Mengenai Saya

Foto saya
jakarta, selatan, Indonesia
Indo Berita Nusantara merupakan situs berita internet yang memberikan informasi berbentuk berita diseluruh nusantara Alamat Jl. Joe. Gg. Kelapa Hijau Telp.(021)98265014 Anda punya berita atau informasi silahkan kirim ke e-mal : ibernas.jakarta@yahoo.com

Senin, 23 November 2009

Sambutan Menag Bermuatan Politis.

Ribuan masyarakat berbagai penjuru daerah hadir menyaksikan pembukaan MTQ ke-28 Provinsi Riau di Kota Bagan Siapiapi yang diresmikan langsung Menteri Agama RI Suryadharma Ali di podium utama pada malam acara puncak pembukaan perlombaan syiar Quran tersebut. Namun sayangnya, disela sambutannya Menag menyampaikan himbauan yang berbau politis dengan
ajakan mendukung dukungan salah seorang calon pemimpin sebagai pilihan rakyat khususnya di Kabupaten Rohil yang sepantasnya tidak perlu disampaikan sehingga dapat menodai kegiatan
akbar umat Islam tersebut.

"Saya yakin program kerakyatan dan kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah daerah fokus di setiap daerah dan saya yakin pada pemilihan yang akan datang tidak akan susah lagi masyarakat memilih," jelas Menag RI mengawali sambutannya pada pembukaan MTQ.

Dikatakan, bahwa pelaksanaan MTQ bukan hanya sekedar lahirnya syiar Alquran akan tetapi mampu melahirkan umat yang hayati dengan mengikuti petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, pesan Alquran yang terkandung di dalamnya menuntun umat manusia pada kehidupan yang bermartabat seiring dengan perkembangan bangsa.

Kecintaan umat terhadap nilai Quran juga harus dibangun dalam bentuk ekspresi sehingga lahirlah bentuk dan tingkah laku sebagi cermin Qurani.

Disisi lain, di tengah kondisi kondisi bangsa yang memperlihatkan menurunya krisi akhlak dan moral maka kegiatan ini menjadi langkah untuk kembali membangkitkan pada generasi muda sebagai langkah yang relevan, disamping itu pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas tersebut terutama melalui jalur formal dan informal karena MTQ melibatkan masyarakat secara nasional dan internasional dengan meningkatkan kualitas baca tulis Alquran.

"MTQ dipandang sebagai kegiatan positif Islami dengan peran dapat membangun kerukunan umat
Islam, selain itu diharapkan MTQ diharap mampu memberikan syiar dakwah pada generasi muda yang sebagaiman diketahui bahwa Alquran merupakan sumber ajaran Islam dan rahmad bagi sekalian alam," katanya.

Menag juga menyebutkan pelaksanaan MTQ yang ingin dicapai yakni kesuskesan dengan memberi dampak kolektif bagi masyarakat dan negara sebagai realita yang mencerminkan secara baik dan benar, sebab kita memiliki kewajiban mengawak akhlak ditengah arus globalisasi saat ini.

Sementara itu, Gubernur Riau HM Rusli Zainal juga menyampaikan beberapa hal bahwa MTQ dapat meningkatkan ketaqwaan umat sebagai wujud ibadah dengan membumikan Alquran di Tanah Melayu yang kental dengan keislaman sesuai tekad dan visi Riau 2020 sebagai pusat kebudayaanMelayu dan agamis.

Masyarakat agamis Islam yang diabangun diatas nilai quran maka masyarakat bersama LPTQ menitik beratkan pembinaan dgn visi membumikan Alquran sebagai wujud masyarakat melayu yang pandai membaca dan menulis Alquran kemudian diamalkan.

Pelaksaan MTQ yang dilakukan secara rutin disetiap kabupaten/kota setiap tahunya tidak terlepas dari pembangunan yang dicapai selama ini.
kemudian MTQ yang dilaksanakan merupakan petunjuk membinmbing umat islam sekaligus momen strategis terhadap motivasi yang dicapai selama ini.
Oleh karennya gemar membaca Alguran harus digalakkan sejak dini untuk menmabah khasanah dan keiman kepada Allah.

"Alquran itu bukan hanya dibaca disaat akan berlangsung perlombaan, dikuburan atau ketika nafas di tengah tengorokan akan tetapi dengan gemar baca quran mampu memperbaiki akhlah anak didik kita," sebut.

Rusli juga menharapkan pelaksanaan MTQ terselangara dengan baik dengan sukses penyelenggaraan, promosi dan prestasi sebagai acuan keberhasilan kedepan dengan menghasilakn qori/a terbaik nasional dan internasional," sarannya

Sabtu, 21 November 2009

PKL Kalbar : Dukung Polri Dalam Kasus Bibit-Chandra

(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Puluhan masa yang tergabung dalam Forum UKM Indonesia se-Kalbar berunjuk rasa di Bunderan Untan Digulis diantaranya, Front Komunitas Indonesia Satu serta Organisasi Kepemudaan STEMPO-Pontianak Barat, yang didominiasi oleh Pedagang Kaki Lima Kalbar, Jumat (20/11) pagi melakukan aksi mendukung Polri dan Kejaksaan terkait kasus hukum Bibit-Chandra. Aksi yang diawali di kawasan Tugu Digulis-Bundaran Universitas Tanjungpura Jalan Ahmad Yani, tersebut juga menolak rekomendasi dari Tim 8 yang dianggap tidak kompeten untuk menyelesaikan kasus ini.

Dalam orasinya, korlap aksi Efendi mengatakan agar kasus ini harus dituntaskan dan jangan sampai ada intervensi dalam penuntasan kasus ini. ”Jika kasus ini tidak diselesaikan akan melukai hati rakyat,” ujarnya. Menurutnya, perjuangan mereka ini untuk kepentingan bersama dan penegakkan hukum di Indonesia. ”Kita buktikan di pengadilan, jangan semua hanya bicara dan komentar di media saja,” sesalnya.

Selanjutnya massa bergerak menuju Kantor DPRD Kalbar. Dalam kesempatan itu, Efendi membacakan pernyataan sikap yang isinya antara lain mendukung sikap Polri-Kejaksaan dalam proses pengadilan Penegakkan hukum dala kasus Bibit-Chandra (KPK), menolak rekomendasi Tim 8 (TPF) yang telah terlalu jauh masuk ke ranah institusi yang legal dan sah (Kejaksaan-Kepolisian) Indonesia. Berikutnya adalah menolak keras intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun kepada kejaksaan dan Polri yang mengakibatkan tidak berjalannya proses penegakkan hukum di NKRI, serta meminta dan mendukung bahwa hukum adalah panglima di muka bumi Indonesia ini. Terkahir, pernyataan sikap meminta agar DPRD Kalbar dapat segera mungkin meneruskan aspirasi kami kepada DPR RI, Kapolri, Kejaksaan dan Presiden RI.

Anggota DPRD kalbar dari F-PPP, Retno Pramoedya yang menemui massa aksi menyatakan sepaham dan sependapat dengan penegakkan hukum, karena menurutnya hukum di Indonesia sedang bermasalah. “Aspirasi ini akan kami teruskan kepada pimpinan DPRD Kalbar serta ke institusi diatas kami,” ujarnya.

Dari Kantor DPRD Kalbar, massa menuju Mapolda Kalbar. Sesampainya disana mereka tidak diperbolehkan masuk, dan hanya melakukan aksi di depan gerbang Mapolda Kalbar. Sekali lagi Efendi membacakan pernyataan sikap, yang langsung diterima oleh pihak Polda Kalbar untuk diteruskan ke Kapolda Kalbar lalu ke Kapolri.

Beberapa spanduk dan poster yang dibawa peserta aksi ditinggalkan di halaman Mapolda Kalbar. Dalam salah satu spanduk massa meminta agar SBY dan DPR jangan terpengaruh Rekomendasi Tim 8, dan melanjutkan proses hukum terhadap oknum KPK. Mereka juga mempertanyakan kredibilitas kerja Tim 8. (Ryan)

Golkar : Bulat Menangkan Pemilu 2014

(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Golkar di Pekanbaru, Aburizal Bakrie mencanangkan pemenangan Pemilu pada 2014 mendatang. Hal tersebut ditegaskannya ketika membuka Musyawarah Daerah ke-VIII DPD Golkar Kalbar, Jumat (20/11) di Sekretariat DPD Golkar Kalbar, Gedung Zamrud Khatulistiwa di Jalan Ahmad Yani-Pontianak.

Untuk mencapai target tersebut, Ical meminta agar Pengurus DPD Golkar Kalbar terpilih hasil Musda VIII ini nantinya mampu mengaplikasikan amanat Munas Pekanbaru yaitu empat sukses diantaranya Sukses Konsolidasi, Sukses Kaderisasi, Sukses Pembangunan Nasional dan Sukses Pemilu.

”Sukses konsolidasi dari organisasi partai, kita harapkan menjadi tugas utama dari jajaran pengurus terpilih di DPD Kalbar yang nantinya akan terbentuk, agar mereka mampu melakukan konsolidasi vertikal hingga ke tingkat pedesaan, karena pemilih kita kebanyakan berasal dari pedesaan,” urainya. Selain itu, menurut Ical, konsolidasi horizontal juga perlu di lakukan dengan mengaktifkan dan mengikutsertakan kembali KPPG dan AMPG, agar organisasi sayap tersebut bisa membantu pemenangan Pemilu 2014 nanti.

Ical mengakui kekurangan partainya adalah tidak melakukan kaderisasi seperti pada masa-masa kepengurusan jauh sebelumnya. ”Kita harap nanti disetiap desa di Kalbar ini ada minimal 100 orang kader, sedangkan di Jawa saya mengharapkan 150 kader per desa. Dengan jumlah tersebut kita bisa harapkan 10 juta kader untuk 78.000 desa di seluruh Indonesia. Jika 1 kader bisa menarik 3 orang pemilih, maka kita proyeksikan Golkar akan mendapat suara sekitar 40 juta suara. Dan secara nasional program ini akan kita lakukan pada Januari 2010,” paparnya.

Disamping kaderisasi, untuk pemenangan Pilkada dan Pemilu Ical juga menyarankan untuk merangkul masyarakat muda melalui media cetak dan eletronik. ”Kita harus raih simpati anak-anak muda, karena mereka yang saat ini berada di bangku kelas II SMP akan menjadi pemilih pemula pada 2014, untuk itu kita raih ketertarikan mereka melalui perkembangan teknologi seperti Internet, Facebook, Twitter dan lain sebagainya,” katanya.

Sementara itu, Dewan Penasehat DPP Golkar, Akbar Tandjung meminta agar DPD Golkar di Kalbar bisa memenangkan pilkada di enam Kabupaten yang akan digelar seerntak pada Mei 2010 nanti, sebagai loncatan untuk meraih kembali 9,5 juta suara yang hilang pada Pemilu 2009 lalu. ”Untuk itu, dalam penentuan kader yang akan diusung, DPD Kalbar akan diarahkan oleh DPP untuk memilih siapa calon yang akan didukung Golkar,” ucapnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh dua kandidat calon Ketua DPD Golkar Kalbar yang akan bersaing, Abang Tambul Husin yang masih menjabat Ketua DPD Golkar Kabupaten Kapuas Hulu dan H. Morkes Effendi Ketua DPD Golkar Kabupaten Ketapang, Ketua DPD Golkar Kalbar Ir. H. Zulfadhli menyatakan tidak akan maju lagi dalam pencalonan Ketua DPD Golkar Kalbar pada Musda ini. Secara jantan, Bang Zul, sapaan akrab Zulfadhli juga mengakui bahwa dirinya gagal mempertahankan kemenangan DPD Golkar Kalbar pada Pemilu 2009.

Acara Musda VIII DPD Golkar Kalbar sendiri sedianya akan berlangsung hingga 23 November 2009 di Hotel Orchadz. Selain 14 Kabupaten /Kota yang akan memberikan suaranya untuk memilih Ketua DPD, suara lain akan diambil dari DPP, serta organisasi sayap yang ikut mendirikan dan didirikan oleh Golkar seperti Kosgoro, AMPG, KPPG dan Soksi. (Ryan)

Proyek Siluman Marak di Bangan Sinembah

Bagan Batu-Proyek siluman kini marak di Kecamatan Bagan Sinembah. Pasalnya, hampir semua proyek baik semenisasi maupun pengerjaan jembatan yang ada di kecamatan tersebut tidak memiliki plang proyek. Dari pantauan Riau Mandiri di lapangan seluruh proyek semenisasi yang diduga siluman karena tidak memiliki plang nama itu terdapat tujuh lokasi ditiga kepenghuluan, seperti di Kepenghuluan Bagan Batu yakni didua gang di Jalan Subrantas dan satu gang di Jalan Ahmad Yani.

Ditempat lain seperti di Kepenghulan Bagan Sinembah seperti di Jalan Amad Yani Ujung, satu gang dan satu gang lagi di Jalan Sisingamagaraja Dusun Bangun Rejo. Proyek semenisasi lainya di Kepenghuluan Bahtera Makmur Gang Mawar serta pembangunan empat jembatan di Kepenghuluan Bagan Batu.

Simarmata, Warga Bagan Batu, mengatakan semua proyek tersebut tidak jelas siapa yang mengerjakan. Sebab, hampir semua proyek yang berada di daerah ini tidak memiliki plang nama.

"Kita mempertanyakan proses pelaksanaan pembangunan proyek tersebut. Sebab, tidak ada plang nama yang terdapat diproyek tersebut sehingga kita tidak tahu dari mana anggaran yang digunakan," ujarnya.

Simarmata menjelaskan, seluruh proyek semenisasi yang sudah dan sedang dilaksanaan ada kejanggalan. Sebab, proyek tersebut dikerjakan sepanggal-panggal, artinya panjang semenisasi paling panjang 100 meter dan kebanyakan 50 meter.

"Kita lihat proyeknya ini tanggung karena tidak dapat menjangkau masyarakat yang ada di gang tersebut.Kita heran proyek semenisasi ini pendek pendek sepertinya hanya sepenggal sepenggal saja. Kebingunan kita ditambah lagi karena tidak tampak plang proyek disetiap lokasi proyek yang dikerjakan, "jelasnya

Camat tidak Tahu

Menanggapi banyaknya proyek yang dinilai tidak transpran atau terkesan siluman, Camat Bagan Sinembah Suwandi mengakuinya. Tidak itu saja, orang nomor satu di daerah ini juga menyebutkan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pemilik proyek tersebut.

"Saya tidak mengetahui proyek siapa itu. Sebab, keberadaan proyek tersebut tidak ada yang melapor kepada saya maupun kepenghuluan," ujarnya.

Suwandi menjelaskan sebagai pemerintah kecamatan yang berfungsi sebagai pembinaan dan pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan mengakui kesulitan untuk melakukan tugas pengawasan karena terkadang banyak kontraktor yang melaksanakan pembangunan tidak melaporkanya.

Bahkan mereka tidak memasang plang proyek di lokasi tempat mereka berkerja. " Meski mereka tidak melapor, kita tetap melakukan pengawasan serta berkoordinasi dengan pihak terkait," ujarnya

Selasa, 10 November 2009

JAMA’AH MUSLIMIN KAL-BAR : MENGUTUK KERAS ZIONIS ISRAEL


(Indo Berita Nusantara) Pontianak, puluhan massa yang tergabung dalam Jama’ah Muslimin (Hizbullah) melakukan aksi unjuk rasa di Jl. Ahmad Yani di Bunderan Digulis Untan, terkait Penyerbuan Zionis Israel ke Mesjid Al- Aqhso. 29/10

menyatakan sikap mengutuk keras penyerbuan brutal zionis Israel ke Masjid Al-Aqso, karena tindakan ini merupakan kezaliman nyata, tindakan zionis Israel menyerbu Masjid Al-Aqhso menodai kesucian Masjid Al-Aqsho sebagai kiblat pertama umat Islam, tempat Isra Mi’raj Nabi Muhammad Shllallahu Alahi Wasallam, tempat suci Islam ketiga setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah, sehingga nyata bertentangan dengan hak asasi manusia.

Mendesak Umat Islam untuk segera mengambil langkah kongkrit guna menyelamatkan Masjid Al-Aqsho antara lain memboikot produk-produk Zionis Israel dan produk-produk yang memberikan keuntungan terhadap Zionis Israel. Negara-negara Islam yang selama ini menjalin hubungan diplomatik dengan Israel segera memutuskan hubungan. Menyeru terhadap para Ulama, khotib atau tokoh ormas Islam untuk segera mengingatkan umat Islam pentingnya kedudukan Masjid Al-Aqsho dalam Islam serta upaya Yahudisasi terhadap kawasan Al-Aqsho. Menyeru seluruh umat Islam agar bergerak mengirimkan mujahi-mujahid dan membela Masjid Al-Aqsho. Menyeru seluruh umat Islam untuk memberikan dukungan do’a bagi saudara-saudara di kawasan Masjid Al-Aqsho serta melaksanakan Qunut Nazilah.

Pemerintah Republik Indonesia agar tetap konsisten memberikan dukungan bagi warga Palestina khususnya umat Islam untuk beribadah di Masjid Al-Aqsho. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umat Islam Indonesia untuk berjuang bersama-sama dan saudara di Palestina dalam rangka mengembalikan Masjid Al-Aqsho sebagai kiblat pertama dan tempat suci ketiga umat Islam, serta mengajak seluruh umat Islam untuk merapatkan barisan dalam satu Jama’ah Muslimin, serta menggalang dukungan moral dan material guna membantu umat Islam yang menderita di Palestina.

Pemerintah harus bersuara dari jajaran DPRD bukan hanya satu kali bersuara melainkan harus berkali-kali dengan katalain ada beberapa kavling Pemerintah mengerahkan kepada kaum muslimin untuk berziarah, sehingga dapat membuka peluang selebar-lebarnya bagi kaum muslimin untuk berziarah ke Palestina dan memberikan bantuan-bantuan fisik dan jika disuarakan dengan Pemerintah kami sangat yakin bahwa masyarakat menjadi tau. Tegas Uray Salam

Yahudi berusaha menghancurkan Masjidil Aqsho yaitu dengan cara menggali terowongan dibawah bangunan tersebut dengan katalain kita harus cegah dan akan bicara sedunia, maka muslimin yang berada di palestina mereka hanya menginginkan muslimin lain bagaimana mereka datang ke Mekkah dan Madinah, sehingga dengan membanjiri muslimin di Palestina mereka tidak semena-mena menghancurkan Masjidil Aqsho akan tetapi yang lebih parah yaitu kaum muslimin tidak bisa masuk kedalam punya hak apa mereka sekarang mana dunia yang mengatakan Hak asasi manusia yaitu HAM Amerika yang getol-getolnya seharusnya ini harus adil kita berbicara jika dikatakan manusia penjajahan harus dihapuskan, maka penjajah malah dipelihara muslimah memprotes bahwa Hak Asasi Manusia semu ternyata kezoliman masih ada. Namun umat Islam harus bersatu dan ketika kita berbicara Masjidil Aqsho kita harus bersatu, maka kita jangan mau dibodoh-bodohin oleh Amerika apalagi dengan politiknya. Ujar H. Nusihan Zaini Abdurahman

KEPENGHULUAN Sungai Tapah-Kasang Bangsawan di Kecamatan Pujud sepakat menentukan patok tapal batas untuk diteruskan kepada Pemkab Rokan Hilir

“Keduanya bersepakat memastikan batas kepenghuluan masing-masing setelah melalui proses mufakat antara penghulu dan masyarakat keduanya,’’ kata Camat Pujud Cicik Mawardi Athar, Selasa (3/11) menandai perumusan kebijakan seputar pelaksanaan rapat koordinasi camat bersama seluruh pihak penghulu seputar tapal batas di kecamatan tersebut. Prosesnya, perumusan kebijakan diserahkan kepada pihak kepenghuluan baik itu penghulu maupun bersama masyarakatnya untuk duduk bermusyawarah mencari kemufakatan.

Cicik menyebutkan, masalah tapal batas di wilayah kecamatan tersebut memang merupakan persoalan serius. Sebab meskipun telah diatur melalui Undang-undang terutamanya pembentukan kabupaten Rokan Hilir sepuluh tahun lalu, atau saat pemekaran kecamatan Pujud dari kecamatan Tanah Putih tujuh tahun lalu, permasalahan tapal batas antar desa atau kepenghuluan masih selalu mengkristal. Karenanya, perlu dibahas secara bersama-sama melibatkan komponen dasar antara masing-masing penghulu dan masyarakat.

Kenyataan seperti itu menurut mantan Camat Sinaboi itu, guna mengefektifkan fungsi pelayanan publik oleh pemerintah. Sebab bila tapal batas masih belum juga tuntas, potensi gesekan ditengah masyarakat selalu tidak dapat dihindarkan.

Apalagi, Kecamatan Pujud yang merupakan wilayah terluar Rokan Hilir berbatasan langsung dengan kabupaten Rokan Hulu dan Labuhan Batu Sumatera Utara merupakan tempat atau daerah paling cenderung diserobot. Karenanya, batas-batas dasar antara kepenghuluan sudah harus dapat dikukuhkan sejak dini.

Untuk tahap awal, baru Sungai Tapah dan Kasang Bangsawan yang menyatakan telah duduk semeja menuntaskan batas yang ada. Dengan demikian, hampir sebagian besar antara setiap kepenghuluan masih belum jelas karena banyak faktor. Meski telah dituangkan dan Perda tentang pemekaran wilayah kepenghuluan, namun titik patok sebagai tanda batas sah belum dapat ditegaskan. Sehingga secara de facto, belum ditemukan tanda batas yang dilegitimasi baik oleh hukum maupun kaidah sosial masyarakat.

‘’Rakor kita pertegas mencari solusi atas tapal batas yang selama ini masih mengambang. Kendati perumusannya digesa dari komponen paling dasar yakni masyarakat, keputusan akhir tetap ditangan pemerintah kabupaten,’’ ucap Cicik lagi.

Agar semua persoalan menyangku tapal batas kepenghuluan, dia mengharapkan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk secara bersama-sama menciptakan suasana yang harmoni. ‘’Mari wujudkan masyarakat yang dinamis dan harmonis. Segera kita tentukan patok tapal batas setiap kepenghuluan untuk menggesa dan menyongsong pembangunan dimasa mendatang,’’ sambung Cicik.