Golkar : Bulat Menangkan Pemilu 2014

(INDO BERITA NUSANTARA) Pontianak, Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Golkar di Pekanbaru, Aburizal Bakrie mencanangkan pemenangan Pemilu pada 2014 mendatang. Hal tersebut ditegaskannya ketika membuka Musyawarah Daerah ke-VIII DPD Golkar Kalbar, Jumat (20/11) di Sekretariat DPD Golkar Kalbar, Gedung Zamrud Khatulistiwa di Jalan Ahmad Yani-Pontianak.

Untuk mencapai target tersebut, Ical meminta agar Pengurus DPD Golkar Kalbar terpilih hasil Musda VIII ini nantinya mampu mengaplikasikan amanat Munas Pekanbaru yaitu empat sukses diantaranya Sukses Konsolidasi, Sukses Kaderisasi, Sukses Pembangunan Nasional dan Sukses Pemilu.

”Sukses konsolidasi dari organisasi partai, kita harapkan menjadi tugas utama dari jajaran pengurus terpilih di DPD Kalbar yang nantinya akan terbentuk, agar mereka mampu melakukan konsolidasi vertikal hingga ke tingkat pedesaan, karena pemilih kita kebanyakan berasal dari pedesaan,” urainya. Selain itu, menurut Ical, konsolidasi horizontal juga perlu di lakukan dengan mengaktifkan dan mengikutsertakan kembali KPPG dan AMPG, agar organisasi sayap tersebut bisa membantu pemenangan Pemilu 2014 nanti.

Ical mengakui kekurangan partainya adalah tidak melakukan kaderisasi seperti pada masa-masa kepengurusan jauh sebelumnya. ”Kita harap nanti disetiap desa di Kalbar ini ada minimal 100 orang kader, sedangkan di Jawa saya mengharapkan 150 kader per desa. Dengan jumlah tersebut kita bisa harapkan 10 juta kader untuk 78.000 desa di seluruh Indonesia. Jika 1 kader bisa menarik 3 orang pemilih, maka kita proyeksikan Golkar akan mendapat suara sekitar 40 juta suara. Dan secara nasional program ini akan kita lakukan pada Januari 2010,” paparnya.

Disamping kaderisasi, untuk pemenangan Pilkada dan Pemilu Ical juga menyarankan untuk merangkul masyarakat muda melalui media cetak dan eletronik. ”Kita harus raih simpati anak-anak muda, karena mereka yang saat ini berada di bangku kelas II SMP akan menjadi pemilih pemula pada 2014, untuk itu kita raih ketertarikan mereka melalui perkembangan teknologi seperti Internet, Facebook, Twitter dan lain sebagainya,” katanya.

Sementara itu, Dewan Penasehat DPP Golkar, Akbar Tandjung meminta agar DPD Golkar di Kalbar bisa memenangkan pilkada di enam Kabupaten yang akan digelar seerntak pada Mei 2010 nanti, sebagai loncatan untuk meraih kembali 9,5 juta suara yang hilang pada Pemilu 2009 lalu. ”Untuk itu, dalam penentuan kader yang akan diusung, DPD Kalbar akan diarahkan oleh DPP untuk memilih siapa calon yang akan didukung Golkar,” ucapnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh dua kandidat calon Ketua DPD Golkar Kalbar yang akan bersaing, Abang Tambul Husin yang masih menjabat Ketua DPD Golkar Kabupaten Kapuas Hulu dan H. Morkes Effendi Ketua DPD Golkar Kabupaten Ketapang, Ketua DPD Golkar Kalbar Ir. H. Zulfadhli menyatakan tidak akan maju lagi dalam pencalonan Ketua DPD Golkar Kalbar pada Musda ini. Secara jantan, Bang Zul, sapaan akrab Zulfadhli juga mengakui bahwa dirinya gagal mempertahankan kemenangan DPD Golkar Kalbar pada Pemilu 2009.

Acara Musda VIII DPD Golkar Kalbar sendiri sedianya akan berlangsung hingga 23 November 2009 di Hotel Orchadz. Selain 14 Kabupaten /Kota yang akan memberikan suaranya untuk memilih Ketua DPD, suara lain akan diambil dari DPP, serta organisasi sayap yang ikut mendirikan dan didirikan oleh Golkar seperti Kosgoro, AMPG, KPPG dan Soksi. (Ryan)

Proyek Siluman Marak di Bangan Sinembah

Bagan Batu-Proyek siluman kini marak di Kecamatan Bagan Sinembah. Pasalnya, hampir semua proyek baik semenisasi maupun pengerjaan jembatan yang ada di kecamatan tersebut tidak memiliki plang proyek. Dari pantauan Riau Mandiri di lapangan seluruh proyek semenisasi yang diduga siluman karena tidak memiliki plang nama itu terdapat tujuh lokasi ditiga kepenghuluan, seperti di Kepenghuluan Bagan Batu yakni didua gang di Jalan Subrantas dan satu gang di Jalan Ahmad Yani.

Ditempat lain seperti di Kepenghulan Bagan Sinembah seperti di Jalan Amad Yani Ujung, satu gang dan satu gang lagi di Jalan Sisingamagaraja Dusun Bangun Rejo. Proyek semenisasi lainya di Kepenghuluan Bahtera Makmur Gang Mawar serta pembangunan empat jembatan di Kepenghuluan Bagan Batu.

Simarmata, Warga Bagan Batu, mengatakan semua proyek tersebut tidak jelas siapa yang mengerjakan. Sebab, hampir semua proyek yang berada di daerah ini tidak memiliki plang nama.

"Kita mempertanyakan proses pelaksanaan pembangunan proyek tersebut. Sebab, tidak ada plang nama yang terdapat diproyek tersebut sehingga kita tidak tahu dari mana anggaran yang digunakan," ujarnya.

Simarmata menjelaskan, seluruh proyek semenisasi yang sudah dan sedang dilaksanaan ada kejanggalan. Sebab, proyek tersebut dikerjakan sepanggal-panggal, artinya panjang semenisasi paling panjang 100 meter dan kebanyakan 50 meter.

"Kita lihat proyeknya ini tanggung karena tidak dapat menjangkau masyarakat yang ada di gang tersebut.Kita heran proyek semenisasi ini pendek pendek sepertinya hanya sepenggal sepenggal saja. Kebingunan kita ditambah lagi karena tidak tampak plang proyek disetiap lokasi proyek yang dikerjakan, "jelasnya

Camat tidak Tahu

Menanggapi banyaknya proyek yang dinilai tidak transpran atau terkesan siluman, Camat Bagan Sinembah Suwandi mengakuinya. Tidak itu saja, orang nomor satu di daerah ini juga menyebutkan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pemilik proyek tersebut.

"Saya tidak mengetahui proyek siapa itu. Sebab, keberadaan proyek tersebut tidak ada yang melapor kepada saya maupun kepenghuluan," ujarnya.

Suwandi menjelaskan sebagai pemerintah kecamatan yang berfungsi sebagai pembinaan dan pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan mengakui kesulitan untuk melakukan tugas pengawasan karena terkadang banyak kontraktor yang melaksanakan pembangunan tidak melaporkanya.

Bahkan mereka tidak memasang plang proyek di lokasi tempat mereka berkerja. " Meski mereka tidak melapor, kita tetap melakukan pengawasan serta berkoordinasi dengan pihak terkait," ujarnya

JAMA’AH MUSLIMIN KAL-BAR : MENGUTUK KERAS ZIONIS ISRAEL

(Indo Berita Nusantara) Pontianak, puluhan massa yang tergabung dalam Jama’ah Muslimin (Hizbullah) melakukan aksi unjuk rasa di Jl. Ahmad Yani di Bunderan Digulis Untan, terkait Penyerbuan Zionis Israel ke Mesjid Al- Aqhso. 29/10

menyatakan sikap mengutuk keras penyerbuan brutal zionis Israel ke Masjid Al-Aqso, karena tindakan ini merupakan kezaliman nyata, tindakan zionis Israel menyerbu Masjid Al-Aqhso menodai kesucian Masjid Al-Aqsho sebagai kiblat pertama umat Islam, tempat Isra Mi’raj Nabi Muhammad Shllallahu Alahi Wasallam, tempat suci Islam ketiga setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah, sehingga nyata bertentangan dengan hak asasi manusia.

Mendesak Umat Islam untuk segera mengambil langkah kongkrit guna menyelamatkan Masjid Al-Aqsho antara lain memboikot produk-produk Zionis Israel dan produk-produk yang memberikan keuntungan terhadap Zionis Israel. Negara-negara Islam yang selama ini menjalin hubungan diplomatik dengan Israel segera memutuskan hubungan. Menyeru terhadap para Ulama, khotib atau tokoh ormas Islam untuk segera mengingatkan umat Islam pentingnya kedudukan Masjid Al-Aqsho dalam Islam serta upaya Yahudisasi terhadap kawasan Al-Aqsho. Menyeru seluruh umat Islam agar bergerak mengirimkan mujahi-mujahid dan membela Masjid Al-Aqsho. Menyeru seluruh umat Islam untuk memberikan dukungan do’a bagi saudara-saudara di kawasan Masjid Al-Aqsho serta melaksanakan Qunut Nazilah.

Pemerintah Republik Indonesia agar tetap konsisten memberikan dukungan bagi warga Palestina khususnya umat Islam untuk beribadah di Masjid Al-Aqsho. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umat Islam Indonesia untuk berjuang bersama-sama dan saudara di Palestina dalam rangka mengembalikan Masjid Al-Aqsho sebagai kiblat pertama dan tempat suci ketiga umat Islam, serta mengajak seluruh umat Islam untuk merapatkan barisan dalam satu Jama’ah Muslimin, serta menggalang dukungan moral dan material guna membantu umat Islam yang menderita di Palestina.

Pemerintah harus bersuara dari jajaran DPRD bukan hanya satu kali bersuara melainkan harus berkali-kali dengan katalain ada beberapa kavling Pemerintah mengerahkan kepada kaum muslimin untuk berziarah, sehingga dapat membuka peluang selebar-lebarnya bagi kaum muslimin untuk berziarah ke Palestina dan memberikan bantuan-bantuan fisik dan jika disuarakan dengan Pemerintah kami sangat yakin bahwa masyarakat menjadi tau. Tegas Uray Salam

Yahudi berusaha menghancurkan Masjidil Aqsho yaitu dengan cara menggali terowongan dibawah bangunan tersebut dengan katalain kita harus cegah dan akan bicara sedunia, maka muslimin yang berada di palestina mereka hanya menginginkan muslimin lain bagaimana mereka datang ke Mekkah dan Madinah, sehingga dengan membanjiri muslimin di Palestina mereka tidak semena-mena menghancurkan Masjidil Aqsho akan tetapi yang lebih parah yaitu kaum muslimin tidak bisa masuk kedalam punya hak apa mereka sekarang mana dunia yang mengatakan Hak asasi manusia yaitu HAM Amerika yang getol-getolnya seharusnya ini harus adil kita berbicara jika dikatakan manusia penjajahan harus dihapuskan, maka penjajah malah dipelihara muslimah memprotes bahwa Hak Asasi Manusia semu ternyata kezoliman masih ada. Namun umat Islam harus bersatu dan ketika kita berbicara Masjidil Aqsho kita harus bersatu, maka kita jangan mau dibodoh-bodohin oleh Amerika apalagi dengan politiknya. Ujar H. Nusihan Zaini Abdurahman

KEPENGHULUAN Sungai Tapah-Kasang Bangsawan di Kecamatan Pujud sepakat menentukan patok tapal batas untuk diteruskan kepada Pemkab Rokan Hilir

“Keduanya bersepakat memastikan batas kepenghuluan masing-masing setelah melalui proses mufakat antara penghulu dan masyarakat keduanya,’’ kata Camat Pujud Cicik Mawardi Athar, Selasa (3/11) menandai perumusan kebijakan seputar pelaksanaan rapat koordinasi camat bersama seluruh pihak penghulu seputar tapal batas di kecamatan tersebut. Prosesnya, perumusan kebijakan diserahkan kepada pihak kepenghuluan baik itu penghulu maupun bersama masyarakatnya untuk duduk bermusyawarah mencari kemufakatan.

Cicik menyebutkan, masalah tapal batas di wilayah kecamatan tersebut memang merupakan persoalan serius. Sebab meskipun telah diatur melalui Undang-undang terutamanya pembentukan kabupaten Rokan Hilir sepuluh tahun lalu, atau saat pemekaran kecamatan Pujud dari kecamatan Tanah Putih tujuh tahun lalu, permasalahan tapal batas antar desa atau kepenghuluan masih selalu mengkristal. Karenanya, perlu dibahas secara bersama-sama melibatkan komponen dasar antara masing-masing penghulu dan masyarakat.

Kenyataan seperti itu menurut mantan Camat Sinaboi itu, guna mengefektifkan fungsi pelayanan publik oleh pemerintah. Sebab bila tapal batas masih belum juga tuntas, potensi gesekan ditengah masyarakat selalu tidak dapat dihindarkan.

Apalagi, Kecamatan Pujud yang merupakan wilayah terluar Rokan Hilir berbatasan langsung dengan kabupaten Rokan Hulu dan Labuhan Batu Sumatera Utara merupakan tempat atau daerah paling cenderung diserobot. Karenanya, batas-batas dasar antara kepenghuluan sudah harus dapat dikukuhkan sejak dini.

Untuk tahap awal, baru Sungai Tapah dan Kasang Bangsawan yang menyatakan telah duduk semeja menuntaskan batas yang ada. Dengan demikian, hampir sebagian besar antara setiap kepenghuluan masih belum jelas karena banyak faktor. Meski telah dituangkan dan Perda tentang pemekaran wilayah kepenghuluan, namun titik patok sebagai tanda batas sah belum dapat ditegaskan. Sehingga secara de facto, belum ditemukan tanda batas yang dilegitimasi baik oleh hukum maupun kaidah sosial masyarakat.

‘’Rakor kita pertegas mencari solusi atas tapal batas yang selama ini masih mengambang. Kendati perumusannya digesa dari komponen paling dasar yakni masyarakat, keputusan akhir tetap ditangan pemerintah kabupaten,’’ ucap Cicik lagi.

Agar semua persoalan menyangku tapal batas kepenghuluan, dia mengharapkan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk secara bersama-sama menciptakan suasana yang harmoni. ‘’Mari wujudkan masyarakat yang dinamis dan harmonis. Segera kita tentukan patok tapal batas setiap kepenghuluan untuk menggesa dan menyongsong pembangunan dimasa mendatang,’’ sambung Cicik.

Polda : Tingkatkan Keamanan wilayah Perbatasan Kal-Bar

(Indo Berita Nusantara) Pontianak, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat masih memberlakukan status keamanan siaga di seluruh wilayah Kalbar, meminimalisir masuknya sejumlah Teroris, Rabu (19/8). Bahkan pengamanan di lima pintu masuk perbatasan Kal-bar Serawak, Malaysia diperketat dengan menambah jumlah polisi yang melakukan razia terhadap warga yang masuk ke wilayah Kalbar.
Razia di perbatasan terus dilakukan mengantisipasi senjata atau orang-orang yang dicurigai masuk dari Malaysia ke wilayah Kal-bar, Kepala Polda Kal-bar Brigadir Jenderal Erwin TPL Tobing. Ujarnya
Kepala Polda memerintahkan kepolisian resor di lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Serawak untuk memperbantukan polisi ke kepolisian sektor yang ada di perbatasan. Di sana mereka akan mengawasi ketat lalu lintas orang dan barang yang masuk melalui pos lintas batas (PLB) Sajingan di Kabupaten Sambas, PLB Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang, PLB Jasa di Kabupaten Sintang), PLB Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, serta Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di Kabupaten Sanggau.
Sejauh ini terkait dengan kemungkinan mobilitas teroris melalui pintu perbatasan di Kalbar Kita tetap harus waspada. Oleh karenanya saya perintahkan Kepala Polres dan Kepala Bagian Operasi untuk memimpin dan mengendalikan razia di perbatasan dan bekerjasama dengan masyarakat. Tegasnya
Terkait pengrekrutan untuk menjadi kepolisian akan dilihat tiap kecamatan karena menuntut bahwa harus ada polisi asli yang berada di wilayah perbatasan dan jika tamat SMA maka akan kami rekrut menjadi polisi, namun tentunya dengan suatu persyaratan yang khusus dan akan kami tempatkan di wilayah perbatasan seperti di aruk, sajingan dan tentunya orang aruk menjadi polisi, serta asli orang entikong dan bukan dari Kabupatennya seperti asli orang badau. Hal ini sangat apresiasif dan di upayakan agar bisa diterima sehingga secara tehknis dan diharapkan agar masyarakat menjadi polisi. Tegas (Ka. Polda)

GEGER : MASYARAKAT TUMPAH, KEMBALI DATANGKAN KANTOR PLN

(Indo Berita Nusantara) PONTIANAK – Puluhan massa yang tergabung dalam Kesatuan Masyarakat Kalimantan Barat (KMKB), Selasa (18/08) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor PLN Cabang Pontianak, Jalan A. Yani, menuntut PLN menghentikan pemadaman listrik di Kota Pontianak. Pihak kepolisisan sempat menghadang massa di depan pintu masuk Kantor PLN, nmaun kemudian massa diperbolehkan masuk setelah berjanji tidak akan melakukan tindakan anarkis.

Dalam orasinya, selain menuntut PLN untuk tidak melakukan pemadaman, terutama di bulan suci Ramadhan, massa juga meminta agar kinerja dan keuangan PLN di audit serta PLN harus mengganti alat-alat yang rusak akibat adanya pemadaman listrik.

Manager PLN Cabang Pontianak, Frangky W Mewengkang, saat berdialog dengan para pengunjuk rasa mengatakan dirinya mewakili PLN meminta maaf atas pemadaman yang dilakukan, karena PLN memiliki keterbatasan dalam melakukan tugas. Saat ini menurutnya PLTG Siantan telah beroperasi dengan normal, meskipun belum memasok 100 persen kapasitas listriknya namun demikian diharapkan tidak akan terjadi pemadaman lagi.

Franky mengatakan kinerja PLN selalu di audit, ada auditor khusus yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan audit kinerja dan keuangan PLN. PLN bekerja sesuai aturan yang berlaku.

“Jika PLN bekerja diluar aturan yang berlaku, maka PLN akan berurusan dengan bapak-bapak polisi dibelakang kami,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Franky, PLN melakukan pemadaman karena adanya pemeliharaan PLTG Siantan untuk mencegah padamnya listrik saat hari-hari besar yakni Puasa, Lebaran, Natal, dan tahun baru. Dengan adanya pemeliharaan tersebut, diharapkan PLTG Siantan akan lebih kuat dalam memasok listrik.

“Sebagai kompensasi menurut peraturan yang berlaku, maka PLN akan melakukan pemotongan sebesar 10% dari biaya beban kepada setiap pelanggan PLN atas terjadinya pemadaman listrik” Ujarnya.

Sempat terjadi ketegangan saat salah seorang pengunjuk rasa meminta mic yang dipakai oleh Franky Mewengkang untuk melakukan orasi, setelah sebelumnya menolak, akhirnya Franky menyerahkan mic tersebut atas saran dari pihak kepolisian.