangan DPD Golkar Kalbar pada Pemilu 2009.
Acara Musda VIII DPD Golkar Kalbar sendiri sedianya akan berlangsung hingga 23 November 2009 di Hotel Orchadz. Selain 14 Kabupaten /Kota yang akan memberikan suaranya untuk memilih Ketua DPD, suara lain akan diambil dari DPP, serta organisasi sayap yang ikut mendirikan dan didirikan oleh Golkar seperti Kosgoro, AMPG, KPPG dan Soksi. (Ryan)
Untuk mencapai target tersebut, Ical meminta agar Pengurus DPD Golkar Kalbar terpilih hasil Musda VIII ini nantinya mampu mengaplikasikan amanat Munas Pekanbaru yaitu empat sukses diantaranya Sukses Konsolidasi, Sukses Kaderisasi, Sukses Pembangunan Nasional dan Sukses Pemilu.
”Sukses konsolidasi dari organisasi partai, kita harapkan menjadi tugas utama dari jajaran pengurus terpilih di DPD Kalbar yang nantinya akan terbentuk, agar mereka mampu melakukan konsolidasi vertikal hingga ke tingkat pedesaan, karena pemilih kita kebanyakan berasal dari pedesaan,” urainya. Selain itu, menurut Ical, konsolidasi horizontal juga perlu di lakukan dengan mengaktifkan dan mengikutsertakan kembali KPPG dan AMPG, agar organisasi sayap tersebut bisa membantu pemenangan Pemilu 2014 nanti.
Ical mengakui kekurangan partainya adalah tidak melakukan kaderisasi seperti pada masa-masa kepengurusan jauh sebelumnya. ”Kita harap nanti disetiap desa di Kalbar ini ada minimal 100 orang kader, sedangkan di Jawa saya mengharapkan 150 kader per desa. Dengan jumlah tersebut kita bisa harapkan 10 juta kader untuk 78.000 desa di seluruh Indonesia. Jika 1 kader bisa menarik 3 orang pemilih, maka kita proyeksikan Golkar akan mendapat suara sekitar 40 juta suara. Dan secara nasional program ini akan kita lakukan pada Januari 2010,” paparnya.
Disamping kaderisasi, untuk pemenangan Pilkada dan Pemilu Ical juga menyarankan untuk merangkul masyarakat muda melalui media cetak dan eletronik. ”Kita harus raih simpati anak-anak muda, karena mereka yang saat ini berada di bangku kelas II SMP akan menjadi pemilih pemula pada 2014, untuk itu kita raih ketertarikan mereka melalui perkembangan teknologi seperti Internet, Facebook, Twitter dan lain sebagainya,” katanya.
Sementara itu, Dewan Penasehat DPP Golkar, Akbar Tandjung meminta agar DPD Golkar di Kalbar bisa memenangkan pilkada di enam Kabupaten yang akan digelar seerntak pada Mei 2010 nanti, sebagai loncatan untuk meraih kembali 9,5 juta suara yang hilang pada Pemilu 2009 lalu. ”Untuk itu, dalam penentuan kader yang akan diusung, DPD Kalbar akan diarahkan oleh DPP untuk memilih siapa calon yang akan didukung Golkar,” ucapnya.
Dalam acara yang dihadiri oleh dua kandidat calon Ketua DPD Golkar Kalbar yang akan bersaing, Abang Tambul Husin yang masih menjabat Ketua DPD Golkar Kabupaten Kapuas Hulu dan H. Morkes Effendi Ketua DPD Golkar Kabupaten Ketapang, Ketua DPD Golkar Kalbar Ir. H. Zulfadhli menyatakan tidak akan maju lagi dalam pencalonan Ketua DPD Golkar Kalbar pada Musda ini. Secara jantan, Bang Zul, sapaan akrab Zulfadhli juga mengakui bahwa dirinya gagal mempertahankan kemenangan DPD Golkar Kalbar pada Pemilu 2009.
Acara Musda VIII DPD Golkar Kalbar sendiri sedianya akan berlangsung hingga 23 November 2009 di Hotel Orchadz. Selain 14 Kabupaten /Kota yang akan memberikan suaranya untuk memilih Ketua DPD, suara lain akan diambil dari DPP, serta organisasi sayap yang ikut mendirikan dan didirikan oleh Golkar seperti Kosgoro, AMPG, KPPG dan Soksi. (Ryan)
Langganan:
Postingan (Atom)
