Aksi Solidaritas Bersama Untuk Korban Kekerasan

IndoBeritaNusantara, Kendari, (24/7), Puluhan pemuda dan mahasiswa yang mengatasnamakan Solidaritas Bersama Untuk Korban Kekerasan melakukan aksi di kantor DPRD Provinsi Sultra. Aksi ini dimaksudkan untuk kasus kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh pihak Aparat Kepolisian dari Satuan Brimob Polda Sultra, dalam aksinya mereka ditemui Anggota DPRD Provinsi Sultra Yaudu Salam Ajo.
La Ode Muh. Mushawir. SH (Jendral Aksi), mengatakan “Aksi tersebut bertujuan Keberadaan investor di lokasi penambangan emas di Kab. Bombana kembali berbuah konflik, investor yang dipaksakan Pemda Bombana untuk melakukan aktifitas eksploitasi ini telah menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum. Namun PT. Panca Logam justru menimbulkan keresahan yang berkepanjangan dengan dalih mengantongi ijin kuasa penambangan.
Kekerasan oleh siapapun dan atas nama apapun adalah melanggar hukum, pelaku kekerasan oleh siapapun juga harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Undang-undang ini mutlak mengingat Konferensi Internasional di Jenewa Tahun 1989 tentang Hak Asasi Manusia telah ditetapkan oleh PBB sebagai hukum internasional dimana Indonesia adalah satu Negara pesertanya. Sebelumnya telah terjadi insiden pengrusakan atau pembongkaran tempat ibadah, pembakaran tenda-tenda darurat milik warga, penyiksaan batin dan fisik, pelecehan seksual, pemalakkan serta banyak hal lainnya.
Solidaritas Bersama Untuk Korban kekerasan menyampaikan sikap tegas kepada pihak DPRD Provinsi Sultra “Mengutuk keras penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari satuan Brimobda Sultra dilokasi penambangan emas di Kab. Bombana, Mendesak Kapolda Sultra untuk melakukan proses hukum terhadap anggotanya secara sengaja melawan hukum dan merusak nama baik citra kepolisian Negara Republik Indonesia, Mendesak pemerintah Provinsi Sultra untuk segera mengambil sikap tegas dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Kab. Bombana.
Sejalan dengan aksi tersebut, Yaudu Salam Ajo menyatakan “hendaknya kalian pahami bahwa di DPRD ini adalah Perwakilan social dan saya tidak bisa katakan mewakili institusi DPRD dan saya kesini hanyalah anggota DPRD yang menerima apa yang menjadi aspirasi teman-teman, tapi kalau saya disuruh untuk menyatakan suatu sikap kepada teman-teman itu tidak bisa dan pada prinsipnya apa yang menjadi aspirasi teman-teman akan saya sampaikan kepada pimpinan dewan, selanjutnya masalah di Bombana akan dibahas atau kemungkinan akan dilakukan hearing terhadap pihak-pihak terkait”. (komenk)

Endemi yang Masih Menjangkiti Bangka Tengah

(IBN) Koba, Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung masih berjuang menghadapi berbagai jenis penyakit endemi serta menular. Ketika ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Bangka Tengah, Jl. Raya Bay Pass Koba, Supriyadi yang juga merupakan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) mengatakan bahwa sebenarnya penyakit yang harus diwaspadai dan sering timbul pada saat musim kemarau diantaranya adalah, diare yang ditimbulkan karena banyak sumber air yang biasa digunakan warga menjadi kering dan kotor dan penyakit kulit yang disebabkan karena banyak warga yang tidak lagi memiliki sumber air bersih. Selain itu penyakit yang kemungkinan timbul adalah Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA) karena banyaknya debu saat musim kemarau. Sedangkan penyakit yang ditimbulkan dan disebarkan oleh nyamuk seperti, malaria dan Kaki Gajah kemungkinan akan berkurang karena nyamuk tidak akan dapat berkembang pada saat musim kemarau. Beliau juga menambahkan, pada periode Maret hingga Mei 2009 tercatat sebanyak 518 orang terkena malaria dengan 0% angka kematian. Dinas Kesehatan Bangka Tengah secara rutin melakukan pemeriksaan dengan mengambil sampel darah seluruh warga untuk mengetahui dan mencari adanya kemungkinan warga yang terkena malaria. Karena jika ditemukan ada warga yang positif menderita malaria maka Dinas Kesehatan Bangka Tengah akan memberikan pengobatan secara langsung ditempat secara gratis. Tanggal 21 Juli lalu Dinas Kesehatan Bangka Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, Perwakilan Pihak Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan seluruh Kab/Kota di wilayah Bangka Belitung melakukan rapat koordinasi membahas kesiapan menghadapi penyebaran virus H1N1. Dinas Kesehatan Bangka Tengah telah mempersiapkan langkah antisipasi penyebaran virus H1N1 dengan melakukan persiapan antara lain; mengirimkan Alat Perlindungan Diri (APD) seperti Masker dan Sarung Tangan serta Tamiflu kepada seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah selain itu Dinas Kesehatan Bangka Tengah juga menganjurkan agar setiap Puskesmas melakukan pendataan riwayat perjalanan dan kontak kepada setiap penderita demam. Dinas Kesehatan Bangka Tengah selain itu juga telah membentuk Posko Tim Reaksi Cepat yang terdiri dari tujuh (7) orang dan diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan tingkat Kabupaten. Tim tersebut berfungsi menerima laporan serta melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran virus H1N1 di wilayah Kab. Bateng. Penyebaran H1N1 sebenarnya dapat dicegah dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat, selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta menghindari kerumunan orang, jika tidak memiliki kepentingan.”Di wilayah ini juga masih terdapat penderita penyakit Kaki Gajah (Filariasis) walaupun jumlahnya sangat sedikit” imbuhnya. Tanggal 31 Juli-15 Agustus 2009 Dinas Kesehatan Bangka Tengah akan memberikan pengobatan kepada seluruh warga. Pengobatan ini merupakan pengobatan terakhir yang diberikan Dinas Kesehatan Bangka Tengah karena diharapkan tahun 2010 wilayah ini telah terbebas dari penyakit Kaki Gajah.(sujana)

BEM Universitas Bangka Belitung Menilai Pilpres Berjalan Baik

BEM Universitas Bangka Belitung (UBB) memandang pelaksanaan Pilpres 2009 berjalan dengan baik dan transparan. Hal tersebut diungkapkan oleh Hangga Wicaksana yang juga merupakan Wakil Presiden BEM UBB, ketika ditemui di Gedung Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung yang terletak di Jl. Rasa Kunda No.1 Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Ia mengatakan bahwa, BEM UBB menganggap pelaksanaan Pilpres 2009 berjalan telah dengan baik walaupun banyak isu-isu yang berkembang tentang kecurangan yang terjadi. Hal tersebut menurutnya dianggap wajar karena dalam proses demokrasi pasti selalu ada pro dan kontra. BEM UBB, seperti sikap mahasiswa pada umumnya, juga memposisikan diri sebagai pihak yang independen dan tidak memihak pada pihak manapun yang terlibat sebagai peserta Pilres 2009. Mahasiswa UBB dirasa telah cukup cerdas dengan ikut berpartisipasi secara positif pada pelaksanaan Pilpres 2009. Mahasiswa UBB memang sebagian besar bertempat tinggal di sekitar Kota Pangkalpinang sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam memberikan hak suaranya. Penggunaan KTP dan Kartu Keluarga dalam Pilpres 2009 juga sangat membantu mahasiswa dalam pelaksanaan Pilpres, sehingga mahasiswa yang berasal dari luar Kota Pangkalpinang dapat memberikan hak suaranya di tempat mereka tinggal saat ini. Hangga yang juga merupakan mahasiswa semester VI Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial tersebut juga mengatakan, ”BEM UBB membebaskan setiap mahasiswa untuk memilih siapapun calon yang mereka anggap pantas untuk memimpin negeri ini meskipun mahasiswa sangat menginginkan adanya pemimpin muda yang tampil untuk dapat memimpin bangsa”. BEM UBB selalu menganjurkan para mahasiswa untuk mengetahui visi dan misi Capres yang mungkin mereka pilih pada Pilpres 2009. Menanggapi peristiwa ledakan bom yang terjadi di Jakarta, Hangga mengatakan, peristiwa tersebut merupakan sebuah bentuk penghancuran terhadap tatanan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menghancurkan keamanan Indonesia yang telah kondusif. Banyaknya pihak yang menuduh bahwa teroris islam berada di balik peristiwa pemboman di Jakartadianggap sebagai sebuah ekses yang timbul karena islam merupakan agama mayoritas di negeri ini sehingga dengan mudah dituduh sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap berbagai peristiwa teror yang terjadi. BEM UBB justru beranggapan adanya kemungkinan campur tangan pihak asing yang ingin menghancurkan keamanan negeri ini. BEM UBB sangat tidak setuju dan tidak membenarkan segala bentuk pengerusakan dengan menghilangkan nyawa seseorang walau apapun alasannya.(sujana)

KPU Provinsi Bangka Belitung memulai rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009

(IBN) Pangkalpinang, Pada 18 Juli 2009, Pukul 09:30 WIB di Hotel Bumi Asih, Pangkalpinang, KPU Provinsi Bangka Belitung memulai rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Pleno yang dipimpin oleh Zulfriandi Affan, SE (Ketua KPU Prov. Kep. Babel), dihadiri oleh Ir. H. Eko Maulana Ali M.Sc (Gubernur Provinsi Bangka Belitung), Brigjen. Iskandar Hasan (Kapolda Provinsi Bangka Belitung), Letkol Arm Hardjito (Dandim 04013 Bangka), Anggota KPU Provinsi Bangka Belitung, H. Ismiryadi (Saksi Capres Mega-Prabowo), Kurniawan (Saksi Capres SBY-Boediono), Zaky Mubarak (Saksi Capres JK-Wiranto) serta para Ketua dan Anggota KPU Kab/Kota di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Rapat pleno dimulai dengan membuka kotak suara tersegel beserta amplop yang berisi berita acara sertifikat perhitungan suara Kabupaten Bangka Barat dihadapan para saksi Capres dan Capres serta para undangan yang hadir dilanjutkan dengan pembacaan rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kabupaten yang sama. Hasil Rekapitulasi jumlah DPT yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih yang menggunakan KTP di wilayah Provinsi Bangka Belitung tercatat sebagai berikut:



Sedangkan hasil perolehan suara sah dan tidak sah adalah sebagai berikut:

RAPAT PLENO KPU TINGKAT PROVINSI DI PROV. BENGKULU

Bengkulu-Indo berita, tanggal 19 Juli 2009 pukul 09.00 wib s.d 16.30 wib, di Restoran Kemuning Pantai Panjang Bengkulu, berlangsung rapat Pleno KPU tingkat Provinsi se-Prov. Bengkulu, dihadiri Dunan Herawan. S. Sos (Ketua KPU Prov. Bengkulu), Okti Fitriani (Anggota KPU Prov. Bengkulu), Sumarno (Anggota KPU Prov. Bengkulu), Khairul Anwar (saksi pasangan Mega-Prabowo), Ahmad Zarkasih (Saksi pasangan SBY-Boediono), Lovi Irawan (Saksi pasangan JK-Win), Anggota KPU Kab/Kota, Unsur Muspida Prov. Bengkulu. Dunan Herawan. S. Sos (Ketua KPU Prov. Bengkulu), dalam sambutannya mengatakan “Rapat dimulai dan silahkan kepada setiap KPU Kab/Kota membacakan hasil rapat Pleno tingkat Kab/Kota. Semua permasalahan kita selesaikan ditingkat Provinsi ini, dan dipersilahkan sama-sama mengkoreksi agar segala kesalahan dan kekeliruan bisa kita atasi bersama.

Adanya jumlah pemilih se-Prov. Bengkulu yang menggunakan KTP dan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan adalah sebayak 3.178 pemilih. Jumlah suara se-Prov. Bengkulu untuk pasangan Capres Cawapres Megawati-Prabowo 197.566 suara, Pasangan Capres Cawapres SBY-Boediono 545.327 suara, Pasangan Capres Cawapres JK-Win 107.338 suara.

Adanya perbedaan hasil akhir jumlah DPT di tingkat Prov. Bengkulu dikarenakan hasil pemutakhiran DPT awal pada 4 Juli 2009 di KPU Prov. Bengkulu 1.273.544, setelah rapat Pleno 19 Juli 2009, jumlah akhir DPT se-Prov. Bengkulu menurun sebanyak 1.273.212. Penurunan jumlah DPT disebabkan oleh adanya surat suara yang tidak terpakai di Kab. Seluma sebanyak 331 surat suara, Kab. Mukomuko sebanyak 111 surat suara, Kab. Kepahiang sebanyak 210 surat suara.

Penurunan jumlah DPT yang terjadi di Kab. Kepahiang dikarenakan adanya temuan DPT ganda di Kecamatan Muara Kemumu, di Kab. Seluma juga karena ditemukanna DPT ganda dan sesuai dengan instruksi KPU Pusat mengadakan pemutakhiran DPT, di Kab. Mukomuko memang tidak terpakai, dan hal tersebut sudah dilaporkan ke pihak Panwaslu Kab. dan Panwaslu Prov. Bengkulu.

Sanggahan dan keberatan yang diajukan oleh ketiga saksi pasangan Capres Cawapres Pemilu 2009 adalah Saksi pasangan JK-Win mempertanyakan lampiran model DA1 PPWP yang diterima saksi dalam keadaan kosong, namun telah disetempel dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Lebong.

AKSI UNJUKRASA BARISAN MAHASISWA DAN PEMUDA WAKATOBI

IndoBeritaNusantara, Kendari, (16/7), Puluhan pemuda dan mahasiswa yang mengatasnamakan Barisan Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Wakatobi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejati (Kejaksaan Tinggi). Aksi ini dimaksudkan untuk menyikapi indikasi korupsi penyalahgunaan SILPA, dalam aksinya mereka menemui Suleman Hadjarati, SH. M.Hum (Asintel Kejati Sultra).
Aludiman (Korlap), mengatakan “Aksi tersebut bertujuan semakin berkembangnya indikasi penyalahgunaan keuangan daerah di Kabupaten Wakatobi seperti halnya jamur dimusim hujan sehingga masyarakat Wakatobi semakin menjerit bagaikan lumut yang tumbuh diatas batu, oleh karena itu, kami dari Barisan Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Wakatobi mempertanyakan integritas dan professional kerja Kejati Sultra terkait dengan indikasi penyalahgunaan SILPA T.A 2006 sebesar Rp. 93.535.905.495,- yang bertentangan dengan peraturan Mendagri No.13 Tahun 2006 dan Mark-Up dalam pengadaan kapal Gae sebesar Rp. 4.109.000.000,- yang tidak sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 1999 dan undang-undang No.20 Tahun 2001.
BMPKW menyatakan sikap ke Kejati mengatakan “Kejati Sultra segera melakukan penyidikan terhadap Pemda Wakatobi dan apabila poin pertama tidak dipenuhi dalam tempo 3 x 24 jam, maka kami anggap Kejati Sultra tidak professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instrument”.
Sejalan dengan aksi tersebut, Sulemen Hadjarati, SH. MHum menyatakan “bahwa tolong beri kami waktu untuk memproses kasus ini dan kami akan mempercepat penyidikan terhadap Pemda Wakatobi”. (komenk/FandiK)