PULUHAN MAHASISWA ANTI KORUPSI-SULTRA MENDESAK PENYELESAIAN KASUS PELABUHAN EREKE

Berita-aktual, Kendari. Puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya Mahasiswa Anti Korupsi-Sultra (MAK-SULTRA) berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sultra, mendesak agar Kejati Sultra segera menyelesaikan kasus pekerjaan Pelabuhan Ereke Kab. Buton Utara yang melibatkan Darwin Kunu (Kepala Dinas Perhubungan Buton Utara) dan La Samba (Pimpinan Proyek), MAK-SULTRA menyatakan bahwa proses pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Indonesia, dimana proyek tersebut menghabiskan dana sekitar Rp 800.000.000,- dan dilakukan dengan proses swakelola dengan alasan bencana alam. Namun menurut pendapat masyarakat Buton Utara di Ereke tidak pernah terjadi bencana alam. Apalagi proyek tersebut tidak menginformasikan kapan dimulai, sampai akhir pekerjaan, berapa anggaran pekerjaan dan siapa yang mengerjakan sehingga merujuk pada KEPRES No.80 Tahun 2003 Tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintahan dalam ketentuan Swakelola, hal itu tidak dibenarkan, maka MAK-SULTRA menanyakan kepada pemerintah daerah kab. Buton Utara khususnya pengguna barang dan jasa dinas perhubungan, dasar hukum apa yang diambil pada pekerjaan pelabuhan Ereke tersebut.
MAK-SULTRA juga menyatakan dengan tegas agar Kejati Sultra mengevaluasi kinerja Kejari Raha yang dinilai tidak serius dalam menangani kasus ini. Juga diminta kepada Kejari Raha agar melakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan kepada saudara Darwin Kunu selaku pengguna barang dan jasa, dan saudara La Samba selaku pimpinan proyek pekerjaan pelabuhan Ereke.
Sementara itu Asisten Pengawasan Kejati Sultra S.Widodo dalam menanggapi para pengunjuk rasa mengatakan untuk sabar dan tidak anarkis dalam menyikapi kasus ini. Perkara ini sudah ditindak lanjuti dan kasus ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, dirinya meminta waktu untuk dapat mempelajari laporan dari Kejari Raha karena semua ini harus dijalankan sesuai dengan prosedur.(komenk/d)

UNJUK RASA MAHASISWA MENUNTUT PENYELESAIAN KASUS JAMBU METE

Berita-aktual, Kendari, Rabu (17/6). Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Sultra (AMPERA-HUKUM-SULTRA ) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sultra, menuntut diselesaikannya kasus yang terjadi di BULOG Sultra. Kasus ini berawal pada 3 tahun silam dimana telah ditemukannya penyelewengan dana komersial pembelian jambu mete yang melibatkan BULOG Divre Sultra dan PT. Mitra Tani Pusat Jakarta. Dan menurut hasil analis AMPERA-HUKUM-SULTRA, setidaknya sekitar Rp 3 Milyar kerugian yang dialami negara ini. Meskipun kasus ini sudah ditangani oleh pihak-pihak penegak hukum terkait 3 tahun yang silam, akan tetapi kasus ini tiba-tiba tenggelam dan hilang begitu saja seperti ditelan bumi. (komenk)

TIM MEGA-PRO AKAN DEKLARASIKAN ABG

Bengkulu , dukungan terhadap pasangan Capres dan Cawapres saat ini semakin intens dilakukan para simpatisan partai. Hal ini ditunjukkan dengan akan dideklarasikannya Aliansi Banteng Garuda (ABG) yang menyatakan akan mendukung pasangan Mega-Pro. M. Sis Rahman (Penggagas ABG) menyatakan, ABG akan diisi kaum muda yang menargetkan menjaring massa pemilih pemula dengan fokus kepda generasi muda. Menurutnya, ABG lahir karena dilatarbelakangi prediksi dari beberapa pengamat politik yang meyakini suara kaum muda akan masuk ke Prabowo. Figur prabowo yang menentang Neolib dan menjanjikan ekonomi kerakyatan sesuai dengan keinginan mayoritas generasi muda sehingga Mega-Pro akan meraih perolehan suara yang signifikan dalam Pilpres 2009. Sementara itu, Hariyanto (Aktivis Barisan Muda Oposisi/BMO) menyatakan, trend politik yang berkembang memungkinkan tim kampanye membentuk jaringan organ taktis bukan merupakan tolak ukur berhasilnya pasangan Capres dan Cawapres yang mereka dukung. Organ tersebut dibentuk hanya untuk membuat opini masyarakat agar Capres dan Cawapres yang mereka jagokan mendapat dukungan dari masyarakat. (bn, oddy)

PERTEMUAN SEGITIGA ANTARA PEMPROV BENGKULU, KEDUBES AUSTRALIA DAN PERWAKILAN IMIGRAN GELAP

Bengkulu (16/6), keinginan 46 imigran gelap Afganistan bertemu dengan Kedubes Australia akhirnya terpenuhi, namun demikian hasilnya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain 2 orang perwakilan dari Kedubes Australia, H. Agusrin M Najamudin (Gubernur Bengkulu) dan 4 orang perwakilan imigran serta sejumlah pihak terkait. Selesai rapat koordinasi Agusrin menyatakan, sampai saat ini Kedubes Australia hanya bisa menampung dan mendengarkan keinginan para imigran untuk memperoleh suaka dari Australia. Menurutnya, sangat sulit bagi para imigran mengungsi ke Australi, namun demikian Pemprov Bengkulu bersedian menampung sementara ke-46 imigran gelap tersebut. Pemprov Bengkulu akan berusaha untuk melayani mereka sesuai dengan kemampuan dan dengan alasan kemanusiaan. Sementara itu, salah seorang perwakilan imigran mengatakan, mereka memiliki 2 pilihan dalam menentukan nasibnya yaitu, bertahan di Afganistan dengan kemungkinan mati ditangan tentara Taliban dan keluar dari Afganistan. Menurutnya tujuan mereka adalah Pulau Chrismas yang dekat dengan pulau Enggano. (bn,oddy)

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI NTT RENDAH

Kupang-19 Juni 2009

“Permasalahan mendasar dari pemberdayaan perempuan adalah rendahnya partisipasi perempuan dan adanya diskriminasi terhadap perempuan “ Demikian diungkapkan Mesakh Lapuimakuni, S.Sos, Plt Kepala Biro Hukum Pemprov NTT, dalam acara pembekalan bagi anggota legislatif periode 2009-2014 dan lembaga masyarakat pemerhati politik pasca Pemilu Legislatif 2009 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT di Hotel Sasando Kupang. Lebih lanjut Mesakh mengatakan bahwa rendahnya partisipasi perempuan dan diskriminasi terhadap perempuan mengakibatkan akses perempuan terhadap pendidikan, ekonomi, politik dan kesehatan menjadi terbatas. Tidak heran jika kemudian perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal. Perlu diketahu bahwa jumlah perempuan dalam jabatan struktural pemerintahan dan legislatif di Provinsi NTT sangat minim. Dari sekitar 2400 kepala desa, jumlah kepala desa perempuan hanya 49 orang. Di legislatif, jumlah anggota legislatif yang terpilih untuk periode 2009-2014 di tingkat kabupaten (DPRD Kab) berjumlah 49, ditingkat provinsi (DPRD Provinsi) berjumlah 6 orang dan di DPR RI hanya 1 orang.

Dalam bagian akhir, mesakh mengatakan bahwa rendahnya partisipasi perempuan terutama dalam dunia politik merupakan gambaran dari dominasi patriarkhi yang kental. Untuk itu perlu perubahan pola pikir, nilai budaya dan menjunjung kehormatan perempuan agar partisipasi perempuan meningkat.anung

Pernyataan Sikap Solidaritas Rakyat Anti Pengusuran Masyarakat Jogo Kali

Pada 15 Juni 2009, Pukul 11:45 WIB, di Kantor DPRD Kota Surabaya berlangsung aksi unjuk rasa oleh sekitar 35 orang Masyarakat Jogo Kali yang tergabung dalam, Solidaritas Rakyat Anti Pengusuran Masyarakat Jogo Kali (SARAP), dikodinatori oleh Teguh. Dalam rangka aksi damai solidaritas mendukung DPRD Surabaya mengunakan hak interpelasi, selengkapnya di informasikan sebagai berikut :

1. Dalam aksinya pengunjuk rasa membawa dua buah pohon harapan warga dan spanduk yang
bertuliskan antara lain:
a. Terapkan PERDA Jatim No.9 tahun 2007.
b. Dahulukan kepentingan rakyat.
c. Kami kehilangan relasi sosial.
d. Kami kehilangan tempat tinggal.
e. Stop pengusuran.
f. Warga dukung interpelasi.
2. Sementara itu dalam pernyataan sikapnya , Solidaritas Rakyat Anti Pengusuran Masyarakat
Jogo Kali (SARAP), menyatakan antara lain sebagai berikut :
a. Sesuai dengan hasil rapat Panmus pada Senin 8 Jumi 2009, 8 dari 12 anggota panitia
musyawarah DPRD Surabaya setuju atas usulan pengajuan hak interpelasi terkait
pengusuran pemukimman bantaran kali wonokromo kepada Walikota Surabaya.
b. Langkah DPRD Kota Surabaya ini disambut baik oleh seluruh warga. Tindakan
pengusuran sternkali jagir yang dilakukan pada 4 Mei 2009, masih menyisakan dampak
sosial ekonomiyang sangat merugikan warga, sampai sekarang belum ada langkah
kongkret dari pemerintah untuk menyelesaikan dampak pengusuran tersebut. Situasi
ini diperparah tidak ada niatan baik dari Pemkot untuk menghentikan rencana
pengusuran di Kecamatan Gubeng Kel. Barata Jaya yang sudah masuk daftar penertiban
satpol pp.
c. Warga bertekat untuk selalu mengawasi jalannya proses politik di DPRD Kota Surabaya
hingga seluruh tuntutannaya terpenuhi. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak tekait
benar-benar memperjuangkan aspirasi warga Strenkali baik yang sudah tergusur
maupun yang treancam tregusur.

Catatan :
Pada senin 15 Juni 2009, melalui rapat panitia Musyawarah usulan ini
akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Paripurna.
(ryan)